Memasuki Era Pemasaran Politik

Jatuhnya kekuasaan otoriter Soeharto mengantarkan Indonesia ke era baru, yakni sistem politik demokrasi yang lebih terbuka. Bahkan, gaya politik model Amerika ini ikut menghadirkan sebuah istilah kosakata politik baru, yakni pemasaran politik (marketing politic).

Era demokrasi yang terbuka telah melahirkan profesi baru, yakni konsultan politik. Mereka melakukan survei, jajak pendapat untuk memasarkan sang kandidat, mengukur popularitas seorang kandidat. Sudah bukan menjadi rahasia lagi, jika ingin menjadi kepala daerah atau bahkan seorang presiden, dibutuhkan seorang konsultan politik. Tentu saja ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Apalagi kalau seorang konsultan itu dibutuhkan dari mulai awal mencari pasangan sampai terpilih menjadi pemimpin lewat suara yang diberikan rakyat.

Dosen Filsafat Universitas Indonesia Rocky Gerung dalam diskusi terbatas Kompas, bulan Mei lalu, menduga ada yang macet dalam pengaderan untuk mencari seorang pemimpin. “Bahkan, akhir-akhir ini, kegagalan untuk meloloskan mutu politik lewat sistem pemilihan langsung sekarang mau dicoba diperbaiki dengan apa yang disebut model pemasaran politik modern. Di sinilah politik dealer itu bekerja di lembaga-lembaga survei yang seolah-olah bisa meloloskan pemimpin, terutama dalam pilkada-pilkada,” kata Rocky.

Dalam kondisi seperti sekarang ini, ketika bangsa Indonesia mendambakan sebuah leadership yang kuat, yang justru muncul adalah dealership. “Banyak orang jadi dealer, bukan leader,” ujar Rocky Gerung.

Praktik pemasaran politik memang akhirnya tak bisa dilepaskan dari kuatnya pengaruh kapital. Uang menjadi segala-galanya. Dengan kekuatan uang, pemasaran terhadap ide dan pemikiran politik bisa dilakukan menggunakan semua instrumen.

Seorang panelis menceritakan sudah pernah membuktikan bagaimana politik dealer ini bekerja. Dia didatangi seorang pengusaha yang sudah mempunyai calon kepala daerah di lima kabupaten. Pengusaha itu menawari Rp 10 miliar untuk dia, dengan tugas melakukan survei berlanjut sampai kampanye. Kenapa dia ditawari? Karena pihak lain ada yang memasang tarif lebih dari Rp 10 miliar. Sungguh uang yang tidak sedikit dan pengusaha pun sekarang sudah bisa menentukan siapa pemimpin yang diinginkannya. Akhirnya, itu pun akan membunuh kemungkinan kaderisasi kepemimpinan bangsa kita.

Munculnya dealer-dealer yang menjadi ukuran saat ini adalah seberapa kuat dan banyaknya uang yang dimiliki para calon pemimpin. Rocky menyebut yang terjadi saat ini bukan kaderisasi politik yang sangat etis, melainkan transaksi bisnis antara si calon pemimpin dan dealer-dealer yang beroperasi melalui sistem pemasaran modern.

Dulu ketika Pemilu 2004, banyak survei yang meleset memprediksi siapa yang menang dalam pemilihan presiden. Sekarang, polling dan survei dengan biaya yang mahal pun menjadi sesuatu yang biasa. Coba saja dihitung berapa banyak kepala daerah yang terpilih langsung yang sebelumnya harus menyewa lembaga survei.

Model seperti itu kemudian dipertanyakan oleh orang-orang di daerah yang menginginkan perubahan kualitas dalam kaderisasi kepemimpinan. “Mereka berpikir, lho kok orang-orang seperti ini yang diedarkan dalam sistem politik modern? Kemudian mereka berpikir, bagaimana supaya soal-soal semacam ini bisa dihentikan secara cepat agar dalam dua tahun ke depan bisa kita betul-betul mengembalikan fungsi pedagogis dalam sistem elektoral itu,” ungkap Rocky.

Sukardi Rinakit mengungkapkan, saat ini para pengusaha muda yang bermunculan, yang memang mempunyai jiwa sebagai dealer. Bagaimana mengubah dealer menjadi leader? Diperlukan sebuah instalasi untuk itu. Sukardi mengusulkan ada sebuah pihak netral yang mengumpulkan mereka semua untuk mengetahui visi misinya. Mereka yang dikumpulkan misalnya saja bupati-bupati muda, anak-anak muda dari daerah, dan dari kalangan militer yang masih muda. Cara ini harus dilakukan secara rutin. Salah satu lembaga yang bisa menyediakan instalasi adalah kampus.

Namun, hingga kini belum ada instalasi itu. Dan akhirnya orang-orang bisnis yang mempunyai karakter bagus, para aktivis yang mempunyai kemampuan, dan kalangan militer yang masih muda belum bermunculan. “Mereka-mereka itulah yang sekarang harus didorong secara intensif untuk menjadi seorang pemimpin. Dengan cara ini, mungkin akan muncul calon pemimpin-pemimpin baru. Sayangnya, belum ada yang melakukan itu,” ungkap Sukardi.

Sementara Rocky mengusulkan adanya kanalisasi supaya kualitas pemimpin bisa muncul dalam kemewahan intelektual dengan dukungan yang benar-benar kuat. Jadi, bukan hanya terasa bisnis, tetapi memang dipersiapkan secara etis dan matang.

Namun, Rocky mengingatkan agar seleksi pemimpin itu tidak hanya mengetatkan aturan yang ada, termasuk dalam sistem kepartaian. “Kalau sistem kepartaian diketatkan masalahnya justru di sistem parlemen kita yang lahir dari kultur yang kurang bagus dari segi kepemimpinan,” katanya.

Satu-satunya harapan bisa memunculkan kaderisasi kepemimpinan, menurut Rocky, adalah dengan etos of citizenship yang mungkin belum banyak bekerja di antara kita. Rocky menyatakan, kehidupan politik atau kehidupan publik kalau tidak digalang semacam etos of citizenship, maka pemimpin tidak akan muncul. Kalau pemimpin tidak mengerti arti kewarganegaraan, dia akan berlaku diskriminatif, intoleran, bahkan pada tingkat tertentu dia akan kembali memberlakukan feodalisme.

Setelah ini semua, apakah dealership akan langgeng di kancah perpolitikan Indonesia atau dia harus musnah? Karena sekarang yang masih berlaku adalah Anda punya uang banyak? Yah, bisalah kalau mau jadi seorang bupati. Punya uang lebih banyak? Mungkin saja bisa jadi gubernur atau malah jadi presiden? Para calon bisa memilihnya mulai sekarang. Kalau tidak punya uang? Ya nanti dulu. Atau dealership harus musnah sehingga siapa pun yang merasa mampu menjadi pemimpin bisa mengikuti pemilihan langsung dan rakyatlah yang akhirnya menentukan.

Ini harus menjadi sebuah pemikiran dan diadopsi dalam perangkat aturan perundangan. UU Partai Politik baru mengatur soal penerimaan yang diterima oleh parpol atau kandidat yang bertarung dalam pemilu. Ke depan, apakah tidak perlu diatur mengenai batasan pengeluaran maksimal yang bisa dikeluarkan seorang kandidat?

Source : kompas.com, 8 Juni 2007

Leave a Reply