KPU Perlu Ubah Hari dan Tanggal Pemungutan Suara

Jakarta, Kompas – Penetapan hari pemungutan suara tanggal 5 April 2009 yang jatuh pada hari Minggu oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU memang tidak menyalahi aturan. Namun, untuk itu perlu pertimbangan guna memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat agar berpartisipasi dalam pemilu.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar N Gumay, Jumat (25/4). ”Yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan pemungutan suara tidak mengurangi kekhusyukan/ketenangan beribadah umat beragama,” kata Hadar.

Menurut dia, pada hari Minggu umat Kristen dan Katolik di Indonesia melaksanakan ibadah di gereja. ”Dengan demikian, penetapan hari pemungutan suara tersebut berpotensi mengurangi peluang sebagian dari masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2009.

Hadar berharap, KPU sebaiknya mengubah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu 2009. Hal itu untuk menghindari potensi pelanggaran terhadap pembatasan hak politik masyarakat.

”KPU tidak perlu ragu untuk melakukan perubahan jadwal yang telah ditetapkan karena tidak akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” kata Hadar.

Sulut protes

Sementara itu, di Manado, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan partai politik di Sulawesi Utara menolak pelaksanaan Pemilu 2009 pada 5 April 2009 yang bertepatan dengan hari Minggu. Mereka meminta KPU meninjau kembali jadwal tersebut.

Ketua Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa Pdt Dr AO Supit, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Sulut Benny Ramdhani, dan Ketua Partai Golkar Tomohon Jeferson Rumajar di Manado, Jumat, berpendapat, hari pencoblosan pada hari Minggu mencederai toleransi kehidupan beragama di Tanah Air.

”Apakah tidak ada hari yang lebih baik dari hari Minggu? KPU perlu mencari solusi bersama,” ujar Supit.

Ramdhani meminta agar KPU menjadwal ulang hari pencoblosan untuk menghormati umat Nasrani yang melakukan ritual keagamaan pada hari itu. ”Jangan korbankan kehidupan beragama dengan kepentingan politik. Masyarakat yang rukun dan harmonis lebih baik daripada kepentingan politis,” katanya.

Sementara Jeferson mengatakan, pelaksanaan pemilu pada hari Minggu sangat mengganggu ritual umat Kristen yang sepanjang hari beribadah syukur.

”Kalau di Tomohon, setiap hari Minggu usai beribadah di gedung gereja, masyarakat melaksanakan ibadah syukur di rumah-rumah,” katanya. (zal/sie)

Tulisan ini dikutip dari Kompas cetak Online, Sabtu, 26 April 2008

Leave a Reply