RPJM Wujud Harapan dan Balas Budi

Pemimpin Aceh, Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf membuat keputusan Tim Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Isinya masih memiliki serangkaian tanda tanya, apa yang melatarbelakang putusan tim penyusunan RPJM? Disinilah letak menariknya bagi saya menganalisisnya.

Nantinya pun disertai dengan prediksi dampaknya. Tapi patut di berikan apresiasi atas keputusan tersebut. Langkah itu bagian respon cepat dalam mendorong berjalannya pemerintahan yang baik (Good Goverment). Jangan sampai pembuatan tim penyusun RPJM 2012-2017 tidak mencerminkan upaya menuju pemerintahan yang baik. Harapan masyarakat Aceh berada di pundak tim perumus RPJM, jikalau berhasil menyusun dengan sesuai kebutuhan masyarakat bawah (grass root), bukan kebutuhan dan pemikiran tim penyusun menganggap mengetahui utuh keadaaan realitas tanpa terlebih dahulu turun ke lapangan.

Putusan tim penyusunan RPJM menuai debat baik di kalangan milis, sosial media, warung kopi, maupun diskusi formal. Respon diberbagai ruang atau tempat adalah wujud dari kepedulian masyarakat Aceh terhadap putusan Gubernur Aceh dalam hal tim penyusun RPJM. Berbicara kepedulian bagian dari membangun partisipasi masyarakat Aceh terhadap pemerintahan yang baru.

Sebelum memulai saya ingin tegaskan, bahwa tulisan ini bagian tanggung jawab saya selaku masyarakat Aceh memberikan otokritik terhadap pemerintahan sekarang. Karena saya pun bagian dari kelompok eksternal yang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya kepemerintahan yang dipimpin duet Zikir sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2012-2017.

Masalah Terhadap RPJM Dalam catatan hasil pantauan saya dari milis, sosial media, diskusi formal tersimpulkan analisis terhadap putusan tersebut. Di mulai dengan putusan terkesan mendistribusikan politik balas jasa, terlihat dari komposisi yang sangat gemuk melebihi angka ideal yaitu 166 orang. Secara logika dengan komposisi sebesar itu akan menghabiskan anggaran yang besar, dimana seharus bisa dipergunakan untuk keperluan yang berpihak kepada rakyat Aceh.

Apalagi secara penempatan keahlian masih tidak selaras antara keahlian personal tim dengan bidang yang dimandatkan di dalam putusan itu. Contoh kongkrit ada tamatan politik di tempatkan di lingkungan, ada tamatan sarjana agama ditempatkan di sosial dan budaya, dll. Mirisnya lagi tamatan Sekolah Menengah Atas dimasukan ke dalam tim perumus RPJM. Tunggu masih ada lagi, melibatkan mantan jenderal pendukung Zikir dalam penyusunan RPJM. Seberapa penting melibatkan mereka?

Kalau menggunakan ukuran disiplin keilmuan jelas tidak layak, apalagi digunakan ukuran pengalaman yang spesifik. Berarti dalam penyusunan tim tidak memperhatikan indikator kelayakan seseorang bisa bergabung menjadi tim perumus RPJM. Sehingga benar sudah hipotesis awal saya dibagian upaya membagi kue kekuasaan pada mereka yang berkontribusi memenangkan Zikir menjadi gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2012-2017.

Besar peluang tim yang dibentuk tidak bekerja semuanya hanya yang memiliki otoritas atau power berani berkontribusi. Ujung-ujungnya bermodal nama dan diakhir kerja mengambil honor tanpa berkerja sama sekali. Bahkan intrik dalam penyusunan RPJM bermuatan titipan proyek bagi kalangan aktor eksekutif maupun legislatif. Lebih dahsyat lagi intriknya RPJM bisa berubah setelah diputusan keseluruhan tim, mengapa karena ada tim bayangan yang membuat menjadi final.

Ini terbukti, ketika saya tanpa sengaja berdiskusi dengan pejabat di kantor gubernur yang mengatakan”awal yang disahkan tidak sebesar itu hanya kurang lebih 100, tiba-tiba bertambah banyak. Saya pun terkejut membaca putusan itu” Bila dijadikan rujukan maka ada tim pembisik atau tim bayangan yang dipercaya gubernur untuk memastikan putusan sesuai kepentingan tim bayangan. Tidak mengherankan kalau terbentuklah shadow team, bisa juga dibilang prompter yang memiliki power melebihi otoritas pembuat tim penyusun RPJM 2012-2017 ataupun gubernur dan wakil gubernur.

Ditinjau dari sisi mensinergiskan sekaligus membuat harmonisasi tim penyusun RPJM di tingkat tim penyusun kabupaten/kota. Manakalah tidak dikuatkan manajemen teknis pada saat penyusunan bisa dipastikan kendala itu bukan lagi hipotesis akan tetapi menjadi fakta di lapangan. Bisa juga berdampak pemerintahan baru akan mengalami apoh apah, jika kualitas konsep RPJM-nya tidak berkualitas secara isi.

Masukan Terhadap RPJM Aceh Masyarakat menaruh harapan besar terhadap pemerintah baru di kepemimpinan Zikir. Berkaitan daripada itu saya mengusulkan lakukan revisi terhadap tim penyusun RPJM 2012-2017. Buat mekanisme yang benar-benar meninjau aspek kelayakan kapasitas kelilmuan dan bidang yang ditempatkan. Keseluruhan itu bagian dari cara menghasilkan RPJM yang sesuai harapan masyarakat Aceh.

Begitulah mekanisme tim penyusun RPJM yang sesuai harapan masyarakat Aceh. sekali lagi RPJM yang dihasilkan jangan sebatas formalitas saja, tapi tetap tidak berjalan dalam praktek nyata. Dimana hanya menjadi kitab pembangunan tanpa dijadikan pegangan bagi perangkat atau jajaran pemerintah Aceh dalam menjalankan roda kepemerintahan.

Hal penting yang patut di berikan masukan dalam penyusunan RPJM adalah membuat program harus berpijak kepada sensitif konflik dalam prespektif menjaga keberlangsungan perdamaian. Satu hal yang harus di ingat program yang dirancang dalam RPJM harus realitis, maksudnya jangan sampai 5 tahun kepemimpinan Zikir tidak bisa dirasakan dampaknya.

Programnya pun harus membuka lapangan pekerjaan dengan harapan menurunkan angka kemiskinan di Aceh. Program yang dirancang pun harus bersinergis dengan RPJM yang disusun pada level kabupaten/kota, dimana tujuan membuat dampak perubahan bagi Aceh tercapai. Bahkan wajib melakukan penggalangan masukan dari berbagai komponen masyarakat sipil sehingga benar-benar nilai partisipasi berjalan. Tindakan itu untuk meminimalisir ketidakcocokan atas kebutuhan yang sesungguhnya diperlukan masyarakat Aceh.

Aryos Nivada | Aktivis ACSTF

Source : The Globe Journal

Posted from WordPress for Android

Leave a Reply