Siapkan Kader Jadi Pemimpin

Jakarta, Kompas – Partai politik harus dipaksa mempersiapkan kader yang memiliki kapasitas dan layak untuk memimpin bangsa. Pemaksaan ini perlu dilakukan karena selama ini proses kaderisasi partai politik mandek sehingga regenerasi kepemimpinan nasional juga sulit terjadi.

”Sekarang ini jangan berharap partai menyiapkan (kader untuk kepemimpinan nasional). Partai harus dipaksa,” kata peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, di Jakarta, Selasa (25/10).

Kader yang dimaksud Kristiadi bukan hanya sebatas usianya yang harus muda, melainkan juga kemampuan dalam memimpin bangsa. Calon pemimpin juga harus memiliki semangat tinggi, integritas, dan rekam jejak yang baik. ”Untuk mendapatkan kriteria itu tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Harus dididik, benar-benar disiapkan,” ujarnya.

Sudah semestinya parpol menanamkan nilai-nilai yang baik dan keteladanan tingkah laku yang baik. Jika hal itu dilakukan terus-menerus, Kristiadi yakin akan muncul kader yang memiliki karakter baik. Saat berkuasa, mereka tidak hanya memikirkan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki, tetapi bagaimana menjalankan kekuasaan dengan amanah.

Jika parpol gagal menyiapkan calon pemimpin bangsa, kalangan masyarakat sipil harus mengambil alih peran parpol. Masyarakat sipil harus mencari dan menyiapkan tokoh-tokoh yang layak memimpin bangsa. Sisa waktu lebih kurang tiga tahun sebelum pemilu dianggap cukup bagi kalangan masyarakat sipil untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa.

Harapan serupa disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon, Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, dan Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Twedy Noviady, secara terpisah di Jakarta.

Bagi Fadli, pemimpin yang ideal memang dari kalangan kaum muda karena lebih menjanjikan karakter yang dinamis, berani ambil terobosan, dan progresif. Tentu saja, sosoknya harus bersih, punya visi kebangsaan dan kerakyatan, mampu, dan berintegritas. Hal ini dilakukan beberapa negara, seperti sejumlah menteri muda di India.

”Parpol sebagai kanal kemunculan pemimpin harus mau melakukan regenerasi dan kaderisasi dengan mengambil para calon pemimpin dari dalam partai atau dari luar, seperti dari kalangan akademisi, intelektual, atau lembaga swadaya masyarakat. Harus ada dobrakan,” katanya.

Pendiri bangsa

Twedy Noviady mengingatkan, calon pemimpin dari kaum muda harus mau merebut hati rakyat karena pada akhirnya, suara rakyatlah yang menentukan. Kaum muda bisa belajar dari para pendiri bangsa, seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, atau Soedirman, yang berjuang sejak muda untuk mendirikan Republik Indonesia.

”Tentu, tidak serta-merta kita menafikan sosok kaum lama yang bagus. Setiap warga negara punya hak untuk maju menjadi pemimpin nasional,” katanya.

Menurut Ray Rangkuti, kebutuhan pemimpin muda bukan saja untuk memecah kebuntuan regenerasi, tetapi juga memperkuat demokrasi. Sistem demokrasi membutuhkan generasi yang berpandangan terbuka, dinamis, pluralis, jujur, dan transparan. Semua karakter itu cenderung melekat pada generasi muda daripada generasi tua.

Saat ini mulai muncul wacana pemimpin muda untuk Pemilu Presiden 2014. Menurut Wakil Ketua DPR Pramono Anung, hal ini bagian dari demokrasi sehingga tidak perlu dilarang.

Saan Mustopa, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, menambahkan, dalam demokrasi tidak boleh ada pelarangan terhadap hak politik warga negara, termasuk dikotomi tua dan muda. Dia setuju, kaderisasi merupakan keharusan bagi parpol.

Source : Kompas.com

Leave a Reply