Ketidakberesan Pemilu Bisa Makin Terungkap

Jakarta, Kompas – Terkuaknya dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi terkait penetapan kursi Dewan Perwakilan Rakyat untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I bisa menjadi pintu masuk untuk terbongkarnya kemungkinan ketidakberesan dalam Pemilihan Umum 2009. Apalagi ada sejumlah pengakuan dari pihak yang diduga terlibat dalam kasus itu.

Demikian diungkapkan ahli hukum pidana pemilu dari Universitas Indonesia, Depok, Topo Santoso, di Jakarta, Rabu (29/6). Sebelumnya, mantan hakim konstitusi Arsyad Sanusi di depan Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu Komisi II DPR, Selasa, mengaku memiliki hubungan dengan keluarga Dewi Yasin Limpo, calon anggota legislatif dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada Pemilu 2009 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulsel I. Dewi dan mantan juru panggil MK Masyhuri Hasan secara bersamaan pernah datang ke kediaman Arsyad di Kemayoran, Jakarta.

”Bagus jika kasus ini diungkap atau maju ke persidangan. Nanti akan terbuka karena orang yang diadili pasti tidak mau menjadi korban sendiri,” ujar Topo. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menjadi titik penting dalam penetapan calon anggota legislatif. KPU yang mengeksekusi putusan MK sangat menentukan calon mana yang mendapatkan kursi di lembaga legislatif.

Menurut Topo, Polri harus mendalami pertemuan ”kebetulan” antara Arsyad, Hasan, dan Dewi pada 16 Agustus 2009. Pengakuan Arsyad menjadi poin penting untuk bisa dibuktikan apakah pertemuan itu berkait dengan surat palsu atau silaturahim, seperti yang diungkapkan mantan hakim konstitusi itu.

Arsyad, Selasa, dimintai keterangan oleh Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR yang dibentuk setelah ada dugaan pemalsuan surat MK tentang penambahan suara untuk Partai Hanura di Dapil Sulsel I. Akibat surat tertanggal 14 Agustus 2009 itu, KPU memberikan kursi kepada Dewi. Namun, surat asli MK bertanggal 17 Agustus 2009 menyatakan tak ada penambahan suara untuk Hanura. Keputusan KPU diubah dan kursi DPR diberikan kepada calon dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Mestariyani Habie.

Kasus ini diduga juga melibatkan mantan anggota KPU Andi Nurpati. Andi, Kamis ini, dijadwalkan memberikan keterangan kepada Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR.

Penyelidikan internal MK atas kasus ini, antara lain, membuat Hasan diberhentikan dari MK. Ketua MK Mahfud MD mengakui telah menegur Arsyad. Namun, kepada Panja Mafia Pemilu, Arsyad mengaku tak mengetahui penyelidikan internal MK itu.

Menurut Arsyad, dia mengenal keluarga Dewi sejak kecil. Ia juga sering bermain golf dengan kakak Dewi, yaitu Syahrul Yasin Limpo yang kini Gubernur Sulsel.

Arsyad membenarkan, Dewi datang ke apartemennya. Saat itu juga datang Hasan. Namun, saat itu tidak ada pertemuan antara dirinya dan kedua orang itu. Kepada tim investigasi internal MK, Hasan mengaku kedatangannya karena permintaan anak Arsyad, Neshawaty. Saat itu Hasan menyerahkan salinan berkas surat jawaban panitera MK untuk KPU kepada Arsyad.

Namun, Arsyad menyatakan, Hasan hanya memberitahukan ia disuruh membuat konsep jawaban hukum atas pertanyaan KPU. Arsyad mengaku tidak tahu pertanyaan KPU dan apa yang ditulis Hasan. Dia hanya memperingatkan Hasan agar jangan sekali-kali menambah amar putusan MK. ”Putusan tentang permohonan Partai Hanura di MK juga sudah final dan saya tak mungkin mengubahnya,” papar Arsyad.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, heran dan mempertanyakan etika kehadiran Dewi dan Hasan ke rumah Arsyad. ”Dalam politik, kebetulan itu sesuatu yang mahal,” katanya.

Ketua MK mengaku tidak heran jika Arsyad dan Neshawaty membantah terlibat dalam dugaan pemalsuan surat MK. Namun, ia yakin polisi bisa mengungkap kasus itu. (ana/nwo)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Leave a Reply