Geliat Partai Lokal di Pemilu 2009: Ingin Tampil Beda, Berobsesi Kuasai Parlemen

LELAKI itu berperawakan kecil. Bicaranya sistematis dan ramah. Ia kerap tampil bersahaja, namun terkesan sederhana. Balutan kemeja dan sebuah peci putih menjadi ciri khas lain dari kesehariannya. Tidak ada yang begitu mengesankan untuk menyebutnya politisi. Namun, di salah satu partai lokal, ia termasuk salah satu tokoh penting.

Adnan Beuransyah, begitu pria berusia 49 tahun itu disapa. Belakangan ini dia kerap muncul di media sebagai juru bicara Partai Aceh, satu dari 10 partai lokal calon peserta Pemilu 2009. Saat Serambi menyambangi salah satu kantor partai itu di jalan Sultan Alaidin Mahmud Syah, (27/6), suasana kesibukan begitu terasa.

Beberapa lelaki terlihat tengah bekerja di depan komputer. Sejumlah kursi di ruang tunggu dalam kantor itu juga terisi penuh oleh para tamu yang datang. Sejak diresmikan beberapa waktu lalu, kantor DPA Partai Aceh tampak ramai didatangi warga dari berbagai daerah. “Kita sadar perjuangan bersenjata tidak disenangi oleh dunia internasional. Dunia internasional menginginkan perjuangan (kita) secara damai dan demokrasi,” kata lelaki yang pernah sembilan tahun tinggal di Denmark itu.

Pada 28 Juni lalu, Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan 10 partai politik lokal lolos verifkasi administrasi. Keikutsertaan partai lokal di Aceh di Pemilu 2009 pertama kali dalam sejarah Indonesia. Partai lokal lahir sebagai salah satu butir komitmen perjanjian antara pemerintah RI-GAM.

Partai lokal dianggap menjadi wadah transformasi politik mantan anggota GAM dari perjuangan bersenjata ke politik. Belakangan, tidak hanya kalangan mantan GAM yang membentuk partai lokal. Tapi juga kalangan politisi dan masyarakat biasa.

Selain Partai Aceh yang diklaim murni didirikan oleh para mantan kombatan dan aktivis GAM, terdapat dua partai lainnya yang juga disebut-sebut mendapat sokongan dari para tokoh mantan kombatan GAM. Keduanya adalah, Partai Geuneurasi Atjeh Beusaboh Tha‘at dan Taqwa (Gabhtat), dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), yang dimotori oleh para aktivis pejuang referendum.

Kemudian juga ada Partai Rakyat Aceh (PRA), digawangi oleh para aktivis muda yang kerap memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin, dan para aktivis kaum perempuan yang bergabung dalam Partai Aliansi Rakyat Aceh Peduli Perempuan (PARA). Di luar itu adalah Partai Daulat Aceh (PDA) yang diisi oleh para ulama dan aktivis dayah, serta para politisi kawakan yang mendirikan Partai Aceh Aman Seujahtera (PAAS), Partai Bersatu Aceh (PBA), Partai Darussalam, dan Partai Lokal Aceh (PLA).

Para pendiri partai itu, tentu sudah jauh-jauh hari menghitung peluang agar partainya tidak kehabisan nafas setelah Pemilu 2009 usai. Soalnya, selain bersaing sesama partai lokal, mereka juga harus mampu meraih simpati para pemilih partai nasional yang beberapa di antaranya diyakini mempunyai kantong pemilih tradisional dan kader militan.

Namun, para penggagas dan pendiri partai-partai lokal ini tampaknya cukup yakin dengan peluang mereka. Muncul pernyataan yang bisa saja bersikap mengklaim yakni, ada sebuah fakta yang terjadi, masyarakat terlanjur kecewa dengan keberadaan partai nasional yang dinilai belum memberi banyak harapan kepada rakyat. “Selama Indonesia merdeka partai nasional sudah ada di Aceh. Tapi cita-cita rakyat Aceh untuk menentukan sebuah perubahan, vote for change itu tidak terjadi,” kata Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Aceh (PRA), Thamrin Ananda yang ditemui terpisah.

Bahkan, Thamrin memprediksikan kans partai lokal di Pemilu 2009 dengan perbandingan 70;30. “Itu artinya, kans parlok 70 dan parnas 30. Suara 70 persen akan dibagi 10 partai lokal. Sedangkan 30 persen lainnya akan dibagi oleh partai nasional,” ujarnya.

Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Menurut Thamrin, kalkulasi kans parlok di pemilu itu lebih didasari atas kondisi sosio politik dimana masyarakat Aceh masih kental dengan fanatisme kedaerahan. “Rakyat Aceh lebih cenderung memilih dan mencoba sesuatu yang baru. Dengan kata lain kecenderungan vote for try (mencoba memilih yang baru, red) itu masih ada,” kata mantan aktivis SMUR itu.

Di hampir belahan dunia manapun, pemilu selalu menjadi momen bagi perubahan sebuah sistem yang berkuasa. Ini pula yang dikatakan Thamrin, bahwa Pemilu di Aceh juga harus membawa perubahan baru bagi rakyat di Provinsi ini. “Sekarang tidak ada lagi perang fisik. Yang ada hanya perang perubahan. Antara mewujudkan Aceh baru dan Aceh yang lama,” tandasnya.

Tapi sangat disayangkan bila pada perjalanannya, partai lokal tidak mampu menyuguhkan sesuatu yang berbeda dengan partai nasional. Misalkan, partai lokal terjebak pada praktek poltik uang atau intimidasi kepada partai lain. Bila ini terjadi, kata Thamrin, itu sama saja. “Parlok hanya beda nama dan status. Parlok tidak memiliki keistimewaan di mata para konstituen dan tidak menjadi daya tarik bagi masyarakat,” tukas pria kelahiran 31 Juli 1978 itu.

Keyakinan akan peluang mereka juga diungkap oleh petinggi Partai Aliansi Rakyat Aceh Peduli Perempuan (PARA) yang dibentuk dari hasil Seminar Raya perempuan Se-Aceh pada 2006. “Saat itu ada peserta yang menyarankan untuk membentuk partai sebagai wadah politik bagi perempuan. Ini juga untuk menutupi kelemahan partai nasional dalam setiap programnya itu kurang menyentuh tentang perempuan,” kata Ketua Umum DPP PARA, Zulhafah Luthfi.

Keyakinan dan klaim dari para petinggi partai lokal itu, sepertinya seiring dan sejalan dengan pendapat Dosen Universitas Hukum Unsyiah, Syaifuddin Bantasyam. Ia menaruh optimis partai lokal di Aceh bakal menguasai sebagian besar kursi di parlemen dalam Pemilu. Dalam jajak pendapat terbatas terhadap 107 responden, 50 persen di antara mereka menganggap partai lokal akan mengungguli partai nasional. Sebuah peluang yang cukup menjanjikan, meski tidak sebesar prediksi Thamrin Ananda.

Tapi, Saifuddin mengingatkan, pendapat itu tidak mencerminkan kondisi rill. Sebab, masyarakat mengaku belum mengetahui lebih banyak tentang partai lokal di Aceh, termasuk siapa saja orang yang berada di partai, visi dan misi serta program yang ditawarkan. “Kapan saja pendapat ini bisa berubah. Tapi secara sosiologis ada kecendrungan masyarakat Aceh ingin mencoba sesuatu yang baru,” ujar Saifuddin.

Tampaknya pendapat Saifuddin itu ada benarnya. Selain visi dan misi, serta figurnya belum tersosialisasi secara luas ke dalam masyarakat, para politisi partai lokal itu juga belum semuanya sudah teruji dan berpengalaman dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di forum resmi (parlemen). Untuk urusan ini, mungkin partai politik berbasis nasional punya nilai lebih, karena sudah cukup berpengalaman. Namun semua prediksi itu masih perlu pembuktian yang baru bisa dipastikan dalam pesta demokrasi Pemilu 2009.(ansari hasyim)

Opini ini dikutip dari Harian Serambi Indonesia Online

Leave a Reply