Lembaga Survey dan Konsultan Marketing Politik; Antara Data Statistik, Teori Politik, Analisis Sosial-Budaya dan Ekskusi Program Kreatif

Photo Credit: ©iStockphoto.com/ricardoinfante

Seorang Konsultan marketing politik pada umumnya bekerja lebih pada segi aspek emosional pemilih dibandingkan dengan pemaparan program-program kerja secara spesifik atau penjelasan teknis program. Media akan memiliki peran utama dalam bidang pekerjaan para konsultan marketing politik akan tetapi media bukanlah satu-satunya alat dengan melalui sebuah metode para konsultan marketing politik mencakup penggunaan teknik-teknik penargetan dalam komunikasi jarak dekat atau metode persuasi dengan campuran retorika melakukan rekayasa penggeseran tema perdebatan dalam memengaruhi tingkah laku pemilih. Tema kampanye adalah bagian dari strategi ini sebagai pembuatan topik yang menarik bagi pemilih. Kebijakan pelaku marketing politik dapat baik digunakan sebagai penyebab mempromosikan seorang atau partai dalam suatu negara, Konsultan marketing politik sering dipersalahkan berperilaku bagaikan menjual produk barang-barang dibandingkan dengan ide-ide atau program politik. (Michel Le Séac’h, L’Etat marketing, comment vendre des idées et des hommes politiques) – (wikipedia)

Dengan kemajuan pengembangan teknologi di bidang media, pemasaran politik telah menemukan alat baru untuk meningkatkan komunikasi yang persuasif. Selama masa-masa kampanye para politisi telah terampil menggunakan media radio untuk menyebarkan pesan-pesan mereka, salah satu contoh adalah Adolf Hitler lebih dari dari 60 tahun memanfatkannya demikian juga dengan dan John F. Kennedy, melalui penggunaan media televisi sebagai komponen utama dalam komunikasi politiknya demikian pula dengan Jenderal Charles de Gaulle di Perancis dalam usaha untuk meningkatkan pencitraan dengan penggunaan media ini. Saat sekarang, media internet ikut pula sebagai inti dari pemasaran politik. (Graeme Browning, Electronic Democracy: Using the Internet to Transform American Politics) – (wikipedia).

Sejak tahun 2010, dari beberapa perhelatan pesta demokrasi di sulawesi selatan hingga yang menarik buat saya adalah dalam rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir, dari beberapa perhelatan demokrasi yang saya berkesempatan menjadi bagian didalamnya, mulai dari Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) sampai ke Pilcaleg (Pemilihan Calon Legislatif), secara subjektif menyakinkan saya untuk melakukan perenungan terhadap dinamika sosial politik dalam perspektif marketing politik dan pragmatisme politik masyarakat. Pada perhelatan Pemilihan Walikota Pare-pare – Sulawesi Selatan 2013, yang kebetulan saya dipercayakan untuk menjadi bagian tim lembaga konsultan PORTAL – Political Consultan Strategic, sebuah lembaga konsultan marketing politik lokal yang berdiri pada tahun yang sama di Makassar – Sulawesi Selatan dan dipercayakan untuk divisi Program Strategic & Creative Personal Branding, yang pada saat itu PORTAL mendapingi walikota incumbent H. Syamsu Alam dengan berkompetisi dengan 4 (empat) calon lainnya. Kemudian beberapa bulan kemudian diberikan kesempatan lagi untuk menjadi bagian (support militan program & program RQC-IT Fourteen) dari Lembaga survey dan konsultan marketing politik bernama Adhyaksa Research & Consulting (ARC), yang pada saat itu mendampingi Irman Yasin Limpo berpasangan dengan Busrah Abdullah (NOAH), berkompetisi dengan 9 (sembilan) pasangan calon walikota Makassar lainnya.

Mengapa saya mengambil 2 (dua) sampel kandidat calon walikota dan berada di 2 (dua) kota yang berbeda, sekali lagi hanya subjektifitas saja dan sebagai pembanding diantara keduanya, yang pertama Pada saat mendampingi Calon Walikota Pare-pare yang juga calon incumbent tentunya merupakan posisi yang sangat kuat dalam perspektif pragmatisme politik. Baik dari segi popilaritas maupun elektabilitas. Tapi hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil akhir pasca perhitungan suara, baik dari hasil publish quick Count (hitung cepat) bebeapa lembaga survey maupun hasil akhir dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) kota Pare-pare. Yang menduduki peringkat pertama dan dinyatakan sebagai Walikota terpilih pada saat itu adalah Kandidat no. urut 5 yaitu Taufan Pawe, SH, MH. Berpasangan dengan A. Faisal Sapada yang menggunakan jasa lembaga survey dan konsultan marketing politik bernama CRC (Celebes Research Consulting).
Mengapa hal tersebut terjadi? Tanpa bermaksud untuk mendeskreditkan dan mencoba mencari pembenaran, rekomendasi dari konsultan marketing politik berupa beberapa point penting yang harus dilakukan oleh tim tidak terlaksana dengan baik, dikarenakan persepsi konvensional oleh tim Sukses maupun kandidat itu sendiri, terlepas dari apa yang melatar belakangi hal tersebut. Apa yang dilakukan oleh sebahagian besar tim pemenangan kandidat semata – mata menilai proses pemenangan hanya dalam proses penjaringan konsituen dan pembiayaan yang dilakukan secara sporadis tanpa di barengi strategy politik yang sifatnya fluktuatif karena juga menyangkut masalah sosial yang dinamis, juga fungsi struktur dan pelaporan administrasi yang kurang baik. Sehingga kemudian menyebabkan incumbent harus menduduki posisi ke 3 (tiga) pada saat itu. Dan hal tersebut diakui oleh tim keluarga yang kebetulan ketua DPC partai Demokrat Pare-pare dan merupakan anak dari incumbent.
Walaupun saya juga harus mengakui bahwa masuknya PORTAL sebagai konsultan marketing politik dalam kondisi sekema tim sudah terbentuk sehingga ada faktor X yang mesti di tolerasi untuk menghindari ketersingungan yang berimplikasi buruk kepada internal tim. Beda halnya dengan apa yang dilakukan oleh kandidat Taufan Pawe dan Faisal Sapada, karena dengan total melakukan seluruh rekomendasi program dan realisasi program kreatif yang ditawarkan oleh lembaga survey pendampingnya dalam hal ini CRC (Celebes Research Centre), selain itu juga memaksimalisasi seluruh media, baik cetak maupun elektronik dan internet tersosialisasi dengan baik.
Kemudian yang kedua, pilwali Makassar menjadi pertarungan politik yang menarik dan bisa dijadikan pembelajaran politik yang baik, dikarenakan ada 10 (sepuluh) kandidat yang berkompetisi dan sebahagian besar menggunakan jasa lembaga survey dan konsultan marketing politik, 5 (lima) besar perolehan teratas diantaranya yang saya ketahui adalah LSI (Lingkar Survei Indonesia) mendampingi M Ramdhan Pomanto-Syamsu Rizal (DIA) berada diperikat pertama, Media Survei Nasional (Median) mendampingi Tamsil Linrung – Das’ad Latif berada di peringkat ke tiga, Voice Indonesia yang saat itu mendampingi kandidat (incumbent) Supomo Guntur – Kadir Halid (SUKA) berada di peringkat ke empat, kemudian PolMark Indonesia, yang pada tahun sebelumnya 2012 mendampingi Jokowi – Ahok dan di PILWALI Makassar mendampingi Muhyina-Syaiful berada di peringkat ke lima.

Terkhusus kandidat calon walikota Makassar Irman-Busrah, mampu memperoleh perolehan suara terbanyak ke 2 (dua) dari hasil kinerja hanya kurang lebih 3 bulan lamanya dan menyisihkan 8 kandidat calon walikota Makassar lainnya, yang telah bekerja beberapa bulan bahkan ada yang bekerja beberapa tahun sebelumnya, dan puas menduduki perolehan terbanyak kedua. Untuk kota Pare-pare dan Makassar sebagai kota berkembang tentunya masyarakatnya sebahagian besar sudah dapat dikategorikan sebagai pemilih cerdas dalam konteks pemilu/pilkada. Sehingga peran dan fungsi lembaga survey dan konsultan marketing politik tidak hanya beradu data statistik, isu, media tracking, metode penjaringan dan strategy tapi juga kreatifitas dan eksekusi dalam bentuk program kreatif.

Seperti apa yang dikatakan oleh Choel Malarangeng (FOX Indonesia) bahwa “Spektrum cukup luas. Tidak semua konsultan politik itu sama. Ada yang hanya menangani isu saja, ada yang menangani style and contain client saja. Ada yang menangani grass root campaign client saja, ada yang memimpin keseluruhan tim pemenangan, ada yang media campaignnya saja. Bahkan bukan membuat eksekusi media, tapi cuma creative brief, ada pelaporan dan adminitrasinya. Tapi kalau tujuannya menang, begitu banyak secara holistik harus dilakukan untuk menang. Dibutuhkan kreativitas, penuh strategi, harus berpijak kuat pada fakta dan data, serta jeli memanfaatkan setiap kesempatan.” Kemudian, Menurut Rudi Setiawan, anggota tim kreatif FOX Indonesia, lembaga konsultan politik harus lebih dulu menguliti klien dan basis massanya supaya bisa menang. Mulai dari bagaimana membangun jaringan hingga mengurusi tata rambut.
Pada akhirnya, sekali lagi hanya objektifitas semata tanpa mencoba untuk mendeskreditkan siapa pun, hal ini hanya berdasarkan beberapa pengalaman ikut berpartisipasi aktif dalam perhelatan proses demokratisasi di republik ini, bahwa peran dan fungsi konsultan marketing politik tidaklah hanya semata-mata berbicara dalam kontent teori politik semata, tapi dibutuhkan analisis sosial, budaya, statistik dan daya nalar kreatif yang menghasilkan karya semiotik baik dalam konteks eksekusi program persuasif maupun semiotika komunikasi visual, sehingga point of interest kandidat beserta seluruh programnya dapat ter-eksplore dengan baik.
*Muhammad Iful Saifuddin, Pemerhati Sosial

Source : Kompasiana.com

One thought on “Lembaga Survey dan Konsultan Marketing Politik; Antara Data Statistik, Teori Politik, Analisis Sosial-Budaya dan Ekskusi Program Kreatif

Leave a Reply