Mahalnya Biaya Menuju Kursi KT 1

Oleh: H. Fitriansyah, ST, MM

BERAPA kira-kira biaya yang harus dikeluarkan para calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim untuk bisa meng’goal’kan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2008-2013? Cukupkah Rp 100 miliar? Rp 200 miliar? Atau bahkan lebih? Tampaknya hanya cagub dan cawagub serta tim sukses yang mengetahui berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan mendapatkan kursi KT 1.

Memang mahal harga sebuah demokrasi di negeri tercinta ini, khususnya di Kaltim, salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Patut disadari, setiap ada pesta demokrasi pasti memerlukan modal yang tidak sedikit dan cenderung menunjukkan perilaku pemborosan keuangan, baik keuangan pribadi kontestan maupun keuangan negara. Sebagai masyarakat awam, mari kita coba meraba-raba untuk membahas hal tersebut.

Uang atau modal yang banyak, bahkan nilainya bisa dikatakan fantastis memang dibutuhkan para kontenstan untuk menggapai mimpi untuk dapat menduduki ‘kursi panas’ KT 1. Bayangkan saja, para kontestan harus menyewa perahu partai politik untuk dapat dicalonkan menjadi kontestan pilkada, membentuk tim sukses, kegiatan operasional dan administrasi, mengiklankan diri, melaksanakan kampanye (baik resmi maupun terselubung), dan kegiatan lain yang memerlukan biaya besar, terkadang ‘tidak masuk akal’.

Beberapa kawan yang kebetulan tim sukses dari salah satu pasangan calon gubernur menyebutkan beberapa angka. Sumber tersebut mengatakan bahwa sebelum pasangan calon gubernur tersebut diusung oleh partai politik, mereka memerlukan biaya paling sedikitnya 100 miliar rupiah, yakni biaya sewa perahu parpol, biaya sosialisasi, biaya iklan, dan lain-lain. Setelah diusung dan mendaftar di KPUD, keperluan biaya untuk kampanye sampai hari H pilkada (pencoblosan) minimal membutuhkan biaya setidaknya 150 miliar rupiah.

Berarti kalau ditotal setiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju dalam pilkada Gubernur Kaltim nantinya paling tidak membutuhkan dana sekitar 250 miliar rupiah, mungkin saja bisa membengkak lebih dari itu. Jika ada empat pasang kontestan, berarti jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh seluruh kontestan dalam pilkada kali ini minimal 1 triliun rupiah.

Jika kita boleh berandai-andai, berapa banyak sekolah, rumah sakit, pembangunan jalan raya dan jembatan, dan fasilitas publik lainnya yang dapat dibangun dengan uang 250 miliar rupiah dari setiap pasangan kontestan tersebut. Jika saja para kontestan dan pendukungnya secara sukarela bersedia mengeluarkan uangnya untuk membangun fasilitas-fasilitas publik tersebut tanpa meminta imbalan apapun, sungguh mulia sekali hati mereka. (*)

*) Staf Pengajar Bandiklat Provinsi Kaltim

Opini ini dikutip dari Harian Tribun Kaltim, 31 Mei 2008

Leave a Reply