Palembang, Kompas – Kampanye pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palembang dinilai belum memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Para calon masih terjebak pada pola kampanye yang tidak mendidik, seperti pengerahan massa, mendatangkan artis, dan membagikan bantuan atau uang.
Pengamatan Kompas selama masa kampanye, semua pasangan calon masih menggunakan pola kampanye yang tidak memberikan pendidikan politik. Masyarakat berbondong-bondong mendatangi lokasi kampanye bukan untuk mendengarkan program para calon, tetapi tertarik melihat penampilan artis.
Menurut Koordinator Sekolah Demokrasi Banyuasin Tarech Rasyid, Selasa (27/5), tahapan kampanye yang sudah ditetapkan KPU Palembang seharusnya diisi dengan pemaparan program kepada masyarakat. Sedangkan kegiatan pengerahan massa, mendatangkan artis, dan pembagian bantuan dilakukan sebelum tahapan kampanye resmi.
”Jika program-program yang ditawarkan para calon dekat dengan kebutuhan masyarakat, tentu masyarakat akan memilih calon tersebut. Celakanya, proses kampanye yang dilakukan para calon justru bersifat material, seperti pembagian uang dan bantuan,” kata Tarech.
Tarech mengatakan, selain tidak memberikan pendidikan politik, program kampanye dengan cara membagikan uang dan bantuan termasuk politik uang.
Menurut Tarech, masyarakat saat ini memang masih mudah dibujuk dengan cara diberikan bantuan uang atau materi. Apalagi dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak, masyarakat akan semakin mudah tergiur dengan iming-iming materi.
”Di sinilah pentingnya peran tim sukses atau manajer kampanye. Tim sukses bertugas membuat strategi untuk memberikan pendidikan politik sekaligus memenangkan calon,” katanya.
Tarech menilai ada salah satu pasangan calon yang sudah cukup baik cara berkampanyenya, yakni dengan memberikan pendidikan politik, tetapi pasangan calon tersebut ternyata masih terjebak dengan memberikan bantuan materi. (WAD)
Tulisan ini dikutip dari Kompas Cetak Online, 29 Mei 2008
