Ketika Perundingan Nyaris Buyar

Jumat, pukul 05.00 sore waktu Helsinki, Finlandia. Shadia Marhaban duduk terpekur. Di sampingnya, ada tiga lelaki. Munawar Liza Zainal, Teuku Hadi, dan seorang warga asing yang menjadi penasihat bagi negosiator GAM, Damien Kingsbury. Raut wajah mereka cemas.

Sementara, udara di luar gedung Koningsted, tempat Crisis Management Inisiative (CMI) ––lembaga yang memediasi perundingan RI-GAM di Helsinki–– berkantor, terasa begitu panas. Tapi Shadia dan tiga rekannya tetap berada dalam kamar.

Di sudut kamar itu, beberapa kali Munawar Liza tampak sibuk berbicara dengan seseorang di ujung telepon. Tak tahu entah apa yang dibicarakan. Beberapa komputer di kamar itu juga masih menyala. Praktis, tak banyak yang bisa mereka lakukan saat itu, selain hanya menunggu diliputi perasaan gundah.

Tak berapa lama, kamar yang mereka tempati didatangi lima pria. Mereka adalah Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Bakhtiar Abdullah, Muhammad Nur Djuli, dan Nurdin Abdul Rahman. “Perundingan sudah selesai,” kata Malik dengan raut wajah muram. Munawar Liza bersama empat rekannya kaget. Malik Mahmud kemudian juga meminta semua barang dan peralatan di kamar itu dikumpulkan. Mereka hendak pulang besok.

Kalimat “sudah selesai” yang dikatakan Malik Mahmud langsung dimengerti Munawar Liza dan tiga rekannya. “Saya dan Shadia serta dua rekan lainnya sangat sedih saat itu,” katanya.

Ternyata, pernyataan Malik menunjukkan bahwa perundingan antara GAM yang diwakili Malik Mahmud dengan delegasi RI yang diwakili Hamid Awaluddin dan Sofyan Djalil di Gedung Koningsted, Helsinki, gagal mencapai kesepakatan pada hari itu.

Pemerintah Indonesia menolak klausul partai politik lokal (parlok) untuk dimasukkan dalam MoU Helsinki. Padahal, secara umum GAM sudah menyepakati 98 persen isi MoU. Hanya saja, perundingan kemudian deadlock karena Pemerintah Indonesia menolak memasukkan klausul parlok di Aceh.

Sekelumit kisah yang terjadi pada 15 Juli 2005 itu tidak banyak diketahui publik, kecuali setelah diceritakan kembali oleh Munawar Liza pada puncak peringatan tiga tahun MoU Helsinki di Blangpadang, Jumat (15/8) kemarin.

Selain dihadiri Wakil Gubernur, acara tahunan itu juga dihadiri Ketua Badan Reintegrasi-Damai Aceh (BRA), Muhammad Nur Djuli, Kasdam Iskandar Muda, Brigjen TNI Hari Purnomo, Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA), Ibrahim Syamsuddin KBS, dan ratusan warga Banda Aceh dan sekitarnya.

Tim pendukung

Munawar Liza, Shadia Marhaban, Teuku Hadi, tokoh GAM di Jerman, dan Damien Kingsbury punya peran penting dalam proses kesepakatan damai Aceh dengan Pemerintah Indoneisa. “Kami ibaratnya tim pendukung dan penasihat bagi para juru runding,” kata Munawar Liza ketika dihubungi Serambi tadi malam.

Selama perundingan berlangsung mereka begitu intens mengikuti perkembangan dan men-support para juru runding GAM. Setiap kali pertemuan kedua belah pihak berlangsung, tim ini terus mamantau di kamar. Saat itu, tim yang juga termasuk pada juru runding GAM menempati sebuah kamar di lantai dua. Satu kamar lagi, juga dilantai dua, ditempati pihak Pemerintah RI. Sedangkan proses perundingan dilakukan di lantai dasar.

Dari gedung Koeningsted, tempat perundingan berlangsung, Munawar bersama timnya juga membangun komunikasi dengan jaringan luar. Salah satunya dengan Irwandi Yusuf. “Saat itu Irwandi tidak bisa datang ke tempat perundingan. Pak Irwandi hanya stand by di hotel. Jaraknya sekitar setengah jam perjalan ke gedung perundingan,” kata Munawar Liza yang kini merupakan Walikota Sabang.

Walau tak bisa datang, Irwandi juga turut memantau detik demi detik kemajuan yang dicapai kedua belah pihak melalui telepon genggan dari kamar hotel. “Bahkan kalau ada klausul dalam MoU yang bisa merugikan GAM, sayalah yang pertama kena marah,” katanya.

Bukan hanya Irwandi, Muhammad Nazar yang saat itu masih mendekam di Lembaga Pemasyaratakan (LP) Jawa Timur pun ikut memantau jalannya perundingan, walau hanya mengirim pendapat atau komentar melalui SMS.

Ancam pulang

Praktis, setelah perundingan mengalami jalan buntu pada sore tanggal 15 Juli itu, tim pendukung juru runding yang diawaki Munawar bersama tiga rekannya mulai bersiap-siap pulang ke Stockholm, Swedia. Demkian pula halnya Hamid Awaludin bersama tim juru runding dari Pemerintah Indonesia juga sempat mengancam akan pulang ke Indonesia kalau GAM tetap ngotot meminta partai lokal dimasukkan di dalam MoU. Bahkan mereka sudah menyiapkan tiket pesawat. “Pada saat itu kami sudah tarik dan kumpulkan kabel komputer dan bersiap keesokan harinya mau pulang, karena tak ada kesepakatan tentang partai lokal,” tutur Munawar Liza.

Di tengah suasana gundah itu, tiba-tiba Hamid Awaluddin dan Sofyan Djalil datang ke kamar para juru runding GAM yang masih dalam satu gedung. Peristiwa ini tak pernah terjadi sebelumnya. Sebab, selama masa perundingan berlangsung, masing-masing tim baik GAM dan Pemerintah RI, menempati kamar terpisah. “Kami semua kaget. Sebab, ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Karena baik juru runding GAM maupun Pemerintah RI menempati kamar yang berbeda. Para juru runding hanya bertemu di ruangan lantai bawah gedung,” katanya.

Kehadiran Hamid dan Sofyan ternyata membawa kabar baik. Pemerintah Indonesia sepakat bila klausul partai lokal masuk dalam MoU Helsinki. Ini diputuskan setelah Hamid Awaluddin melakukan kontak telepon langsung dengan Wapres Jusuf Kalla yang saat itu juga memantau setiap perkembangan selama perundingan berlangsung dari Indonesia.

“Kita hari ini sudah mencapai sebuah kesepakatan besar,” kata Hamid seperti ditiru Munawar Liza. Pembicaraan itu berlangsung di kamar para juru runding GAM.

Mendengar perkataan Hamid yang mulai melunak itu, Malik Mahmud tampak cerah. “Benar Pak Hamid. Kita harus mewujudkannya,” kata Malik saat itu.

Akhirnya, sebuah kesepakatan dibuat. Baik GAM dan Pemerintah RI sepakat bahwa parlok boleh dibentuk di Aceh. “Redaksi bahasa soal partai lokal ini kemudian dirembukkan bersama dan akhirnya menjadi sebuah kesepakatan bersama,” ujar Munawar.

Kesepakatan ini kemudian menjadi entry point atau pintu masuk bagi kedua belah pihak untuk menandatangani draf MoU itu pada 16 Juli, keesoakan harinya.

Sebulan kemudian, tepatnya 15 Agustus 2005, draf MoU itu resmi ditandatangani kedua belah pihak yang dimediasi oleh Martti Ahtisaari, bos Crisis Management Inisiative (CMI). Sejak saat itulah bunyi salak senjata berhenti berdentum di bumi Aceh. Para gerilyawan GAM mulai turun dari markasnya di gunung-gunung. Tidak sedikit pula masyarakat meneteskan air mata saat itu pertanda syukur. Damai sudah bersemi. Rakyat Aceh menyambutnya penuh gembira dan rasa syukur.

Di warung kopi hingga Masjid Raya Baiturrahman, warga berjubel menyaksikan peristiwa bersejarah itu. Tidak hanya masyarakat, peringatan tiga tahun MoU kali ini juga memberi kesan kepada Wakil Gubernur Muhammad Nazar.

Kala itu, Nazar juga ikut berperan penting dalam mendukung kesepakatan damai hingga berakhir dengan penandatanganan MoU. Walau dari balik jeruji besi, ia masih sempat mengirimkan SMS kepada tim juru runding GAM di Helsinki, untuk memberi masukan. Ia juga intens menanyakan kepada tim apa-apa saja butir yang sudah disepakati kedua belah pihak. Bahkan ada beberapa utusan dari Ahtisaari pernah menjumpainya di penjara untuk meminta konsep yang diinginkan SIRA saat itu. “Bahkan saya sempat bilang kalau tidak ada partai lokal dalam MoU, SIRA akan menarik dukungan dari perundingan. Akhirnya alhamdulillah itu ternyata diterima,” tukas mantan Presidium SIRA itu dalam peringatan tiga tahun MoU di Blangpadang, Banda Aceh, kemarin.

Perubahan drastis

Kisah para juru runding GAM ini memang sudah usai. Tapi sejarah mencatat, andil mereka telah membawa perubahan drastis bagi jutaan masyarakat di Serambi Mekkah itu. Tak terkecuali bagi Jariah (45). Kini ibu delapan anak ini sudah merasakan damai Aceh dalam kehidupan sehari-hari. “Sekarang sudah sangat beda dengan dulu. Kita tidak takut lagi kalau berjualan. Sudah aman,” kata wanita ini.

Jariah adalah seorang pedagang mi di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Dulu, sekitar tahun 2003 dia berjualan di kampungnya di Langsa. Tapi hampir tiap hari ia merasa tidaknya nyaman, karena pengaruh konflik yang bergolak saat itu. “Kalau dulu pukul empat sore sudah tutup. Tapi sekarang saya sudah pindah ke Banda Aceh dan jualan lagi. Kalau sekarang tutupnya pukul enam sore,” tutur janda delapan anak itu.

Tapi harapan damai buat Jariah masih harus meretas jalan panjang. Sebab, sampai saat ini masih ada butir-butir MoU Helsinki yang belum dilaksanakan Pemerintah Indonesia. Akankah damai Aceh mekar selamanya? (anshari)

Source : Serambi Indonesia

Leave a Reply