Apresiasi untuk Politik dan Keamanan

Litbang kompas.com

Situasi politik dan keamanan dalam negeri yang kian stabil selama triwulan terakhir telah meningkatkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang itu. Tingkat apresiasi di bidang politik dan keamanan saat ini hampir sama dengan saat tiga bulan pertama pemerintahan Jokowi-Kalla.

Secara perlahan, pemerintahan Jokowi-Kalla memperlihatkan gaya kepemimpinan yang khas. Sejumlah kekuatan politik yang semula mengambil sikap berseberangan, baik di parlemen maupun di partai politik, berhasil dirangkul dan menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan.
Continue reading

Prof. Irwan Abdullah: Political Will Orang Aceh untuk Bersatu Masih Kurang

Dosen Jurusan Antrpologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Irwan Abdullah mengungkapkan bahwa Aceh mengalami permasalahan identitas, Jumat (17/10/14).

“Identitas keagamaan orang Aceh kuat sekali, tapi sudah mulai bergeser,” katanya pada seminar pendidikan Islam yang bertemakan Dialog, Perdamaian dan Resolusi Konflik di Hotel Hermes Palace Banda Aceh.
Continue reading

Beda survei LSI dan SMRC soal kepuasan publik terhadap SBY

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan jebloknya suara Partai Demokrat telah menjadi pergunjingan publik, karena hasilnya yang anomali. Survei tersebut menyatakan kepuasan publik terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak sejalan dengan elektabilitas Partai Demokrat yang dibinanya.

Survei nasional yang dilakukan 6-20 Desember 2012 terhadap 1.220 responden itu menunjukkan 55,8 persen publik ‘sangat puas’ dan ‘cukup puas’ terhadap kinerja SBY. Namun demikian, angka tersebut itu tidak diikuti dengan elektabilitas Demokrat yang merosot hingga ke angka 8,3 persen.
Continue reading

Ini Alasan Mahasiswa Wajib Publikasi Makalah

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Dikti Kemdikbud), Djoko Santoso menjelaskan mengapa seluruh mahasiswa (S-1, S-2, S-3) diwajibkan membuat dan memublikasikan tulisan karya ilmiahnya sebagai salah satu penentu kelulusan. Seperti diketahui, per 27 Januari 2012, Ditjen Dikti mengeluarkan surat edaran mengenai ketentuan tersebut. (Baca: Syarat Lulus S-1, S-2, S-3: Harus Publikasi Makalah).

Djoko mengatakan, sebagai ahli, seorang sarjana harus memiliki kemampuan menulis secara ilmiah. Termasuk menguasai tata cara penulisan ilmiah yang baik. Setiap mahasiswa, lanjut Djoko, dapat menulis karya ilmiah baik dari rangkuman tugas, penelitian kecil, mau pun ringkasan dari skripsi yang dibuatnya.

“Sarjana harus punya kemampuan menulis secara ilmiah. Apa saja yang ia pelajari selama kuliah, termasuk bisa juga ringkasan skripsi,” kata Djoko, Jumat (3/2/2012), saat ditemui Kompas.com, di Gedung Kemdikbud, Jakarta.

Alasan kedua, terangnya, ketika seorang sarjana telah mahir menulis ilmiah, ke depannya diharapkan tidak akan kesulitan ketika membuat karya ilmiah di jenjang selanjutnya. Djoko berharap, aturan ini dapat menciptakan kuantitas dan kualitas karya ilmiah yang dihasilkan oleh Indonesia.

“Nanti ketika lanjut ke Magister atau Doktor, kualitas tulisan ilmiahnya bisa meningkat, berwawasan global, dan bisa terbit di jurnal-jurnal internasional,” ujarnya.

Alasan ketiga, aturan ini sengaja dibuat untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam hal membuat karya ilmiah. Berdasarkan data Kemdikbud, jumlah karya ilmiah yang dihasilkan perguruan tinggi Indonesia saat ini masih rendah, hanya sepertujuh jika dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia.

“Kita tertinggal jauh. Sehingga ini harus dipahami sangat mendesak. Karena jumlah karya ilmiah memiliki korelasi dengan pendapatan per kapita,” kata Djoko.

Seperti termuat dalam surat edaran Ditjen Dikti, ketentuan itu berlaku bagi mahasiswa yang akan lulus setelah Agustus 2012. Ketentuan ini dibuat merespons rendahnya karya tulis ilmiah perguruan tinggi di Indonesia, yang hanya sepertujuh dari karya ilmiah perguruan tinggi di Malaysia.

Bagi mahasiswa S-1, untuk lulus program Sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah. Sementara, mahasiswa S-2 diharuskan menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah nasional, diutamakan yang terakreditasi Dikti. Adapun mahasiswa program Doktor harus telah menghasilkan makalah yang diterima untuk terbit pada jurnal internasional.

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Sistem Baru Akreditasi Jurnal Ilmiah

Jakarta, Kompas – Untuk memudahkan dan mengoptimalkan pelayanan akreditasi jurnal ilmiah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menerapkan sistem teknologi informasi yang memungkinkan akses informasi secara online.

Hal ini disampaikan Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII- LIPI) Sri Hartinah dalam Seminar Pengelolaan Majalah Ilmiah Indonesia dan Peluncuran Akreditasi Majalah Ilmiah Online, Selasa (31/1), di Jakarta.

Menurut Kepala LIPI Lukman Hakim, jurnal elektronik atau online saat ini menjadi tuntutan yang tak dapat dihindarkan lagi. Hal ini memudahkan akses dan penelusuran oleh masyarakat serta mengatasi duplikasi dan plagiarisme.

Sistem online diterapkan untuk pengajuan International Standard and Serial Number dan akreditasi jurnal ilmiah. Sarana akses bagi proses akreditasi jurnal ilmiah online terintegrasi dalam Indonesia Scientific Journal Database, yaitu pada http://www.akreditasi.lipi.go.id.

Sistem aplikasi online berbasis open source untuk akreditasi jurnal dikembangkan oleh tim teknologi informasi PDII-LIPI.

Selama dua tahun terakhir, sebanyak 70.000 artikel dari 4.000 jurnal dari seluruh Indonesia terintegrasi dalam jurnal online. Jurnal online ini telah diakses lebih dari 1,7 juta pengunjung di seluruh dunia, kata Lukman.

Ely Eliah, Kepala Bidang Penilaian Akreditasi Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan LIPI, menyatakan, untuk meningkatkan kualitas jurnal ilmiah di Indonesia, sistem akreditasi baru ditetapkan.

Akreditasi dengan sistem baru ini akan dilaksanakan pada Maret mendatang. Dari 208 jurnal, ada 157 jurnal yang perlu diakreditasi ulang tahun 2012.

Sebelumnya, ada tiga klasifikasi jurnal, yaitu A, B, dan C, berdasarkan pemenuhan sembilan persyaratan. Jurnal masuk kelas A jika dapat memenuhi seluruh persyaratan, masa berlakunya 3 tahun. Jurnal kelas B mendapat penilaian 70 ke atas, masa berlakunya 2 tahun. Adapun jurnal kelas C nilai 60, masa berlakunya setahun.

Pada sistem baru, tidak ada lagi pengklasifikasian. Penilaian dilakukan mutlak. Bila tidak memenuhi sembilan persyaratan dan nilai substansinya—salah satunya syarat itu—di bawah 25, jurnal dinyatakan tidak lolos. Penilaian diberikan oleh tim penguji dari beberapa lembaga penelitian nonkementerian dengan berbagai kepakaran.

Keberadaan jurnal ilmiah ini diperlukan para peneliti untuk meningkatkan angka kredit nilainya karena artikel yang termuat di jurnal terakreditasi akan mendapat poin 25. Pemuatan di jurnal tak terakreditasi hanya mendapat 5 poin. (YUN)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Gempa, Manuskrip, dan Pemilukada di Aceh

“…dan bergerak gempa pada bulan Safar… jika pada waktu Isya alamatnya bala (musibah) akan datang ke negeri itu…”

Saya baru beberapa puluh menit saja memejamkan mata ketika gempa 7,1 skala Richter dan berpotensi tsunami di Aceh itu terjadi pada Rabu (11/01/2012) pukul 01.36 WIB dan membuat saya terbangun. Itu adalah malam pertama para tamu dari dalam dan luar negeri mendarat di Banda Aceh untuk sebuah acara international workshop bertemakan “From Anatolia to Aceh: Ottomans, Turks, and Southeast Asia” pada dua hari berikutnya.

Topik gempa besar di Aceh yang sempat membuat kepanikan, terutama di Meulaboh, itu kemudian menghiasi obrolan kami saat sarapan pagi dan setiap coffee break, mulai dari obrolan ringan belaka sampai dikaitkan dengan kajian akademis. Fiona Kerlogue dari the Horniman Museum, Inggris, mengaku shock dan tidak bisa tidur sampai malam berikutnya.

Anthony Reid, sejarawan senior tentang Asia Tenggara dari Australian National University (ANU), adalah salah seorang yang paling bersemangat membicarakan sejarah dan antropologi gempa, terkait rencananya menulis artikel tentang topik tersebut. Menurutnya, berbeda dengan di Jepang, tradisi pencatatan dan dokumentasi sejarah gempa di nusantara tidak terlalu baik, sehingga cukup sulit mengetahui siklus gempa yang terjadi di nusantara ratusan tahun lalu.

Saya beruntung memiliki sejumlah informasi terkait gempa dari sumber primer berupa manuskrip-manuskrip tulisan tangan abad ke-18 dan ke-19 yang tercecer dan terhimpun secara tidak sengaja selama bertahun-tahun menekuni bidang kajian manuskrip nusantara dan atas kebaikan kawan-kawan Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) di lapangan. Dari berbagai goresan tangan orang terdahulu di Tanah Air, wilayah nusantara, khususnya Aceh, Minangkabau, dan sekitarnya, sepertinya memang menjadi wilayah langganan gempa.

Dalam sebuah manuskrip asal abad ke-19 di Zawiyah Tanoh Abee, Aceh Besar, terdapat catatan dalam bahasa Arab berbunyi: “Wa-kanat al-zalzalah al-syadidah al-tsaniyah fajr yawm al-khamis tis’ah ayyam min jumad al-akhir sanah 1248 min hijrah al-nabawiyah…” Catatan tersebut menunjukkan bahwa pernah terjadi gempa besar untuk kedua kalinya pada Kamis pagi, 9 Jumadil akhir 1248 H/3 November 1832 M (Fathurahman dkk, 2010: xx).

Bukti lain seringnya terjadi gempa di bumi kita pada masa lalu adalah dijumpainya sejumlah manuskrip tentang “takwil gempa” dalam bahasa Melayu menggunakan aksara Jawi, seperti manuskrip “Tabir Gempa” di Perpustakaan Ali Hasjmy, Banda Aceh (Fathurahman & Holil 2007: 274-275), “Ramalan tentang Gempa” di Perpustakaan Nasional Jakarta (Behrend [ed] 1998: 291), dan “Takwil Gempa” di Surau Lubuk Ipuh, Padang Pariaman, Sumatra Barat.

Kearifan lokal takwil gempa
Ternyata, menurut orang-orang tua terdahulu, setiap gempa yang terjadi sebetulnya membawa pesan tertentu bagi umat manusia, entah itu pesan menggembirakan atau sebaliknya.

Salah satu bagian dari manuskrip “Takwil Gempa” asal abad ke-19 Surau Lubuk Ipuh yang sudah dikaji oleh Zuriati dkk (2008), misalnya, menjelaskan bahwa, “…dan jika pada bulan Dzulqaidah…dan jika pada waktu duha, alamatnya bala (musibah) banyak akan datang ke dalam negeri itu…” Seperti kita ketahui, gempa dan tsunami di Aceh yang menewaskan hampir 200 ribu korban jiwa terjadi pada Ahad pagi waktu duha, 26 Desember 2004, atau 14 Dzulqaidah 1425 Hijriah.

Dengan hati berdebar-debar, saya lalu mencoba menyimak bagian lain “ramalan” gempa dalam manuskrip tersebut seraya menghubungkannya dengan gempa 7,1 SR pada Rabu, 16 Safar antara waktu Isya dan Subuh lalu di Nanggroe Aceh Darussalam.

Saya agar gemetaran karena takwil gempa pada bagian itu berbunyi, “…dan bergerak gempa pada bulan Safar… jika pada waktu Isya alamatnya bala (musibah) akan datang ke negeri itu…” Apakah itu artinya akan ada bala baru di Aceh dan sekitarnya? Semoga tidak! Peringatan dini datangnya tsunami pun sudah dicabut dua jam setelah gempa.

Sekali lagi, semua yang tertulis dalam kertas Eropa berusia ratusan tahun tersebut memang bukan sebuah ramalan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya sendiri ingin melihat takwil itu sebagai sebuah kearifan lokal (local wisdom) leluhur kita saja yang ingin mengingatkan anak cucunya agar hidup lebih baik, bukan sebagai sesuatu yang niscaya terjadi.

Takwil gempa dan Pemilukada Aceh
Masalahnya, terlepas dari adanya gempa atau tidak, situasi mutakhir menjelang pemilukada di Aceh pun membuat kita waswas, apa yang akan terjadi jika penembakan misterius terus terjadi dan situasi politik terus memanas?

Mata saya pun terus bergerak mengamati transkripsi teks “Takwil Gempa” yang dibuat oleh Yusri Akhimudin tersebut untuk mencari tahu kearifan lokal apa yang mungkin “dititipkan” oleh nenek moyang kita agar terhindar dari bala  yang “diramalkan” itu.

Sang pengarang ternyata menulis demikian, “…maka haruslah kita memakai pakaian yang suci-suci dan memakai bau-bauan yang harum-harum supaya dijauhkan Allah ta’ala akan bala daripada tubuh kita…”

Kita bisa menafsirkan sendiri apa yang tersirat dari “kesucian pakaian dan kebersihan badan” yang dipersyaratkan oleh leluhur kita agar terhindar dari bala yang mungkin terjadi tersebut. Mungkin mereka menginginkan agar pakaian dan tubuh kita tidak dikotori oleh pertengkaran, korupsi, dan nafsu duniawi belaka. Wallahu a’lam.

Oleh Oman Fathurahman
Peneliti PPIM UIN Jakarta,
Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara(Manassa)

Source : Republika.co.id

Posted with WordPress for BlackBerry.

Dirindukan, Dicemaskan

Posisi pemuda serba tidak menguntungkan. Di tengah keterpurukan persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia, sosok mereka sesungguhnya dirindukan. Namun, saat yang sama, keberadaan ataupun kiprah mereka juga dipandang sebelah mata.

Kalangan muda yang diposisikan serba ideal sekaligus problematik inilah yang menjadi pemandangan rutin setiap kali Sumpah Pemuda diperingati. Sesuai pencermatan hasil survei opini publik yang diselenggarakan Kompas selama satu dasawarsa terakhir, ekspektasi publik sedemikian tinggi terhadap keberadaan dan peran kalangan muda di negeri ini.

Harapan yang tampak paling menonjol terlihat dalam memandang peluang kehadiran para pemimpin muda. Hasil survei mengindikasikan, sirkulasi kepemimpinan mutlak dibutuhkan di negeri ini. Pasalnya, selepas tumbangnya era otoritarian Orde Baru, terlalu minim harapan-harapan publik yang terjawab. Bahkan, yang terjadi kini, krisis kepercayaan terhadap institusi dan figur kepemimpinan justru semakin menguat.

Lembaga kepresidenan bersama jajaran kabinet, misalnya, menjadi contoh keterpurukan. Semenjak era kepemimpinan Presiden BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga dua periode Susilo Bambang Yudhoyono, kisah penurunan apresiasi publik kerap berlangsung. Kinerja presiden berikut gaya kepemimpinan mereka menjadi pangkal runtuhnya kepercayaan.

Kepemimpinan lembaga negara lain, seperti DPR atau jajaran institusi penegakan hukum, juga mengkhawatirkan. DPR berikut sosok wakil rakyat yang sepatutnya menjadi tumpuan harapan publik justru menjadi sosok lembaga yang paling banyak menuai kecaman. Menjadi lebih ironis jika peningkatan potensi kualitas keanggotaan DPR yang sebenarnya sudah terjadi dari masa ke masa (1999-2009) justru tidak diikuti peningkatan apresiasi publik terhadap lembaga itu.

Problem besar juga tampak pada keberadaan lembaga penegak hukum yang sejauh ini tampak masih menjadi titik terlemah dari pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di negeri ini. Sejauh ini, sesuai hasil survei, citra institusi penegak hukum ataupun aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman tampak rendah. Bahkan, keberadaan KPK yang sebelumnya mendapat apresiasi tinggi kini turut terpuruk.

Dalam situasi yang serba tidak menjanjikan semacam itu, kerinduan akan terjadinya suatu perubahan menjadi tuntutan. Dalam kaitan itulah, kehadiran alternatif kepemimpinan muda di mata publik dinilai menjadi jalan keluar dari segenap persoalan. Dalam salah satu hasil survei terungkap, dua pertiga responden (69,4 persen) berharap hadirnya pemimpin yang berasal dari kalangan muda.

Orientasi pribadi

Kerinduan terhadap sosok muda dalam berbagai sektor kepemimpinan di satu sisi dapat dinilai sebagai sinyal positif akan lancarnya regenerasi kepemimpinan. Namun, di sisi lain atribusi kalangan muda justru banyak dipersoalkan publik.

Hasil survei pada Oktober 2009 secara khusus menggambarkan karakteristik pemuda. Generasi yang tergolong melek teknologi ini dinilai sangat pragmatis dan lebih berorientasi pada kepentingan pribadi. Kuatnya orientasi pencapaian materi, seperti kekayaan, keterkenalan, dan kesuksesan pribadi, lebih menonjol dibandingkan orientasi sosial mereka, seperti ketertarikan dalam bidang sosial, politik, dan kemasyarakatan. Bagi mereka, persoalan di luar dirinya cenderung kurang dipedulikan ketimbang persoalan diri.

Hasil survei terbaru menguatkan kembali kondisi semakin luruhnya orientasi sosial kalangan muda. Saat ini tidak kurang dari dua pertiga (68 persen) responden menyatakan kuatnya orientasi pribadi kalangan muda. Kondisi demikian diakui pula oleh mereka yang terkategorikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 sebagai ”pemuda” (berusia 16-30 tahun) bahwa mereka lebih terfokus pada pencapaian diri ketimbang persoalan di luar diri.

Semakin individualisnya pemuda tampak pula dalam penilaian publik terhadap minimnya peran kalangan muda dalam berbagai persoalan negara ini. Berdasarkan survei terakhir, tak kurang dari 55 persen responden menyatakan kepedulian pemuda terhadap persoalan bangsa lemah.

Situasi semacam itu semakin kontras jika ditautkan dengan peran pemuda pada Sumpah Pemuda, 83 tahun lalu. Kebulatan tekad pemuda pada zamannya lewat ikrar untuk ”satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa” dalam Kongres Pemuda II itu menunjukkan eksistensi kuat pemuda sebagai agen penggerak persatuan bangsa dalam menghadapi kolonialisme.

Menyandingkan peran pemuda dalam berbagai dimensi waktu tampaknya semakin menambah rentetan beban bagi kalangan muda saat ini. Terlebih saat publik akhir-akhir ini dihadapkan pada berbagai kasus yang justru menghadirkan kalangan muda sebagai aktor atau bagian dari permasalahan.

Setelah aksi spektakuler Gayus Tambunan (31) dalam kasus kejahatan pajak, berlanjut pemberitaan kasus suap dengan tudingan keterlibatan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin (33), menyinggung pula sosok anggota DPR Angelina Sondakh (34), Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (42), hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng (48) seolah mengubur berbagai prestasi kalangan muda. Dalam situasi yang serba kurang ideal itu, pantas saja publik mendua dalam memandang keberadaan ataupun kiprah pemuda.

* Bestian Nainggolan (Litbang Kompas)

Source : Kompas.com

What are PhDs good for?

UNIVERSITIES award bachelors and masters degrees in different areas of learning, but regardless of the starting point, the apex of academic training is the degree of Doctor of Philosophy. So when I am asked what my doctorate is in, I would say “philosophy”. This would be followed by an awkward silence before we change to a more comfortable topic of conversation.

It is awfully difficult to talk about philosophy, and the modern degree of PhD is not about classical philosophy. While watching an old movie The Wizard of Oz with my granddaughter, it dawned on me that The Wizard of Oz had the answer. In the movie, the wizard reacts to the scarecrow’s desire for a brain by explaining that the brain is actually a very mediocre commodity every living creature has one. What the scarecrow really needed, and which the wizard grants, is the degree of ThD or Doctor of Thinkology. Voila! Thinkology the art and science of thinking that is surely what the PhD degree is all about.

Ordinary thinking is what every creature does, each in its own way. But the thinking that goes into becoming a Doctor of Philosophy is very different. What a PhD candidate does is to select a topic for research, and proceed to work on it in an organised and disciplined way. The end product will be a thesis, which would be a new book on the topic. Up to the level of Bachelors, or even Masters, one acquires knowledge from books written by other people, but in a PhD programme, the candidate writes a book for others to use. To emerge from a lifetime of reading books to writing one’s own book requires a metamorphosis, like a caterpillar changing into a butterfly, but it would be an intellectually traumatic experience. Many candidates burn out in the process.

The candidate cannot simply copy what is in other books. That would be plagiarism and a plagiarist faces total disgrace if found out. The PhD candidate has to become totally familiar with the present state of knowledge of the topic by immersing himself or herself in what has been published about it, but in a critical way questioning previous interpretations and assumptions and re-evaluating the evidence. At the same time, the candidate looks for new evidence or generates new data by experiment. Finally the candidate has to write a book to make all previous books on the topic obsolete.

The topic of a PhD thesis is not as important as the critical thinking skill that is acquired. Its aim is to generate more knowledge about the topic. Whether this results in solving a problem is secondary. It is assumed that by generating more knowledge on a topic, other benefits will follow.

Now and then, an Einstein produces a thesis that revolutionises the state of knowledge of an entire topic, but in most cases, a successful thesis is merely the starting point of a career in disciplined thinking, provided that the new Doctor of Philosophy is employed in a university, a research organisation or a think-tank, where he or she can continue to do disciplined thinking.

It is not necessary to have a PhD degree to be a disciplined thinker but for employment in an intellectual or academic position, the PhD has become the normal requirement. But how do we know if PhDs are doing what they are paid to do? The only way is to enforce a publication rule. Under this mechanism, people employed to think have to show proof by publishing their work as “papers” in peer-reviewed journals. Peer-review means that the editor of the journal will send each submitted paper to at least two persons known to be knowledgeable in the topic, for review. The submitted paper is examined like a mini-thesis: it has to be original (not a rehash of previous work), and it must significantly contribute to new understanding of its topic. Only papers that pass peer review get published. A productive average rate of publication for a serious researcher is two papers a year.

Once a paper is published, the title of the paper and its contents, together with the names of the authors and their institutional affiliations (institute and country) are captured in global databases. The papers that attract attention would be referred to “in citation” by other scientists, and all such citations are captured in global databases. This has made it possible to keep track of the number of times each paper is cited after its publication, to provide a measure of the impact that each and every paper makes on the global intellectual community.

By tracking the number of times an author is cited, one can get a measure of the impact that the author has made. Such information is used to analyse the performance of authors. It is often used in making decisions on appointments, salary increments, promotions and terminations.

Scholarly journals are themselves ranked every year by the frequency of citation of the papers they publish. The ranking of journals, usually announced in June, is anxiously awaited by editors to see how they have performed from year to year. Editors strive to improve their journal ratings by imposing higher standards on the papers they publish. It is the editors who enforce and manage the peer-review process.

The body of data on publications and citations, sometimes in combination with other indicators, is also used to rank universities, and such ranking has become an annual global affair.

In 2004, in an interesting and innovative use of publication databases, Sir David King, chief scientific advisor to the British Government ranked countries according to their output of scientific papers. He found that 31 countries produced over 97% of the worlds’ output of scientific papers in peer-reviewed journals. These are the developed western countries, with the United States in the lead. Of the non-western countries, Japan and Russia are prominent in the list. Of developing countries, China, Brazil and India moved into the top 31 recently. China is showing the fastest rate of growth in number of papers published, but in quality, as measured by citation rate, it is still far below United States. Nevertheless, the rise of China, Brazil and India confirms the close linkage between economic growth and scientific performance, first observed in the rise of Western Europe during the Industrial Revolution, followed by the rise of US, Japan and Russia. The remaining 162 countries including Malaysia contributed a combined total of only 2.5% to the growth of scientific activity in the world.

Through the global tracking of publications, made possible by powerful computers, intellectual activity has become open, measurable, and thereby manageable. The main tool of management is the application of the rule “Publish or Perish”. An academic community that has never been subjected to this rule will strongly resist attempts to apply it. This is the challenge that Malaysian institutions face.

? Botanist and researcher Francis Ng is the former deputy director-general of the Forest Research Institute of Malaysia. He is now the botanical consultant to Bandar Utama City Centre Sdn Bhd and the Sarawak Biodiversity Centre.

Source : thestar.com.my

Nasib Profesor dan Program Doktor di Indonesia

Mengacu ke Pasal 49 Ayat 2 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

Karya ilmiah yang dimaksudkan tentu saja yang serius. Namun, masih belum jelas seserius apa karya ilmiah dimaksud.

Tatkala Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No 739/E/C/2011 tentang perpanjangan batas pensiun profesor diedarkan, barulah masalah kualitas karya ilmiah yang diinginkan pemerintah menjadi jelas. Dalam butir 2 surat edaran tersebut dinyatakan bahwa karya ilmiah yang dipersyaratkan tersebut adalah karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional dan yang terdaftar pada ”Scopus” atau yang setara.

Lalu untuk profesor yang masih aktif dan masih jauh dari usia pensiun, apakah harus melahirkan karya ilmiah seperti itu juga? Kalau tidak tercapai, apa akibatnya? Apakah tunjangan kehormatan dan sertifikasi pendidik yang dinikmati profesor selama ini akan dicabut?

Kalau memang tunjangan- tunjangan itu dicabut, gelar profesor tentu hanya jadi semacam ”pepesan kosong” (terbungkus dengan baik dan mengundang selera, tetapi isinya kosong). Kalau tidak dicabut, pemerintah juga berhak bertanya: untuk apa gelar profesor kalau dalam tiga tahun tak satu pun publikasi internasional bisa dilahirkan?

Untuk melahirkan karya ilmiah yang serius, seorang profesor harus melakukan penelitian yang serius. Inilah hal yang sangat mendebarkan dan ujian yang amat menggusarkan para profesor. Paling tidak karena empat alasan utama.

Pertama, selama ini posisi profesor selalu menjadi penguji (bagi mahasiswanya). Sekarang posisinya terbalik: para profesor yang harus diuji dan harus membuktikan kemampuan mereka.

Kedua, selama ini sangat sedikit dosen yang melakukan penelitian (tak sampai 10 persen dari total dosen yang ada).

Ketiga, dari dosen yang sangat sedikit tersebut, sangat sedikit pula yang memublikasikan karya ilmiahnya, apalagi di jurnal internasional.

Keempat, sudah jadi rahasia umum profesor adalah stasiun terakhir dalam perjalanan dunia akademik. Dalam pengertian, sangat sedikit profesor yang mau dan punya waktu meneliti dan memublikasikan penelitiannya secara internasional setelah mereka mendapat gelar profesor. Namun, dengan ketentuan baru ini, para profesor tentu tak punya alternatif lain: harus melakukan penelitian dan memublikasikan hasilnya di jurnal internasional.

Penambahan doktor

Sudah terlalu sering dianalisis bahwa jumlah doktor di Indonesia dan jumlah publikasi internasional yang dilakukan peneliti/dosen di Indonesia kalah jauh dibandingkan Malaysia, Arab Saudi, Banglades, dan lain-lain.

Kementerian Pendidikan Nasional tentu perlu kerja keras mengatasi persoalan ini. Melalui program 5.000 doktor, bekerja sama dengan Pemerintah Jerman, pemerintah berusaha keras menambah jumlah doktor secara signifikan. Upaya ini harus kita apresiasi karena dana yang dipakai adalah dana dari penghapusan utang Pemerintah Indonesia oleh Pemerintah Jerman.

Sementara penambahan jumlah doktor melalui program pascasarjana di dalam negeri berjalan sangat lambat. Sebab, tidak semua universitas negeri punya program S-2 dan S-3 bidang keahlian tertentu.

Ada tiga saran yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan masalah-masalah yang dikemukakan di atas.

Pertama, program doktor (S-3) di Indonesia sebaiknya disederhanakan dan jumlah mata kuliah diminimalkan atau dihilangkan sehingga mahasiswa punya banyak waktu untuk meneliti. Di jenjang S-1 dan S-2, para kandidat doktor sesungguhnya sudah mengambil banyak sekali mata kuliah. Program doktor seharusnya dapat dipahami secara sangat sederhana, tidak perlu dipersulit prosedur dan penanganannya.

Secara tradisi, terutama di Eropa, sejak awal berlangsungnya program pendidikan doktor, peran profesor sangat dominan dan peran institusi sangat sedikit. Proses pembentukan seorang doktor adalah proses kloning sehingga kandidat doktor tersebut mampu berbuat seperti kemampuan pembimbingnya. Profesor dan anak asuhnya (calon doktor) bekerja bersama dalam laboratorium, sampai suatu saat anak asuhnya betul-betul dapat dilepas (diwisuda) sebagai doktor.

Kedua, khusus untuk program doktor (S-3), profesor di satu universitas yang tak ada S-3-nya diberi juga hak membimbing calon doktor. Ekstremnya, program pascasarjana hanya mengelola pendidikan magister (S-2), sedangkan untuk program doktornya diserahkan kepada profesor setiap universitas.

Profesor yang ditunjuk membimbing calon doktor tentu yang telah memublikasikan karya ilmiahnya secara internasional dan di jurnal berpengaruh. Untuk saat ini kita punya sekitar 4.000 profesor yang tersebar di seluruh Nusantara. Banyak dari profesor tersebut tak punya mahasiswa S-3 karena bidang keahliannya tak ada program S-3-nya.

Ketiga, syarat untuk bisa diluluskan sebagai doktor harus benar-benar terukur dan diperketat. Kandidat doktor harus punya publikasi internasional di ”Scopus” sebelum bisa dinyatakan lulus. Dengan adanya syarat terakhir ini, Dikti tak perlu khawatir mutu doktor yang dihasilkan.

Kalau kebijakan pembimbingan doktor seperti ini bisa ditempuh, profesor-profesor yang tak punya program S-3 di universitasnya tetap dapat berkiprah. Sebab, untuk menghasilkan karya ilmiah secara internasional harus dilakukan penelitian secara serius. Untuk melakukan penelitian dengan serius, seorang profesor harus membimbing para kandidat doktor.

Kebijakan ini akan menghasilkan tiga dampak positif secara serentak: meningkatkan jumlah doktor, meningkatkan jumlah publikasi internasional, dan menyelamatkan profesor dari ancaman ”pepesan kosong”.

Syamsul Rizal Direktur Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

Source : Kompas.com

Mencari Desain Riset Perguruan Tinggi

Hari-hari ini, ketika para lulusan sekolah menengah diterima di perguruan tinggi, isu biaya pendidikan mahal kembali mengemuka. Wacana memang kemudian lebih ke bagaimana membuat masyarakat yang tidak mampu bisa mengakses pendidikan, bukan kepada upaya peningkatan kualitas ilmunya.

Tentu saja tidak ada yang salah dengan wacana itu, apalagi undang-undang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Hanya saja, sisi lain untuk menjadikan perguruan tinggi setara dengan universitas-universitas bergengsi di luar negeri masih jarang dibahas.

Padahal, pengembangan penelitian adalah salah satu hal yang paling mendasar untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Riset tidak hanya mendukung pendidikan, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.

”Perguruan tinggi adalah tempat kelahiran dan mengembangkan ilmu-ilmu baru. Karena itu, riset menjadi keharusan,” kata Prof Dr Terry Mart, lektor pada Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia, pekan lalu.

Tanpa riset, ilmu yang diajarkan akan mandek dan hakikat universitas akan terdegradasi menjadi lembaga pendidikan setingkat akademi atau bahkan SLTA. ”Ilmu hanya akan sekadar ditransfer dari buku teks luar negeri, tak ubahnya produk-produk impor lain, kepada mahasiswa,” kata Terry menambahkan.

Riset nasional

Lewat rancangan Dewan Riset Nasional, sebenarnya Indonesia memiliki Agenda Riset Nasional yang berlaku lima tahun. Namun, gaungnya di masyarakat dan pemangku kepentingan ternyata masih kurang. Padahal, bidang-bidang riset yang dicakup lumayan aktual dan strategis. Bidang teknologi informasi, misalnya, menyoroti riset pengamanan dan keamanan informasi pada era pengungkapan informasi rahasia oleh Wikileaks.

Secara keseluruhan, Agenda Riset Nasional memang lebih berat ke pengembangan riset-riset yang bersifat terapan. Sebaliknya riset ilmu dasar tidak banyak porsinya. Walau begitu, pilihan ini sah-sah saja mengingat Agenda Riset Nasional memang menjadi panduan lembaga-lembaga riset pemerintah, bukan untuk perguruan tinggi.

Dengan demikian, tugas perguruan tinggi memang menjadi lebih berat: mengembangkan penelitian yang sesuai dengan keilmuannya sekaligus mengembangkan penelitian dasar, dengan anggaran yang terbatas pula.

Menurut Prof Dr Bambang Hidayat, anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, sebenarnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional juga punya agenda riset untuk dikerjakan universitas. Namun, karena prinsip otonomi penelitian adakalanya lebih menonjol dan harus memberi ruang kreatif bagi segenap sivitas akademika, agenda tersebut akhirnya menjadi panduan yang amat longgar. Apalagi, pemerintah juga tidak bisa menjamin anggaran penelitian yang diperlukan.

Maka penelitian di perguruan tinggi pun jalan sendiri-sendiri. ”Ibaratnya ke mana dana mengalir, ke sana para peneliti akan berlayar,” papar Terry.

Memang riset perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian kadang ketemu jika ada dana khusus untuk itu—misalnya dalam program Riset Unggulan Strategis Nasional—hanya saja kolaborasi ini tak banyak.

Inilah yang kemudian salah satunya berdampak pada terabaikannya penelitian dasar dan sosial yang secara intrinsik tidak langsung dapat dimanfaatkan. Tidaklah mengherankan apabila para peneliti dasar dan sosial ini banyak beralih ke dunia baru yang jauh dari keilmuannya karena mereka justru ditelantarkan di ”habitat”-nya.

Desain riset ideal

Sebenarnya, mau di negara maju atau negara berkembang, dana penelitian selalu ada batasnya sehingga prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi yang utama. Oleh karena itu, tak ada jalan lain, kecuali memetakan kekuatan di sektor sumber daya alam, sumber daya manusia, dan yang terutama ilmu-ilmu unggulan di setiap perguruan tinggi. Peta ini menjadi basis desain besar penelitian di perguruan tinggi yang disinkronkan dengan Agenda Riset Nasional.

Namun, desain penelitian harus mengakomodasi semua bidang pada suatu perguruan tinggi. Riset di bidang astronomi sama pentingnya dengan riset di bidang teknologi informasi. Riset di bidang sejarah sama pentingnya dengan riset di bidang medis. Karena begitu ada yang diabaikan, terjadilah pengerdilan bidang ilmu.

”Memaksa riset tertentu pada semua perguruan tinggi sama saja seperti memaksakan cita-cita seorang ayah kepada anak-anaknya. Desain riset di perguruan tinggi harus bersifat bottom up, beda dengan Agenda Riset Nasional yang lebih top down,” kata Terry.

Bambang Hidayat menambahkan, agenda riset di perguruan tinggi juga harus bersifat lebih mendasar, mengungkap pertanyaan yang fundamental. ”Namun, saya tetap menyarankan adanya sinergi antara riset akademik dan riset industri,” ujar dia.

Pengalaman Bambang selama mengajar astronomi di Institut Teknologi Bandung menunjukkan, selain pengembangan penelitian dasar yang bekerja sama dengan berbagai universitas di luar negeri, pihaknya juga mengembangkan penelitian di bidang terapan seperti penelitian instrumentasi dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan optoelektronika dengan Universitas Indonesia.

Contoh pengalaman itu, ditambah dengan usulan Dirjen Dikti untuk mendanai dengan sistem hibah 70 persen dan kompetisi 30 persen, tampaknya bisa dipertimbangkan. Semoga desain riset perguruan tinggi segera terwujud demi mimpi membangun universitas kelas dunia.

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.