Wawancara Khusus Dirjen Otda: Aceh Tak Bisa Ditangani dengan Cara Biasa

Pagi tadi, Jumat, 13 Januari 2012,  Mahkamah Konstitusi kembali menyidangkan perkara gugatan tahapan pilkada Aceh. Kali ini penggugatnya adalah Departemen Dalam Negeri yang diwakili Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan. Yang digugat adalah KIP Aceh selaku lembaga penyelengara Pemilu di Aceh.

Dihubungi The Atjeh Post dari Banda Aceh, Djohermansyah Djohan bercerita soal latar belakang gugatan itu, termasuk perjanjiannya dengan Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf yang diteken pada 12 Desember 2011. Berikut petikannya.

Bagaimana hasil sidang perdana di Mahkamah Konstitusi?
Tadi baru tahap pemeriksaan berkas perkara. Majelis hakim menyarankan kami memperbaiki gugatan. Pemohon sebelumnya saya selaku Dirjen Otononomi Daerah diusulkan agar langsung  oleh Mendagri. Lalu, majelis juga sempat mempertanyakan apakah yang dipersengketakan hasil pemungutan suara atau kewenangan antar lembaga. Kita  katakan bahwa ini adalah sengketa kewenangan.

Apa langkah Depdagri selanjutnya?
Kita akan merevisi gugatannya dan sesuai dengan permintaan majelis hakim. Nanti penggugatnya langsung Mendagri

Kenapa Depdagri menggugat KIP, bukankah mereka hanya menjalankan keputusan KPU?
Kita posisinya adalah ingin adanya pilkada yang ideal di Aceh dan diikuti oleh semua pihak yang berhak. Dalam hal ini KIP Aceh adalah lembaga  penyelenggara  pemilihan kepala daerah.

Anda pernah menandatangani surat Perjanjian antara Dirjen Otda dengan Ketua Partai Aceh. Bagaimana ceritanya hingga lahirnya surat itu?
(tertawa kecil). Sudahlah, itu tidak usah kita bahas lagi.

(Pada 12 Desember 2011, Dirjen Otda Djohermansyah Djohan menandatangani perjanjian dengan Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf. Isinya: pertama, penundaan Pilkada sampai adanya penyelesaian qanun; kedua, adanya Pj Gubernur; ketiga, Partai Aceh berjanji akan mematuhi putusan MK soal keberada calon perseorangan. Surat ini sempat dipersoalkan banyak kalangan, namun Mendari Gamawan Fauzi tidak mempersoalkan surat itu karena dilandasi niat baik untuk mencari solusi kisruh pilkada (Baca: Mendagri: Kesepakatan Dirjen Otda-Partai Aceh Tidak Formal)

Apakah ada pertimbangan-pertimbangan khusus sehingga merasa perlu adanya perjanjian semacam itu?
Begini. Seperti saya katakan tadi, kita posisinya mengusahakan pilkada Aceh ini dapat diikuti semua pihak. Kemudian kita juga ingin ada payung hukum yang aktual supaya lebih ideal dan pilkada berjalan sesuai harapan. Kalau itu bisa tercapai, hasilnya nanti akan terbentuk kepala daerah terpilih, tidak ribut-ribut, tidak ada konflik, dan dapat diterima semua pihak. Itu idealisme yang kita inginkan.

Anda sudah terlibat dalam proses ini sejak dari awal dan beberapa kali mencoba memediasi agar tercapai kesepakatan antara eksekutif dan legislatif di Aceh. Namun, sampai hari ini belum ada satu kesepakatan yang bisa diterima semua pihak. Secara personal, bagaimana anda melihat kondisi Aceh terakhir?
Kita galau, sedih. Kita prihatin dengan beberapa kejadian terakhir di Aceh. Makanya kita terus usahakan agar kemelut ini dapat segera ada solusinya.

Kembali ke soal perjanjian dengan Partai Aceh, bagaimana sebenarnya Anda merintisnya?
Kita beberapa kali mengupayakan dan mencoba memberi pemahaman tentang proses dan tahapan pilkada yang sedang berlangsung. Sampai akhirnya pada pertemuan tanggal 12 Desember 2011, mereka bersedia menerima masuknya calon perseorangan (independen) dalam qanun Pilkada. Ini harus kita apresiasi. Untuk meyakinkan mereka kami berulang kali melakukan pertemuan. Saya sampai tidak ingat berapa kali bertemu hehehe.

Kami melihat Muzakir Manaf sangat percaya dan yakin Anda tidak bermaksud menjebaknya…
Saya juga tahu itu. Kita akan lakukan yang terbaik. Makanya saya katakan, untuk menangani daerah konflik seperti Aceh, tidak bisa dengan menggunakan cara-cara biasa. Kita harus gunakan cara-cara out of the box. Kita paham Aceh baru lepas dari konflik berkepanjangan. Ini harus kita jaga agar tidak ada pihak yang dirugikan. Yang penting ke depan kita harus hati-hati jangan sampai ada pasal-pasal di UUPA yang dicabut. Itu yang saya katakan juga kepada Pak Muzakir. Kita upayakan sama-sama.

Nah, setelah mereka bersedia menerima calon perseorangan pada tanggal 12 Desember itu, lalu pada 27 Desember 2011 Ketua DPR Aceh Pak Hasbi Abdullah mengirimkan surat yang menyatakan bersedia memasukkan calon perseorangan dalam Qanun Pilkada Aceh yang baru. Dalam surat itu juga disebutkan Partai Aceh akan mendaftar jika dibuka kembali peluang pendaftaran calon kepala daerah. Makanya, kita di Depdagri memutuskan untuk mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Mudah-mudahan ini disusul oleh Partai Aceh. Dengan begitu, kelihatan mereka dirugikan dan mengupayakan proses hukum di pengadilan.

Anda kelihatannya cukup diterima di kalangan Partai Aceh. Apa rahasianya?
(tertawa kecil). Tidak ada rahasia. Saya hanya mencoba menjalankan tugas mediasi. Kemarin (Kamis, 12 Januari 2012) saya makan siang bersama Muzakir Manaf di sebuah warung Padang. Kami ngobrol-ngobrol panjang lebar. Saya katakan juga, kami dari Depdagri sudah mendaftarkan gugatan, Partai Aceh kapan? Tadi pagi saya dengar, Partai Aceh juga sudah mendaftarkan gugatannya. Cara-cara penyelesaian lewat pengadilan ini harus kita apreasiasi. Mudah-mudahan hasilnya sesuai harapan.[] 

Souece : Atjehpost.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Leave a Reply