Parnas dan Parlok Harus Bersanding di Aceh

BANDA ACEH – Pengamat politik Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh Taqwaddin mengharapkan partai nasional dan lokal peserta Pemilu 2009 di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) mampu menjalin komunikasi lebih mesra dengan komitmen menegakkan demokrasi bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Saya pikir kehadiran parnas (partai nasional, red) dan parlok (partai lokal, red) di Aceh harus mampu memajukan Aceh melalui pembentukan pemerintahan yang lebih baik, transparan, bersih dan akuntable serta berpihak kepada kepentingan masyarakat,” katanya di Banda Aceh, Minggu, menanggapi mulai memanasnya suhu politik menjelang Pemilu 2009.

Oleh karena itu, kata Taqwaddin, semua parnas dan parlok yang tampil pada pemilu mendatang harus bersanding dengan membuat komitmen bersama dan saling pengertian untuk memelihara perdamaian melalui persaingan sehat, namun tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya pikir, semua pimpinan parpol peserta pemilu di Aceh perlu membuat komitmen tertulis agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah-tengah masyarakat,” kata Taqwaddin .

Memasuki sepekan masa kampanye terbatas untuk Pemilu 2009, di Aceh kini telah berkembang isu nagatif, seperti intimidasi atau pemaksaan kehendak dari mereka yang mengaku kader partai tertentu, sehingga para pimpinan parpol harus segera mengambil inisiatif agar pesta demokrasi berjalan lancar, damai, tertib, jujur, adil dan rahasia.

“Pada masa damai ini, cara-cara pemaksaan kehendak harus dihilangkan dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya sesuai keinginan pribadinya masing-masing,” kata dosen Fakultas Hukum Unsyiah, Banda Aceh itu.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar pada masa kampanye Pemilu 2009 tidak ada yang mempersepsikan dirinya sebagai pihak “superior (hebat, red) “ dan harus diistimewakan karena semua parpol (parnas dan parlok) peserta pemilu memiliki peluang dan kesempatan yang sama, namun pemenangnya adalah mereka yang mampu menarik simpati masyarakat.

“Dalam demokrasi ini tidak boleh ada kader parpol tertentu yang melakukan intimidasi terhadap masyarakat,” tambahnya.

Untuk mencegah hal-hal yang dapat mencederai perdamaian, masing-masing pimpinan parpol di Aceh harus segera mengambil inisiatif dengan mengeluarkan instruksi kepada kadernya agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum dan bagi mereka melanggar perlu diberikan tindakan tegas dari partai.

Sedangkan lembaga pengawas pemilu juga perlu membuat sebuah aturan yang jelas terhadap kader partai yang melanggar hukum, selain dicegah dan adanya tindakan tegas juga perlu diumumkan melalui media cetak secara terbuka terhadap kader partai yang melakukan tindakan diluar aturan berlaku.

“Yang lebih penting jangan ada “agenda lain” selain untuk memajukan iklim demokrasi, guna membangun Aceh yang lebih jaya dan mashur dalam wadah NKRI,” demikian Taqwaddin. (ant)

Source : Harian Serambi Indonesia

Leave a Reply