Isu Kenaikan Harga BBM Untungkan Megawati

JAKARTA–MI: Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak yang dikeluarkan Pemerintahan Presiden Susila Bambang Yudhoyono menaikkan pamor calon-calon presiden seperti Megawati Soekarnoputeri.

Hasil survei yang dilakukan Indo Barometer menyebutkan, dari 1.200 responden hanya 20,7% yang memilih Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI selanjutnya. Pamor Megawati dalam survei yang dilakukan Juni ini mencapai 30,4% atau menduduki posisi pertama.

Posisi ketiga diduduki Wiranto (9,3%), Sri Sultan Hamengkubuwono X (8,8%), Abdurrahman Wahid(6,0%), dan Amien Rais (4,3%).

Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari, popularitas Yudhoyono saat ini mencapai titik terendah sepanjang ia memerintah.

“Pada survei Desember 2007, masih ada 38,1% yang memilih SBY sebagai Presiden. Namun, sekarang turun sekali. Hal ini akibat ketidakpuasan publik terutama terhadap kebijakan kenaikan BBM (bahan bakar minyak),” ujar Qodari, Minggu (29/6). Akibatnya, pamor calon-calon lain menjadi terangkat dalam bursa capres.

Tingkat kepuasan publik dengan kinerja Yudhoyono pada tahun ini hanya 36,5%. Angka itu, katanya, menurun dari Mei 2007 yang mencapai 50,3%. “Bahkan pada Desember 2007, tingkat kepuasan terhadap kinerjanya mencapai 55,6%,” ujarnya.

Dari hasil itu, Pemilu 2009 akan sangat sulit bagi Yudhoyono untuk mengumpulkan suara dan kemudian memenangkan Pilpres 2009.

Menurut peneliti dari Universitas Indonesia Fentiny, Presiden Yudhoyono diharapkan tidak menaikkan kembali harga BBM. “Kalau dia sampai menaikkan BBM, ongkos politiknya menjadi sangat mahal. Konflik seperti Unas (Universitas Nasional) kemarin kemungkinan besar akan terjadi lagi,” katanya.

Selain itu, ia mengingatkan program bantuan langsung tunai (BLT) seyogyanya juga dibarengi upaya pemberdayaan masyarakat miskin agar bisa bertahan hidup pasca-BLT dihapuskan. “Kalau hanya dikasih seperti itu saja, hanya akan menimbulkan ketergantungan. Kalau BLT itu dicabut, mereka akan tetap miskin,” tegasnya.

Fentiny mengatakan, langkah terbaik adalah Pemerintah harus menggandeng swasta untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Dengan CSR, pemerintah dan swasta bisa mengajarkan berbagai ketrampilan kepada masyarakat miskin agar bisa mandiri.(Dia/OL-01)

Tulisan ini dikutip dari Harian Media Indonesia

Leave a Reply