Vitamin Politik Partai Aceh

RASA lega dan puas para kader Partai Aceh (PA) seketika muncul pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) membuka kembali pendaftaran calon dan pemungutan suara pilkada diundur paling lambat hingga 9 April 2012.

Tak seperti sebelumnya, kali ini PA mendukung penuh putusan MK tersebut. Alhasil, stabilitas politik pun terwujud, walaupun nantinya bukan tidak mungkin muncul gesekan-gesekan baru lagi. Politik selalu diselimuti passion.

Gairah politik PA tampak dengan mendaftarnya semua kandidat yang diusung di seluruh kabupaten/kota di Aceh, termasuk untuk kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur. Walaupun sebelumnya PA mempermasalahkan adanya calon independen karena dianggap tidak sesuai dengan amanah MoU Helsinki, namun kini PA justru tidak lagi getol menentangnya. Pendaftaran dibuka kembali, pilkada ditunda, itu sudah cukup memuaskan.

Stabilitas politik
PA mempunyai peranan kunci atau pengaruh yang cukup besar terhadap stabilitas politik di Aceh. Sekalipun hanya partai lokal, tetapi dengan bargaining power dan basis dukungan yang cukup besar –walaupun banyak pihak menganggap sudah agak merosot– terbukti bahwa manuver-manuver politik PA dapat memengaruhi situasi secara keseluruhan.

Jadi, sebagai salah satu kekuatan politik yang cukup diperhitungkan, maka bukan sesuatu yang mengherankan apabila dibukanya pendaftaran kedua demi mengakomodir kontestan-kontestan dari PA, yang sebelumnya enggan mendaftar dipilih oleh para regulator untuk menstabilkan situasi.

Jika memang di kemudian hari tidak ada yang “gatal tangan” untuk mengeruhkan suasana, maka besar kemungkinan pilkada akan berlangsung –terutama pada masa kampanye– dengan persaingan ketat tapi berhawa harmonis. Artinya, Pilkada sebagai ajang perebutan kekuasaan memang kerap diiringi dengan persaingan sengit namun yang paling penting adalah persaingan tersebut dijalankan secara sehat.

Dibukanya kembali pendaftaran akhirnya berujung pada ditundanya jadwal pemungutan suara untuk kesekian kalinya. PA pun mengapresiasi putusan ini dan menyatakan siap mendukung agar pelaksanaannya berjalan baik dan demokratis. Kendati demikian, rasa puas ini seharusnya dibuang dulu jauh-jauh oleh para kader PA.

Sikap malu-malu tapi mau yang ditampilkan membuat publik beranggapan PA kurang berkonsistensi terhadap keputusan politiknya. Ketika awalnya keputusan untuk tidak mendaftar dalam pilkada karena dinilai cacat hukum dan demi menjaga “marwah Aceh” dipilih menjadi sikap politik, sikap “berani” tersebut memang harus diberi dua jempol.

Tapi kini PA telah melunak. Dalam politik, sikap idealis memang harus dikirkan ulang. Jika PA memang idealis, tentu tidak ada berkas pendaftaran dari kandidat yang diusung masuk ke KIP. Padahal calon independen masih tetap disertakan, malah bertambah lagi sejak dibukanya pendaftaran kedua. Kalkulasi untung-rugi tampaknya telah mengubah sikap PA. Rasionalitas lebih dikedepankan ketimbang sentiment-sentimen politik.

Kehilangan simpati publik
Sebenarnya, keputusan PA untuk “menjilat ludah sendiri” tak serta-merta harus dipandang sinis. Memang imbas buruknya terhadap image PA sangat jelas atas ketidakkonsistenan mereka pada sikap yang pernah diperlihatkan sebelumnya. Ini bisa saja akan melemahnya dukungan terhadap satu-satunya partai politik lokal yang masih survive dalam arena politik ini. Kehilangan simpati publik memang hal yang sangat menyakitkan.

Namun, mendaftarnya PA dalam Pilkada telah menurunkan suhu panas atmosfer politik Aceh. Ketika PA tak lagi mempersoalkan adanya kontestan dari jalur independen, fakta bahwa situasi berubah stabil seketika. Masing-masing pihak, baik kontestan dari parpol maupun jalur indepenpen, akan lebih fokus pada persoalan bagaimana meraup dukungan sebanyak-banyaknya menjelang kampanye dan pemungutan suara, untuk memenangkan persaingan.

Persoalan berat yang harus segera diperbaiki adalah meningkatkan kembali rasa percaya masyarakat yang mulai tergerus akibat minimnya prestasi politik PA selama ini. Berbagai janji yang pernah diumbar pada Pemilu 2009 lalu memang lebih banyak menjadi asap atau hanya sekedar –memakai istilah Badrawi– polipstik atau lips service.

Jargon-jargon atau janji-janji politik ketika kampanye dulu, di kemudian hari akhirnya menjadi senjata makan tuan atau boomerang karena tak mampu direalisasi. Maka tak heran, saat ini, di kampung-kampung pedalaman sekalipun, ada orang-orang yang merasa kecewa dan memberikan komentar sinis terhadap PA.

Kemudian, sekarang ditambah lagi dengan sikap plin-plan PA terkait pilkada. Semua faktor yang membuat publik berpandangan sinis harus segera diperbaiki dengan cara-cara cerdas dan persuasif kalau memang ingin tak hanya sekadar menyukseskan jalannya pilkada, melainkan juga sukses keluar sebagai sang juara.

Sekalipun PA tidak plin-plan dalam Pilkada alias tetap kokoh pada pendiriannya untuk tidak mendaftar, itu juga akan menimbulkan efek buruk lainnya, yang bukan tidak mungkin akan semakin merugikan PA di Pemilu 2014 nanti. Dengan tidak ikutnya PA dalam Pilkada, bisa saja para kontestan lainnya akan bermanuver untuk merebut hati atau dukungan para konstituen PA.

Peluang dekatkan diri
Dengan berbagai pertimbangan, keputusan untuk mendaftar, sekali pun dicap telah menjilat ludah sendiri, setidaknya telah menghindari PA dari imbas buruk yang berjangka panjang. Dalam situasi politik yang tentram seperti saat ini, peluang bagi PA untuk mulai mendekatkan diri lagi pada masyarakat dan tidak hanya sibuk mengurusi persiapan menjelang pilkada.

Penyusunan program kerja dan visi-misi para kontestan yang diusung tidak lagi relevan dengan hanya mendengar curhat satu atau dua orang saja, melainkan turun langsung ke arena dan melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar langsung dengan telinga sendiri, atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat luas, terutama di daerah pedalaman.

Berbagai kritikan pedas dari semua pihak, termasuk dari tulisan ini, harus dijadikan suatu penghasil energi baru bagi PA untuk berbenah dari segala keburukan dan kegagalan. Para kader PA boleh saja membela diri kalau mereka tidak gagal, namun yang paling berhak menilai baik-buruk serta sukses-gagal kinerja PA adalah masyarakat. Karena itu, kritikan ini harus dijadikan vitamin oleh PA, bukan sesuatu yang harus dianggap meulanggeh.

* Oleh Bisma Yadhi Putra, Penulis adalah Aktivis Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat/Mahasiswa Prodi Ilmu Politik Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe.

Source : Serambi Indonesia

Posted with WordPress for BlackBerry.

Leave a Reply