Arie Maulana: Politisi PA Gagal Jadikan Bendera Kepentingan Bersama

Banda Aceh – Polemik bendera bulan bintang yang masih menunggu pertemuan antara Gubernur Zaini Abdullah dengan Presiden SBY menjadi perhatian aktifis 1998. Menurut Arie Maulana, mantan aktifis SMUR (Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat) polemik bendera ini disebabkan karena kesalahan komunikasi politik Partai Aceh (PA).

“Pola komunikasi politisi PA, memberi kesan bahwa mereka telah menggunakan isu bendera ini hanya untuk meningkatkan elektabilitas personalnya pada 2014. Sehingga ini menjadi sumber kecurigaan utama berbagai elemen masyarakat di Aceh. Penafian aspirasi masyarakat Gayo dan Barat Selatan tidak bisa begitu saja dilakukan politisi PA. Ini sangat kita sayangkan. Akibatnya PA berjalan sendirian, ” kata Arie kepada The Globe Journal, Minggu (7/4/2013) malam.
Continue reading

Marketing Politik dan Produk Politik

GELIAT politik nasional mulai terasa. Pendaftaran dan penyeleksian para calon anggota legislatif untuk bertarung dalam Pemilu 2014 tengah dilakukan partai-partai politik yang telah dinyatakan lolos menjadi kontestan Pemilu 2014. Semua partai politik dipastikan akan berusaha keras dan bersaing untuk menggaet massa dan memperoleh dukungan publik sehingga partai dan para calon legislatif mereka terpilih. Mereka akan berupaya menawarkan program-program yang menarik publik. Dalam konteks inilah, marketing politik menjadi strategi yang relevan agar proses-proses politik lebih efisien.
Continue reading

Rakyat Tidak Butuh Cucu Pemimpin Sejati

Politik dinasti sering dipertentangkan dengan meritokrasi. Politik dinasti kerap dimaknai dekat dengan nepotisme dan kolusi. Betapa tidak, politik dinasti diartikan sebagai praktik pendistribusian kekuasaan di antara anggota keluarga sedarah.

Praktik ini dilakukan bukan saja untuk memastikan suksesi kekuasaan, melainkan juga untuk melanggengkan akses terhadap kekuasaan politik dan ekonomi di tangan satu keluarga atau klan tertentu. Sementara itu, meritokrasi menekankan pada sistem yang memberi tempat kepada mereka yang berprestasi untuk menjadi pemimpin.

Politik dinasti merupakan fenomena global. Tak hanya di Indonesia, dinasti politik juga tumbuh dan berkembang di dunia. Dinasti politik Kennedy dan Bush di Amerika Serikat, keluarga Aquino, Arroyo, dan Conjuangco di Filipina, Gandhi di India, dan Bhutto di Pakistan adalah beberapa contohnya. Meski demikian, kekuasaan trah politik tersebut tidak kekal.

Dinasti Kennedy, misalnya. Selama lebih dari 64 tahun, nama Kennedy terus berkibar di jagat politik AS. Mendiang John F Kennedy, sebelum terpilih sebagai presiden pada 1960, telah mengabdikan dirinya di senat dan parlemen sejak 1947. Adiknya, Robert Kennedy, yang tewas ditembak pada 1968 adalah mantan jaksa agung 1961-1964. Edward Kennedy menjadi senator dari Negara Bagian Massachusetts 1962-2009.

Kematian Senator Edward Kennedy pada 2009 dinilai banyak pihak menandai berakhirnya penguasaan trah Kennedy di level tinggi kekuasaan politik. Sejumlah skandal dan tragedi melingkupi keluarga terpandang tersebut. Terakhir, Patrick Kennedy, anak Edward Kennedy, harus mundur dari senat pada 2010 karena masalah alkohol dan obat bius. Saat ini, Joseph P Kennedy III, cucu Robert Kennedy, sedang berupaya merebut kembali kejayaan nama Kennedy melalui pemilihan kongres di Negara Bagian Massachusetts.

Dinasti politik Gandhi memiliki kisah berbeda. Selama 65 tahun kemerdekaan India, dinasti Gandhi mendominasi politik. Jawaharlal Nehru; putrinya, Indira Gandhi; dan cucunya, Rajiv Gandhi; berhasil terpilih sebagai Perdana Menteri India. Indira dan Rajiv mengalami nasib naas tewas ditembak saat berkuasa. Saat ini, Partai Kongres yang dibesarkan trah Gandhi dipimpin Sonia Gandhi, janda mendiang Rajiv Gandhi.

Namun, generasi keempat Gandhi tak lagi ”laku” dijual. Rahul Gandhi, putra Rajiv yang digadang-gadang menggantikan Sonia, tak mampu memenangi hati rakyat. Pada Maret 2012, Partai Kongres mengalami kekalahan memalukan di Negara Bagian Uttar Pradesh. Dari 403 kursi parlemen yang diperebutkan, Kongres hanya mendapat 28 kursi. Bahkan, Kongres hanya menduduki peringkat keempat dalam pemilu di Uttar Pradesh yang berpenduduk 200 juta jiwa. Yang menyakitkan adalah kekalahan itu terjadi di negara bagian tempat Kongres pertama kali muncul sebagai sinar baru kemerdekaan India.

Padahal, upaya Rahul tak terbatas pada bentuk kampanye konvensional. Ia rela tidur beratap langit, berbagi sayur kacang dan roti dengan warga miskin, dan memelihara jenggot agar rakyat terpikat memilih partainya. ”Saya ingin memahami penderitaan Anda,” kata Rahul di hadapan warga miskin Uttar Pradesh.

Sejumlah pengamat menilai, dalam era egalitarian ini, nama besar keluarga tak bisa lagi dipakai untuk mendapat jabatan publik. ”Partai Kongres enggan menerima kenyataan bahwa para pemilih sudah lama tak terpikat pada hal berbau warisan,” tulis laman The First Post (Kompas, 12/3/2012). Partai Kongres ditinggalkan karena berbagai skandal korupsi. Rakyat butuh pemimpin sejati, bukan sekadar anak cucu pemimpin sejati.(BI Purwantari/Litbang Kompas)

Source : Kompas.com

Dinasti Politik Menghambat Sirkulasi Elite

Sirkulasi elite dalam konteks pergantian kepemimpinan politik adalah salah satu syarat bagi terwujudnya iklim demokrasi yang sehat. Fenomena kekerabatan politik dinilai berpotensi menghambat jalannya sirkulasi politik yang terbuka dan partisipatif.

Fenomena banyaknya hubungan kekerabatan dalam kepemimpinan politik di negeri ini semakin menguatkan gejala dinasti politik. Hal ini khususnya terekam dalam pemilu kepala daerah (pilkada) langsung. Petahana kepala daerah cenderung berupaya mempertahankan kekuasaan dengan melimpahkan dukungan kepada kerabatnya dalam pilkada. Data hasil kontestasi politik di tingkat lokal mencatat, tidak sedikit kerabat petahana sukses memenanginya.

Gejala ini dinilai publik cukup mengkhawatirkan, meski dari sisi perundang-undangan masih bisa dimungkinkan. Publik menilai pola penguasaan politik semacam itu bakal menjerumuskan kondisi politik menjadi tidak sehat dan berdampak negatif.
Continue reading

Gagasan Ekonomi Parpol

Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 10 partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum 2014. Meski demikian, sampai saat ini masih ada sengketa dari parpol yang tidak lolos pemilu.

Bagi sebagian orang, 10 partai politik (parpol) tersebut dianggap ideal untuk mewakili aspirasi politik rakyat meskipun sebagian khalayak masih menganggap jumlah itu terlalu banyak, dan sebagian lain berpendapat sebaliknya.

Dalam kontestasi demokrasi, ujung dari proses politik pemilu itu adalah kemenangan suara yang diperoleh dari akumulasi produksi gagasan, soliditas organisasi, dan kapasitas modal (untuk kepentingan kampanye, iklan, dan sebagainya). Bagi orang awam, yang terlihat dari aktivitas parpol hingga hari ini sekadar upaya memperkuat soliditas organisasi dan pengumpulan pundi-pundi uang untuk kepentingan pemilu melalui beragam cara. Publik hampir tidak pernah mendengar gagasan yang hendak dijual parpol, khususnya ide terkait pengelolaan ekonomi nasional.
Continue reading

Demokrasi dan Pembentukan Daerah Pemilihan

Demokrasi, kata Abraham Lincoln, merupakan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah satu-satunya bentuk pemerintahan yang memungkinkan rakyat memerintah diri mereka.

Karena jumlah penduduk, luas wilayah, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, negara modern tidak lagi memungkinkan rakyat memerintah diri mereka secara langsung dalam semua bidang kehidupan. Jalan keluar yang ditempuh adalah demokrasi perwakilan dan representasi politik.

Yang memerintah bukan lagi rakyat pemilik pemerintahan secara langsung, tetapi mereka yang dipilih rakyat melalui pemilihan umum, baik yang berasal dari partai politik maupun perseorangan alias independen. Ironisnya, demokrasi perwakilan dan representasi politik justru memungkinkan demokrasi modern menyingkirkan rakyat pemilik kekuasaan pemerintahan dari institusi yang memerintah mereka. Mereka yang dipilih mewakili rakyat mengambil keputusan atas nama rakyat tanpa mendengarkan atau berkonsultasi sama sekali dengan rakyat.
Continue reading

Beda survei LSI dan SMRC soal kepuasan publik terhadap SBY

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan jebloknya suara Partai Demokrat telah menjadi pergunjingan publik, karena hasilnya yang anomali. Survei tersebut menyatakan kepuasan publik terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak sejalan dengan elektabilitas Partai Demokrat yang dibinanya.

Survei nasional yang dilakukan 6-20 Desember 2012 terhadap 1.220 responden itu menunjukkan 55,8 persen publik ‘sangat puas’ dan ‘cukup puas’ terhadap kinerja SBY. Namun demikian, angka tersebut itu tidak diikuti dengan elektabilitas Demokrat yang merosot hingga ke angka 8,3 persen.
Continue reading

Survei: Caleg Merakyat dan Jujur Lebih Disukai

VIVAnews - Hasil survei Media Survey Nasional (Median) menunjukkan bahwa masyarakat atau responden cenderung tertarik untuk memberikan suaranya kepada calon anggota legislatif (caleg) yang berkualitas, tidak sekedar populer.

Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, menjelaskan bahwa survei nasional Median di 33 provinsi yang dilakukan pada 10-18 Januari 2013 menemukan bahwa dari 1.200 responden yang diwawancarai, mayoritas lebih mengehendaki kualitas caleg yang berkarakter merakyat, yaitu sebesar 27,4 persen. Sedangkan karakter caleg terbanyak kedua yang dikehendaki rakyat adalah jujur dan bersih sebesar 19,3 persen, disusul dengan karakter cerdas (14 persen).

“Dari survey yang kami lakukan, terlihat bahwa rakyat lebih menghendaki caleg yang merakyat dan sering turun ke tengah masyarakat ketimbang mereka yang agamis, sholeh, maupun yang cerdas sekalipun”, ujar Rico dalam keterangan tertulisnya, Minggu 27 Januari 2013.

Hal ini, menurut Rico, merupakan suatu hal yang wajar mengingat performa dan kinerja anggota legislatif periode 2009 – 2014 terus jadi sorotan masyarakat dan mendapat penilaian kurang memuaskan. Masyarakat menaruh perhatian yang tinggi beberapa kasus di parlemen menyangkut moralitas, korupsi, dan rendahnya kinerja.

Selain itu, lanjut Rico, survei ini juga meneliti tentang latar belakang caleg yang lebih disukai oleh rakyat dengan mengajukan pertanyaan jika caleg yang ditawarkan partai berasal dari antara lain: pengusaha, anggota parpol, tokoh muda, tokoh media, polisi, militer, hingga artis atau seniman.

“Hasilnya, latar belakang pengusaha lebih dikehendaki rakyat dengan besaran 60,5 persen, diikuti oleh latar belakang sebagai anggota parpol sebesar 52 persen, dan tokoh muda (51,3 persen). Sedangkan latar belakang artis atau seniman terlihat paling rendah, yaitu sebesar 33,3 persen,” kata Rico.

Menurut Rico, Salah satu yang harus diperhatikan oleh partai-partai politik yang menjadi peserta pemilu 2014 dari hasil survei ini adalah desakan masyarakat agar parpol mampu melakukan evaluasi dan penilaian yang sungguh-sungguh terhadap para caleg yang akan diusungnya.

“Sudah saatnya parpol lebih memilih caleg yang mampu mengedepankan karakter merakyat, mengingat terkait dengan kredibilitas partai itu sendiri,” kata Rico.

Rico menambahkan, margin of error dari survei ini kurang lebih sebesar 2,74 persen. (adi)

Source : Vivanews.com

Posted from WordPress for Android

Menjadi Aceh: Identitas yang Tak Tuntas

JIKA ada pertanyaan “apa yang dimaksud orang Aceh?” jawabannya mungkin tak sederhana.

Aceh pascakonflik telah menumbuhkan semangat untuk menegaskan kembali siapa itu orang Aceh. Hal ini telah merangsang penggalian ingatan kolektif tentang sejarah dan budaya secara lebih pragmatis. Di satu sisi, hal ini penting sebagai acuan masyarakat Aceh agar dapat melangkah ke masa depan dengan tetap berpijak pada akar. Di lain sisi, diskursus ini sangat rentan dengan intervensi dan kalkulasi politik. Di tengah pusara itu ada tema besar bernama ‘identitas Aceh’.
Continue reading

Uang Tak Jamin Naikkan Elektabilitas

Jakarta, Kompas – Rakyat makin cerdas dalam demokrasi. Uang tak serta-merta menaikkan elektabilitas calon pemimpin. Namun, motif ekonomi masih menentukan pilihan politik rakyat, terutama dalam pemilu kepala daerah dan jumlah pemilih relatif kecil.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar S Bakry mengemukakan hal itu di Jakarta, Senin (17/12), mencermati elektabilitas calon-calon pemimpin yang diperkirakan akan bertarung dalam Pemilihan Umum 2014. Continue reading