Beda survei LSI dan SMRC soal kepuasan publik terhadap SBY

Posted on February 9, 2013 by fakhrurrazi amir

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan jebloknya suara Partai Demokrat telah menjadi pergunjingan publik, karena hasilnya yang anomali. Survei tersebut menyatakan kepuasan publik terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak sejalan dengan elektabilitas Partai Demokrat yang dibinanya.

Survei nasional yang dilakukan 6-20 Desember 2012 terhadap 1.220 responden itu menunjukkan 55,8 persen publik ‘sangat puas’ dan ‘cukup puas’ terhadap kinerja SBY. Namun demikian, angka tersebut itu tidak diikuti dengan elektabilitas Demokrat yang merosot hingga ke angka 8,3 persen.
Continue reading →

Mencari Dukungan dan Suara Lewat Media

Posted on August 22, 2012 by fakhrurrazi amir

Prabowo Subianto, Minggu (19/8), berjalan meninggalkan Istana Negara menuju halaman samping bangunan bersejarah tersebut. Bersama para pejabat dan sejumlah pemimpin teras sejumlah partai politik, ia baru saja selesai bersilaturahim dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga dalam rangka Idul Fitri 1433 Hijriah.

Pertanyaan diajukan kepada Prabowo yang memakai setelan jas abu-abu, berbeda dengan pencitraannya di media. ”Bapak akhir-akhir ini selalu populer dalam survei. Tanggapan Bapak?” tanya wartawan. Prabowo terdiam lalu menjawab, ”Kalau didukung pers, pasti menang,” ujar Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra itu sambil memegang pundak wartawan yang bertanya.

Continue reading →

Dinilai Marketing Politik: “Dompleng Ibas Mendongkrak Ical Itu Keliru”

Posted on July 4, 2012 by fakhrurrazi amir

INILAH.COM, Jakarta – Wakil Sekjen Partai Golkar Nurul Arifin membantah masuknya nama Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas hanya sebagai marketing politik untuk menaikan simpati publik terhadap Capres Aburizal Bakrie alias Ical.

“Saya kira untuk dikatakan mendompleng itu tidak benar, siapa mendompleng siapa. Kami juga heran apa yang kami inisiasi ini mendapat respon negatif. Sesungguhnya yang kami usulkan positif, tapi kalau negatif saya tidak tahu,” ujar Wasekjen Partai Golkar, Nurul Arifin di Gedung DPR, Senayan, Selasa (3/7/2012).

Menurut dia, Partai Golkar memiliki kriteria tersendiri untuk kandidat cawapres pendamping Ical. Salah satunya mencakup generasi muda yang menjadi sorotan saat ini.

Masuk atau tidak nama Ibas dalam bursa cawapres pendamping Ical, Partai Golkar sudah memiliki basis massa tersendiri. Sehingga tidak perlu sosok lain yang dijadikan pendompleng elektabilitas Ical dan Golkar.

“Kriteria lainnya dia bisa bekerja dan melengkapi pak Ical dari unsur mana. Kalau sekarang kami dianggap mendompleng itu keliru sekali, tidak seperti itu pun Golkar sudah punya nama. Terlalu berlebihan kalau kami mendompleng justru kami ingin tahu persepsi masyarakat bagaimana jika dua orang ini dipasangkan,” ungkapnya.

Nurul menambahkan, Partai Golkar tidak memaksakan kehendaknya untuk meminang Ibas sebagai cawapres. Sebab, keputusan sepenuhnya ada ditangan Partai Demokrat sebagai partai tempat Ibas bernaung.

“Ini juga semua tergantung Demokrat, apa Demokrat mau bekoalisi dengan Golkar. Kami lihat selama ini yang mau berkoalisi adalah yang punya ideologi politik yang sama,” imbuhnya.

Golkar memahami jika saat ini Partai Demokrat masih bersikukuh ingin memajukan capresnya di 2014. Namun itu tergantung perkembangan politik nanti. “Kalau Partai Demokrat elektabilitas meningkat, saya kira tidak mustahil juga kalau Demokrat menginginkan posisi no 1. Politik ituday by day lah bisa berubah,” tandasnya.

Penilaian tentang marketing politik Ical datang dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie, Senin (2/7/2012). Menurut Marzuki, masuknya nama Ibas sebagai kandidat cawapres Ical adalah sesuatu yang wajar.

Langkah Ical yang menggaet beberapa nama untuk menjadi cawapresnya adalah strategi marketing untuk bisa bertarung di 2014. “Biasa-biasa saja. Tidak perlu dipandang. Itu strategi marketing saja. Misalnya, saya mencalonkan diri, pasangan saya banyak,” ujar Marzuki.

Menurut dia, Ical merupakan orang yang pintar dalam strategi marketing karena latar belakangnya sebagai pengusaha. Sehingga wajar beberapa nama penting seperti Ibas, Mahfud MD, Khofifah, Pramono Edhie, dan Sri Sultan masuk dalan radar cawapresnya. [yeh]

Source : inilah.com

Partai SRI “Hidup” Lagi

Posted on March 29, 2012 by fakhrurrazi amir

Jakarta, Kompas – Setelah sebelumnya gagal lolos verifikasi sebagai badan hukum, Partai Serikat Rakyat Independen ”hidup” lagi. Partai SRI bergabung dengan Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat yang telah memiliki status badan hukum dan kini bersiap untuk menjadi partai politik peserta Pemilihan Umum 2014.

Ketua Umum Partai SRI Damianus Taufan menceritakan, setelah proses selama sekitar sebulan, surat pengesahan penggabungan telah diperoleh dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah bergabung, nama dan lambang yang digunakan adalah Partai SRI. Taufan menepis anggapan penggabungan tersebut dilakukan dengan ”mengakali” ketentuan setelah parpolnya terganjal saat verifikasi badan hukum oleh Kemenkumham. ”Celah itu dimungkinkan undang-undang. Kami mematuhinya. (Penggabungan) ini legal,” kata Taufan, Rabu (28/3) siang. Ia menambahkan, ”Kami serius untuk ikut Pemilu 2014. Kami tidak mau kerja setengah-setengah.”

Menurut Taufan, kedua partai sepakat bergabung karena kesamaan pemahaman dan visi-misi partai. Proses penggabungan tanpa ”mahar” dan tak rumit. Tantangan terdekat Partai SRI adalah menyiapkan diri untuk pendaftaran dan verifikasi calon peserta Pemilu 2014.

Berdasarkan draf Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD versi Tim Perumus per 22 Maret 2012, calon peserta pemilu harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, minimal 75 persen jumlah kabupaten/kota di provinsi bersangkutan, minimal 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota bersangkutan, serta memiliki anggota sekurangnya 1.000 atau seperseribu jumlah penduduk di kabupaten/kota bersangkutan.

Menanggapi hal tersebut, mantan Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan menilai tidak ada ketentuan yang dilanggar dalam ”metamorfosis” Partai SRI tersebut. Penggabungan parpol dimungkinkan oleh undang-undang. Dengan status badan hukum yang telah dimilikinya, tahapan selanjutnya bagi parpol tersebut adalah verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon peserta Pemilu 2014.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Aidir Amin Daud mengungkapkan, pihaknya sudah mendapatkan laporan mengenai penggantian nama partai tertentu menjadi Partai SRI. Kemenkumham sudah memberi persetujuan karena syarat-syarat yang diperlukan telah dipenuhi.

”Dan, itu dibenarkan oleh undang-undang,” kata Aidir saat dihubungi Rabu (28/3). (ANA/DIK)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Parpol Ganti Nama

Posted on February 1, 2012 by fakhrurrazi amir

Jakarta, Kompas – Beberapa partai politik baru mengakuisisi parpol yang sudah berbadan hukum dan mengganti dengan nama baru. Hal ini dilakukan agar bisa mendaftar sebagai peserta pemilu tanpa harus mengikuti proses verifikasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hal tersebut salah satunya dilakukan Partai Nasional Republik (Nasrep) yang mengambil alih Partai Nurani Umat (PNU) yang sudah berbadan hukum. Nama PNU diganti menjadi Partai Nasrep. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan gambar lambang PNU yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM juga diubah.

”Jadi, partai yang sudah berbadan hukum kami ambil untuk diubah namanya,” kata Wakil Dewan Pembina Partai Nasrep Edi Waluyo saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (31/1).

Perubahan itu disahkan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin pada 4 Januari lalu. Partai Nasrep menetapkan Hutama Mandala Putra, putra mantan Presiden Soeharto yang dikenal dengan nama Tommy Soeharto, sebagai Ketua Dewan Pembina dan Yus Usman sebagai Ketua Umum. Partai yang memiliki kepengurusan di 33 provinsi ini mulai mempersiapkan persyaratan untuk bisa mengikuti Pemilu 2014.

Awalnya, Partai Nasrep mendaftar untuk mengikuti verifikasi badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Namun, sebelum proses verifikasi itu selesai, Partai Nasrep menarik diri dari proses verifikasi.

Partai Persatuan Daerah (PPD) juga berganti nama menjadi Partai Persatuan Nasional (PPN). Hal ini dilakukan setelah tokoh-tokoh empat parpol nonparlemen lain bergabung dengan PPD. Empat parpol itu adalah Partai Patriot, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Pemuda Indonesia, dan Partai Indonesia Sejahtera.

Sekretaris Jenderal PPN Ratna Ester Lumbantobing mengatakan, penggantian tersebut disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.AH.11.01 tertanggal 9 Januari 2012. PPN ditetapkan dengan Oesman Sapta sebagai Ketua Umum, Ratna sebagai Sekjen, dan Gunaryah Kartasasmita sebagai Bendahara.

Putusan MK

Awalnya, PPD yang akan bergabung dengan sembilan parpol nonparlemen lain akan membentuk parpol baru bernama PPN dan siap mendaftarkan diri untuk mengikuti verifikasi badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Namun, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang mengatur kewajiban semua parpol, tanpa kecuali mengikuti verifikasi badan hukum, sejumlah parpol menganulir rencana untuk bergabung.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Wibowo, menilai, pengajuan penggantian nama tersebut hanya akal-akalan parpol baru untuk menghindar dari proses verifikasi badan hukum.

Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo mengatakan, hal itu tidak akan terjadi jika MK tidak membatalkan Pasal 51 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. (NTA)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Lobi Pimpinan Partai Menentukan

Posted on January 12, 2012 by fakhrurrazi amir

Jakarta, Kompas – Lobi dan komunikasi antar-pimpinan partai politik, terkait empat isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan terhadap UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, dinilai sebagai kunci yang menentukan penyelesaian pembahasan dengan tepat waktu. Karena itu, pimpinan parpol diminta lebih mengintensifkan lobi.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang RUU Pemilu Gede Pasek Suardika seusai rapat internal di Senayan, Jakarta, Selasa (10/1). Pansus RUU Pemilu menyerahkan pembahasan empat isu krusial kepada pimpinan partai. Empat isu krusial itu adalah sistem pemilu, ambang batas parlemen (parliamentary threshold), alokasi kursi di daerah pemilihan (dapil), dan metode penghitungan suara.

Menurut Pasek, Pansus akan mendahulukan pembahasan di luar empat isu krusial, terutama terkait pengaturan teknis pemilu, seperti daftar pemilih, daftar calon, dan kampanye. Sementara isu strategis dan krusial dibahas langsung oleh pimpinan parpol.

”Isu strategis itu dibahas dulu oleh pimpinan parpol, biar kami membahas soal lain yang bersifat teknis dan taktis kepemiluan,” katanya.

Pansus berharap lobi pimpinan parpol bisa menemukan kesepakatan tentang empat isu krusial itu. Dengan demikian, menurut Ketua Pansus RUU Pemilu Arif Wibowo, Pansus tinggal menyepakati keputusan politik yang sudah diambil pimpinan parpol.

Oleh karena itu, Pansus akan membahas empat isu krusial itu pada akhir masa pembahasan. ”Sambil mengharapkan pimpinan parpol mengambil kesepakatan,” kata Pasek. Apabila ternyata pimpinan parpol gagal memperoleh kesepakatan, Pansus terpaksa melakukan voting untuk mengambil keputusan.

Hingga saat ini, fraksi-fraksi di DPR masih berbeda pandangan mengenai sistem pemilu yang akan diterapkan. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan penggunaan sistem proporsional dengan daftar tertutup. Enam fraksi lain bersikukuh menerapkan sistem proporsional terbuka.

Soal ambang batas parlemen, Fraksi Partai Golkar dan PDI-P mengusulkan sebesar 5 persen, Fraksi Partai Demokrat 4 persen, PKS 3-4 persen, dan lima fraksi lain mengusulkan tetap 2,5 persen dengan kenaikan maksimal 3,5 persen. Untuk alokasi kursi, Fraksi Partai Golkar mengusulkan 3-6 kursi per dapil. Fraksi Partai Demokrat dan PDI-P 3-8 kursi per dapil dan fraksi lain tetap 3-10 kursi per dapil.

Meski masih banyak perbedaan pandangan, Pansus optimistis dapat menyelesaikan pembahasan RUU Pemilu tepat waktu, yakni pada Maret 2010. ”Fraksi-fraksi sepakat untuk mendorong penyelesaian pembahasan sesuai target, pada awal atau pertengahan Maret,” tutur Arif.

Selasa malam, parpol anggota koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono mengadakan pertemuan untuk membahas RUU Pemilu. Pertemuan itu membahas empat isu krusial. (nta)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Ada Skenario Untuk Mendegradasi Citra Anas

Posted on January 8, 2012 by fakhrurrazi amir

VIVAnews - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjadi calon presiden dalam Pilpres 2014 yang mendapat citra negatif terbesar di antara delapan tokoh nasional lainnya, yaitu Aburizal Bakrie, Ani Yudhoyono, Hatta Rajasa, Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Sri Mulyani Indrawati, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Surya Paloh. Anas mendapatkan perolehan angka mendekati empat persen.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika tak mempersoalkannya. Justru ia optimis, tahun ini merupakan masa gemilang bagi Anas Urbaningrum.

Namun, menurutnya, citra negatif yang melekat pada Anas tak lepas dari peran media massa.

“Soal persepsi negatif, itu kami sudah tahu melalui pemberitaan media. Hampir semua pemberitaan korupsi diarahkan agar terkait dengan Anas Urbaningrum. Ini skenario untuk mendegradasi Anas Urbaningrum,” kata Pasek kepada VIVAnews.com, Minggu, 8 Januari 2012.

Soal kegemilangan Anas di tahun ini, sambung Pasek, lantaran dari beberapa pemberitaan tendensius yang mengarahkan Anas terlibat dalam praktik korupsi, terbukti sama sekali tidak benar.

“Kasus Wisma Atlit saja contohnya. Itu kan tidak bisa dibuktikan soal keterlibatan Anas. Anas katanya disebut sebagai ‘Ketua Besar’, tapi pada akhirnya terbukti bukan beliau,” kata Pasek.

Pasek optimis jika Anas Urbaningrum dijadikan sasaran tembak oleh beberapa pihak untuk menjatuhkan. Tak hanya menjatuhkan Anas secara pribadi, serangan itu disebut Pasek juga untuk Partai Demokrat.

“Anas sedang dirusak daya integritasnya. Untuk kasus Hambalang, silakan buka seluasnya. Pasti tak terkait dengan Anas. Anas sedang dianiaya. Banyak media yang memiliki tendensi, meski tak semuanya,” ujar Pasek. Laporan: Bobby Andalan | Bali

Source : Vivanews.com

Prabowo Tegaskan Maju Jadi Capres 2014

Posted on January 8, 2012 by fakhrurrazi amir

VIVAnews - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto secara tegas menyatakan siap maju dalam bursa calon presiden 2014. Prabowo siap bersanding dengan calon Wakil Presiden hasil koalisi.

“Gerindra membangun komunikasi politik dengan semua partai, baik PDI Perjuangan maupun partai besar lainnya,” kata Prabowo Subianto usai menghadiri pelantikan pengurus DPD Gerindra Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, NTT.

Menurut Prabowo, pintu koalisi terbuka lebar bagi partai manapun. Asalkan memiliki visi, misi dan perjuangan yang sama yakni mengutamakan kepentingan rakyat.

“Saat ini ekonomi Indonesia mulai membaik. Saya kira hal yang baik untuk rakyat mesti dipertahankan. Namun yang paling utama adalah mengembalikan kedaulatan pada rakyat termasuk kedaulatan ekonomi kerakyatan dan bukan ekonomi kapitalisme atau ekonomi neolib,” tegas Prabowo.

Prabowo menilai, pemerintah ke depan perlu mencermati kembali kebijakan yang cenderung merugikan rakyat, khususnya petani. Dengan sumber daya alam yang melimpah, kata Prabowo, ekonomi rakyat terus terpuruk.

“Bangsa ini kaya raya, tetapi ekonomi rakyatnya terpuruk karena kebijakan mengimpor bahan pangan dari luar negeri. Sehingga mematikan daya saing masyarakat Indonesia,” ujar mantan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini.

Dukung

Kader dan simpatisan Partai Gerindra di Nusa Tenggara Timur secara resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI pada pemilu mendatang. Deklarasi dibacakan pewakilan masyarakat NTT saat pelantikan pengurus DPD Gerindra NTT di Kupang.

Isi deklarasi antara lain: “Kami keluarga besar gerinra NTT dengan ini menyatakan mendukung Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden RI 2014-2019.”

Menurut Ketua DPD Gerindra NTT, Esthon Foennay, deklarasi ini merupakan bagian dari tekat untuk memanangkan Prabowo pada pemilu presiden. Prabowo dinilai figur yang paling tepat untuk memimpin Indonesia lima tahun mendatang.

“Konsep pembangunanya jelas, yakni mengedepankan eknomi kerakyatan. Hal ini sejalan dengan semangat nasionalisme Indonesia,” kata Esthon yang kini menjadi Wakil Gubernur NTT.

Menurut Esthon, dukungan terhadap Prabowo berasal dari 21 kabupaten dan kota di NTT. “Deklarasi ini merupakan aspirasi langsung dari masyarakat NTT dan tidak ada unsur rekayasa,” ujar dia. Laporan: Jemris Fointuna, Kupang

Source : Vivanews.com

Jadi Capres, Ingat Tiga Jurus Pemasaran Ini

Posted on January 7, 2012 by fakhrurrazi amir

VIVAnews - Direktur Riset Developing Countries Studies Center (DCSC) Abdul Hakim mengatakan tokoh nasional atau politikus yang berminat maju sebaga

siwah.com

The New Era in Aceh Edutainment

Tag Archives: 2014

Beda survei LSI dan SMRC soal kepuasan publik terhadap SBY

Mencari Dukungan dan Suara Lewat Media

Dinilai Marketing Politik: “Dompleng Ibas Mendongkrak Ical Itu Keliru”

Partai SRI “Hidup” Lagi

Parpol Ganti Nama

Lobi Pimpinan Partai Menentukan

Ada Skenario Untuk Mendegradasi Citra Anas

Prabowo Tegaskan Maju Jadi Capres 2014

Jadi Capres, Ingat Tiga Jurus Pemasaran Ini