Tata Ulang Negara dan Birokrasi

Jakarta, Kompas – Indonesia memerlukan pemimpin yang asertif untuk menata ulang negara, birokrasi, dan desentralisasi otonomi. Indonesia harus membuat rencana yang solid pada tahun mendatang, termasuk membenahi perilaku elite.

”Kita menyaksikan ketidakbenaran penyelenggara negara. Saya menyangsikan para elite itu memiliki komitmen tinggi. Kita melihat bagaimana ketamakan dan kerakusan dipertontonkan dengan sangat vulgar. Kita prihatin terhadap kelakuan elite yang seperti itu karena tidak mencerminkan nilai-nilai budaya kita,” kata peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro dalam diskusi yang diselenggarakan Rumah Perubahan 2.0 di Jakarta, Selasa (20/12).

Pembicara lain dalam diskusi yang bertema ”Evaluasi Politik, Ekonomi dan Hukum 2011: Indonesia Negara Gagal?” tersebut antara lain mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Nasional Demokrat Ferry Mursyidan Baldan, dan pengamat ekonomi Hendri Saparini.

Siti Zuhro mengatakan, hal-hal buruk yang dilakukan elite di pusat ditransfer kepada elite di daerah. Para elite di daerah pun meniru kepemimpinan di level pusat. ”Ketidakpercayaan di antara kita sudah sangat tinggi dan mengkristal. Yang harus kita lakukan dari perspektif politik adalah penataan ulang, tetapi persepsi elite harus satu,” katanya.

Dalam diskusi tersebut juga dibahas sejumlah persoalan, seperti perlindungan hak asasi manusia yang berjalan linear, bahkan menurun; persoalan politik, termasuk kelemahan penanganan Aceh, Papua, dan DI Yogyakarta yang bisa menggerus semangat NKRI; dan perekonomian yang terlihat tumbuh positif, tetapi Indeks Pembangunan Manusia Indonesia merosot. (lok)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Leave a Reply