Jakarta, Kompas – Masalah yang muncul dalam tahapan Pemilu 2009, yang sudah berlangsung lebih dari dua bulan, dipastikan akan berdampak terhadap tahapan selanjutnya. Kualitas Pemilu 2009 dikhawatirkan menurun dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, apalagi jika masalah dalam setiap tahapan bertambah banyak.
Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jairry Sumampouw dan Direktur Lingkar Madani untuk Masyarakat Ray Rangkuti mengungkapkan hal itu, secara terpisah, Sabtu (14/6) di Jakarta. Saat ini tahapan pemilu memasuki verifikasi faktual parpol. Banyak pihak mengkritik pelaksanaan verifikasi faktual parpol.
Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai sudah melanggar target waktu untuk beberapa tahapan, seperti pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, penetapan daerah pemilihan, dan pemutakhiran data pemilih yang belum selesai di tingkat pusat.
Jeirry mengatakan, pemilu bisa saja berhasil, tetapi kinerja KPU sebagai penyelenggara bisa dikatakan tidak berhasil. Saat ini KPU berjalan begitu saja untuk melaksanakan tahapan pemilu tanpa menghiraukan kualitasnya. Bahkan, tanpa anggaran yang belum cair pun, pemilu masih bisa berjalan.
”KPU memakai pendekatan legalistik, yang pasti memenuhi aturan dan waktu yang ditargetkan. Itu keliru. Seharusnya KPU melaksanakan tahapan tepat waktu dengan mengutamakan kualitas,” kata Jerry.
Ia mencontohkan tahapan verifikasi faktual parpol di daerah yang banyak mendapat kritikan. KPU tidak memberikan petunjuk yang baku dan menyerahkan kepada KPU daerah. Belum lagi masalah pengambilan sampel yang diserahkan kepada daerah.
Jeirry menilai, pada tahapan verifikasi faktual parpol ini, sangat mungkin KPU digugat. ”Padahal, KPU bisa mengantisipasinya dengan memberikan petunjuk baku yang harus dilaksanakan KPU daerah,” katanya.
Jeirry menambahkan, tahapan pemilu yang sudah berlangsung dua bulan ini bisa dikatakan gagal. ”Bisa saja tahapan akan mencapai pada pemungutan suara, tetapi yang dilakukan KPU tidak maksimal. Secara kualitatif, tahapan pemilu selama dua bulan ini menurun dibandingkan dua bulan tahapan pada Pemilu 2004,” ujarnya.
Ray mengutarakan, semua masalah yang terjadi dalam tahapan pemilu saat ini disebabkan oleh lemahnya manajemen KPU dalam mengelola tahapan pemilu. ”Saya pesimistis dengan manajemen KPU yang sekarang ini bisa melaksanakan pemilu yang merupakan tugas besar di negara ini. Jika pemilu harus berhasil, KPU harus mengubah manajemennya dalam melaksanakan tahapan pemilu,” tuturnya.
Ray juga mengatakan, dengan manajemen yang lemah ini, saat ini KPU kehilangan kepercayaan publik. ”Jangankan di mata publik, di mata KPU daerah saja sudah kehilangan wibawa,” ujarnya. KPU juga dinilai melanggar aturan jika dilihat dari infrastruktur tahapan pemilu. (sie)
Tulisan ini dikutip dari kompas.com
