Pilkada dan Lembah Gelap Demokrasi Aceh

Sampai batas waktu pendaftaran peserta pilkada Aceh pada 7 Oktober lalu, Partai Aceh, partai lokal terbesar yang memperoleh setengah jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, menyatakan tak ikut serta.

Alasannya jelas, tuntutan pilkada tanpa calon perseorangan tak dipenuhi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Lobi pimpinan Partai Aceh (PA) dengan Presiden SBY tak menghasilkan keputusan yang konkret sehingga langkah boikot dipilih.

Upaya mobilisasi lintas partai agar memboikot pilkada Aceh tak terpenuhi. Selain PA; Golkar, PAN, dan PKS mengikuti sikap tidak mendaftarkan kandidatnya, tetapi tak memboikot. Absennya kekuatan potensial ini keuntungan bagi peserta yang tersisa. Kekuatan politik jadi tersebar dengan rasional kekuatan di pihak petahana yang kini berbeda jalur: Irwandi (gubernur) dan Muhammad Nazar (wakil gubernur).

Demokrasi patronase

Pilihan PA tidak ikut pilkada Aceh merupakan kerugian besar bagi investasi demokrasi lokal. Salah satu saham demokrasi Aceh, yaitu partai lokal, telah lumpuh ketika peluang partisipasi dan agregasi politik tak digunakan secara maksimal. Logika tentang penolakan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengamandemen Pasal 256 UU Pemerintah Aceh, yang membolehkan jalur independen mengikuti pilkada, tak memiliki keabsahan nalar politik yang cukup.

Sungguhpun PA tak setuju (termasuk sebagian partai nasional) atas calon independen, langkah menolak pilkada jadi aib demokrasi. Penolakan proses elektoral hanya mungkin jika mekanisme dan sistemnya sudah diprediksi secara meyakinkan berlangsung penuh dusta, diskriminatif, dan nirdemokrasi.

Kerugian-kerugian politik mulai terpumpun. PA makin sulit menahan arus bawahnya agar tak menyeberang ke parpol atau kandidat lain. Namun, sesungguhnya yang paling parah jika pendukung PA tak bisa menerima situasi ini dan melampiaskan kefrustrasian melalui kekerasan dan teror. Jika itu terjadi, tak hanya memberi cacat bagi demokrasi lokal, tetapi juga defisit besar bagi partai yang jadi basis perjuangan GAM pada masa lalu itu untuk unjuk gigi di kesempatan lain.

Sejurus dengan itu, postur PA menunjukkan tradisi deliberasi dan emansipasi politik belum terbangun sehingga keputusan- keputusan krusial masih diveto dari atas. Ini dilema dari partai yang berbasiskan gerilyawan seperti Fretelin di Timor Leste atau Partai Unionis Belfast di Irlandia Utara. Kebutuhan demokratis untuk kompromi terbentur kultur militeristik bergariskan komando. Realitas obyektif politik lapangan masih dituntun oleh pandangan subyektif pemimpinnya sehingga lebih mirip ”demokrasi patronase”.

Kompromi atau konstitusi?

Di sisi lain, jika pilkada harus ”ditata ulang”, ongkos yang ditanggung tak sedikit. Partai dan peserta yang telah mendaftar akan merasa dianaktirikan oleh kepentingan nonkonstitusional. Kredibilitas KIP sebagai lembaga pelaksana pilkada di Aceh akan kian dipertanyakan karena tak ada keputusan yang dipatuhi.

Kompromi sebenarnya tanda argumentasi politik lebih dikedepankan daripada pelaksanaan hukum, padahal hukum harus tegak tanpa takut oleh ancaman- ancaman di luar dirinya. Pelaksanaan pilkada Aceh adalah bagian dari amanat konstitusional yang tidak bisa ditunda dengan alasan-alasan kabur-sentimentil. Di sisi lain, pelaksanaannya harus dalam situasi damai sebagai momentum perbaikan kualitas demokrasi berdasarkan proses reseleksi dan relegitimasi.

Dalam konteks Aceh saat ini, bagaimana dua kutub diametral ini bisa dijalankan tanpa menimbulkan guncangan. Cara yang paling pragmatis adalah memberi ”sedikit” kelonggaran jadwal melalui ”dua hari ekstra” bagi PA dan partai lain untuk ikut mendaftar sebagai peserta pilkada, tanpa lagi mempertanyakan masalah calon perseorangan. Atau partai yang berada di luar arena membuat komitmen damai bahwa apa pun proses pilkada akan diterima sebagai konsekuensi tak terelak dari demokrasi.

Tanpa itu semua, kompleksitas demokrasi Aceh semakin berlapis. Tak tertutup kemungkinan menuju lembah gelap demokrasi karena suara-suara pendukung demokrasi semakin hari semakin eksklusif, patriarkal, anti-emansipasi, dan menolak partisipasi di luar dirinya.

Itulah lembah gelap demokrasi yang harus dihindari.

Teuku Kemal Fasya Dosen Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Leave a Reply