Demokrat, PNA dan PAN Dikabarkan Usung Irwandi dan Nova Iriansyah

Banda Aceh – Juru bicara pusat PNA Thamren Ananda memposting foto duet Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah. Pasangan ini meramaikan bursa pilgub Aceh 2017 yang hanya tersisa tujuh bulan lagi. Pasangan ini dikabarkan akan diusung oleh partai Demokrat, PNA dan PAN.

Jika menghitung jumlah kursi yang dimiliki ketiga partai ini, sudah lebih dari cukup untuk mengusung calon. Demokrat memiliki 8 kursi di DPRA, PNA 3 kursi dan PAN 7 kursi. Total 18 kursi yang dimilikinya, sedangkan syarat minimal adalah 13 kursi sesuai UUPA, yakni 15 persen dari jumlah kursi DPRA.
Nova pernah maju bersama Muhammad Nazar saat pilgub 2012 lalu, keduanya maju dari jalur partai politik Demokrat, PPP dan SIRA. Namun pasangan ini hanya memperoleh 182 ribu suara dan berada diposisi ketiga, jauh dibawah pasangan Zikir yang mendapatkan lebih dari 1,3 juta suara. Sedangkan Irwandi – Muhyan mendapatkan 694 ribu suara.

Sumber HarianMerdeka.com menyebutkan ketua DPD PAN Aceh Anwar Ahmad sudah berhasil meyakinkan pihak DPP berdasarkan hasil survey internal partai. “Karena DPP sudah mengaminkan usulan DPD maka Anwar Ahmad langsung berkunjung ke rumah Irwandi Yusuf untuk menanyakan kesiapan mantan juru propaganda GAM tersebut,” ujarnya.

Dengan demikian hanya Tarmizi Karim yang belum memiliki kendaraan politik, mengumpulkan 150 ribu KTP bukan perkara mudah dalam sisa waktu jelang pendaftaran dari jalur independen. Jikapun Tarmizi berduet dengan TM Nurlif, Golkar hanya memiliki 9 kursi dan butuh 4 kursi tambahan.

Sebelumya diisukan Tarmizi Karim akan diusung Demokrat dan Nasdem, namun Demokrat kini merapat ke Irwandi Yusuf, dan Nasdem ke Mualem.

Source: Harianmerdeka.com

Ghana Connect: Does celebrity endorsement of politicians make a difference?

Photo: myjoyonline.com

It has become part of our political culture in Ghana. The practice where every election year so called celebrities and people in the entertainment industry queue up to endorse Presidential candidates.

This week, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Presidential candidate of the New Patriotic Party (NPP) was endorsed by the embattled hip-life artiste who is still in court in a public nudity case.
So does celebrity endorsement of Presidential candidates in an election year make any real difference for voters?
Continue reading

Big Data Could Impact the Trump-Clinton Election

Source: innovation-accelerator.co.uk

In the race for the White House, it has never been clearer that each and every candidate — just like cars and running shoes — is a brand.
The strategists, political ad agencies, campaign managers and candidates are constantly working to define their messaging and understand the nuances of their audience interests. That way, they can better communicate their platform and drive votes.

Brand marketers work much the same way and in the world of consumer products, analysis of data plays an important role.

Analyzing both online and offline behaviors, data scientists have the power to discern the unique characteristics of consumer populations and generate audiences that turn browsers into buyers.
Continue reading

Pakar: Golkar Tengah Mainkan Strategi Marketing Politik

Source: esaipolitik.blogspot.co.id

Jakarta- Peneliti senior Founding Fathers House (FFH) Dian Permata, menilai, saat ini Partai Golkar tengah memainkan strategi marketing politik dengan keluarkan pernyataan akan mendukung majunya Presiden Joko Widodo dalam Pemiihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Kalau kita lihat, deklarasi dukungan capres Jokowi pada Pilpres 2019, Partai Golkar tengah memainkan strategi marketing politik. Harapannya, ada multiplayer effect dari tingginya elektabilitas Jokowi,” kata Dian, Senin (23/5).

Dengan strategi politik tersebut, menurut Dian, Partai Golkar juga berharap dapat limpahan elektabilitas yang positif dari masyarakat. Mengingat, Partai Golkar adalah partai pertama yang mendeklarasikan dukungan pada Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang.
Continue reading

Internet dan Ancaman Polarisasi Opini

Pic Source: cjsmithlaw.com

Menyaksikan pemilihan presiden Amerika Serikat dari dekat membuat penulis menyadari adanya kesamaan dengan pemilu Indonesia tempo hari.

Fenomena pemberian dukungan terhadap para kandidat di media sosial serupa dengan apa yang Indonesia alami pada Pilpres 2014. Opini masyarakat di media sosial terpolarisasi pada dua titik ekstrem: dukung Donald Trump atau Bernie.

Di Jakarta, meski pilkada DKI masih tahun depan, tetapi ”perang” status di media sosial sudah marak. Para pengguna media sosial berubah jadi agen propaganda yang saling kritik dan saling serang. Masyarakat saat ini tidak lagi membaca berita untuk mencari kebenaran sebuah informasi. Kebenaran pada dasarnya sudah ada di kepala mereka dan media hanya digunakan untuk mencari argumen pendukung.

Dalam mengakses informasi, seorang bisa dengan tekun menyeleksi berita sesuai pandangannya, tanpa peduli benar atau salah. Bila di media mainstream berbeda, ia akan beralih ke media sosial untuk mencari pembenaran. Jika masih belum ada, ia akan mencari di laman apa pun, meski pengelolanya tidak jelas dan kebenaran informasinya diragukan. Setelah menemukan berita yang disukai, mereka akan membaginya di lini masa media sosial.
Continue reading

Revisi UU Diminta Fokus Hal Substansial

JAKARTA, KOMPAS — Di tengah kian terbatasnya waktu, pemerintah dan DPR diharapkan memprioritaskan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pada hal substansial untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan anggota DPR/DPD/DPRD mundur saat menjadi peserta pilkada tidak perlu dibahas berlarut-larut karena tinggal dilaksanakan.

Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mesti tuntas akhir Mei ini. Hal ini memberikan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu memiliki cukup waktu menyusun peraturan pelaksananya.

“Putusan MK tidak multitafsir dan tidak ambigu. Jadi pembuat undang-undang, pemerintah dan DPR, tinggal melaksanakannya,” ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Jakarta, Selasa (24/5).
Continue reading

Menjaga Idealisme, Jangan Pamrih

Kerelawanan politik dianggap memberi harapan karena seolah mengembalikan demokrasi pada sub- tansinya, yakni pemerintahan “dari, oleh, dan untuk” rakyat. Kerelawanan juga menandakan ada kesadar- an, rasa berdaya, dan ketulusan berbuat sesuatu. Namun, bagaimana jika relawan politik diganjar jabatan seusai menuntaskan tugas kerelawanannya?

Seorang kenalan, warga negara Amerika Serikat yang mengamati fenomena kerelawanan politik di Indonesia, pernah bercerita, di negaranya, menjadi hal wajar jika relawan politik yang berjuang sejak awal diajak bergabung dalam pemerintahan oleh kandidat yang menang. Sebab, selama masa pemilihan, kandidat dan relawan menjadi saling kenal dan terbangun rasa percaya.
Continue reading

Penggabungan ke Akar Rumput Jadi Tantangan

JAKARTA, KOMPAS — Berkembangnya gerakan kerelawanan politik menjadi salah satu indikator semakin matangnya demokratisasi di Indonesia. Namun, ruang lingkup gerakan yang cenderung elitis sehingga belum banyak menyentuh masyarakat akar rumput menjadi tantangan terbesar kerelawanan jika ingin mendorong perubahan tatanan politik agar jadi lebih inklusif.

”Saat ini gerakan kerelawanan umumnya masih ada di kalangan terdidik perkotaan dan kelas menengah. Gerakannya cenderung masih elitis, belum masif, karena belum menyentuh kelompok sosial lainnya, seperti buruh atau petani,” ujar pengajar Sosiologi Komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang, Triyono Lukmantoro, Rabu (18/5), di Semarang.

Padahal, menurut Triyono, gerakan kerelawanan akan bergulir kian menjadi besar dan konsisten jika mampu menggabungkan dua kelas sosial, yakni kelas menengah yang mampu mengartikulasikan ide dan masyarakat akar rumput yang merupakan basis massa terbesar di Indonesia.
Continue reading

Jaga Efektivitas Dukungan

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Partai Golkar Butuh Citra Baru untuk Tingkatkan Kepercayaan Publik

JAKARTA, KOMPAS — Sikap Fraksi Partai Golkar di parlemen akan menjadi bukti kualitas dukungan partai itu terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pada saat yang sama, pemerintah perlu terus mengefektifkan dukungan dari parlemen untuk mempercepat pencapaian target kerja pemerintah.

Keputusan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar untuk keluar dari Koalisi Merah Putih dan mendukung pemerintahan Jokowi-Kalla, menurut Ketua Partai Hati Nurani Rakyat Dadang Rusdiana, di Jakarta, Rabu (18/5), merupakan modal penting pemerintah untuk menjalankan program-programnya.
Continue reading

Media dan Gerakan Kerelawanan

Kemunculan gerakan kerelawanan tidak terlepas dari media yang menjadi medium komunikasi ataupun wadah gerakan tersebut. Media ini berubah dari masa ke masa, dipengaruhi perkembangan teknologi. Sifat dan jenis media ini kemudian memengaruhi skala, wujud, dan intensitas gerakan.

Pada masa awal pergerakan kemerdekaan Indonesia, yaitu seperti saat berdirinya Budi Utomo tahun 1908 dan Sumpah Pemuda tahun 1928, hingga pada masa perjuangan kemerdekaan tahun 1945, kemunculan gerakan kerelawanan dibantu oleh media cetak, seperti pamflet, brosur, dan dalam skala tertentu, dan surat kabar.

Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, mengatakan, pers memiliki andil besar pada masa itu. Saat itu, pers sudah hadir di Jawa dan luar Jawa.

Melalui surat kabar, semangat kebangsaan dan kemerdekaan digelorakan. Saat itu, yang membaca surat kabar memang hanya kalangan tertentu, kalangan elite. Namun oleh sejumlah pihak tertentu, sering kali surat kabar itu juga disebarkan oleh kalangan elite kepada tokoh-tokoh pergerakan dan masyarakat sehingga bisa mendorong gerakan kerelawanan.
Continue reading