KIP Luncurkan Maskot Pilkada

* KPU Kawal Sampai Ada Gubernur Definitif

BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Jumat (17/6) kemarin resmi memperkenalkan tahapan pilkada kepada publik secara luas. Selain membagi-bagikan daftar tahapan pilkada (program kegiatan) dalam bentuk brosur kepada masyarakat dan undangan yang hadir, KIP Aceh juga memperkenalkan logo, maskot, dan jingle (lagu) Pilkada Aceh.

Maskot Pilkada Aceh tahun ini berbentuk pena (pulpen) bertangan, mirip tangan manusia, dan di bagian atasnya terdapat songkok berupa kupiah meukutop, kupiah khas Pahlawan Aceh, Teuku Umar Johan Pahlawan. Sedangkan logo Pilkada Aceh berbentuk kotak suara yang dua sisinya bergambar pinto (pintu) Aceh.

Peluncuran (grand launching) tahapan Pilkada Aceh yang dirangkai dengan pengenalan maskot dan jingle pilkada itu dipusatkan di Taman Sari Banda Aceh, kemarin pagi.  Ditandai dengan penabuhan rapa-i secara bersama oleh anggota KPU, ketua, dan anggota KIP Aceh, ketua Bawaslu, dan unsur Muspida Aceh. Juga dimeriahkan dengan penampilan artis Aceh, Rafly Kande dan atraksi Komunitas Drummer dan Perkusi Aceh (KODA), sebuah komunitas bagi para drummer dan para penabuh perkusi Aceh.

Menurut Ketua KIP Aceh, Drs Abdul Salam Poroh, peluncuran tahapan pilkada tersebut merupakan bagian dari tekad KIP Aceh melaksanakan pilkada tepat waktu dengan hari pencoblosan yang sudah ditetapkan, yakni 14 November 2011.  “Kita sudah bertekad, pilkada di Aceh harus dilaksanakan tepat waktu, dan peluncuran tahapan hari ini adalah bagian dari itu,” ujar Salam Poroh.

KPU terus memantau
Pilkada Aceh yang berlangsung di 17 kabupaten/kota plus di tingkat provinsi, tampaknya menjadi perhatian serius Komisi Pemlihan Umum (KPU). Anggota KPU Abdul Aziz mengatakan, KPU terus memantau perkembangan situasi politik pilkada Aceh sampai terpilih gubernur definitif.  “Kita sudah komit akan terus memantau dan mengawal proses ini dari awal hingga akhir sampai Aceh dipimpin gubernur definitif,” ujarnya.

Turut hadir dalam acara launching tersebut, antara lain, Ketua KIP Aceh Drs H Abdul Salam Poroh beserta anggota komisioner, ketua dan anggota KIP se-Aceh, Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahyo, unsur Muspida Aceh, dan para undangan.  Menurut Aziz, KPU telah berkomitmen proses tahapan pilkada yang sudah ditetapkan KIP Aceh lewat SK KIP Nomor 1/2011 tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apa yang telah diputuskan KIP, katanya, sudah tepat berdasarkan waktu pelaksanaan pilkada. Oleh karena itu, harus dijalankan sesuai aturan.

Dia sebutkan, KPU tidak melihat Raqanun Pilkada yang saat belum tuntas dibahas DPRA, sebagai sebuah hambatan untuk menunda pilkada di Aceh.  Menurut Aziz, KPU lebih melihat Pilkada Aceh secara legal formal. Bahwa jika qanun yang baru tidak kunjung disahkan DPRA, maka qanun pilkada yang lama (Qanun Nomor 7/2007) masih dapat digunakan.

“Tidak hanya qanun, masih ada rujukan, aturan lain, yang kita gunakan, termasuk UU Nomor 22 Tahun 2007,” ujarnya.  Dia sebutkan, pihaknya juga menghargai apa yang dilakukan DPRA dengan menyiapkan Qanun Pilkada yang baru.  Tapi, kata dia, proses pelaksanaan pilkada tidak hanya semata merujuk pada qanun, akan tetapi juga mengacu pada peraturan perundang-undangan.

“Kalau nanti terjadi perubahan di tengah jalan atau qanun yang baru disahkan, tinggal disesuaikan saja dengan tahapan yang sudah jalan,” tegasnya.  Aziz menyebutkan, KPU tidak gentar menghadapi jika ada pihak yang menggugat pelaksanaan pilkada di Aceh, sebab semua proses yang telah dijalankan sudah sesuai dengan aturan.
“Kalau ada gugatan tidak apa-apa. Itu bagian dari dinamika demokrasi,” ujar magister jebolan Monash University, Australia, tahun 1992 ini. (sar)

Source : Serambi Indonesia

Posted with WordPress for BlackBerry.

Leave a Reply