Biaya Kampanye di Media agar Ditanggung Negara

Jakarta, Kompas – Kemenangan pada pemilihan umum presiden-wakil presiden tidak boleh hanya ditentukan oleh kekuatan uang. Karena itu, negara harus membuka akses lebih luas kepada rakyat untuk memilah pasangan calon. Salah satu cara adalah biaya kampanye di media dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dipimpin Ketua Pansus Ferry Mursyidan Baldan, Kamis (5/6) siang. Wakil pemerintah yang hadir dalam sesi rapat itu adalah Menteri Sekretaris Negara M Hatta Rajasa.

Agun Gunandjar Sudarsa (Fraksi Partai Golkar) dan Al Muzzamil Yusuf (Fraksi PKS) mengusulkan agar ada fasilitasi negara untuk kampanye lewat media. Muzzammil menyebutkan, kampanye yang difasilitasi negara itu dapat dilakukan lewat TVRI dan RRI yang merupakan lembaga penyiaran milik negara. Pemberian kesempatan berkampanye di media yang difasilitasi negara tak menutup kesempatan calon yang memiliki kemampuan finansial kuat untuk berkampanye di media massa swasta.

Yasonna H Laoly (Fraksi PDI-P) juga mendukung pembiayaan kampanye di media oleh negara. Selain negara berkepentingan agar rakyat bisa memilih pemimpin terbaik, fasilitas itu juga bisa mencegah dominasi oleh calon berkemampuan finansial yang kuat. ”Ini bukan perang kekuatan finansial,” katanya.

Dalam rapat kerja itu juga mengemuka usul agar kampanye dalam bentuk debat atau dialog diperbanyak. Rakyat harus didorong memilih secara rasional, dengan menimbang visi, misi, dan program dari tiap pasangan calon.

Menurut Agun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat memfasilitasi debat terbuka antarcalon paling sedikit lima kali. KPU juga membuka kesempatan kepada elemen masyarakat untuk mengadakan debat semacam itu. Sedangkan Muzzammil mengusulkan agar pelaksanaan debat terbuka 10 kali dengan durasi sekitar 2 jam.

”Yang berani hadir, yang menguasai masalah, itu yang akan dipilih rakyat,” kata Agun.

Namun, Laoly justru tidak sependapat jika debat dilakukan terlalu kerap. Di negara maju seperti AS sekalipun debat dilakukan paling banyak tiga kali. ”Yang dicari bukan presiden ahli debat,” kata Laoly.

Dukung debat

Di Padang, Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar, mengatakan, pemerintah mendukung rencana kampanye Pemilihan Presiden 2009 dengan debat publik yang disiarkan televisi, bukan dengan rapat umum.

”Indonesia berbeda dengan 30 tahun lalu, sudah berubah, sekitar 70-90 persen punya akses dengan televisi. Golkar dan pemerintah sangat mendorong debat publik sebagai cara berkampanye,” katanya sebelum silaturahmi dengan kader Golkar se-Sumatera Barat, Kamis.

Debat publik yang disiarkan televisi, menurut hitungan Kalla, dapat disaksikan lebih dari 10 juta orang, sementara rapat umum hanya 10.000-20.000 orang. ”Ongkos rapat umum mahal dan yang ditunggu hanya dangdutnya kecil,” ujarnya.

Untuk itu, Jusuf Kalla menunggu KPU membuat aturan main. (DIK/INU)

Tulisan ini dikutip dari kompas.com, 6 Juni 2008

Leave a Reply