Inilah Pekerjaan Yang akan Hilang Akibat “Disruption”

Mungkin Anda sempat menerima video tentang Google Pixel Buds. Wireless headphone seharga 159 dollar AS yang akan beredar bulan depan ini, dipercaya berpotensi menghapuskan pekerjaan para penerjemah.

Headphone ini mempunyai akses pada Google Assistant yang bisa memberikan terjemahan real time hingga 40 bahasa atas ucapan orang asing yang berada di depan Anda.

Teknologi seperti ini mengingatkan saya pada laporan PBB yang dikeluarkan oleh salah satu komisi yang dibentuk PBB – On Financing Global Opportunity – The Learning Generation (Oktober 2016).

Dikatakan, dengan pencepatan teknologi seperti saat ini, hingga tahun 2030, sekitar 2 miliar pegawai di seluruh dunia akan kehilangan pekerjaan. Tak mengherankan bila mulai banyak anak-anak yang bertanya polos pada orang tua, “mama, bila aku besar, nanti aku bekerja di mana?”
Continue reading

Internet dan Ancaman Polarisasi Opini

Pic Source: cjsmithlaw.com

Menyaksikan pemilihan presiden Amerika Serikat dari dekat membuat penulis menyadari adanya kesamaan dengan pemilu Indonesia tempo hari.

Fenomena pemberian dukungan terhadap para kandidat di media sosial serupa dengan apa yang Indonesia alami pada Pilpres 2014. Opini masyarakat di media sosial terpolarisasi pada dua titik ekstrem: dukung Donald Trump atau Bernie.

Di Jakarta, meski pilkada DKI masih tahun depan, tetapi ”perang” status di media sosial sudah marak. Para pengguna media sosial berubah jadi agen propaganda yang saling kritik dan saling serang. Masyarakat saat ini tidak lagi membaca berita untuk mencari kebenaran sebuah informasi. Kebenaran pada dasarnya sudah ada di kepala mereka dan media hanya digunakan untuk mencari argumen pendukung.

Dalam mengakses informasi, seorang bisa dengan tekun menyeleksi berita sesuai pandangannya, tanpa peduli benar atau salah. Bila di media mainstream berbeda, ia akan beralih ke media sosial untuk mencari pembenaran. Jika masih belum ada, ia akan mencari di laman apa pun, meski pengelolanya tidak jelas dan kebenaran informasinya diragukan. Setelah menemukan berita yang disukai, mereka akan membaginya di lini masa media sosial.
Continue reading

Kebebasan Tanpa Keadilan

Di negeri ini, kehidupan rakyat tidak pernah keluar dari siklus kekecewaan. Pemerintahan baru datang dengan janji baru, tetapi musim pengharapan bergegas tilas dilibas badai sumpah serapah.

Belasan tahun Orde Reformasi digulirkan, pemerintahan demokratis tak kunjung menghadirkan pemerintahan inklusif yang memberikan ruang tumbuh bagi pemberdayaan rakyat dan kesejahteraan umum. Kebebasan demokratis tetap saja menjadikan negara sebagai alat untuk memperkaya segelintir elite penguasa dan pengusaha.

Di bawah kendali modal, wacana publik didominasi argumen kepentingan pragmatis: kehilangan wawasan ideologis dan kesadaran emansipatorisnya. Isu reklamasi, misalnya, hanya dilihat dari segi boleh-tidaknya pantai dan teluk itu direklamasi; tanpa mempersoalkan segi yang lebih ideologis menyangkut strategi pemerataan pembangunan dan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan tol laut; serta segi inklusif perihal siapa saja yang mendapatkan keuntungan dari proyek reklamasi tersebut.
Continue reading

Peta Baru Jagat Media

Studi ekonomi-politik media hari ini harus memperhitungkan keberadaan raksasa-raksasa global teknologi informasi, seperti Google, Yahoo, Facebook, dan Microsoft.

Merekalah yang mengambil keuntungan paling besar dari proses evolusi ekologi media dewasa ini, di mana masyarakat semakin bergantung pada mode komunikasi yang berbasis pada perantaraan medium internet dan perangkat telepon pintar. Penetrasi bisnis mereka telah melampai batas-batas geografis dan secara cepat mengubah konstelasi media secara global.

Sebagai gambaran, kita dapat menyimak data ZenithOptimedia berikut ini. Tren iklan media digital mengalami pertumbuhan pesat lima tahun terakhir. Dari total belanja iklan global 548 miliar dollar AS tahun 2015, porsi iklan media digital mencapai 29 persen, melampaui porsi belanja iklan media cetak sebesar 12,8 persen. Belanja iklan televisi tetap dominan dengan porsi 37,7 persen. Namun, ZenitOptimedia memperkirakan, belanja iklan media digital melampaui belanja iklan media televisi tahun 2019.
Continue reading

Politik dan Uang

Pernah terjadi perdebatan panjang pada kurun 1930-an tentang hubungan politik dan agama, antara elite santri nasionalis dan elite nasionalis non-santri. Gaung perdebatan itu masih dirasakan sampai tahun 1950-an. Isu pokok yang diperdebatkan berpusat pada masalah apakah politik itu kotor atau tidak.

Non-santri bersikukuh, politik itu selamanya kotor sehingga agama yang suci jangan dibawa-bawa ke dalamnya. Santri lalu membalik formulanya, justru karena politik itu kotor perlu dibersihkan dengan agama.

Continue reading

Menimbang Partai Agama

Dalam persepsi masyarakat, di Indonesia terdapat beberapa partai politik yang mempunyai semangat dan agenda keislaman, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Sekalipun mengatakan dirinya sebagai partai terbuka, dalam persepsi masyarakat mereka tetap dipandang sebagai partai agama (Islam).

Karena mengedepankan simbol, slogan, dan emosi keagamaan, umat Islam akan mudah bersimpati dengan alasan keagamaan. Meskipun demikian, identitas dan afiliasi keagamaan ini juga menjadi beban dan senjata makan tuan ketika elite pengurusnya dianggap melanggar dan melecehkan ajaran agama. Karena itu, ketika partai agama, departemen agama, atau ormas agama dinyatakan korup, masyarakat akan menghujat dan marah dua kali lipat daripada ketika korupsi itu dilakukan aktor lain yang tidak mengusung simbol-simbol agama.

Continue reading

Refleksi atas Kemenangan Jokowi

Ketika berlangsung Munas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Solo, 2008, penulis bertanya kepada ketua asosiasinya, Yusuf Serang Kasim—saat itu Wali Kota Tarakan, Kalimantan Timur—tentang alasan memilih Solo sebagai tuan rumah acara organisasi tersebut.

Yusuf menjawab: ”Kami, para wali kota, ingin belajar dan melihat langsung sukses Solo dalam aneka kebijakan yang berdampak langsung kepada rakyat.” Continue reading

Indonesia Memilih, Jangan Salah Pilih

Jakarta Pesta demokrasi 2014 kian mendekat, konstelasi politik Nasional pun semakin hangat. Partai-partai besar seperti Demokrat, Golkar, dan PDIP tampaknya masih cukup kuat. Setidaknya hal itulah gambaran dari hasil Survei LSI Juni 2012 kemarin.

Hasil survei LSI yang dirilis (17/6), Partai Golkar berada di posisi pertama sebagai partai pilihan responden dengan 20.9 persen. Menyusul PDIP dengan dukungan 14 persen dan Demokrat dengan 11,3 persen. (detik.com, 18/06).

Sementara figur calon presiden pilihan koresponden menempatkan Megawati Soekarno putri di posisi pertama, kemudian di susul Prabowo Subianto, lalu Abdurrizal Bakrie.

Surve LSI ini bisa jadi dijadikan framwork bagi partai-partai politik untuk menghadapi ajang adu kekuatan di 2014. Bagaimanapun. situasi politik saat inilah yang mempengaruhi elektabilitas dari parta-partai politik tersebut.

Kini partai Golkar sudah lebih dulu mengambil start. Partai berlambang pohon beringin tersebut menobatkan Ketua Umumnya, Abdurizal Bakrie untuk dijagokan. Pula dengan kontestan lain yang kemungkinan besar segera memunculkan calonnya.

Tersirat bahwasanya wajah-wajah lama aktor perpolitikan Indonesia masih tetap akan eksis. Mau dibawa kemana kehidupan politik Indonesia tampaknya sudah bisa sedikit diraba.

Maksudnya, sulit untuk menyimpulkan negri ini bisa segera terwujud sebuah perubahan jika aktor politik dalam pemerintahan hanya itu-itu saja dan ideologi yang dibawa tetap sama. Mengapa? karena Ideologi merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi berjalannya sebuah bangsa.

Menarik disimak penuturan Lane, kalau Ideologi itu dicirikan oleh tiga hal: Pertama, siapa yang akan menjadi pemimpin. Bagaimana mereka dipilih. Dengan prinsip-prinsip apa mereka memimpin.

Kedua, ideologi mengandung banyak persuasi untuk melawan ide-ide berlawanan. Ketiga, ideologi banyak sekali mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan manusia. (Firmansyah, Marketing Politik, Yayasan Obor Indonesia 2008)

Dukung Parpol ideologis

Seperti diketahui, Indonesia saat ini sedang terpuruk, krisis multidimensi begitu sulit untuk diatasi. Dikatakan, salah satu asal-usul partai politik dikatakan sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. (Memahami Ilmu Politik, Ramlan Subekti, Gramedia 1992).

Dari situ, keberadaan sebuah partai politik memang teramat dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat guna memimpin dan mendorong mereka menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Partai yang berupaya menyadarkan masyarakat dan berjuang bersamanya untuk menuju perubahan hakiki.

Tidak ada perubahan yang benar kecuali perubahan kearah Islam. Perubahan ke arah sekulerisme (memisahkan agama dengan kehidupan) pun terbukti gagal. Hanya sistem (ideologi) Islamlah yang dapat mengatasi berbagai krisis di negri ini.

Maka, umat pun harus segera mendukung partai yang berideologi Islam. Partai yang benar-benar berjuang berlandaskan ideologi Islam, berjuang untuk tegaknya syariah dan khilafah untuk Indonesia yang lebih baik.

Partai politik tidaklah harus terjun dalam dunia politik praktis. Sebab, partai politik Islam tidak didirikan untuk berlomba-lomba meraih suara dalam pemilu dan berorientasi pada kepentingan sesaat. Namun partai politik tersebut harus berjuang merubah sistem sekulerisme menjadi sistem yang diatur dengan aturan Islam.

Karena itu, masyarakat perlu berpikir lebih dalam lagi jika hendak memilih, apakah pilihannya tersebut merupakan pilihan yang tepat bagi kemaslahatan bersama. Dan yang paling utama, apakah pilihannya tersebut tidak bertentangan dengan aturan dari sang Pencipta jagat raya.

Pula halnya perlu di cermati bahwasanya terbukti kalau sebuah perubahan mustahil didapat manakala alat perubahan yang dipakai menggunakan sub-sistem dari sistem yang hendak dirubah.

Hal itulah yang terjadi di dunia ini, mulai dari era Madinah pada zaman Rasulullah hiingga runtuhnya para rezim negara-negara Arab di abad 21 ini.

*Penulis adalah Analis CIIA (The Community Of Ideological Islamic Analyst)

Source : Detik.com

Marketing dan Politik: perlukah dinikahkan??

“Democracy in any country or environment thrives on constructive criticism, differing opinions, competitions and alternative policy choices” (Osuwagwu, 2008)

Perbedaan opini, persaingan, alternatif pilihan kebijakan, dan kritik konstruktif telah menjadi bagian dari demokrasi. Debat dan diskusi-diskusi adalah mesin kembar untuk mengakomodir dan menjalankan demokrasi, keduanya merupakan pilar demokrasi (Osuwagwu, 2008).

Odeyemi (2002) memaparkan bahwa praktik-praktik politik dan pengembangannya menitikberatkan pada stabilitas negara, keamanan investasi dan prospek bisnis secara umum. Dimana stabilitas politik adalah faktor kunci dalam menciptakan lingkungan bisnis yang konduktif.

Praktik manajemen dalam partai politik menjadi penentu pertumbuhan dan pengembangan demokrasi (Gershman, 2000), karenanya, praktik-praktik, kebijakan-kebijakan, dan strategi-strategi mesti dimasukan oleh entitas politik untuk membangun demokrasi dalam jangka panjang. Salah satu strategi tersebut yang menjadi perhatian politisi dan partai politik adalah berkaitan dengan pemilih-pemilihnya, angota-anggotanya, pendiri-pendirinya, dan stakeholder lainnya yang relevan dengan lingkungan politik. Dan, untuk itu dibutuhkan marketing politik.

ARTI MARKETING POLITIK

Merketing Politik dapat dikonseptualisasikan sebagai aplikasi dari konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan pendekatan-pendekatan pemasaran dalam isu-isu politik oleh individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan negara (Osuwagwu, 2008). Pendekatan-pendekatan dihubungkan dengan marketing politik termasuk analisis-analisis, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan kontrol dari aktivitas-aktivitas politik oleh orang-orang, kelompok-kelompok, partai-partai politik, pemerintah, dan para pelobi dan lainnya.

Osuwagwu (2009) menjelaskan bahwa tujuan utama dari marketing politik adalah (1) mengarahkan (driving) perspektif dan opini-opini publik, (2) mengemukakan ideologi-ideologi politik, (3) memenangkan kontes politik dan pemilihan (elections), dan (4) meloloskan legislasi yang berhubungan dnegan kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, dan hasrat-hasrat dari segmen pasar sasaran (pemilihnya).

Penggunaan marketing politik masih relatif baru, meskipun memiliki sejarah yang sangat panjang. Penggunaan secara sistematik dari prinsip-prinsip, strategi-strategi, dan teknik-teknik marketing politik dewasa ini telah berkembang. Menurut Newman (2002), secara praktik, marketing politik telah digunakan oleh organisasi-organisasi profit maunpun non-profit dalam transaksi pertukaran dan relasi dalam memasarkan produk, jasa, dan ide-ide kepada konsumen, klien, dan stakeholder. Pendekatan yang sama digunakan oleh organisasi-organisasi non-profit digunakan pula dalam memasarkan kandidat-kandidat, kebijakan-kebijakan, program-program, dan ideologi-ideologi (Osuwagwu, 2008). Politisi-politisi dewasa ini menggunakan konsep-konsep dan strategi-strategi marketing dengan tujuan untuk (1) memenangkan pemilihan (election), dan (2) mendapatkan keefektifan sebagai aktor politik.

STRATEGI-STRATEGI MARKETING POLITIK

Perilaku, kemampuan, dan potensi dari masyarakat adalah anchor dari politik yang bertanggungjawab dalam berbagai negara. Politik membantu mengintegrasi orang-orang dalam komunitas/lingkungan dengan ide-ide spesifiknya mengenai lifestyle dan model hubungan sosial (modes of social relationship) yang benar. Bagaimanapun juga, organisasi politik pada demokrasi yang telah maju telah menyadari bahwa prinsip-prinsip dan teknik-teknik fundamental dari marketing dapat menyediakan solusi untuk menangani perbedaan-perbedaan pandangan pemilih pada politisi-politisi dan partai-partai politik (Bauer, et al, 1996).

Tujuan utama dari partai politik adalah sukses dalam pemilihan (electoral success) (Lees-Marshment, 2001), dan partai politik menggunakan strategi-strategi yang membawanya untuk memenangkan pemilu untuk mengontrol pemerintahan. Oleh karena itu, politisi-politisi dan partai-partai politik pada hampir semua negara-negara demokrasi mencari strategi dan taktik marketing untuk menjadikan dirinya relevan bagi pemilih dan untuk mendapatkan manfaat dari pemilihan atau pemilihan ulang. Marketing dapat menjadi kekuatan positif dalam hal untuk mempengaruhi jalannya politik dengan berkontribusi dalam hal formulasi kebijakan dan memberikan prediksi tren kedepan dalam pasar politik (O’Cass, 1996).

Pasar bagi entitas politik adalah merupakan pasar yang kompleks, terdiri dari pemilih-pemilih, anggota-anggota partai, pendiri-pendiri, dan stakeholder yang relevan. Sehingga, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan kerangka kerja, dan strategi-strategi membutuhkan adaptasi secara substansial untuk bisa relevan dalam dunia politik. Menurut Osuwagwu (2008), strategi-strategi marketing politik menawarkan basis teroritis untuk menjelaskan perilaku pemilih-pemilih dan partai-partai yang mana lebih luas dan inklusif daripada pendekatan komunikasi konvensional yang ditawarkan oleh teori ilmu politik.

Kotler dan Kotler (1991) jauh-jauh hari mengungkapkan bahwa marketing politk adalah kunci pertumbuhan industri yang berdampak pada setiap orang dan institusi, dan kesuksesan kandidat politik sebagai “political marketing strategy is all about“. Strategi marketing politik menawarkan pendekatan-pendekatan baru dan moderen untuk memahami dan mengelola entitas-entitas politik dan orang-orang, dan karenanya, marketing dapat berkontribusi untuk memahami politik-politik (Butler dan Collins, 1994). Osuwagwu (2008) menjelaskan bahwa dalam politik dan dalam marketing, sama-sama berusaha untuk mendapatkan loyalitas dari target pasarnya. Konsumen dan pemilih adalah decision-makers dengan pilihannya, yang dimaksudkan sebagai suatu derajat komitmen, serta kanal-kanal komunikasi dalam politik dan marketing adalah identik secara persuasi dan secara virtual. Bagaimana agar terpilih, adalah masalah utama yang mesti dijawab oleh strategi-strategi marketing.

ASPEK-ASPEK DARI STRATEGI-STRATEGI MARKETING POLITIK

Secara umum, strategi marketing politik adalah serangkaian teknik persuasi yang ditaruh (deploy) dalam situasi kompetitif untuk mengkonstruksi dan menguatkan pencitraan produk, orang dan entitas politik. Strategi marketing politik secara spesifik ditujukan untuk mendeskripsikan/menggambarkan bagaimana entitas politik berusaha untuk memasarkan program-program, kebijakan-kebijakan, orang-orang, dan ide-ide kepada publik, dan menjadi sensitif terhadap realitas dari lingkungan politik disaat yang sama.

Lebih luas, Osuwagwu (2008) menjelaskan bahwa strategi marketing politik mampu menyelesaikan beragam isu politik seperti (a) bagaimana organisasi-organisasi politik mendengarkan konstituen/calon pemilihnya, (b) menentukan apa yang ditawarkan ke publik dan (c) mencapai tujuannya. Dan ini dipelajari dari sisi penawaran (partai-partai politik) dan dari sisi permintaan (pemilih, audiens yang relevan).

Savigny (2004) menjelaskan bahwa strategi marketing politik lebih memenuhi asumsi bahwa entitas politik mengejar kebijakan-kebijakan yang menunjangnya untuk memenangkan konstes politik, daripada memenangkan kontes politik dalam hal untuk mengejar kebijakan. Dalam beberapa konteks, strategi marketing politik lebih menekankan style daripada substansi serta lebih mengutamakan pencitraan daripada konten dari kebijakan. Dalam hal ini, entitas politik lebih mengedepankan untuk merangkul pemilih secara afeksi maupun secara emosional. Kecenderungan ini akan terasa nyata bagi negara-negara developing democracy. Namun, dapat dijelaskan bahwa tidak hanya ideologi politik yang memenangkan kontes politik, akan tetapi yang menggunakan adaptasi strategi marketing juga mampu untuk memenangkan kontes politik. Oleh karena itu, marketing politik dapat meningkatkan proses demokrasi, jika, menempatkan pemilih pada pusat proses politik. Continued..

Source : M. Rachmat Blog

Demokrasi dalam Tantangan

Robert Dahl, teoretikus demokrasi tersohor abad lalu, pernah menulis bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan kapitalisme merupakan hambatan utama terhadap keberhasilan demokrasi bermutu.

Demokrasi didefinisikannya sebagai pemerataan sumber daya politik, tempat semua orang punya kemampuan sama untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Dalam politik mutakhir AS, kebenaran kesimpulan Dahl kentara sekali.

Tandanya makin jelas: politik uang, versi AS, akan memainkan peran yang mengerikan, melebihi pemilu sebelumnya. Alasannya: keputusan Mahkamah Agung 2009 yang membebaskan donatur kaya, perorangan maupun perusahaan, menyumbang uang tanpa batas kepada calon favoritnya. Keputusan itu meniadakan sejumlah UU yang sejak 1972 cenderung mengatasi dampak buruk uang dalam pemilu di AS.

Wahana yang dipakai donatur itu bernama Super PAC, Panitia Aksi Politik Super, yang secara legal terpisah dari organisasi kampanye seorang calon. Namun, semua orang tahu: di belakang layar, setiap Super PAC diatur panitia kampanye calon bersangkutan. Menurut laporan The New York Times, sampai akhir Februari 2012, 20 pengusaha kaya telah menyumbang 33 juta dollar AS kepada calon-calon favorit mereka. Padahal, musim pemilu baru mulai!

Kenapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana mengobatinya? Biang keladinya adalah pola kompetisi yang sedang berkembang dalam percaturan presidensial. Sebagaimana diketahui, petahana Presiden Barack Obama pasti dicalonkan oleh Partai Demokrat. Lawannya, Partai Republik, sedang mencari calon yang mampu mengungguli Obama.

Konvensi Partai Republik untuk memilih calon presidennya akan diselenggarakan pada minggu terakhir Agustus. Sejumlah pelamar sudah mulai mengumpulkan utusan melalui berbagai cara, terutama primary elections, pemilihan internal cabang partai negara bagian.

Semua warga negara yang terdaftar di badan elektoral tingkat negara bagian (mirip Komisi Pemilihan Umum di Indonesia) sebagai anggota atau pemilih salah satu partai diberi kesempatan memilih calon favorit mereka menjelang konvensi. Pemilihan-pemilihan tersebut sudah diadakan di sejumlah negara bagian dan akan diteruskan sampai akhir Juni tatkala semua (2.286) utusan konvensi dipilih.

Gejala pengaruh uang yang kebablasan tampak dalam persaingan antarcalon Partai Republik. Sebelumnya, para pengamat sepakat: Mitt Romney, mantan Gubernur Massachusetts dan pebisnis unggul, paling mungkin dicalonkan oleh partai tersebut. Pada 2008, Romney dikalahkan dalam konvensi partai oleh John McCain (yang kemudian melawan Obama dalam pemilihan presidensial). Partai Republik terkenal punya tradisi giliran. Lagi pula, kans Romney mengalahkan Obama dianggap para profesional partai jauh lebih besar ketimbang calon lain. Ia dicap satu-satunya ikan kakap di lautan presidensial yang sarat ikan teri.

Menggalang kekuatan

Ternyata, para ikan teri itu tak bersedia menerima nasib mereka begitu saja. Selain Romney, tujuh orang juga mencalonkan diri. Satu mewakili sayap kiri Partai Republik, tetapi kekurangan dukungan dan lekas drop out. Yang lain mewakili sayap kanan atau konservatif yang mengusung kebijakan antipajak, prokeluarga tradisional, dan garis keras dalam kebijakan luar negeri.

Di dalam Partai Republik, penganut sayap ini memang cukup banyak dan aktif memperjuangkan prinsip-prinsip mereka secara intens sedari dulu. Mereka juga terdorong oleh kaum Tea Party, gerakan pro-pemerintah kecil ”Partai Teh” yang melejit sejak 2009. Tahun ini, kaum konservatif dan gerakan Partai Teh cenderung menolak pencalonan Romney, yang mereka anggap terlalu moderat dan plinplan.

Dalam suasana ini, enam calon itu berhasil meraih dukungan awal untuk diikutkan dalam serentetan perdebatan yang disiarkan langsung TV nasional. Audiensnya besar dan terpukau, khususnya di negara bagian tempat primary elections diadakan.

Kompetisi seru itulah yang mendorong setiap calon mencari dana sebanyak mungkin, termasuk melalui Super PAC, untuk memasang iklan TV dan membentuk organisasi kampanye. Presiden Obama pun terbawa- bawa. Menyadari memanfaatkan keputusan MA itu, dia pun membentuk Super PAC sendiri meskipun dikecam keras, baik di dalam maupun di luar partainya.

Saya sendiri waswas melihat peran Super PAC di AS. Lagi pula, saya sadar betul bahwa kepincangan dalam pembiayaan ongkos kampanye merupakan hambatan besar terhadap tercapainya cita-cita kita bersama, baik di AS maupun di Indonesia, demi demokrasi yang bermutu.

Namun, saya tahu juga bahwa keputusan MA itu baru diambil tiga tahun lalu. Kalau konstelasi politik pasca-Pemilu 2012 memungkinkan, keputusan itu pasti dijungkirbalikkan dengan UU baru. Di belakang layar, para aktivis prodemokrasi mulai menggalang kekuatan untuk tujuan itu. Kalau kemauannya cukup besar, pasti akan ada caranya.

R William Liddle Profesor Ilmu Politik (Emeritus) Ohio State University, Columbus, AS

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.