Politik, Kekuasaan dan Industri Media

Source: Dreamstime.com

MENJELASKAN politik memang sangat rumit. Kadang antara teori dengan fakta tidak berbanding lurus.Dimana teori menjelaskan sebuah perangkat pengetahuan yang begitu ribet dengan berbagai sistemnya: ada epistemologi, epitemologi dan aksiologi. Akan tetapi pada realitasnya, tidak berfungsi seutuhnya seperti bangunan pengetahuan yang dikehendaki oleh para penemu teori-teori tersebut.

Memang antara teori dan realitas tidak pernah singkron. Terkadang realitas cepat duluan berlari dari pada konsep-konsep yang harus diperdebatkan. Realitas itu kaitanya dengan insting seseorang untuk mencapai tujuan, sedangkan konsepsi adalah merangkum seluruh kebenaran dari berbagai perorangan untuk disatukan menjadi bangunan baru pengetahuan, yang tentunya dianggap sebagai kebenaran.
Continue reading

Dosen Milenial Jadi Tumpuan

JAKARTA, KOMPAS —  Pola pengajaran di perguruan tinggi diarahkan berbasis sistem dalam jaringan. Untuk itu perlu dukungan dari pengajar atau dosen muda yang berkualitas dan akrab dengan teknologi digital.

Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemristek dan Dikti Ali Ghufron Mukti dalam acara bertajuk ”Menyiapkan Dosen Masa Depan”, Kamis (19/4/2018), di Jakarta mengatakan, dosen di perguruan tinggi harus menguasai proses pembelajaran modern yang banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mendukung revolusi industri 4.0.

Continue reading

Inilah Pekerjaan Yang akan Hilang Akibat “Disruption”

Mungkin Anda sempat menerima video tentang Google Pixel Buds. Wireless headphone seharga 159 dollar AS yang akan beredar bulan depan ini, dipercaya berpotensi menghapuskan pekerjaan para penerjemah.

Headphone ini mempunyai akses pada Google Assistant yang bisa memberikan terjemahan real time hingga 40 bahasa atas ucapan orang asing yang berada di depan Anda.

Teknologi seperti ini mengingatkan saya pada laporan PBB yang dikeluarkan oleh salah satu komisi yang dibentuk PBB – On Financing Global Opportunity – The Learning Generation (Oktober 2016).

Dikatakan, dengan pencepatan teknologi seperti saat ini, hingga tahun 2030, sekitar 2 miliar pegawai di seluruh dunia akan kehilangan pekerjaan. Tak mengherankan bila mulai banyak anak-anak yang bertanya polos pada orang tua, “mama, bila aku besar, nanti aku bekerja di mana?”
Continue reading

Internet dan Ancaman Polarisasi Opini

Pic Source: cjsmithlaw.com

Menyaksikan pemilihan presiden Amerika Serikat dari dekat membuat penulis menyadari adanya kesamaan dengan pemilu Indonesia tempo hari.

Fenomena pemberian dukungan terhadap para kandidat di media sosial serupa dengan apa yang Indonesia alami pada Pilpres 2014. Opini masyarakat di media sosial terpolarisasi pada dua titik ekstrem: dukung Donald Trump atau Bernie.

Di Jakarta, meski pilkada DKI masih tahun depan, tetapi ”perang” status di media sosial sudah marak. Para pengguna media sosial berubah jadi agen propaganda yang saling kritik dan saling serang. Masyarakat saat ini tidak lagi membaca berita untuk mencari kebenaran sebuah informasi. Kebenaran pada dasarnya sudah ada di kepala mereka dan media hanya digunakan untuk mencari argumen pendukung.

Dalam mengakses informasi, seorang bisa dengan tekun menyeleksi berita sesuai pandangannya, tanpa peduli benar atau salah. Bila di media mainstream berbeda, ia akan beralih ke media sosial untuk mencari pembenaran. Jika masih belum ada, ia akan mencari di laman apa pun, meski pengelolanya tidak jelas dan kebenaran informasinya diragukan. Setelah menemukan berita yang disukai, mereka akan membaginya di lini masa media sosial.
Continue reading

Kemendagri Sebaiknya Turun Tangan

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Dalam Negeri sebaiknya turun tangan untuk memastikan penyelenggara pemilihan kepala daerah tahun 2017 mempercepat pembahasan naskah perjanjian hibah daerah. Tekanan pusat diyakini dapat mempercepat pendanaan Pilkada 2017 sebelum batas waktunya.

Batas waktu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum untuk menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan KPU setempat adalah Minggu (22/5) depan.

Sementara itu, hingga Rabu (11/5), berdasarkan informasi dari KPU, baru 50 dari 101 kepala daerah yang menggelar Pilkada 2017 menandatangani NPHD dengan KPU setempat. NPHD berisi total anggaran untuk KPU guna penyelenggaraan pilkada dan menjadi syarat sebelum anggaran Pilkada 2017 dicairkan dari kas pemerintah daerah ke kas KPU.
Continue reading

APBD Dinilai Mampu Membiayai

Litbang Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dinilai mampu memenuhi biaya pilkada. Pertimbangan itu membuat dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, pembiayaan untuk pilkada tetap akan bertumpu ke APBD dan bukan APBN.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis (12/5), mengatakan, di sebagian dari 269 daerah yang menggelar pilkada tahun 2015 memang sempat ada masalah terkait anggaran. Namun, setelah ada monitoring dan fasilitasi dari Kemendagri, masalah itu terselesaikan.

“Jika APBD 269 daerah yang menggelar Pilkada 2015 bisa membiayai pilkada, apalagi pilkada serentak setelah tahun 2015, APBD pasti juga bisa. Masalah justru bisa muncul jika pendanaan pilkada kemudian diubah dari APBN,” katanya.
Continue reading

Kebebasan Tanpa Keadilan

Di negeri ini, kehidupan rakyat tidak pernah keluar dari siklus kekecewaan. Pemerintahan baru datang dengan janji baru, tetapi musim pengharapan bergegas tilas dilibas badai sumpah serapah.

Belasan tahun Orde Reformasi digulirkan, pemerintahan demokratis tak kunjung menghadirkan pemerintahan inklusif yang memberikan ruang tumbuh bagi pemberdayaan rakyat dan kesejahteraan umum. Kebebasan demokratis tetap saja menjadikan negara sebagai alat untuk memperkaya segelintir elite penguasa dan pengusaha.

Di bawah kendali modal, wacana publik didominasi argumen kepentingan pragmatis: kehilangan wawasan ideologis dan kesadaran emansipatorisnya. Isu reklamasi, misalnya, hanya dilihat dari segi boleh-tidaknya pantai dan teluk itu direklamasi; tanpa mempersoalkan segi yang lebih ideologis menyangkut strategi pemerataan pembangunan dan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan tol laut; serta segi inklusif perihal siapa saja yang mendapatkan keuntungan dari proyek reklamasi tersebut.
Continue reading

Peta Baru Jagat Media

Studi ekonomi-politik media hari ini harus memperhitungkan keberadaan raksasa-raksasa global teknologi informasi, seperti Google, Yahoo, Facebook, dan Microsoft.

Merekalah yang mengambil keuntungan paling besar dari proses evolusi ekologi media dewasa ini, di mana masyarakat semakin bergantung pada mode komunikasi yang berbasis pada perantaraan medium internet dan perangkat telepon pintar. Penetrasi bisnis mereka telah melampai batas-batas geografis dan secara cepat mengubah konstelasi media secara global.

Sebagai gambaran, kita dapat menyimak data ZenithOptimedia berikut ini. Tren iklan media digital mengalami pertumbuhan pesat lima tahun terakhir. Dari total belanja iklan global 548 miliar dollar AS tahun 2015, porsi iklan media digital mencapai 29 persen, melampaui porsi belanja iklan media cetak sebesar 12,8 persen. Belanja iklan televisi tetap dominan dengan porsi 37,7 persen. Namun, ZenitOptimedia memperkirakan, belanja iklan media digital melampaui belanja iklan media televisi tahun 2019.
Continue reading

Teknologi Cegah Penyimpangan

Presentasi kota cerdas dalam kegiatan seminar “Strategi dan Arah Pengembangan Kebijakan Kota Cerdas di Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN” yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (26/4). Kota cerdas perlu diperluas untuk mencapai tujuan otonomi daerah.

Kemendagri Catat Baru Tiga Kota yang Sadar Pemanfaatannya

JAKARTA, KOMPAS — Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah daerah memudahkan terwujudnya tujuan otonomi daerah, yaitu kesejahteraan daerah. Bahkan, publik juga tidak hanya mengetahui, tetapi ikut mencegah dan mengawasi penyimpangan kewenangan di daerah.

Namun, untuk mengoptimalkan teknologi yang bisa mendekatkan pemda dengan rakyatnya, kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, dibutuhkan komitmen para pemimpin daerah. Hal itu dikatakan Jusuf Kalla saat membuka seminar tentang “Strategi dan Arah Pengembangan Kebijakan Smart City di Indonesia Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN” dan peluncuran Institut Otonomi Daerah, di Jakarta, Selasa (26/4),
Continue reading

Parpol Mengancam Demokrasi

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (kanan) memimpin rapat koordinasi penyelenggaraan pilkada di daerah otonomi khusus antara KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Kementerian Hukum dan HAM yang diselenggarakan di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (19/4). Rapat membahas berbagai aturan pilkada di daerah yang mempunyai otonomi khusus, seperti di Aceh, DKI Jakarta, dan Papua Barat.
KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

JAKARTA, KOMPAS — Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat bersikukuh menaikkan syarat dukungan untuk pasangan calon yang akan berlaga dalam pemilihan kepala daerah dari jalur perseorangan. Upaya itu merupakan ancaman bagi demokrasi karena akan mempersulit seseorang maju dari jalur perseorangan.

Upaya mempersulit calon perseorangan ini makin terlihat karena pada saat yang sama syarat bagi pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diusung partai politik akan diturunkan.
Continue reading