Demokrasi dalam Tantangan

Robert Dahl, teoretikus demokrasi tersohor abad lalu, pernah menulis bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan kapitalisme merupakan hambatan utama terhadap keberhasilan demokrasi bermutu.

Demokrasi didefinisikannya sebagai pemerataan sumber daya politik, tempat semua orang punya kemampuan sama untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Dalam politik mutakhir AS, kebenaran kesimpulan Dahl kentara sekali.

Tandanya makin jelas: politik uang, versi AS, akan memainkan peran yang mengerikan, melebihi pemilu sebelumnya. Alasannya: keputusan Mahkamah Agung 2009 yang membebaskan donatur kaya, perorangan maupun perusahaan, menyumbang uang tanpa batas kepada calon favoritnya. Keputusan itu meniadakan sejumlah UU yang sejak 1972 cenderung mengatasi dampak buruk uang dalam pemilu di AS.

Wahana yang dipakai donatur itu bernama Super PAC, Panitia Aksi Politik Super, yang secara legal terpisah dari organisasi kampanye seorang calon. Namun, semua orang tahu: di belakang layar, setiap Super PAC diatur panitia kampanye calon bersangkutan. Menurut laporan The New York Times, sampai akhir Februari 2012, 20 pengusaha kaya telah menyumbang 33 juta dollar AS kepada calon-calon favorit mereka. Padahal, musim pemilu baru mulai!

Kenapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana mengobatinya? Biang keladinya adalah pola kompetisi yang sedang berkembang dalam percaturan presidensial. Sebagaimana diketahui, petahana Presiden Barack Obama pasti dicalonkan oleh Partai Demokrat. Lawannya, Partai Republik, sedang mencari calon yang mampu mengungguli Obama.

Konvensi Partai Republik untuk memilih calon presidennya akan diselenggarakan pada minggu terakhir Agustus. Sejumlah pelamar sudah mulai mengumpulkan utusan melalui berbagai cara, terutama primary elections, pemilihan internal cabang partai negara bagian.

Semua warga negara yang terdaftar di badan elektoral tingkat negara bagian (mirip Komisi Pemilihan Umum di Indonesia) sebagai anggota atau pemilih salah satu partai diberi kesempatan memilih calon favorit mereka menjelang konvensi. Pemilihan-pemilihan tersebut sudah diadakan di sejumlah negara bagian dan akan diteruskan sampai akhir Juni tatkala semua (2.286) utusan konvensi dipilih.

Gejala pengaruh uang yang kebablasan tampak dalam persaingan antarcalon Partai Republik. Sebelumnya, para pengamat sepakat: Mitt Romney, mantan Gubernur Massachusetts dan pebisnis unggul, paling mungkin dicalonkan oleh partai tersebut. Pada 2008, Romney dikalahkan dalam konvensi partai oleh John McCain (yang kemudian melawan Obama dalam pemilihan presidensial). Partai Republik terkenal punya tradisi giliran. Lagi pula, kans Romney mengalahkan Obama dianggap para profesional partai jauh lebih besar ketimbang calon lain. Ia dicap satu-satunya ikan kakap di lautan presidensial yang sarat ikan teri.

Menggalang kekuatan

Ternyata, para ikan teri itu tak bersedia menerima nasib mereka begitu saja. Selain Romney, tujuh orang juga mencalonkan diri. Satu mewakili sayap kiri Partai Republik, tetapi kekurangan dukungan dan lekas drop out. Yang lain mewakili sayap kanan atau konservatif yang mengusung kebijakan antipajak, prokeluarga tradisional, dan garis keras dalam kebijakan luar negeri.

Di dalam Partai Republik, penganut sayap ini memang cukup banyak dan aktif memperjuangkan prinsip-prinsip mereka secara intens sedari dulu. Mereka juga terdorong oleh kaum Tea Party, gerakan pro-pemerintah kecil ”Partai Teh” yang melejit sejak 2009. Tahun ini, kaum konservatif dan gerakan Partai Teh cenderung menolak pencalonan Romney, yang mereka anggap terlalu moderat dan plinplan.

Dalam suasana ini, enam calon itu berhasil meraih dukungan awal untuk diikutkan dalam serentetan perdebatan yang disiarkan langsung TV nasional. Audiensnya besar dan terpukau, khususnya di negara bagian tempat primary elections diadakan.

Kompetisi seru itulah yang mendorong setiap calon mencari dana sebanyak mungkin, termasuk melalui Super PAC, untuk memasang iklan TV dan membentuk organisasi kampanye. Presiden Obama pun terbawa- bawa. Menyadari memanfaatkan keputusan MA itu, dia pun membentuk Super PAC sendiri meskipun dikecam keras, baik di dalam maupun di luar partainya.

Saya sendiri waswas melihat peran Super PAC di AS. Lagi pula, saya sadar betul bahwa kepincangan dalam pembiayaan ongkos kampanye merupakan hambatan besar terhadap tercapainya cita-cita kita bersama, baik di AS maupun di Indonesia, demi demokrasi yang bermutu.

Namun, saya tahu juga bahwa keputusan MA itu baru diambil tiga tahun lalu. Kalau konstelasi politik pasca-Pemilu 2012 memungkinkan, keputusan itu pasti dijungkirbalikkan dengan UU baru. Di belakang layar, para aktivis prodemokrasi mulai menggalang kekuatan untuk tujuan itu. Kalau kemauannya cukup besar, pasti akan ada caranya.

R William Liddle Profesor Ilmu Politik (Emeritus) Ohio State University, Columbus, AS

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Partai Lokal Baru Lawan PA?

Jika pembentukan Partai Lokal Baru bukan sekedar “peusak hop” dan gertak politik untuk keperluan merawat konstituen di ajang Pilkada 2012 agar tidak berlarian ke kubu lain, akankah sanggup melawan Partai Aceh (PA)?

Dari berita berbagai media, terkabarkan bahwa pada Kamis, 16 Februari 2012, Irwandi Yusuf dan Sofyan Dawod bersama sejumlah mantan panglima GAM mengadakan pertemuan di hotel Hermes Palace Banda Aceh dan telah memutuskan untuk membentuk partai lokal baru di Aceh.

Masih menurut media, disebutkan ada 12 nama mantan panglima GAM yang mendukung Irwandi-Muhyan sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh ke depan juga ikut mendukung ide pembentukan Partai Lokal Baru.

Meski tidak ada yang luar biasa dari barisan pendukung yang ada namun ada dua hal yang menarik perhatian, yaitu; munculnya nama Saiful Cagee dan Abu Sanusi. Cagee kita ketahui bersama telah almarhum, sedangkan Abu Sanusi telah membantahnya. Lewat Syahrul, Ketua PA Aceh Timur, Abu Sanusi bilang, “saya tak pernah dihubungi. Itu politik. Saya tak tahu menahu hal tersebut.” Apakah ini disengaja atau sebuah keteledoran karena gabuek dan tidak teliti? Wallahualam.

Kembali ke ide pembentukan partai lokal baru. Menarik untuk mengulas beberapa hal, yakni semangat pembentukan partai untuk melawan atau bersaing dengan PA, klaim awal bahwa partai lokal baru lebih baik dari partai nasional, hasrat untuk menyelamatkan MoU Helsinki karena PA ibarat perahu bocor, dan partai lokal baru yang tidak akan menerima orang-orang PA. Sebuah pernyataan yang kelihatan bagus untuk ilustrasi namun akan segera terkesan dangkal dari sisi logika politik.

Betapa tidak, secara logika, pernyataan yang disampaikan Sofyan Dawod itu, sebagaimana bisa dibaca di media, secara langsung berpotensi menciptakan rasa permusuhan dengan PA dan juga dengan semua partai nasional. Ketika telah bermusuhan dengan partai, artinya telah bermusuhan dengan pendukungnya dan juga telah menciptakan musuh masa depan bagi mereka sendiri.

Jika niatnya ingin melawan PA, Sofyan Dawod seharusnya mengajak dan merangkul semua partai lain selain PA, baik partai lokal maupun partai nasional untuk bergabung dan bermitra dengan partainya yang akan dibentuk. Semakin banyak partai yang menjadi mitra, maka akan semakin kuat posisi partainya untuk melawan PA, bukan malah mencari permusuhan dengan partai lainnya. Dalam langkah politik, bukankah kita memerlukan banyak mitra untuk memperebutkan hati konstituen.

Langkah yang dilakukan oleh Sofyan Dawod dan Irwandi Yusuf itu tentu sangat berbeda dengan langkah politik yang ditempuh oleh PA. PA walaupun telah terbukti sebagai partai lokal terkuat di Aceh, namun masih tetap berusaha mencari dan bermitra dengan partai lokal lainnya dan juga partai nasional.

Hal itu terlihat pada saat Deklarasi Kandidat Gubernur/Wakil Gubernur bersama 15 pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan calon Walikota/Wakil Walikota di Banda Aceh. Partai Amanat Nasional (PAN) dan Forum Lintas Partai Politik Aceh (FLP2A) menyatakan dukungannya terhadap pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Partai Aceh.

Langkah itu, tentu akan memperkuat dukungan untuk PA dan juga mengecilkan perlawanan terhadap PA. Mestinya, penggagas partai lokal baru mau belajar dari PA jika memang berhasrat menjadi yang terbaik. Tak ada salah untuk belajar meski dari pihak yang kini kita benci.

Kendala Partai Lokal Baru

Sebagai pembelajaran saja, membentuk partai lokal baru akan memerlukan energi dan finansial yang sangat besar, juga akan menghadapi banyak kendala. Pertama, harus menyediakan kantor perwakilan, kelengkapan serta pengurus di setiap Kabupaten/Kota hingga kecamatan di seluruh Aceh.

Kedua, jika hasrat membentuk “partai lokal baru” untuk melawan PA, maka akan ada penentangan dari pendukung PA di lapangan, baik pada saat pembentukan kantor, kepengurusan, perekrutan kader dan sosialisasi. Hal ini tentu akan menghabiskan energi yang banyak.

Ketiga, KPA di lapangan dan masyarakat telah mengetahui bahwa kader “partai lokal baru” tersebut adalah mereka yang telah “dipecat” dari organisasi KPA/PA, dan mungkin di lapangan ada yang mengambil sikap berlawanan dengan mereka. Ini akan menjadi isu yang sangat sensitif dan image negatif bagi mereka. Akibatnya, akan menguras banyak energi untuk menjelaskannya di lapangan.

Kendala besar lainnya untuk diingatkan pada penggagas partai baru ini adalah mereka belum teruji kekuatannya dalam pemilihan baik legislatif maupun eksekutif. Ini seperti membentuk sebuah club bola baru yang belum pernah melakukan pertandingan, bahkan latihan sajapun belum pernah dilakukan, lalu bagaimana kita bisa mengukur ataupun berani mengklaim bahwa club tersebut akan lebih tangguh dari club yang sudah ada?

Sebagai orang yang pernah bersama dan sangat dekat dengan Sofyan Dawod dan Irwandi Yusuf, dengan menganalisa beberapa pernyataan mereka di sejumlah media, Saya berpendapat bahwa pembentukan “partai lokal baru” ini lebih terlihat sebagai wadah “peusak ‘hop” melawan pemimpin dan hanya akan menciptakan permusuhan antar anggota KPA dan juga sesama rakyat Aceh, apalagi Sofyan Dawod telah menyatakan bahwa Partai baru ini tidak akan menerima orang-orang PA. Ini jelas telah menebarkan kebencian dan menciptakan permusuhan.

Sebaiknya seorang petinggi seperti Sofyan Dawod dan Irwandi Yusuf, walau bagaimanapun juga mereka telah berjasa dalam perjuangan GAM dapat berpikir dengan bijak, tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat menciptakan instabilitas politik dan keamanan di Aceh.

Seharusnya pembentukan “partai lokal baru” sebagai wadah mempersatukan rakyat Aceh, bukan malah menebarkan kebencian dan menciptakan permusuhan sesama rakyat Aceh, sehingga akan dapat mencerai-beraikan rakyat Aceh.

Kita boleh berbeda misi tetapi visi semua harus sama yaitu untuk membangun Aceh yang lebih baik, memakmurkan, mensejahterakan dan meningkatkan harga diri serta martabat seluruh rakyat Aceh di muka bumi ini.

Seharusnya jika Sofyan Dawod dan Irwandi Yusuf “gentlement” dapat kembali dengan PA. Bukankah lebih mudah memperbaiki perahu yang bocor daripada membuat perahu baru? Karena perahu itu telah pernah berlayar sekali dan sukses mengarungi ombak besar di lautan dan juga telah teruji kekuatannya serta tercatat dalam sejarah Aceh menjadi perahu yang terkuat diantara perahu-perahu lainnya. Jangan mudah dikendalikan oleh mereka yang hanya meminjam sekaligus mencoba mengecilkan politik PA.

Untuk diingatkan kembali, bahwa Pemilu legislatif 2009 PA berhasil memperoleh sebanyak 1,007,173 suara atau 46,91 persen dari total 2.266.713 orang Aceh yang menggunakan hak pilihnya. Dari 69 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), sebanyak 33 kursi dikuasai oleh PA dan 36 kursi terdistrubusi ke 11 partai lainnya. Ini merupakan bukti nyata bahwa PA merupakan partai lokal yang terkuat di Aceh.

Dalam Pilkada 2012 ini PA secara resmi mengusung kadernya sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur bersama 15 pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan calon Walikota/Wakil Walikota di seluruh Aceh.

Sudah cukup Aceh terlibat konflik selama 30 tahun, biarkan rakyat Aceh saat ini menghirup udara segar dalam perdamaian yang telah dicapai dengan sangat mahal ini, tanpa ada rasa permusuhan, tanpa ada rasa ketakutan, tanpa merasa dicurigai dan juga tanpa merasa dimusuhi.

Sungguh, membangun Aceh tidak mesti melalui partai, semua orang Aceh mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Mari kita satukan kelebihan kita untuk membangun Aceh ini yang lebih baik dan kekurangannya mari sama-sama kita perbaiki.

Syardani M.Syarief (Teungku Jamaica) adalah mantan jurubicara militer GAM Wilayah Samudra Pase/mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala

Source : Atjehpost.com

Jalan Tengah Best Western dan Baiturrahman

Dalam dua pekan ini, publik Aceh dan khususnya warga kota Banda Aceh tengah hangat-hangatnya membicarakan rencana walikota yang akan memberikan izin pendirian  Best Western Hotel yang akan berdiri secara berhampiran dengan Mesjid Raya Baiturrahman (MRB). Rencana ini telah mendapat banyak sorotan dari berbagai kalangan di Aceh, mulai dari ulama, cendekiawan, mahasiswa, akademisi, politisi dan bahkan juga para pemuka masyarakat. Terutama kecemasan berbagai pihak akan timbulnya efek negatif yang secara langsung akan mengganggu ketenteraman dan kenyamanan masyarakat kota Banda Aceh dalam melaksanakan kegiatan ibadah di MRB.

Walau sebelumnya Ketua DPRK Banda Aceh telah bersuara bahwa hotel ini akan dijalankan secara Islami, tetapi hal ini belum memberikan jaminan secara jelas kepada masyarakat. Akibat ketidakjelasan dan dipenuhi kesimpang-siuran manajemen kebijakan pembangunan dan pengelolaan hotel inilah yang sesungguhnya menjadi punca masalah tersebut.

Tulisan ini mencoba sedikit memberikan masukan jalan tengah sebagai bagian alternatif diskusi tentang rencana pembangunan hotel tersebut di Banda Aceh. Terlepas dari ada tidaknya berbagai kepentingan politis dan lingkungan serta lainnya, menurut penulis kalau memang ingin jujur dan ikhlas mendirikan hotel di samping MRB mestinya komunikasi dan mencari solusi secara aktif dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan tersebut, sekaligus ini modal investasi sosial mereka kini dan untuk masa yang akan datang. Sehingga kecemasan-kecemasan yang dipertanyakan warga kota dapat dijelaskan dan diuraikan dengan sejumlah komitmen-komitmen yang patut dipenuhi oleh pemerintah dan manajemen perusahaan pemilik hotel tersebut.

Beberapa jalan tengah yang menjadi kajian penting menurut penulis adalah, kalau kita berpandangan contohlah hotel-hotel yang ada di Saudi Arabia (Mekkah dan Madinah) yang semuanya berhampiran dengan mesjid-mesjid mulia (Masjidil Haram dan Mesjis Nabawi) atau hotel-hotel yang berdekatan dengan mesjid di Negeri Kelantan, Malaysia (salah satu negeri bersyariat Islam di Malaysia). Mereka sah-sah saja berjalan dengan baik antara keduanya, yang disertai sejumlah aturan yang ketat.

Lebih lanjut tentu hal ini membutuhkan diskusi yang lebih mendalam dan dapat menjadi cikal bakal pembuatan Qanun tentang pendirian dan perizinan pembangunan hotel di Aceh atau khususnya Banda Aceh dengan berwawasan syariat tentunya. Jadi, bukan sekedar menolak atau menerima begitu saja pemberian izin atas pendirian hotel tersebut. Masalah ini lebih kepada komitmen dan aturan hukum yang jelas. Ini yang pertama.

Kedua, dapat pula mencontoh model Hotel Sofyan yang saat ini ada di Jakarta. Hotel Sofyan ini memiliki pengawas Syariah-nya, jadi ada semacam Dewan Syariah dalam manajemen pengelolaan hotelnya. Sehingga segala seuatu berkaitan kebijakan, operasional, manajemen, pengelolaan, keuangan, semuanya berbasiskan pandangan syariah, semua transaksi berlaku secara syariah. Ini juga dapat mencegah perilaku atau tindakan yang mengarah kepada maksiat yang mungkin akan terjadi atau sengaja ditolerir oleh manajemen hotel.

Dewan Syariah hotel termasuk dalam bagian manajerial hotel, sehingga setiap kebijakan mestilah memenuhi aturan syariat itu sendiri. Dewan Syariah ini dapat dipilih dari MPU, IKADI, HUDA atau ulama lainnya, lebih baik lagi yang mengerti tentang perekonomian syariah.

Ketiga, kalau perusahaan hotel itu berniat untuk menambah warna syiar MRB, sebaiknya pilihan nama juga lebih menunjukkan sikap keberpihakannya pada nilai-nilai religi atau keacehan, termasuk arsitektur, pelayanan, dan asesoris hotel dipenuhi dengan nuansa keislaman, sehingga dengan sendirinya, suasana hotel seperti nuansa mesjid. Di antaranya ornamental, hiasan dan lainnya bernuansa Islam dan atau keacehan. Jadi dari segi nama menyebutkan nama Islam, bukan best western yang berbau kebaratan, dan isi hotel semuanya penuh dengan warna-warna islam. Pilihlah nama seperti Hotel Baiturrahhim, Hotel Riyadhusshalihin, Hotel Seuramoe atau Hotel Geutanyoe yang lebih bernuansa Islami dan keacehan. Memberi nama yang kebaratan ini secara tidak langsung ingin menunjukkan kepentingan lain yang juga mengarah secara sengaja untuk mengganggu terhadap nilai-nilai yang menjauhi kearifan lokal di Aceh.

Keempat, program-program manajemen pihak hotel ke depannya diharapkan mendukung wisata religi di Banda Aceh. Misalnya menawarkan paket ibadah, pasantren kilat, training keislaman, zikir akbar, wisata mesjid dan lainnya. Termasuk yang juga penting adalah sarana dan prasarana untuk mendukung program religi ini cukup tersedia dengan baik dari manajemen hotel itu sendiri. Dan lebih baik lagi program-program religi ini disinkronisasikan dengan program-program yang sudah direncanakan oleh pengurus MRB. Sehingga keduanya saling mengisi dan saling memberi manfaat. Komitmen ini yang mesti dibangun dari awal tentunya.

Kelima, makanan dan minuman. Ini adalah persoalan strategis bagi sebuah hotel. Pihak perusahaan dan manajemen mesti menjamin bahwa hotel ini memiliki makanan dan minuman yang bersertifikasi halal untuk disajikan kepada para pelanggan/tamu hotel. Dan lebih baik lagi juga memenuhi standarisasi makanan halalan thayyiban, seperti adanya jaminan sistem Analisis Haram dan Pengendalian Titik Kritis (Haram Analysis Critical Control Point atau HrACCP) dan sistem Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP). HrACCP adalah sebuah sistem untuk mencegah terproduksinya barang haram sedangkan HACCP adalah sistem untuk mencegah terproduksinya barang berbahaya bagi kesehatan dengan cara melakukan tindakan pencegahan sedini mungkin melalui serangkaian proses. Jadi sertifikasi halal, sistem HrACCP dan HACCP adalah sebuah standarisasi yang sudah banyak digunakan di berbagai manajemen hotel dan industri produksi makanan/minuman di seluruh dunia.

Keenam, membayar zakat. Pihak pemerintah kota dan manajemen/perusahaan hotel membuat komitmen bersama agar hotel tersebut membayarkan zakatnya melalui lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah melalui badan atau lembaga amil zakat yang ada di Aceh. Jadi penambahan zakat yang berfungsi untuk membantu kalangan fakir dan miskin lainnya akan bertambah, seiring dengan bertambah majunya perkembangan hotel ini sendiri. Sehingga pilihan masyarakat menengah ke atas untuk membuat kegiatan dan perhelatan dapat memilih hotel berbintang yang membayar zakat. Selain mendapatkan kepuasan layanan dari manajemen hotel, pelanggan atau tamu juga berpahala karena telah berkontribusi untuk menambah penambahan pemasukan zakat di Banda Aceh khususnya.

Saya kira ini mungkin beberapa masukan alternatif yang saya sebut sebagai jalan tengah antara hotel dan mesjid, sekali lagi bukan hanya sekedar menolak atau mendukung sebuah kebijakan. Tapi sebuah kajian kritis yang diharapkan akan lebih memberi manfaat bagi semua pihak. Wallahu’alam bissahawab.[]

*Oleh Rahmat Fadhil ,Penulis; Pemerhati Sosial Kemasyarakatan dan Manajemen Kebijakan

Source : Harian Aceh

Quo Vadis DPRA?

MUZAKIR Manaf, Ketua DPA Partai Aceh (PA), menegaskan kembali komitmen partainya untuk menjaga perdamaian Aceh meski pilkada tetap dilaksanakan sesuai agenda KIP. Di saat yang sama, ia juga menilai Pemerintah Pusat telah mengingkari janjinya sebagaimana yang tertera dalam MoU Helsinki dan berharap Pusat mengeluarkan keputusan politik baru (Serambi Indonesia, 29 November 2011). Meski tidak menyebut secara eksplisit, mudah ditebak, bahwa penilaian Partai Aceh ini tengah menyoal keikutsertaan calon independen dalam pilkada nanti.

Sederet pertanyaan muncul untuk mencerna sekaligus menghindari gagal-paham atas reaksi PA ini; Benarkah Pusat (kembali) ingkar? Mungkinkah Pusat mengeluarkan kebijakan politik baru yang bisa mengakomodir keinginan PA? Lalu, bagaimana DPRA harus meresponsnya untuk menyelamatkan perdamaian yang tengah berada dalam sandera politik saat ini?

Hukum adalah Panglima
Satu dari sejumlah syarat sebuah negara yang menganut sistem demokrasi adalah menempatkan hukum sebagai panglima. Hukum melalui berbagai produknya boleh saja dihasilkan dalam sebuah proses dan juga konteks politik tertentu. Namun ketika menjadi sebuah produk yang harus dijalankan, kekuatan politik, sebesar apa pun itu, harus tunduk di hadapan hukum. Meminjam istilah Jimly Asshiddiqie, terkait sengketa sistem hukum dan sistem keadilan, MK merupakan lembaga yang memiliki wewenang dalam mengadilinya. Keputusan MK, apa pun itu, bersifat final dan harus dipatuhi oleh seluruh warga dan lembaga negara, termasuk presiden sekalipun!

Sebagai cabang dari yudikatif, untuk menjaga independensinya, sembilan orang hakim MK diisi oleh tiga lembaga negara lainnya yaitu Presiden, Mahkamah Agung, dan DPR. Semua lembaga tersebut memiliki hak atas jumlah hakim yang sama untuk mengisi posisi hakim di MK. Begitu juga dengan pemilihan ketuanya yang dipilih oleh kesembilan hakim tersebut. Proses ini jelas berbeda dengan pemilihan pimpinan tertinggi di lembaga yudikatif lainnya. Kondisi ini lebih semata-mata untuk menjamin keputusan MK hanya mempertimbangkan aspek kebenaran atas nama hukum, tidak mempertimbangkan sama sekali tekanan dan dampak politik yang mungkin diakibatkan karena keputusannya. Satu kasus menarik yang bisa memperlihatkan independensi MK ini adalah kasus gugatan Yusri Ihza Mahendra terhadap keabsahan Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Keputusan MK ketika itu dianggap “mempermalukan” Presiden SBY yang dinilai gagal memahami tata cara pengangkatan seorang jaksa agung. Tidak ada pilihan lain selain menghormati keputusan ini, SBY segera mengangkat jaksa agung yang baru.

Uraian di atas sebenarnya secara jelas memperlihatkan bahwa tidak ditemukan satu alasan pun untuk mengatakan bahwa keputusan MK pertama terkait pilkada Aceh yang membatalkan pasal 256 UUPA adalah bentuk ingkarnya pemerintah pusat terhadap MoU seperti yang dipahami PA selama ini. Bagaimanapun MK tidak hanya berasal dari cabang lembaga negara yang berbeda, tapi juga tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Dengan kata lain adalah sesat-pikir jika memasukkan lembaga MK sebagai bagian dari pemerintah pusat, dan akan menjadi tragedi bila pemahaman seperti ini terus dibiarkan.

Dengan kondisi ini, maka berharap SBY mengeluarkan kebijakan politik baru yang menganulir keputusan tentang keberadaan calon independen bisa diartikan sebagai usaha serius mengajak SBY berhenti lebih awal dari masa jabatan presiden sebelum berakhir pada 2014 nanti. Keputusan politik yang bertentangan dengan keputusan MK dapat dipastikan sebagai pelanggaran terhadap konstitusi, dan menjadi pintu masuk utama untuk melakukan pemakzulan terhadap Presiden. Oleh karena itu, menaruh harapan akan terbitnya keputusan politik baru dari pemerintahan SBY tentu saja sebuah kesia-siaan.

Sekarang yang dibutuhkan adalah sikap dan jiwa besar PA untuk menerima apa pun keputusan MK tersebut. Hal ini akan meneguhkan komitmen untuk tidak terjerembab menggunakan cara-cara kekerasan dalam Pilkada Aceh. Tidak ada yang menyangkal bahwa PA tengah berada dalam kondisi sulit saat ini. Tapi partai ini akan semakin berada dalam kesulitan jika tidak sungguh-sungguh bersikap dalam mencegah kemungkinan-munculnya-kekerasan dari para pengikutnya. Semua orang, dan mungkin juga dunia internasional, berharap partai terbesar di Aceh itu tidak menggunakan “standar ganda” dalam menyikapi situasi ini; mampu memobilisasi massa dengan cepat untuk menunda pilkada, tetapi bersikap lemah dan lepas tangan dalam mengelola kekecewaan para pengikutnya dikemudian hari,terutama dalam konteks tahapan pelaksanaan pilkada.

Demokrasi terancam mati
Setali tiga uang dengan PA, sebagian parpol di DPRA, terutama parnas, cenderung bersikap “mendua” menghadapi keputusan MK, termasuk keputusan kedua MK terkait pilkada Aceh. Dalam keputusan kedua itu di antaranya MK menegaskan kembali keberadaan calon independen dan memastikan Qanun Pilkada lama sebagai payung hukum Pilkada nanti jika belum ada qanun baru. Di luar DPRA secara kelembagaan, sejumlah parnas menerima keputusan MK tersebut. Namun konsistensi sikap ini tidak tercermin ketika parpol-parpol tersebut berada di dalam di DPRA. Indikasinya terlihat dari belum adanya inisiatif dari anggota-anggota parlemen untuk mengajukan usulan perubahan atau pembuatan Qanun Pilkada.

Meski masih ada gugatan baru DPRA terhadap KIP menyangkut payung hukum Pilkada Aceh, dengan keputusan kedua MK sebenarnya sudah cukup menjadi basis melakukan perubahan atau pembuatan Qanun. Berdasarkan Tatib DPRA, hanya butuh 5-7 orang anggota DPRA untuk melakukan hal tersebut. Sepertinya kalkulasi kekuatan politik di tubuh lembaga itu menjadi halangan untuk mengajukan usulan pembahasan Qanun Pilkada tersebut. Sebagaimana diketahui Fraksi Partai Aceh merupakan kekuatan mayoritas di parlemen saat ini.

Namun halangan ini bisa diakhiri dengan lobi-lobi politik antar sesama fraksi yang ada di DPRA yang didasarkan pada pemahaman terhadap hokum secara komprehensif dan lebih baik serta menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Pada dasarnya, kalau mau jujur, warga lebih membutuhkan kenyamanan dibandingkan kondisi politik yang sangat tidak nyaman, seperti yang berlaku di Aceh saat ini.

Perlu digarisbawahi, terus menunda bersikap secara cepat dan tepat terhadap putusan MK secara perlahan akan menempatkan parpol-parpol di DPRA sebagai pihak yang tidak patuh konstitusi yang pada gilirannya akan berhadapan dengan konsekuensi hukum yang berlaku di negara ini. Di samping itu, terhadap demokratisasi di Aceh, posisi DPRA juga menjadi sangat krusial. Pascakonflik, seharusnya yang terjadi adalah akselerasi terhadap konsolidasi demokrasi. Harapan ini tentu saja bisa semakin jauh dari harapan dan sulit terpenuhi jika pilar demokrasi, seperti DPRA, justru tidak menunjukkan konsistensi kepatuhannya terhadap hukum, yang merupakan parameter penting dalam sistem politik demokrasi. Pada titik ini, DPRA berikut PA sudah saatnya mengutamakan dan memenangkan akal sehat. Terlalu mahal ongkos sosial yang harus dibayar, termasuk hilangnya rasa damai, bila ketidakmatangan berpikir dan mentalitas emosional yang dikedepankan.

*Teuku Alfiansyah Banta, Penulis adalah Pemerhati Hukum dan Politik

Source : Serambi Indonesia

Posted with WordPress for BlackBerry.

Mungkinkah MoU Helsinki Jilid II ?

Saran Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Hasbi Abdullah Ketua DPRA agar menggugat MK tentu bukan tanpa logika. Secara positif Pak SBY sebenarnya ingin bertanggungjawab (Serambi Indonesia, 7/8/10/2011). Mengapa tidak, bersama Muhammad Yusuf Kalla, damai diretas dengan manis. Dengan susah payah Pak SBY (Menkopolkam) dan Pak JK (Menkokessos) menghentikan permusuhan antara Aceh dan Jakarta ketika itu.

Yang melatari keduanya meretas damai bukan pula tanpa alasan. Tinta emas dan sejarah tidak mungkin melupakannya, mengapa?  Karena keduanya tak patah arang (pesimis), tetapi penuh semangat (optimis) biarpun ketika itu “darurat militer” dan “darurat sipil” terpaksa ditabuh. Mereka tidak mengatakan Ibu Presiden Megawati seolah tumpul alternatif. Sebagai pembantu Presiden keduanya tidak berdusta tapi berpikir dan berusaha keras “mendamaikan Aceh untuk Indonesia”. Ketulusanlah yang melandasinya.

Dari sebuah ketulusan
Tapak tilas ini kiranya menyegarkan memori “aneuk nanggroe” yang kini terancam perang saudara. Dua sejoli SBY-JK ketika itu menyadari tanpa damai di Aceh maka Jakarta tetap  bermasalah. Kebijakan pemerintah melalui pendekatan militer bukan saja tidak populer tapi pada akhirnya akan melahirkan penentangan lebih besar. Operasi militer dengan berbagai sandi di masa orde baru terbukti tidak menyelesaikan masalah. Lantas, SBY-JK tak putus asa mengurai benang kusut itu.

Betapa tidak, nilai-nilai filosofis dan ideologis “mendamaikan Aceh untuk Indonesia”, menjadi keyakinan (terpatri kuat). Kita pantas mendaulatnya sebagai pemimpin patriotik dan reformis untuk Aceh. Bukan saja tampil sebagai pemimpin bangsa tetapi negarawan yang mengayomi. Bahkan berani mengambil langkah pasti disaat yang sulit. Dan, ketika terpilih sebagai pengendali dan nahkoda republik dibuktikan damai tidak terhenti dijalan buntu. Apalagi dibalik gempa dan tsunami terbitlah cahaya (hikmah). Cemoohan, rintangan dan tantangan tak membuat nyali keduanya kecut–malah menjadi mudah.

Olle Tornquist (2010) dkk, dalam risetnya menimbang sebagai nahkoda Pak SBY penuh kehati-hatian sementara Pak JK mengakomodasi kebijaksanaan bosnya dengan lugas dan cepat. Gaya (ritme) mereka berbeda tapi menyatu. Makanya duet SBY-Kalla populis. SBY tak menyerah dengan akal sehatnya sebab itu, ia menyarankan JK untuk tidak menunda perdamaian Aceh. Hanya karena pikiran jernih dan hati yang tulus damai dapat diwujudkan. Ini pula direnungi elit GAM untuk “pikir-pikir” berunding atau tidak. Kegagalan di Tokyo terus membayang. Ditambah trauma “Ikrar Lamteh 1957” tipuan ditimbang sampai berulang-ulang.

Sejarah memang jadi rujukan. Ia tidak harus diterjemahkan kelam. Sementara di depan ada cahaya yang terang. Faktanya, elit GAM juga tak kalah cepat dan lugas mengambil kesimpulan. Hakikat perjuangan Di Tiro bertujuan memartabatkan Indonesia. Gagasan Di Tiro (1958) “Demokrasi Untuk Indonesia” real objektif. Dalam bukunya itu ia mendesak “federalism”. Konsep nasionalisme-desentralistik menurutnya ketika itu Indonesia bisa sejahtera, makmur dan damai. Ketakutan disintegrasi idenya dikubur dalam-dalam. Matlamat ini direnungi oleh elit GAM. Diam-diam rupanya Pak JK menjalankan misi rahasia ke Aceh.

Begitulah, perdamaian Aceh mesti dimulai dengan otak dan hati yang tulus, ungkap Mahyuddin Mahmud Adan (2011). Konektor perdamaian ini menukilkannya dalam inmemorial; “Mendekap Damai Aceh, To See The Reality”, cukup inspiratif.  Diceritakan misi rahasia dijalankannya bersama dr. Farid Husain,  penuh resiko. Di bukit Paya Bakong mereka bertemu Muzakkir Manaf dan Sofyan Dawood. Jika saja para pimpinan GAM di lapangan tidak mampu diyakinkan dan menerima “Damai Helsinki” bukan saja nyawa mereka melayang tapi perundingan yang akan berlangsung di Finlandia bisa jadi gagal total.

Pra-kondisi persiapan “Piagam Helsinki” jelas berliku. Meyakinkan kelompok sipil yang terserak akibat darurat militer–bukan hal mudah. Banyak komponen rakyat dilibatkan walau diluar gelanggang. Tujuan  mulianya agar damai menjadi pilihan bersama. Selain pertemuan sipil di beberapa negara namun rombongan besar pertemuan sipil sempat menghebohkan Malaysia. Tokoh masyarakat, ulama, politisi, birokrat, akademisi,  pemerhati asing, baik individu maupun institusi, dan aktivisnya berembuk.

Awal yang sunyi
Kekhawatiran terhadap para aktivis progresif sebagai agen dan spirit utama perjuangan GAM  akan “menolak perdamaian” tak terbukti. Sayap sipil GAM pro-referendum untuk kemerdekaan akhirnya luluh juga. Suara lantang didepan rakyat berujung “hening cipta” dimeja runding. Semua itu demi memeluk erat perdamaian agar setetes darahpun tidak lagi tumpah. Ironisnya siapa paling berhak memimpin perdamaian jadi dilema. Semua merasa paling berjasa. Marwah pemimpin di internal elit GAM dipertaruhkan.

Satu sisi menimbang Aceh baru saja ditimpa musibah gempa dan tsunami disisi lain perdamaian dihadapkan prasangka. Muncul isu dari alam maya (internet) perdamaian tidak mendapat restu “wali negara”. Sementara faksi-faksi menjelang Pilkada 2006 digiring dalam kepanikan. Elit dituduh berpihak pada keluarga (trah) Di Tiro.

Walau sedikit oleng dan terguncang akhirnya Pemilukada 2006 ditengah gemuruh rehab-rekon diklaim dunia paling sukses dan unik. Namun dalam perjalanannya muntah-muntah juga. Beban, muatan dan penumpang yang nakal satu sebab. Lainnya karena terbebani oleh kapasitas, misi dan agenda perubahan-berdesakkan.

Akibatnya ada yang sakit-sakitan alias pusing-pusing karena “kernet” selalu interupsi. Pak “supir” dengan berat hati berhenti. Maklum ada yang pipis, mules, mencret dan buang air besar (berak). Mungkin juga minta berhenti tanpa alasan yang jelas. Dimaklumi bus tidak bisa melaju kencang. Ada penumpang turun karena ogah ribut-ribut. Boleh jadi karena “cakap tak serupa bikin” sebuah manifesto dr. Mahathir merevolusi mental bangsanya agar tidak menyerah dan pasrah.

Katanya, jika elit politik, aparatur birokrasi dan rakyatnya bersungguh-sungguh negara akan berjaya. Syaratnya, “kata” dan “perbuatan” mesti seirama. Pemerintah Aceh bukan tidak berhasil. Ia berjalan sesuai alamnya (nature). Sinar-nya mulai menyengat manakala reformasi birokrasi setengah hati dibina. Ketika politik jadi panglima maka tak rela munculnya poros utama.

Pada arasnya memang bergeser. Konsistensi mengawal perdamaian jadi rebutan antara “kernet” dan “supir”. Antara siapa yang ingin menyetir dan tetap menyetir bersaing karena gengsi dan sekaligus keras kepala jadi satu. Disaat yang sama harapan baru tertumpu kepada Partai Aceh. Relasi eksekutif-legislatif  dibelai ketika pundi-pundi emas, tembaga dan perak membelalak di depan mata. Namun ketika ketulusan dan kepentingan diuji maka logikalah yang bicara.

Ironis memang. Kekuasaan seringkali inkonsistensi dengan idealisme. Apalagi kekuasaan dinobatkan sebagai tahta. Kekhusussan dan kewenangan Aceh tidak dianggap mahkota berharga. Malahan rentak “tari seudati” eksekutif dan legislatif dibungkus “politik anggaran”. Anehnya ketika periuk pecah perubahan tak kunjung tiba dipintu-pintu rumah rakyat jelata. Teriakan aktivis “anti korupsi” malahan rekening pejabat tambah membengkak.

Agar laba perdamaian tidak berubah menjadi murka maka kemenangan dan perubahan disulap nyata. Lalu, mata, telinga, paru-paru, jantung dan seringnya masyarakat batuk-batuk, demam  dan sakit kepala (jiwa) karena kemiskinannya ditebus dengan obat-obatan gratis. Inilah berkah pemimpin rakyat. Masyarakat tak munafik mengucapkan Alhamdulillah.

Mesti begitu, sejak pagi menjelma “sinar mentari” memang terik dan menyegat. Naturenya karena perut bumi lama menyimpan minyak dan gas–ditambah sengketa warisan endatunya tak langsung suami-isteri merajut keharmonisannya. Yang aneh dipinggir laut tambak-tambak ikan kekeringan. Hujan didarat rakyat gelisah. Genangan air dan banjir jadi lumrah. Ini karena hutan gundul ladang jadi terlantar. Petani meronta-ronta karena pupuk langka ditambah harga disandera tengkulak (penyamun).

Sayangnya legitimasi perdamaian dihempas angin, arus dan gelombang samudera. Tak heran UUPA, produk akademisi, ulama, para tokoh dan cendikiawan, termasuk aktivis yang ikut membuahinya, tanpa malu dijadikan selingkuhan baru. Publik menduga ada skenario (tokoh) dibalik penjara ini. Petirpun berubah jadi konflik regulasi.

Gemuruhkah atau cinta
Singkat cerita, Desember 2010 MK sepertinya mengetuk palu tepat dibatok kepala “Partai Aceh”. Pro-kontra, intriks, koalisi, dialog dan aksi mencari solusi bukan saja mencerahkan tapi juga menyiksa batin. Jika aktor-aktornya bergerak hanya karena prasangka, kecewa, pragmatisme, pengaruh modal dan transaksi serta nafsu kekuasaan maka misi PA membuktikan dirinya bukan atas logika itu. Kekuasaan penting tapi lebih utama bagaimana menengakkan konstitusi sebagaimana disepakati-mesti dijalankan sejujur-jujurnya. Sejak awal PA tidak mencegat MK karena yakin tidak mungkin ditipu kembali, mengapa ?

Bagi PA, UUPA adalah undang-undang dasar (hukum primer), yang lahir dari rahim MoU Helsinki (konsensus politik), lebih kuat mengikatnya. Berbeda dengan “Ikrar Lamteh” maka sesungguhnya “MoU Helsinki” adalah rekomitmen nasionalisme. Inilah identitas politik Aceh dalam sistem politik Indonesia diharapkan tidak diobok-obok. Tak heran dengan santai JK menyindir MK tak paham soal Aceh (atjehpost, 12/08/2011). Sikap SBY yang mendua dengan mempersilakan DPRA menggugat MK pasca gagalnya kesepakatan bukan tanpa alasan (Serambi Indonesia, 7/8/10/2001).

Sama dengan JK satu sisi memahami keputusan MK salah kaprah namun disisi lain Partai Demokrat–pada detik-detik terakhir mengukuhkan Nazar-Nova untuk berlaga (Harian Aceh, 08/10/2011). SBY tau betul presentase suara untuknya pada Pilres lalu rangking pertama seluruh Indonesia. Karena itu ia tidak ingin mempertontonkan egoisme-sekaligus menjaga perasaan Pak JK, yang kesannya dipinggirkan rakyat Aceh, tapi memilihnya.

Sisi lainnya, SBY ingin menguji sikap DPR-RI (terutama partai koalisinya) yang hanya jago kritik. Beban ingin dibagi bersama. Barangkali, prinsip kehati-hatian atau kebijaksanaan, membuat SBY berbelah bagi. Politik akomodasi memang cirinya. Sehingga tidak sepi dari nyanyian “rayuan pulau kelapa”.  Jika demikian, akankah romantika dan kesyahduan konflik regulasi akan  berakhir dari gemuruh berubah menjadi cinta?

Kembalilah, pada ketulusan sebagaimana enam tahun lalu.  Barangkali, ketika kita memberikan hati dan otak dengan jujur pastinya itu bisa. Begitulah Abuwa (panggilan untuk Pak Mahyuddin) menitip pesannya. Politik membuka semua kemungkinan jika tiada dusta diantara sesama anak bangsa-begitu tamsil Hasballah M. Saad (Alm). Jadi, siapa bilang Helsinki bukanlah jalan kedua? Ia mungkin saja jalan lama ketika onak dan duri bertaburan dengki serta fitnah dirantai dimana-mana.

Pasti. Indah kerdipan lampu“merkuri” dalam malam penuh ketegangan di kota tua itu, masih terkenang-kenang. Ibarat sepasang kekasih mengikat janji akan hidup bersama, setia dan sehati, bahkan bersumpah rela mati demi sebuah cinta. Karena cinta setiap kita tidak pernah berhenti. Dilorong kecil dan gelap ia melangkah. Demi cinta saja tak cukup. Setiap asa pasti menuju kematiannya (sunnatullah). Dengan rela dalam bara revolusi ia berkata “kedaulatan cinta”ada dihati dan akal kita. Itulah manusia. Ujung-ujungnya seringkali akal  dikalahkan oleh nafsu. Bersujudlah, dalam batin yang bergolak, demi cinta maaf selalu ada, disini, dan juga disana.

Source : The Globe Journal

Mengevaluasi Sistem Pemilu

Diperlukan parameter atau kriteria untuk mengevaluasi suatu sistem pemilihan umum. Berikut 10 parameter untuk mengevaluasi sistem pemilihan umum anggota DPR dan DPRD yang diberlakukan pada Pemilu 2009.

Pertama, menjamin kedaulatan rakyat, baik dalam penentuan calon dalam setiap partai politik peserta pemilu (P4) maupun dalam proses penyelenggaraan pemilu. Kedaulatan pemilih pada Pemilu 2009 menurun secara signifikan jika dibandingkan Pemilu 1999 dan Pemilu 2004.

Data Pemilu 2009 berikut menunjukkan hal itu: (a) anggota partai tak ikut dalam menentukan calon anggota DPR dan DPRD; (b) jumlah WNI berhak memilih tak terdaftar dalam DPT sekitar 15 persen (26 juta lebih); (c) jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih 30 persen (lebih dari 51 juta); (d) jumlah suara tidak sah 14,41 persen (16 juta lebih); dan (e) akses pemilih memengaruhi penjabat terpilih sangat terbatas.

Kedua, peran parpol dalam pemilu harus lebih besar daripada sekadar mengajukan daftar calon. Hal ini dapat disimpulkan dari membandingkan peran partai sebagai peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dengan peran partai bukan sebagai peserta, melainkan hanya mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Pada Pemilu 2009, bukan persaingan di antara parpol peserta pemilu, melainkan persaingan antarcalon dari partai yang sama di daerah pemilihan yang sama.

Janji program calon lebih mengedepan daripada visi, misi, dan program partai sebagai materi kampanye. Calon juga lebih aktif dan lebih banyak mengeluarkan dana daripada partai. Calon mengambil alih peran partai sebagai peserta pemilu.

Parameter ketiga, sistem kepartaian yang hendak diwujudkan, yaitu sistem kepartaian pluralisme moderat (sistem multi- partai sederhana). Sistem kepartaian pluralisme moderat masih jauh dari harapan. Jumlah P4 yang terlalu banyak merugikan pemilih karena suara pemilih terpencar ke banyak partai. Selain itu, parpol tak hanya belum dikelola sebagai badan publik, tetapi malah dikelola secara sentralistik, oligarkik, bahkan personalistik. Kegiatan parpol lebih fokus pada power seeking, baik di dalam partai maupun dalam pemerintahan daripada policy seeking sesuai aspirasi konstituen dan ideologi partai. Kepercayaan pemilih kepada partai juga menurun dari pemilu ke pemilu karena pemilih beralih ke partai lain.

Prinsip kesetaraan

Parameter keempat, menjamin keseimbangan sistem representasi penduduk berdasarkan prinsip ”kesetaraan perwakilan” (Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945) dengan sistem representasi daerah berdasarkan kesetaraan daerah (Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945). Kenyataan menunjukkan, pembagian kursi DPR kepada provinsi belum menjamin keseimbangan sistem representasi penduduk berdasarkan kesetaraan kedudukan warga negara dengan sistem representasi daerah berdasarkan kesetaraan daerah. Ketakadilan itu terjadi tidak saja karena ”harga” satu kursi di provinsi luar Jawa lebih tinggi daripada harga satu kursi di Jawa, juga harga satu kursi antarprovinsi di luar Jawa berbeda secara sangat signifikan.

Kelima, menjamin keterwakilan perempuan dan kelompok minoritas lain di DPR dan DPRD. Amar putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 214 secara faktual juga merupakan pembatalan Pasal 55 Ayat (1) dan (2) yang berisi mekanisme menjamin keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD. Peningkatan keterwakilan perempuan di DPR dari 12 menjadi 18 persen pada Pemilu 2009 terjadi karena mayoritas pemilih cenderung memberikan suara kepada calon yang menempati nomor urut kecil (1, 2, atau 3).

Parameter keenam berisi tiga hal. Pertama, menggunakan metode pembagian kursi yang adil dalam arti setiap parpol mendapatkan kursi proporsional dengan jumlah suara sah yang diperolehnya. Kedua, tata cara penetapan calon terpilih harus konsisten dengan siapa yang jadi peserta pemilu dan dengan pola pencalonan. Kalau partai sebagai peserta pemilu, pola pencalonan sewajarnya berdasarkan nomor urut. Kalau pola pencalonan berdasarkan sistem daftar (nomor urut), penetapan calon terpilih sudah semestinya berdasarkan nomor urut. Ketiga, menggunakan sistem pemilu yang: (a) tidak beri insentif bagi calon, pemilih, dan pelaksana/penyelenggara pemilu untuk melakukan tindakan yang menyimpang; (b) tidak beri insentif bagi calon untuk melakukan tindakan menyimpang terhadap UUD yang menempatkan partai sebagai peserta pemilu; dan (c) tidak menimbulkan biaya kampanye pemilu yang berlebihan.

Apa yang terjadi pada Pemilu 2009 belum sesuai dengan parameter ini. Metode pembagian kursi setiap daerah pemilihan (dapil) tidak hanya kurang adil (belum menjamin proporsionalitas), khususnya dalam pembagian sisa kursi, juga sangat kompleks, khususnya pembagian sisa kursi DPR di provinsi yang terdiri lebih dari satu dapil. Tata cara penetapan calon terpilih yang diterapkan bukan berdasarkan nomor urut, melainkan berdasarkan urutan suara terbanyak.

Penerapan tata cara penetapan calon terpilih berdasarkan urutan suara terbanyak telah menimbulkan sejumlah dampak negatif, di antaranya ketaksesuaian antara cara anggota DPR/DPRD terpilih dan model pengambilan keputusan yang diadopsi DPR/DPRD. Kalau model pengambilan keputusan yang diadopsi di DPR/DPRD lebih menempatkan fraksi (atas nama partai) sebagai pembuat kata akhir, hal itu masuk akal karena UUD memang menugaskan partai sebagai peserta pemilu dan pengajuan calon anggota yang digunakan dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 memang mengikuti sistem daftar. Kalau cara anggota DPR/DPRD terpilih berdasarkan urutan suara terbanyak, model pembuatan keputusan di DPR/DPRD seharusnya juga berdasarkan suara terbanyak.

Akan tetapi, kalau cara anggota DPR dan DPRD terpilih berdasarkan urutan suara terbanyak, dan model pengambilan keputusan di DPR dan DPRD berdasarkan suara terbanyak, yang menjadi peserta pemilu anggota DPR dan DPRD bukan partai politik, melainkan calon anggota DPR dan DPRD. Kalau kecenderungan ini dilanjutkan, tak saja akan bertentangan dengan Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945, tetapi juga segala upaya menyederhanakan jumlah partai politik akan gagal karena dalam satu partai akan muncul banyak ”partai” (berupa anggota DPR atau kelompok anggota DPR).

Parameter ketujuh, sistem perwakilan rakyat (DPR dan DPRD) terdiri atas dua koalisi partai yang bersaing secara sehat dan adil demi kepentingan bangsa, yaitu koalisi dua-tiga partai yang memenangi pemilu jadi koalisi yang memerintah, dan koalisi dua atau tiga partai yang kalah dalam pemilu menjadi koalisi oposisi. Akan tetapi, dua koalisi seperti ini hanya akan solid dan efektif apabila anggota DPR dan DPRD patuh kepada kebijakan partai masing-masing setelah partai mendengarkan masukan dari anggota fraksinya.

DPR dan DPRD hasil Pemilu 2009 terdiri atas banyak partai dengan komposisi perolehan kursi relatif seimbang. Akibatnya, interaksi antarpartai lebih bersifat kolutif (kartel, bancakan) demi kepentingan elite partai daripada bersifat kompetitif demi konstituen dan bangsa. Pemilu belum berhasil menghasilkan DPR dan DPRD yang terdiri atas dua koalisi partai politik.

Parameter kedelapan, menghasilkan pemerintahan presidensial yang efektif karena presiden mendapatkan dukungan yang solid dari DPR, yaitu dari anggota DPR yang berasal dari mitra koalisi partai yang mencalonkan presiden dan wakil presiden. Begitu pun di tingkat pemerintahan daerah. Efektivitas pemerintahan seperti ini diperlukan agar demokrasi tidak hanya berarti pemerintahan milik rakyat dan oleh rakyat, tetapi juga demi kesejahteraan rakyat.

Belum efektif

Namun, yang terjadi belum seperti yang diharapkan. Baik pemerintahan presidensial maupun pemerintahan daerah belum efektif untuk membuat dan mewujudkan kehendak rakyat. Pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah yang kurang efektif tidak hanya karena faktor kepemimpinan, tetapi terutama karena kepala pemerintahan tak mendapatkan dukungan solid dari DPR/DPRD. Dukungan solid tidak diperoleh tidak hanya karena terlalu banyak partai di DPR dan DPRD, juga karena terjadi ”pemerintahan terbelah”, yaitu kepala pemerintahan dipegang Partai A, tetapi DPR/D dipegang Partai A, B, C, D, dan sebagainya.

Kesembilan, sistem pemilu yang cukup sederhana untuk dipahami dan diterapkan oleh pemilih ”awam” pada umumnya sehingga para pemilih mengontrol apa yang dilakukannya. Sistem pemilu anggota DPR dan DPRD masih menjadi sistem pemilihan umum yang paling kompleks (jumlah P4 sebanyak 38, jumlah calon antara 152 calon untuk dapil terkecil dan 532 calon untuk dapil terbesar, serta metode pembagian sisa kursi DPR yang rumit) sehingga sukar dipahami dan dikontrol oleh pemilih. Sistem pemilu yang sangat kompleks seperti ini tidak menguntungkan pemilih, sebaliknya lebih menjamin kepentingan partai/calon memperoleh kursi.

Parameter kesepuluh, pengaturan sistem pemilu mengandung kepastian hukum. Kalau dirumuskan dalam bahasa negatif, ia tak mengandung: kekosongan hukum, ketidakkonsistenan antarketentuan, ketentuan multitafsir, dan ketentuan yang tak dapat dilaksanakan. Dengan begitu, peserta pemilu bersaing menurut ketentuan yang sama sekaligus proses penyelenggaraan pemilu bersifat dapat diprediksi oleh dan bagi semua pemangku kepentingan.

Penyelenggaraan Pemilu 2009 lemah dari segi kepastian hukum, baik karena UU Nomor 10 Tahun 2008 (lebih buruk daripada UU No 3/1999 untuk Pemilu 1999 dan UU No 12/2003 untuk Pemilu 2004) sehingga termasuk UU yang paling banyak digugat di MK ataupun karena kelemahan dalam peraturan pelaksanaan yang dibuat dan dilaksanakan oleh KPU.

Ramlan Surbakti Guru Besar FISIP Universitas Airlangga

Source : Kompas.com

Etos Politik

Memberi uang dan kekuasaan kepada pemerintah, sama halnya dengan memberi wiski dan kunci mobil pada seorang remaja. Apa yang dikatakan oleh PJ O Rourke tersebut dalam Parliament of Whores, sedang terjadi di Aceh.

Konflik seputar Pemilukada telah menyeret eksekutif dan legislatif Aceh berada pada sengketa politik yang “memuakkan”. Dibutuhkan etos politik keacehan untuk menyelesaikannya. Berbagai kepentingan ikut bermain dalam konflik ini, yang kemudian menyebabkan kebijakan yang dikeluarkan oleh keduanya (eksekutif dan legislatif) lebih kental nuansa politisnya tinimbang menyahuti keinginan rakyat banyak.

Hal ini selaras betul dengan apa yang disampaikan oleh Peter L Berge pada tahun 1974, yang mengatakan bahwa kebijaksanaan politik tidak dibuat dengan memahami akar masalah yang sesungguhnya, lantaran para pengambil kebijakan memang tidak memahami sosiologi masalah, yakni peta-peta sosial di seputar masalah. Di Aceh lebih dari itu, lebih kepada kepentingan kelompok dengan egonya masing-masing.

Eep Saefulloh Fatah pun kemudian menyebutkan hal itu sebagai bentuk ketidak pahaman pada sosiologi masalah. Hal itulah yang kemudian membuat masalah dan pemecah masalah menjadi dua hal yang berjauhan, bahkan tak berkaitan sama sekali. Kalau memang kepentingan rakyat yang didahulukan, maka tak perlu ada sengketa Pemilukada, kedua pihak harus bersikap arif untuk menyimpang ego kelompok dan mendahulukan kepentingan rakyat. Apapun ceritanya, kedamaian Aceh masih sangat berharga untuk dikacaukan dengan politik praktis jelang Pemilukada.

Kisruh Pemilukada di Aceh ini tidak lepas dari berbagai kekeliruan para penguasa yang mengambil kebijaksanaan tanpa mengerti sepenuhnya permasalahan yang dihadapi. Inilah yang oleh Robert Barn dikatakan sebagai gagasan bodoh. Penyair Scotlandia yang hidup pada abad 18 tersebut (1759-1796) dalam puisinya berjudul “To a Louse” menulis, “O wat some powr’r the giftie gleus, to see oursels as other seeus! It wat frae many a blunder freeus, and foolish nation.”

Katanya, jika kita bisa melihat diri sendiri seperti orang lain melihat kita. Kita bakal terbebas dari banyak kekeliruan dan gagasan-gagasan bodoh. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus mampu melihat kemampuan diri sendiri sebagai suatu entitas bangsa, dan mengaplikasikan kebijakan tersebut sesuai dengan keinginan rakyat yang dimaksud dalam kebijakannya itu.

Kita tentu mengharapkan agar eksekutif dan legislatif Aceh bisa bersikap dewasa, bukan malah terus larut dalam sengketa tak berujung. Pun demikian, mempertemukan sepenuhnya keinginan dua pihak yang sedang bersengketa tidaklah mudah. Selain banyak hal yang menjadi pertimbangan, berbagai kepentingan pun turut bermain. Tapi lupakan itu. Satu hal yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana membangkitkan etos politik keacehan, yang benar-benar memikirkan kepentingan jangka panjang untuk Aceh.

Etos kadang juga muncul dari mitos. Lihatlah, bagaimana Yahudi membangun jaringannya dalam perpolitikan dunia dengan lima kata yang menjadi etos politik mereka. Orang-orang Yahudi berpegang pada kalimat we are the chosen people, dari sinilah etos politik mereka bangkit, karena menganggap dirinya sebagai orang-orang pilihan. Mereka menyatu dalam mitos itu untuk kepentingan politiknya.

Hal yang sama juga berlaku di Jerman. Mereka mengatakan Deutc uberaless, ras Aria (rasnya bangsa Jerman) adalah ras tertinggi. Amerika lain lagi, mereka menganut etos nasionalisme yang sangat besar pengaruhnya dalam pembangunan negara tersebut menjadi adi daya. Falsafah mereka dalam membangun Amerika adalah, We keep America on top of the word.

Aceh juga memiliki banyak falsafah yang menjadi etos politik pemerintahan sejak zaman dahulu. Melalui kearifan hadih maja kita diajarkan untuk bisa bersikap yang patut dalam segala hal, termasuk dalam menyelesaikan sengketa, sangsui beuneuéng tawoë bak pruét, karu buét tawoë bak punca. Untuk menyelesaikan konflik regulasi Pemilukada ini, baik eksekutif maupun legislatif harus sama-sama kembali ke induk persoalan untuk mencari penyelesaiannya secara terhormat.

Kedua pihak harus sama-sama bisa mundur selangkah agar mencapai titik temu, suröt lhèi langkah tasuét tupi, mangat geuturi ngat samporeuna. Kalau itu dilakukan, maka tak ada pihak yang kalah dan menang, sama-sama sejajar bahu di dalamnya, ibarat kata tamsè tumpoë ngon bulukat, miseuè meuseukat ngôn asoë kaya, serasi tak bisa dipisahkan.
Namun, untuk menuju ke sana, baik eksekutif maupun legislatif Aceh harus bercermin dulu melihat diri sendiri, tidak di kaca yang retak, agar tidak terjebak pada “pendewaan” kekuasaan. Meski berat itu harus dilakukan demi kelangsungan perdamaian. Walaupun susah untuk melepaskan kekuasaan yang sudah di tangan, karena kata Milan Kudera, penulis besar Cheko dalam novelnya, “The Book of Lougther abd Forgetting” melalui tokoh Mirek ia berkata. “Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa.”

Malah Jhon Adam, Presiden ke dua Amerika berpendapat lebih radikal lagi. Katanya, semua manusia adalah monster yang serakah ketika nafsu gagal dijaga. Pun demikian, mari sama-sama merawat damai Aceh ini dengan tindakan nyata, jangan pasif dan terlena dalam kepentingan sesaat. Publikis Syrus pernah berkata agar kita jangan menggantungkan diri pada keberuntungan, melainkan pada tindakan.

Kemudian, mari sama-sama kita berbuat, sambil menghayati apa yang pernah dikatakan oleh Muhammad Hatta. “Hanya satu tanah yang bisa disebut tanah airku, ia berkembang dengan amal, dan itu adalah amalku.” Mari membangun Aceh dengan amal. Kalau eksekutif dan legislatif Aceh tidak mau melakukan itu, maka saya hanya bisa berkata, umông meuateuéng nanggroë meusyaraq, pakôn buét sinyak meubeualaga?[]
* Oleh Iskandar Norman

Source : Harian Aceh

SBY dan Anomali Presidensial

Setiap kali Presiden SBY hendak menyusun atau merombak kabinet, hebohlah suasana politik nasional. Setting-nya didramatisasi sedemikian rupa sehingga seolah-olah proses itulah yang menjadi inti perombakan kabinet. Perlukah?

Akhir pekan lalu Presiden SBY bahkan sampai merasa perlu ”berkantor” di kediaman Puri Cikeas, Bogor, guna persiapan perombakan kabinet. Dengan alasan serupa, SBY juga membatalkan kunjungan ke Belitung untuk menutup Sail Wakatobi-Belitong 2011 yang telah direncanakan setahun sebelumnya. Proses berikutnya, pemanggilan para calon menteri atau wakil menteri. Proses ini dilanjutkan dengan jumpa pers para calon dengan air muka semringah dan berbunga-bunga.

Begitulah yang tampak dalam liputan media, Kamis (13/9). Ritual selanjutnya pemanggilan satu per satu pemimpin parpol yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah. Tak penting apa yang dibicarakan, karena seperti dikatakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, SBY tak menyentuh soal siapa yang dicopot atau dipertahankan dalam formasi baru Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

Seperti pernah kita saksikan ketika pembentukan KIB I (2004) dan KIB II (2009), keseluruhan proses di Cikeas relatif belum bergeser dari gaya kepemimpinan SBY yang berpusat pada politik pencitraan. Semula saya berharap presiden kita ini mengubah gaya kepemimpinan, sebagaimana janji yang dilontarkan di Jambi. Setidaknya, proses dan dramatisasi dikurangi dan sebaliknya target pencapaian terukur yang harus dilaksanakan menteri dan wakil dikedepankan.

Ritual Cikeas

Apakah ada yang salah? Secara prosedural barangkali memang tidak ada yang salah dengan ritual gaya Cikeas. Namun, perlu dicatat, praktik pembentukan dan perombakan kabinet yang ”heboh” ala SBY adalah benar-benar khas negeri kita. Hampir tidak satu pun negara dengan skema sistem demokrasi presidensial yang perombakan kabinetnya begitu gaduh seperti Indonesia. Pembentukan dan perombakan kabinet dalam skema presidensial adalah otoritas penuh presiden, seperti juga amanat konstitusi kita.

Kocok ulang kabinet yang heboh biasanya berlangsung di negara dengan skema sistem parlementer. Dalam skema parlementer, perubahan formasi kabinet berimplikasi pada perubahan komposisi parpol yang berkuasa dan itu berarti perubahan format kebijakan yang berdampak langsung pada kepentingan publik.

Karena itu, suasana heboh perombakan kabinet gaya SBY sebenarnya praktik anomali dalam sistem presidensial. Anomali tak hanya tampak dalam prosesi dan dramatisasi, tetapi juga pada format kabinet yang terperangkap pada skema parlementer. Sejak awal pembentukan, SBY dengan sadar memenjarakan diri secara politik di bawah bayang-bayang koalisi superjumbo yang tak harus dibentuknya.

Salah satu perbedaan mendasar antara sistem presidensial dan parlementer terletak pada locus tanggung jawab kebijakan. Dalam skema presidensial, tanggung jawab kebijakan di pundak presiden, bukan pada menteri-menteri negara. Amanat konstitusi kita menggarisbawahi hal itu dengan menyatakan bahwa ”para menteri negara adalah pembantu presiden”.

Sebaliknya, dalam skema parlementer, para menteri yang mewakili parpol yang berkuasa memikul tanggung jawab kebijakan karena memang locus kekuasaan berada di tangan kabinet.

Anomali kabinet

Barangkali, inilah anomali berikutnya dari praktik presidensial kita. Kinerja pemerintahan seolah-olah menjadi tanggung jawab para menteri. Baik buruknya kebijakan pemerintah seakan-akan menjadi tanggung jawab anggota kabinet, padahal keputusan akhir suatu kebijakan seharusnya berada di tangan presiden.

Karena itu pula kegagalan para menteri negara dalam skema presidensial pada dasarnya adalah kegagalan presiden dalam mengarahkan, mengoordinasi, dan mengeksekusi kebijakan. Jadi aneh dalam praktik pemerintahan ketika kebijakan menteri perdagangan terkait komoditas pangan tertentu di satu pihak berbeda dengan menteri perindustrian dan menteri pertanian. Perbedaan kebijakan tentang beras, gula, garam, dan sebagainya sebenarnya tak perlu ada jika kepemimpinan presiden sebagai kepala kabinet efektif.

Artinya, acuan para menteri negara semestinya adalah arah kebijakan presiden yang telah dimandatkan rakyat melalui pemilu. Tugas para menteri adalah mengimplementasikannya sesuai tugas dan tanggung jawab kementerian masing-masing. Hanya saja, kita semua tidak ada yang tahu, sebenarnya arah kebijakan presiden tersebut ada atau tidak. Jika ada, mengapa para pembantu presiden begitu leluasa melakukan penafsiran yang saling berbeda satu sama lain?

Jadi, keseluruhan rangkaian proses perombakan kabinet yang kita saksikan akhir-akhir ini sebenarnya tak perlu jika kita konsisten dengan skema presidensial. Kecuali memang tujuannya untuk menghibur rakyat, sehingga bisa jadi memang ada sebagian rakyat kita yang menikmatinya. Sekali lagi, jika Presiden SBY benar-benar hendak mewujudkan komitmen membangun demokrasi, keadilan dan kesejahteraan bagi semua unsur bangsa, saatnya berhenti berupacara. Kita wajib percaya, rakyat menantikan pemerintahnya bekerja, bekerja, dan bekerja, ketimbang sekadar prosesi.

Syamsuddin Haris Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

Source : Kompas.com

Musim ‘Kawin’ Politik

‘Jika mas kawinnya pantas, perkawinannya pasti akan berjalan langgeng’ (Abdullah Puteh dalam wawancara dengan International Crisis Center, Februari, 2005)

BULAN-bulan terakhir ini, banyak pasangan memutuskan untuk menikah dan meresmikan hubungan mereka. Pasca-Ramadhan dan Bulan Haji adalah saat yang tepat untuk mengarungi bahtera hidup bersama. Peristiwa sakral ini biasanya diharapkan berlangsung sekali seumur hidup, kecuali memang ada penyebab kedua pasangan berpisah selain kematian, dan berujung pada perceraian atau juga poligami.

Di sisi lain, saat ini juga menjadi waktu yang baik bagi para politisi. Mereka yang berencana mendapatkan posisi Aceh 1-2, walikota dan wakilnya baik dari partai politik maupun calon independen berlomba-lomba mendaftar ke Komisi Independen Pemilihan (KIP). Anggap saja dalam konteks ini, para kandidat yang dilamar kita sebut sebagai calon istri atau dara baroe, dan mereka yang melamar diberi label calon suami atau linto baroe.

Ada yang sudah memulai mencari ‘jodoh’ di situs jejaring sosial seperti facebook atau twitter. Tidak kalah sedikit yang mengadakan semacam kontes mencari ‘pasangan’ melalui konferensi, polling, survei, seminar dan sebagainya. Kasak-kusuk ini sudah sewajarnya menjadi bagian rumah tangga institusi bernama partai politik dan lembaga underbow maupun badan khusus yang dibentuk untuk pemenangan pilkada yang sekaligus bisa menjadi ‘seulangke’ untuk merekrut calon-calon pasangan yang dianggap sesuai dengan platform dan visi-misi yang berkepentingan. Tugas lembaga ini selanjutnya adalah melakukan cah rot: menyeleksi para kandidat dari pihak internal maupun eksternal yang memenuhi persyaratan, termasuk menentukan ‘mahar’ bagi mereka yang berniat ‘melamar’ calon mereka. Sangat besar kemungkinan dalam proses ‘taaruf’ atau perkenalan ini, para calon secara personal merasa ada kecocokan, namun seperti layaknya dinamika perkawinan, bisa saja para `orang tua’ atau `kerabat dekat’ di DPP, Dewan Penasihat, para senior partai tidak setuju dengan berbagai macam alasan. Salah satu alasan selain ketidakcocokan karakter dan ketidaksesuaian kriteria adalah masalah `mahar’ alias jumlah uang yang disetorkan kepada mempelai yang ingin dipinang.

Jika dalam kenyataan sehari-hari, kita di Aceh sebagai umat Islam disarankan mencari calon pasangan berdasarkan empat (4) kriteria, sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW: agama, keturunan, kecantikan (luar-dalam) dan harta (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah). Maka kalau boleh, mari kita gunakan kriteria yang sama dalam memilih pasangan kandidat Aceh 1-2 sebagai metafora bagi politik Aceh jelang pilkada 2011.

Pertama, kita ibaratkan saja kriteria agama layaknya syarat kesamaan visi, misi atau platform garis perjuangan. Keduanya sepakat untuk mengabdi pada Aceh, tidak peduli latar belakang mereka, apakah dulu orang Aceh Utara atau Aceh Tamiang, Aceh Selatan atau Aceh Barat, Pidie atau Aceh Besar. Jika suami-istri sepakat membina bahtera rumah tangga dan mendidik keturunan yang baik dan berguna bagi agama bangsa dan negara, maka diharapkan juga rumah tangga politik para kandidat juga akan punya visi melayani dan bekerja untuk Aceh.

Kedua, mengenai syarat keturunan, pasangan yang dipilih diharapkan bisa produktif memberikan yang terbaik dalam melayani masyarakat Aceh, bisa menghasilkan ide-ide kreatif, proaktif dan antusias. Pasangan yang mandul bisa saja diceraikan sesuai kesepakatan awal dan jika hasil evaluasi memang menunjukkan performa yang buruk dan impoten dari salah satu pasangan.

Selanjutnya kriteria fisik bisa dimetaforakan sebagai syarat kecakapan kharisma sang calon dalam memimpin ke depan.

Terkadang faktor ini bisa sangat menentukan, apalagi di tengah budaya masyarakat yang patronistik dan butuh keteladanan. Bisa jadi ada calon yang bisa memenuhi kriteria pertama dan kedua, namun tidak syarat yang ini. Maka pada saat-saat kritis serta krisis seorang yang punya kharisma luar dalam akan mampu menenangkan dan menetralisir suasana menjadi lebih terkendali. Terakhir, kesiapan harta juga dibutuhkan karena kecukupan materi bisa menjauhkan kedua pasangan dari godaan korupsi.

Memang metafora (ini) tidak sepenuhnya sama. Karena selain metafora perkawinan, diskursus politik juga sering menggunakan metafora kreatif (Mueller, 2005) lainnya seperti game (pertandingan) dan war (peperangan) yang cenderung kompetitif. Namun, suka ataupun tidak, diskursus politik pasti akan selalu berhadapan dengan metafora perkawinan. Terma koalisi mungkin lebih familiar dalam dunia politik. Analisa wacana politik dalam bentuk metafora, termasuk di dalamnya penggunaan istilah dalam perkawinan, seperti yang sudah disebutkan di atas (mahar, pengantin, mempelai, perceraian) berfungsi sebagai alat persuasif (Durovic & Silaski, 2010).

Dalam politik semuanya berjalan lebih rumit, terkadang ia tidak setulus pernikahan yang sebenarnya. Politik itu ada kalanya ambigu. Para oposisi pemerintahan incumbent akan sering menyuarakan bahasa-bahasa yang memancing emosi, perlawanan dan kebenaran. Sebaliknya, ketika mereka kemudian berhadapan dan mendapatkan posisi, mereka harus berdamai dengan kekuasaan. Sehingga menggunakan bahasa yang lebih lunak dan merangkul untuk mencari dukungan lebih luas. Ini bisa dipahami sebagai tabiat politik, sehingga retorika mereka akan beralih ke spektrum tengah di mana bahasa-bahasa birokrat dan teknokrat akan lebih mendominasi, meskipun kelihatannya mereka lebih suka menghindari konflik dan komitmen jangka panjang.

Secara keseluruhan, siapa pun yang memenangkan pemilihan pasti akan menjalani prosesi perkawinan politik. Dan besar harapan agar ‘politik dagang sapi’ dan ‘beli kucing dalam karung’ tidak terjadi lagi ke depan. Karena menjadi pasangan suami-istri bukan hanya masalah berbagi peran. Menjadi gubernur-wakil gubernur misalnya tidak hanya melulu masalah bagi-bagi kekuasaan dan delegasi tugas. Tetapi juga berarti saling mengisi, menutupi dan mengingatkan jika salah satu terpeleset dan berbuat salah. Para politisi harus benar-benar bisa menjadi calon orang tua yang baik bagi anak-anak mereka, dalam hal ini, masyarakat Aceh dan para konstituen yang sudah memilih mereka.

Kita tentunya berharap pilkada ke depan berjalan lancar, serta proses pencarian jodoh, taaruf-perkenalan, khitbah-meminang, pernikahan sampai pesta peresmian berlangsung meriah dan semoga pasangan yang memenangkan pilkada bisa langgeng sampai akhir masa jabatannya. Keinginan kami hanya satu, siapa pun ‘orang tua’ kami yang terpilih ke depan: kami ingin Aceh yang lebih baik. Semoga perkawinan para politisi kita tidak hanya menjadi ajang ‘tebar pesona’ seperti selebriti. Karena kami mencari orang tua yang baik, bukan selebritis. Kami butuh pemimpin yang bisa memenuhi janji-janji politiknya atas nama kami. Itu saja, tidak lebih tidak kurang.

* Saiful Akmal, Penulis adalah Dosen IAIN Ar-Raniry. Perwakilan House of Aceh International Jerman.

Source : Serambi Indonesia

Demokrasi Indonesia

Sejarah politik dan demokrasi Indonesia tak bisa ditolak berkait dengan sejarah partai politik.

Sejarah lembaga modern ini mengambil peran cukup penting dalam pergerakan kemerdekaan, tetapi pada saat bersamaan juga menimbulkan masalah, pada pemerintahan kolonial di masa awal hingga masa pemerintahan lokal selepas kemerdekaan.

Apa pun yang hendak dikatakan tentang signifikan atau vitalnya peran parpol dalam sejarah republik ini, fakta bahwa parpol dibentuk berdasarkan kepentingan (yang cenderung) ideologis juga tak terbantah. Bagi masyarakat Indonesia, terlebih masa pra-kemerdekaan, ideologi adalah sebuah ”makhluk” baru. Persis sama dengan nasionalisme atau rasa kebangsaan.

Maka, pengelompokan masyarakat berdasarkan ideologi ini sesungguhnya bentuk separasi sosial yang berjalan cukup cepat. Di beberapa bagian bahkan terasa dipaksakan. Ideologi diperkenalkan melalui program-program santiaji atau propaganda yang masif dan sistematis. Proses ini sama sekali berbeda dengan proses penerimaan adab dan adat baru atau akulturasi dari bangsa Indonesia yang biasanya berjalan lamban, tidak masif, digestif, dan berlangsung lama.

Dari proses itu pun kita mafhum bagaimana sejarah ideologi, juga parpol, menimbulkan masalah yang nyaris permanen. Bukan hanya dalam kehidupan politik itu sendiri, juga pada realitas kenegaraan, kebangsaan. Hal itu disebabkan antara lain sejarah politik dan demokrasi di atas—jika tidak ditunggangi—telah didominasi oleh parpol. Sistem politik serta berbagai institusi dan mekanisme yang dilahirkannya telah secara tak terduga memosisikan parpol dalam posisi yang cukup sentral sehingga memiliki peran yang desisif serta konstitutif dalam kehidupan bernegara, termasuk berpemerintahan kita.

Padahal, sekurangnya ada tiga hal untuk mempertanyakan posisi dan peran parpol dalam kehidupan (politik) modern negeri ini. Pertama, benarkah parpol dan ideologi memiliki dasar rasional sebagai model pengelompokan masyarakat Indonesia yang sebelumnya tak pernah mengalami itu? Tidakkah proses separasi sosial seperti ini justru menciptakan guncangan pada tatanan serta model pengelompokan tradisional? Tidakkah ideologi atau parpol justru menjadi stimulus—jika bukan sumber—masalah atau konflik kesatuan-kesatuan kebangsaan kita?

Kedua, secara kultural, adakah dalam lembaga baru yang sangat kuat ini telah berkembang sebuah adab atau budaya dengan landasan tradisi yang kuat atau juga fundamen filosofis, epistemologis, dan antologisnya yang (juga) adekuat?

Ketiga, secara historis, apakah sesungguhnya parpol dan ideologi yang mengambil peran terpenting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negeri ini? Jawabannya tidak! Bukanlah kesadaran ”parpol” atau ”ideologis” yang menggerakkan para perintis melahirkan organisasi, gerakan, dan perlawanan, termasuk bersepakat mencetuskan Sumpah Pemuda dan akhirnya proklamasi. Negeri ini justru dibangun, dibentuk, dan akhirnya didirikan sebagai lembaga modern atas kontribusi pemuda dan pemuka daerah-daerah. Merekalah yang penuh jasa, tetapi mereka dinafikan oleh sejarah (politik) kita.

Pelayan elite

Bagaimanapun, ideologi dan parpol sudah jadi fakta sejarah. Fakta ini telah menempatkan kita pada sebuah realitas baru di mana kita menerimanya apa adanya. Sebagai bangsa, saat ini kita tak punya niat dan kekuatan yang cukup untuk mengoreksi apalagi mengubahnya.

Resistensi pertama tentu datang dari parpol itu sendiri. Dalam posisinya di semua dimensi yang begitu kokoh, parpol dipastikan akan menggunakan semua sumber daya dan arsenalnya untuk mempertahankan dominasinya. Tetapi, tentu saja kita tak boleh berdiam diri, menyerahkan misalnya pada waktu untuk tumbuhnya negarawan atau politikus dengan pikiran-pikiran kebangsaan yang besar, yang berkemampuan berpikir dan bertindak di atas dirinya sendiri. Sebagai pemangku kepentingan bangsa ini, kita tak boleh berhenti berusaha untuk keluar dari siklus parpol yang memabukkan ini.

Demokrasi Indonesia harus terus berkembang dengan cara belajar melalui prosesus yang tak henti mengoreksi dan mengkritik diri sendiri. Kita harus mampu berkelit dari jebakan historis dan epistemologis dari demokrasi yang—sebenarnya—ternyata menipu publik, menipu ideal-idealnya sendiri. Tanpa perlu retorika, dengan hati jernih kita harus mengakui hal ini.

Demokrasi, di mana pun, telah terjebak dalam pusaran kepentingan yang akhirnya jadi melulu pelayan dari elite. Inilah sesungguhnya tragik dari demokrasi modern dari tempat asalnya: Eropa Barat atau Kontinental. Ia telah dirampok dari bentuknya yang genuine dan orisinal dari pulau-pulau kecil dan polis-polis negeri maritim Yunani. Romawi pada mulanya, yang membuat demokrasi terpilin sedemikian rupa jadi semacam mekanisme perekrutan untuk penguasa yang semula kolegial, lalu menjadi personal di bawah Julius Caesar.

Persoalan demokrasi saat ini lebih pada sekelompok oligarki yang memainkan kekuasaan ketimbang siapa boneka yang mereka pasang dan dimainkan. Ini pola demokrasi mutakhir yang mestinya kita renungkan. Sebagai bahan untuk menengarai persoalan: bila demokrasi dipertahankan, demokrasi macam apa yang cocok dengan realitas kita?

Demokrasi yang bineka

Saya kira, apa pun sistem bernegara atau berpolitik, bagi negeri ini tidaklah arif jika ia dilucuti dari kenyataan sejarah, antropologis, dan kulturalnya sendiri. Kenyataan itu memberi tahu pada fakta: negeri ini disusun oleh 700 lebih suku bangsa. Artinya, 700 lebih sejarah adab, adat, bahasa, termasuk cara bermasyarakat, bahkan berbangsa.

Selama hampir 70 tahun negeri ini sudah berusaha keras menciptakan norma, standar- standar nilai, atau adab dan adat baru bagi 700 suku bangsa. Tetapi, mohon maaf, kita tidak—mungkin belum—berhasil. Inilah kenyataan yang membuat siapa pun di negeri ini, bahkan mereka yang di pucuk kekuasaan, tak akan mampu memberi contoh, atau menyodorkan standar nilai dan norma, adat dan adab apa yang bisa diterima oleh semua suku bangsa itu. Para pemimpin itu tidak mampu dan tidak tahu.

Maka, betapa akan jadi ketololan besar jika sebagai institusi baru dan modern, negara atau (partai) politik, misalnya, hendak menciptakan semacam ”universum” bagi semua 700 suku bangsa itu. Hal itu bukannya hanya tindakan pandir yang tiada guna, hanya mendapatkan jalan buntu, ilusif, dan akhirnya juga jadi semacam pemberangusan dan pembunuhan sistematik dari keragaman luar biasa itu.

Untuk itu, bila demokrasi tetap harus dibangun, sungguh sangat bijak jika berlandaskan pada varian-varian adat dan tradisi itu. Adalah demokratis sesungguhnya, sebagai misal, kita memberi ruang pada setiap adat untuk mengembangkan sistem bermasyarakat, berpolitik, bahkan hingga pada sistem perekrutan atau kaderisasi kepemimpinannya sendiri. Siapa yang harus memimpin sebuah komunitas adat hanyalah adat itu yang tahu, yang sudah memprosesnya ratusan dan ribuan tahun.

Di sini, negara adalah faktor kuat yang mempersatukan semua itu dalam kepentingan yang sama. Konstitusi mengatur bagaimana negara melakukan tugas-tugas itu, memfasilitasi, mendorong, dan memberi sanksi; tidak menciptakan universum. Pekerjaan terakhir ini hanya bisa dilakukan oleh sebuah negara yang memiliki durasi sangat panjang, seperti China. Satu hal yang juga gagal dilakukan Babylonia, Sumeria, Mesir, atau India.

Tentu, mesti ada penjelasan detail mengenai ide ini. Itu bukan masalah, yang penting adalah semangat, etos, dan sikap mental yang kuat untuk jadi diri sendiri sesuai dengan realitas yang ada. Daerah harus berdaya, bukan hanya karena faktor sumber daya ekonomisnya, juga sumber daya sosial dan kulturalnya. Ketiganya harus teraktualisasi bersama tanpa dominasi satu atas lainnya.

Maka, bineka tunggal ika—bukan seperti yang dimaksud Mpu Tantular, tetapi oleh para pendiri bangsa—akan mendapatkan makna dan pengamalan yang sesungguhnya.

Apakah sistem itu demokratis atau bukan, bukan di situ masalahnya. Ia hanya terminologi dan retorika. Kita kembali ke substansinya, yang secara mengagumkan akan kita temui justru pada realitas-realitas lokal itu. Realitas mutakhir yang memperlihatkan politik begitu serakah, korup, haus kekuasaan, khianat, penuh selingkuh, bahkan menginisiasi kekerasan di semua level, disebabkan pemikiran ideologis kita yang ilusif dan obsesif.

Realitas obyektif akan menyadarkan kita, kekuatan itu sebenarnya tidak berada di pusat kekuasaan, apalagi di segelintir elite. Kekuatan itu justru ada di daerah-daerah. Maka, jadilah Jawa, Jawa yang sesungguhnya; Bugis, Bugis yang sesungguhnya; Batak, Batak yang sesungguhnya; dan seterusnya. Maka, kemudian, kita bersama akan menjadi Indonesia yang sesungguhnya.

Radhar Panca Dahana Budayawan

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.