“Kami telah merekrut empat anggota LPTQ Aceh Selatan untuk menguji kemampuan baca Al quran terhadap 479 bakal caleg dari 30 partai nasional (parnas) dan enam partai lokal (Parlok) yang telah mendaftarkan diri untuk pemilu legislatif,” kata Ketua Pokja Pencalonan KIP Aceh Selatan, Jasmiadi Jakfar, Rabu (3/9).

Uji mampu baca Al Quran akan berlangsung mulai tanggal 6-15 September di aula Sekretariat KIP Aceh Selatan. Tahapan pemilu itu dilaksanakan secara tertutup dan tidak menggunakan pengeras suara.

Tim penguji baca Quran yang terdiri dari anggota KIP dan LPTQ akan menilai para bakal caleg dari segi tajwid, fashaha dan lagu.

Standar kelulusan uji mampu baca Quran ditentukan dengan tiga kriteria penilaian yaitu, makhrijul (ketepatan) huruf 40 poin, haraqah (ketepatan membaca baris) 40 poin, dan adab 20 poin, sehingga total 100 poin. Bakal caleg dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai di atas 50 poin.

Didampingi Ketua Pokja Sosialisasi, Irwandi, ia mengatakan pemanggilan peserta tes dilakukan berdasarkan nomor urut parpol peserta pemilu 2009, masing-masing peserta diberi waktu maksimal lima menit untuk membuktikan kemampuannya.

“Dalam satu hari kita rencanakan 70 peserta dapat melaksanakan uji mampu baca Al Quran itu dan hasil tes tersebut akan disampaikan kepada KIP setelah ditandatangani ketua dan anggota tim penguji,” katanya.

Menurut Jasmiadi, uji mampu baca Alquran merupakan salah satu syarat bagi bakal caleg untuk lolos menjadi caleg, persyaratan itu diatur dalam Qanun No.3/2008 tentang partai politik lokal (parlok). Namun caleg dari partai nasional di Provinsi yang telah menerapkan hukum Syariat Islam itu juga diwajibkan mengikut tes mampu baca Alquran.
(iwa/ann)

Source : Harian Waspada, 3 September 2008

Rudi, Ketua Partai SIRA Kota Lhokseumawe, Rabu (3/9) merincikan beberapa lokasi (desa-red) tempat pemasangan bendera yang hilang yakni, Desa Blang Naleung Mameh 18 lembar, Batuphat Barat 09 lembar, Batuphat Timur 11 lembar, Blang Pulo 12 lembar, Padang Sakti 08 lembar, Paloh Meuria 05 lembar, dan Keude Cunda 09 lembar. Ke semua desa itu bernaung di bawah Kecamatan Muara Dua dan Muara Satu, semuanya berjumlah 77 lembar.

Selanjutnya di Kec. Banda Sakti yakni di Simpang Lestari 05 lembar, Jalan Merdeka atau depan Masjid Baiturahman 15 lembar, Lapangan Hiraq 12 lembar, Simpang Kuta Blang 03 lembar dan di Jembatan depan BNI Cabang Lhokseumawe 07 lembar, jumlah keseluruhan bendera partai SIRA yang dicopot orang tak dikenal di Kecamatan Banda Sakti sebanyak 42 lembar.

“Jumlah total bendera yang kita pasang di tiga kecamatan 500 lembar dan jumlah bendera yang telah dinyatakan hilang 119 lembar. Umumnya, bendera yang hilang adalah bendera yang dipasang di lokasi yang suasananya agak sunyi dan jauh dari keramaian masyarakat,” jelas Rudi.

Kehilangan sejumlah bendera itu diketahui, setelah dilakukan pemantauan oleh tim dari partai itu sendiri ke sejumlah titik tempat pemasangan bendera. Sesuai dengan hasil temuan tim di lapangan, selain dicopot, bendera partai SIRA juga dirobek-robek oknum yang tidak bertanggungjawab itu.

“Ini pekerjaan pihak yang iri dengan kehadiran partai SIRA di kencah perpolitikan. Apalagi, partai SIRA selama ini diterima dengan baik oleh masyarakat Aceh,” kata Rudi menjawab pertanyaan Waspada.

Karena itu, kepada siapa saja pelaku pengrobekan dan pencopotan bendera Partai SIRA diimbau untuk segera bertaubat dan segera menghentikan perbuatan yang dapat merusak suasana perdamaian di Bumi Nanggroe Aceh Darussalam. Apalagi, sekarang ini, kita semua sedang menjalankan ibadah puasa dan tidak sepantasnya melakukan perbuatan yang tidak terpuji.

Kepada para kader dan pengurus partai SIRA diharapkan untuk dapat menahan diri dan bersabar karena kesabaran merupakan bagian daripada iman.
(ags/cmun)

Source : Harian Waspada, 4 September 2008

Di Kab. Aceh Barat Daya pembentukan Panwaslu berdasarkan petunjuk DPR Aceh, terpaksa ditunda sampai pada tahap pengembalian formulir, dan hingga kini DPR Aceh belum memberi petunjuk lanjutan karena harus mendapat persetujuan DPR Pusat. “Belum lanjut, aturannya belum turun,” kata Ketua Komisi A DPR Kab. Aceh Barat Daya, Fakrurrazi Adami kepada Waspada, Rabu (3/9) siang.

Dalam pernyataannya Fakrurrazi menyebut berbagai kasus pelanggaran Pilkada terus terjadi, mulai dari pencabutan bendera partai, pembakaran bendera dan pengancaman pada kader partai tertentu. Namun karena kasus tersebut tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian, maka beragam kejadian itu berlalu begitu saja.

Ada dua aturan, yakni undang-undang atau Qanun. Dalam undang-undang No. 22 tahun 2006 disebutkan rekrut Panwaslu dilakukan KPU provinsi atau KPU daerah untuk kab/kota melalui komisi A. Sementara aturan qanun No. 7 tahun 2007 pembentukan Panwaslu dilakukan DPR Aceh dan masing-masing DPR Kab/Kota.

Keberadaan Panwaslu saat ini sangat dibutuhkan mengigat berbagai kasus pemilihan calon legislatif (pilcaleg) di Kab. Aceh Barat Daya terus terjadi, di antaranya kasus intimidasi terhadap partai nasional, pembakaran bendera dan pengerusakan atribut.
(ags/b32)

Source : Harian Waspada, 4 September 2008

“Bendera kami yang hilang tiga di Kec. Keudee Gerobak—Banda Alam, satu di depan KUA Idi, di atas pohon. Awal Juli 2008 juga pernah hilang dua bendera PKS yang dipasang pada gapura rumah kader PKS Jalan Medan-Banda Aceh,” demikian kata Ketua Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Aceh Timur, Ismuha, kepada Waspada, Rabu (3/9) di Idi.

Menurutnya, seluruh bendera partainya dicopot malam hari saat kondisi sunyi. Bahkan, kata Ismuha, tiang bendera dipatahkan. Bendera PKS yang dikibarkan sejak dua bulan terakhir hilang dicabut oarang tak dikenal (OTK). Namun perkiraan sementara, lanjut Ismuha, pelakunya adalah partai yang menganggap kuat PKS di Aceh Timur.

“Ini bukan ajang demokrasi, pihak yang mencabut bendera partai kami adalah partai yang belum dewasa dalam berpesta demokrasi di Aceh, Indonesia,” kata Ismuha.
(ags/cmad)

Source : Harian Waspada, 4 September 2008

Joni, Bendahara Partai Aceh Wilayah Pantonlabu kepada wartawan mengatakan, laporan adanya peristiwa perobekan umbul-umbul PA oleh OTK baru diketahuinya sekitar pukul 08:00 pagi. Kata dia, pihaknya langsung turun ke tempat Kejadian Perkara (TKP). “Ternyata laporan yang kami terima benar. Kami melihat, ada enam lembar umbul-umbul partai kami telah dirobek-robek dan bahkan ada yang dipotong-potong. Karena itu, kami akan terus mencari pelakunya,” katanya.

Joni mengatakan, pihaknya heran dengan ulah OTK itu, kenapa nekat berbuat hal yang tidak diinginkan semua pihak. Selama ini PA tidak pernah mengganggu bendera partai lainnya. Dia menilai, perbuatan OTK itu meresahkan warga yang tinggal di sekitar TKP.

Atas kejadian itu, Joni, selaku bendahara Partai Aceh wilayah Pantonlabu, mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, apabila ada masyarakat yang tidak suka atau tidak puas dengan Partai Aceh, hendaknya dapat memberi kritikan secara demokrasi dan bukan dengan cara-cara yang tidak baik. Pihaknya berharap, kejadian itu tidak terulang lagi, karena perbuatan itu dapat meresahkan partai lainnya dan menciptakan rasa tidak nyaman kepada masyarakat.

Terkait peristiwa di atas, AKBP Yosi Muhammartha, Kapolres Aceh Utara, melalui AKP Razali, Kapolsek Jambo Aye mengatakan, pihaknya tetap melakukan penyelidikan terhadap kasus itu. “Kita sangat menyesalkan tindakan OTK yang telah merobek-robek umbul-umbul PA, karena itu kami mengecam pihak yang telah merusak bendera partai lokal. Tindakan itu mengganggu ketenteraman masayarakat banyak,” ucapnya.

Razali, berharap kepada semua pengurus partai yang akan memasang atau menaruh bendera atau umbul-umbul partai diharap mematuhi peraturan yang telah diterapkan sesuai dengan peraturan KPU No.19 tahun 2008, tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang telah diatur dengan seksama.

Razali mengimbau kepada seluruh Parlok, semestinya di antara satu partai lokal (Parlok) dengan Parlok lainnya agar berkompetisi dengan sehat.
(ags/cmun)

Source : Harian Waspada

Pengumuman hasil verifikasi faktual calon anggota DPD asal Aceh, Senin (25/8) usai sidang pleno dihadiri Ketua KIP Aceh, Abdul Salam Poroh, Wakil Ketua Ilham Syahputra, Pjs. Sekretaris KIP, Nasir Jalba dan seluruh Pokja antara lain, Ketua Pokja DPD Ir. Hj. Nurjani Abdullah, Senin (25/8) di kantor KIP.

Ketua Pokja DPD, Nurani Abdullah mengaku, dalam verifikasi faktual tahap satu ditemukan sejumlah bukti KTP palsu, ganda, tidak sah. Dari temuan itu, ada tiga calon anggota DPD, yakni Rusdi Azhari (dosen PT swasta), Zulhadi (birokrat) dan Nyaksih Phaisal (LSM) yang kurang dukungan KTP, tapi ketiganya melengkapi pada verifikasi tahap dua. “Tidak satu pun calon anggota DPD didiskualifikasi,” katanya.

Sesuai aturan, untuk menjadi calon anggota DPD asal Provinsi Aceh, minimal mendapat dukungan 2000 KTP. Jika terjadi rusak, palsu atau KTP ganda, calon bersangkutan wajib mengganti 1 berbanding 50 surat dukungan (KTP). Dari 2000 KTP yang dipersyaratkan, menurut Nurjani ada calon yang melampirkan surat dukungan hingga 11.000 KTP.

Dari 29 calon anggota DPD ini, tercatat dua anggota DPD RI priode lalu yang kembali maju, yakni H. Adnan NS dan Hj. Mediati Hafni Harum. Selebihnya dari parpol antara lain Farhan Hamid (Anggota DPR RI), HT Bahrum Manyak (Anggota DPR Aceh), M. Amin Said (Anggota DPR Kota Banda Aceh), TA Khalid (Ketua DPR Kota Lhokseumawe), Syukur Kobat (Ketua DPRK Aceh Tengah).

Sejumlah mantan birokrat, di antaranya Drs. HT Meurah Hasan (mantan Sekda Aceh Selatan), Drs. M. Sari Subaki (mantan Bupati Aceh Selatan), Drs. H. Hamdani Raden (Pj. Bupati Bireuen), Drs. Roesdy Adjhari (pegawai Diklat Prov NAD).

Selain itu, dari unsur LSM, tokoh masyarakat, dosen, cendekiawan, juga penulis buku pintar HM Iwan Gayo, yang kini dipercaya Irwandi Yusuf sebagai Ketua Komisi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (KP2DT) di Aceh.

Source : Harian Waspada

Ketua kelompok kerja (Pokja) pencalonan pada KIP NAD, Yarwin Adidarma di Banda Aceh, Selasa, menyatakan, 10 tim yang masing-masing terdiri atas dua hingga tiga anggota itu melibatkan masyarakat independen.

Berdasarkan Qanu(Perda) n No.3/2008 tentang Partai lokal, pelaksanaan tes mampu baca Al-Quran bagi para bakal caleg adalah tanggung jawab KIP dan bisa dibantu oleh lembaga lainnya bila dipandang perlu.

Yarwin menyatakan, anggota tim tersebut selain dari KIP juga melibatkan masyarakat independen yang memiliki keahlian dalam bidang tajwid Al-Quran.

Penetapan tim tersebut berdasarkan keputusan KIP No.2/2008 tentang petunjuk teknis baca Al-Quran bagi bakal caleg DPRA dan DPR kabupaten/kota.

Menyinggung penilaian, Yarwin menyatakan, penilaian tes mampu baca Al-Quran dibagi dalam tiga kategori, yakni mahrijul (pengenalan) huruf dengan point 40, ketepan bacaan baris 40 dan adab 20, sehingga total nilai maksimal 100.

Penilai tes mampu baca Al-Quran tersebut lebih mudah dibandingkan tes yang sama terhadap bakal calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada Pilkada 2006, yang tajwid, fasahah dan adab.

Yarwin mengakui bahwa tes mampu baca Al-Quran kali ini lebih ringan, karena memang hal itu merupakan amanah Qanun No.3/2008.

Tes mampu baca Al-Quran dijadwalkan pada tanggal 4-9 September 2008 yang diperkirakan diikuti 1.353 orang dari 43 partai politik nasional dan lokal.

Source : Harian Waspada

Bai’at amal itu dipandu Ketua DPP PKS bidang Ekonomi Keuangan Industri dan Teknologi Sohibul Iman disaksikan Ketua DPW PKS Ghufran Zainal Abidin dan Ketua Dewan Suro Wilayah PKS HM Ghufron Harun dan kader partai di Banda Aceh, Selasa.

Bai’at amal tersebut terdiri atas lima poin yang harus ditaati para caleg sebelum dan setelah menjadi anggota dewan. Pertama, berjanji berjuang mengerahkan segenap kemampuan baik moril maupun materil untuk kemenangan dan kemaslahatan dakwah.

Kedua, menjadikan parlemen sebagai mimbar dakwah dan perjuangan politik sesuai falsafah perjuangan dan platform PKS. Ketiga, memperjuangkan aspirasi rakyat dan kamaslahatan bangsa dengan penuh amanah, bersih, peduli, dan profesional, serta berkomitmen pada etika, tata tertib, dan peraturan perundangan yang berlaku.

Keempat, menjaga integritas moral serta memelihara kehormatan diri dan citra partai, dan kelima menghindari setiap pendapatan yang haram atau syubhat, tidak melakukan korupsi dan hal-hal yang dapat merugikan rakyat, serta melaksanakan pola hidup sederhana.

Apabila para bakal caleg tidak memenuhi janji harus bersedia menerima sanksi apa pun yang ditetapkan partai dan tidak boleh menuntut apa yang telah diputuskan, katanya.

Sohibul menyatakan, bai’at amal tersebut merupakan komitmen partai untuk tetap menegakkan kebenaran dan tidak korupsi, khususnya para caleg.

Sebanyak 856 orang bakal acelg PKS tersebut terdiri dari bakal caleg DPR sebanyak 15 orang, DPRA 83 orang yang terbagi dalam delapan daerah pemilihan (DP), dan 760 orang untuk bakal caleg kabupaten/kota.

Source : Harian Waspada

“Jumlah ini merupakan data pemilih yang kita peroleh dari Dinas Mobiltas Penduduk dari 23 kabupaten/kota di Aceh,” ungkap Plt. Sekretaris KPU NAD, Nasir Zalba, SE, kepada Waspada di Banda Aceh, Senin (25/8).

Dari 3.001.088 pemilih itu, kata dia, jumlah terbanyak terdapat di Kabupaten Aceh Utara dengan 345.253 pemilih, sedangkan yang jumlahnya paling sedikit di Kota Sabang, yaitu sebanyak 24.153 pemilih.

Disebutkan, untuk Pemilu 2009 nanti, Aceh akan dibagi dalam dua Daerah Pemilihan (DPl) untuk DPR-RI, masing-masing NAD-1 dengan harga kursi 319.286 jiwa/kursi dan NAD-II dengan harga kursi 370.379 jiwa/kursi. “Jumlah kursi untuk DPR-RI adalah 7 untuk NAD I dan 6 untuk NAD II,” jelas Nasir.

Untuk DPRA dibagi dalam delapan DP, masing-masing DP 1 54.037 jiwa/kursi dengan alokasi 9 kursi, DP 2 67.319 jiwa/kursi (8 kursi), DP 3 49.059 jiwa/kursi (8 kursi), DP 4 60.871 jiwa/kursi (10 kursi), DP 5 55.936 jiwa/kursi (10 kursi), DP 6 68.359 jiwa/kursi (10 kursi), DP 7 70.298 jiwa/kursi (7 kursi), dan DP 8 83.787 jiwa/kursi (7 kursi).

Source : Harian Waspada, 26 Agustus 2008

“Tidak dibenarkan dana kampanye berasal dari pihak asing,” tegas ketua Pokja dana Kampanye KIP Aceh, Zainal Abidin SH. M. Si kepada pers di Banda Aceh, Minggu (24/8).

Bila larangan tak dihiraukan, kata dia, aparat berwajib (polisi) berkewajiban mengusut sebab partai itu telah melanggar aturan dan terancam pidana. “Bagi pasangan caleg parpol itu akan dicoret,” tegasnya.

Terkait kecurangan sumber dana kampanye, menurut Zainal Abidin, tugas penelusurannya dilakukan oleh Banwaslu berdasarkan laporan dari sejumlah pihak dengan melengkapi dukungan saksi dan bukti. “KIP hanya menunggu laporan resmi,” jelasnya.

Disebutkan, larangan penggunakan dana asing untuk kampanye tertuang dalam aturan Komisi Pemiliham Umum (KPU) Nomor 19 tahun 2008. Dalam ketentuan tersebut, juga menerangkan, dana kampanye tidak dibenarkan berasal dari pihak Asing, BUMN/BUMD, dan Pemerintah.

Baru satu parpol
Zainal Abidin menjelaskan, hingga kemarin dilaporkan baru satu parpol di tingkat Provinsi yang telah melaporkan dana kampanye kepada KIP Aceh. Parpol yang melapor yaitu PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Adapun besaran dana kampanye yang dilaporkan Rp 81 juta. PKS mendaftarkan anggaran kampanye beberapa hari lalu dan langsung diterima oleh Tim pokja dana kampanye KIP. “jumlah nominalnya belum final, dan bisa berubah sewaktu-waktu, bila parpol ini mau menambahkan sebelum batas akhir,” kata Zainal.

Diakuinya, batas akhir pelaporan dana kampanye masih panjang yakni hingga Maret 2009. Persisnya, limit waktu pendaftaran dana kampanye partai kepada KIP ditutup tujuh hari sebelum kampanye rapat umum dimulai.

Sedangkan kampanye dengan menggelar kampanye rapat umum berdasarkan jadwal baru akan dimulai, Maret 2009 depan.

Source : Harian Waspada, 25 Agustus 2008