Pilkada Jatim: Ancaman Golput Tinggi

Surabaya, Kompas – Hingga hari kelima kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2008-2013, Kamis (10/7), antusiasme masyarakat masih terlihat rendah. Sejumlah pengamat pun memperkirakan angka golput dalam pemilihan yang akan dilakukan pada 23 Juli ini sekitar 40 persen.

Masyarakat memang mulai menghadiri kampanye kelima pasangan calon. Namun, kehadiran mereka lebih didorong oleh ketertarikan pada pertunjukan dangdut atau pembagian serta penjualan sembako murah yang digelar para pasangan calon.

Sedangkan di daerah yang belum didatangi para kandidat, bahkan ada yang belum tahu waktu pelaksanaan pilkada dan belum memutuskan siapa yang akan dicoblos.

”Saya mungkin tidak memilih karena belum tahu siapa yang bagus. Semua calon sepertinya sama saja. Di rumah saya, hanya anak yang sering ikut kampanye karena mendapat kaus dan uang,” kata Suyatno, pengemudi taksi di Surabaya. Dia juga belum mengetahui apakah dirinya terdaftar sebagai pemilih atau tidak.

Nasir, warga Tambakwedi, Surabaya, mengaku belum tahu waktu pencoblosan dan bagaimana prosesnya. Sebab, belum ada petugas dari KPUD atau desa yang menjelaskan kepadanya.

Djunaidi, karyawan swasta yang tinggal di Sukodono, Sidoarjo, juga mengaku belum tahu apakah dirinya terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Saat ditanya apakah tahu kapan waktu pencoblosan, dia menjawab, ”Saya baca di spanduk-spanduk tanggal 23 Juli. Tetapi belum pernah ada penjelasan dari pak RT atau pak lurah, pegawai KPUD pun belum turun ke lapangan,” kata Djunaidi.

”Saya tidak cukup bersemangat memilih pemimpin kali ini. Ini karena selama ini pemimpin yang saya pilih tidak ada yang bisa mewujudkan janji-janjinya menyejahterakan rakyat,” tutur Hari (28), warga Simpang Grajakan Kota Malang, Kamis.

Yang dirasakan Hari adalah calon-calon pemimpin hanya memanfaatkan suara rakyat selama mereka butuh. ”Setelah suara diperoleh, seringnya mereka lupa dengan janji-janji mereka,” ujar Hari.

Aburaden, salah seorang pemilik warung di Sumenep, antusias ketika mengenakan kaus yang diberikan pasangan kandidat yang sedang berkampanye. Namun, saat ditanya tentang pemungutan suara 23 Juli, antusiasmenya menghilang. ”Tahu, tanggal 23. Tapi, belum tahu bagaimana nanti,” katanya.

Golput 40 persen

Rendahnya antusiasme warga itu membuat pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, M Asfar, dan Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jatim Rikson Nababan memperkirakan angka golput di pilkada mendatang sekitar 40 persen.

Menurut Asfar, tingginya golput itu antara lain karena masyarakat sudah jenuh dengan banyaknya pemilihan umum dalam beberapa tahun terakhir. ”Dalam setahun, masyarakat di suatu desa bisa ikut pemilihan minimal dua kali, tingkat desa dan kabupaten/kota,” ujarnya.

Padahal, sebagian masyarakat mulai merasa tidak banyak manfaat yang dapat diambil dari berbagai pemilihan itu. Kehidupan mereka tetap dirasa berat. ”Mereka jenuh terus mendengar janji dan memilih calon tanpa ada perbaikan kualitas hidup,” ujar Asfar. Tingginya golput ini juga karena masyarakat merasa tak bisa menagih janji apa pun kepada calon gubernur atau wakil gubernur yang menang.

Rikson Nababan menyatakan, tidak sedikit orang terpaksa menjadi golput karena tidak terdata sebagai pemilih. ”Di Surabaya yang dekat dengan KPU Jatim saja ada sekitar 30.000 pemilih tidak terdaftar,” ujarnya.

Data KIPP, ada sekitar 10 persen calon pemilih yang tersebar di 18 kabupaten dan kota di Jatim yang tidak terdaftar. ”Angka golput terpaksa ini bisa empat juta pemilih,” ucap Nababan.

Pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang, M Mas’ud Said, mengatakan, apatisme pemilih untuk menggunakan hak suaranya disebabkan tiga hal, yaitu kondisi alamiah seperti geografis yang menyulitkan masyarakat, tingkat kejenuhan politik, serta keadaan di mana performa politik Indonesia, termasuk partai politik, politikus, dan birokrat, tidak juga membaik, bahkan turun.

”Bisa jadi juga seperti kasus tiga tahun lalu di Surabaya bahwa libur pilkada justru digunakan oleh warga Surabaya kelas atas untuk pergi berlibur ke luar negeri,” katanya. (VIN/NWO/INA/IDR/RAZ/DIA)

Source : Kompas.com

Leave a Reply