JAKARTA(SINDO) – Potensi pemilih golongan putih (golput) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 mendatang diperkirakan akan membengkak hingga 40%.

Hal ini diakibatkan semakin turunnya kinerja elit partai politik (parpol) dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. ”Indikasinya bisa terlihat pada pilkada (pemilihan kepala daerah) Jawa Tengah (Jateng) yang golputnya mencapai 44%,” kata Dosen Sosiologi FISIP UI Radhar Panca Dahana seusai diskusi rutin Radio Trijaya bertajuk ”Citra Elit dan Merosotnya Kepercayaan Masyarakat” di Jakarta kemarin.

Menurut Radhar, publik sudah apatis dengan tingkah laku dan gaya para elit politik yang hanya memikirkan kepentingan pribadi dan golongannya tanpa memihak pada masyarakat sedikit pun. ”Ini akibat kebijakan reformasi yang kebablasan,” tuturnya. Salah satu peneliti pada lembaga penelitian Sugeng Sarjadi Syndicate ini menuturkan potensi golput sebenarnya sudah lama sejak era reformasi bergulir.

Pada Pemilu 2004, persentase golput diyakini mencapai 20%. Tidak heran, para pemimpin yang terpilih sekarang legitimasi kepemimpinannya tergolong lemah akibat kurangnya dukungan masyarakat pemilih. ”Sekarang juga sudah terlihat pada Pilkada Jateng. Pak Bibit Waluyo hanya mendapat 25% suara. Itu berarti seperempat pemilih.

Bagaimana bisa seorang pemimpin hanya dipilih seperempat masyarakat, namun mengambil keputusan untuk menentukan nasib satu daerah,” katanya tidak habis pikir. Radhar menilai, untuk menekan angka golput perlu ada ideologi, nilai, dan tradisi baru yang diusung parpol-parpol baru. ”Harus ada ide segar dan inovasi baru bagi parpol baru yang mulai dibentuk.

Saya rasa mereka akan berhasil memikat hati rakyat dibanding parpol lama,” ujar budayawan ini. Namun, menurut pemantauan dia, sampai saat ini parpol baru yang mulai tumbuh belum terlihat memberikan pandanganpandangan segar dan pembaharu, tetapi masih berkiblat pada ideologi basi. ”Seperti PKN (Partai Kerakyatan Nasional) yang dipimpin Pak Harmoko katanya diisi orang muda. Tetapi anak muda itu hanya sebagai wayang yang disetir orang-orang tua,” ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Politik UI Arbi Sanit melihat para elit politik tidak memiliki visi, arah, dan pengalaman yang mumpuni dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Yang terjadi sekarang, solusi permasalahan yang dilimpahkan kepada mereka akhirnya tidak berujung pada perbaikan. ”Problem pentingnya, mereka tidak punya benang merah yang menyatukan arah pembangunan.

Apalagi, mereka tidak bekerja untuk membangun bangsa, tetapi membangun agama, suku, ras, dan kepentingan pribadinya,” tuturnya. Arbi mengungkapkan, indikasi seseorang telah membangun bangsa adalah dengan percaya kepada institusi dan sistem yang telah dibentuk negara. Dia juga memiliki pandangan moral untuk membangun di segala sektor.

”Kalau sekarang negara ada, masyarakat ada, tetapi bangsanya tidak ada,” tandasnya. Parpol, lanjut dia, menjadikan masyarakat dalam satu kelompok yang terkotak-kotak berdasarkan ras, suku, dan agama. Karena itu, pandangan eksploitasi parpol terhadap masyarakat begitu menguat. ”Ditambah yang terjadi sekarang, para pemimpin kita tidak punya syarat popularitas dan kapabilitas. Akhirnya,

yang tampil sekarang hanya seorang penguasa bukan pemimpin,” tegasnya. Menanggapi hal ini, Anggota DPR dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi Ali Mochtar Ngabalin mengakui kelakuan para elit politik yang cenderung tidak terpuji akibat dari buah reformasi yang baru saja dinikmati bangsa Indonesia. Karena itu, perlu proses panjang untuk bisa membenahi seluruh aspek pembangunan bangsa.(rendra hanggara)

Tulisan ini dikutip dari Koran Sindo