Demokrat, PNA dan PAN Dikabarkan Usung Irwandi dan Nova Iriansyah

Banda Aceh – Juru bicara pusat PNA Thamren Ananda memposting foto duet Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah. Pasangan ini meramaikan bursa pilgub Aceh 2017 yang hanya tersisa tujuh bulan lagi. Pasangan ini dikabarkan akan diusung oleh partai Demokrat, PNA dan PAN.

Jika menghitung jumlah kursi yang dimiliki ketiga partai ini, sudah lebih dari cukup untuk mengusung calon. Demokrat memiliki 8 kursi di DPRA, PNA 3 kursi dan PAN 7 kursi. Total 18 kursi yang dimilikinya, sedangkan syarat minimal adalah 13 kursi sesuai UUPA, yakni 15 persen dari jumlah kursi DPRA.
Nova pernah maju bersama Muhammad Nazar saat pilgub 2012 lalu, keduanya maju dari jalur partai politik Demokrat, PPP dan SIRA. Namun pasangan ini hanya memperoleh 182 ribu suara dan berada diposisi ketiga, jauh dibawah pasangan Zikir yang mendapatkan lebih dari 1,3 juta suara. Sedangkan Irwandi – Muhyan mendapatkan 694 ribu suara.

Sumber HarianMerdeka.com menyebutkan ketua DPD PAN Aceh Anwar Ahmad sudah berhasil meyakinkan pihak DPP berdasarkan hasil survey internal partai. “Karena DPP sudah mengaminkan usulan DPD maka Anwar Ahmad langsung berkunjung ke rumah Irwandi Yusuf untuk menanyakan kesiapan mantan juru propaganda GAM tersebut,” ujarnya.

Dengan demikian hanya Tarmizi Karim yang belum memiliki kendaraan politik, mengumpulkan 150 ribu KTP bukan perkara mudah dalam sisa waktu jelang pendaftaran dari jalur independen. Jikapun Tarmizi berduet dengan TM Nurlif, Golkar hanya memiliki 9 kursi dan butuh 4 kursi tambahan.

Sebelumya diisukan Tarmizi Karim akan diusung Demokrat dan Nasdem, namun Demokrat kini merapat ke Irwandi Yusuf, dan Nasdem ke Mualem.

Source: Harianmerdeka.com

A Fork in the Road for Aceh

Banda Aceh — Western diplomats worry about Islamic extremism in Aceh, a province in Indonesia on the northern tip of Sumatra. Aceh could prove vulnerable to Islamists unless commitments in the 2005 peace agreement between Jakarta and the Free Aceh Movement (GAM) are fulfilled. Delivering a peace dividend will keep Aceh on the path of moderation.

Aceh has suffered. Tens of thousands died during Aceh’s 40 year war for independence. Another 200,000 perished when a tsunami swept through Aceh on December 26, 2004.

The tsunami catalyzed negotiations, which culminated in the Helsinki Memorandum of Understanding (MOU). The accord established power sharing between Jakarta and Aceh’s provincial government.

Continue reading

Pentingnya Posisi Aceh dalam Politik Nasional

Kampanye Partai Gerindra di Banda Aceh, 1 April 2014|European Pressphoto Agency

JAKARTA–Provinsi Aceh merekam peningkatan aksi kekerasan menjelang pemilihan umum legislatif pada 9 April. Sebelum akhirnya menikmati situasi damai pada 2005, daerah tersebut telah lama menjadi sarang konflik separatis.

Sejumlah analis keamanan mengatakan kekerasan yang ditandai dengan terjadinya baku tembak, pengrusakan, dan penyerbuan menyiratkan dalamnya rivalitas antarfaksi yang bertikai.
Continue reading

Scenarios for Aceh’s turning point

The latest regulation to apply sharia law in Aceh to all residents — including non-Muslims — has created international headlines.

Some agencies and communities perhaps wonder whether this is still the same region they helped in the tsunami tragedy almost a decade ago, and whether it was a mistake to help such a region that is now keen to push religious law, rather than clean and efficient governance.
Continue reading

Perkembangan Strategis Aceh Menjelang Pemilu 2014

Citizen6, Jakarta: Belum lama ini yaitu 7 Januari 2014 di Banda Aceh, salah seorang pengamat politik di Aceh bercerita kepada penulis, bahwa Partai Aceh (PA) menargetkan akan memperoleh 80% suara pada Pemilu 2014. Karena saat ini hanya 3 partai lokal saja yang mengikuti Pemilu 2014.

Muzakkir Manaf meminta seluruh pengurus dan kader PA di Aceh untuk bersatu dan saling bekerja sama meraih kemenangan tersebut. Sementara, PA wilayah Pasee akan meraih suara sebanyak 90% di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara, baik untuk DPRK maupun DPRA, karena PA di wilayah Pasee sangat solid.

Continue reading

Menjadi Aceh: Identitas yang Tak Tuntas

JIKA ada pertanyaan “apa yang dimaksud orang Aceh?” jawabannya mungkin tak sederhana.

Aceh pascakonflik telah menumbuhkan semangat untuk menegaskan kembali siapa itu orang Aceh. Hal ini telah merangsang penggalian ingatan kolektif tentang sejarah dan budaya secara lebih pragmatis. Di satu sisi, hal ini penting sebagai acuan masyarakat Aceh agar dapat melangkah ke masa depan dengan tetap berpijak pada akar. Di lain sisi, diskursus ini sangat rentan dengan intervensi dan kalkulasi politik. Di tengah pusara itu ada tema besar bernama ‘identitas Aceh’.
Continue reading

Catatan Politik Aceh 2012: Antara Fragmentasi dan Jebakan Korupsi

Tahun 2012 menjadi tahun yang sangat penting bagi keberlanjutan pemerintahan dan masa depan Aceh. Pada tahun inilah, pemilihan kepala daerah (pilkada) kedua sejak masa damai digelar. Pemerintahan baru pun dihasilkan. Terpilihnya pemerintahan baru hanyalah titik awal. Setumpuk persoalan politik menunggu sentuhan pemerintahan ini.

Pilkada Aceh 2012 ditandai dengan kemenangan pasangan yang diusung Partai Aceh, Zaini Abdullah-Muzakir Manaf , sebagai nahkoda Aceh yang baru untuk periode 2012-2017. Pasangan tersebut meraih suara 1.327.695 atau 55,78 persen dari total suara sah 2.457.196. C alon gubernur petahana yang maju dari jalur perseorangan, Irwandi Yusuf, yang berpasangan dengan Muhyan Yunan, hanya menempati posisi kedua dengan perolehan suara 694.515 atau 29,8 persen.

Continue reading

RPJM Wujud Harapan dan Balas Budi

Pemimpin Aceh, Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf membuat keputusan Tim Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Isinya masih memiliki serangkaian tanda tanya, apa yang melatarbelakang putusan tim penyusunan RPJM? Disinilah letak menariknya bagi saya menganalisisnya.

Nantinya pun disertai dengan prediksi dampaknya. Tapi patut di berikan apresiasi atas keputusan tersebut. Langkah itu bagian respon cepat dalam mendorong berjalannya pemerintahan yang baik (Good Goverment). Jangan sampai pembuatan tim penyusun RPJM 2012-2017 tidak mencerminkan upaya menuju pemerintahan yang baik. Harapan masyarakat Aceh berada di pundak tim perumus RPJM, jikalau berhasil menyusun dengan sesuai kebutuhan masyarakat bawah (grass root), bukan kebutuhan dan pemikiran tim penyusun menganggap mengetahui utuh keadaaan realitas tanpa terlebih dahulu turun ke lapangan.
Continue reading

Doto Zaini Jangan Banyak Umbar Janji

Banda Aceh – Aceh baru saja memasuki pemerintahan yang baru. Doto Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf terpilih sebagai Aceh satu. Kepemerintahannya kurang lebih baru seminggu terhitung dari tanggal pelantikannya (25/6). Sementara begitu banyak janji-janji yang telah terucapkan seperti Aceh bebas asap rokok, kedisiplinan pegawai, pemerintah yang jujur, pembangunan infrastruktur seluruh Aceh dan banyak janji-janji lainnya.

Memang janji-janji tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat Aceh. Namun dikhawatirkan akan menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri ketika janji tersebut tidak terealisasikan. Menurut Pengamat Politik dari Aceh Institute, Fajran Zain, idealnya pemerintah baru jangan terlalu banyak mengumbar janji dulu. Tetapi fokus saja kepada beberapa program yang merakyat yang telah disusun.

“Ada baiknya pemerintah tidak terlalu mengumbar daftar keinginan, ingin begini dan ingin begitu. Istiqamah dan fokus saja pada beberapa visi pemerintahan yang sudah diformulasikan. Karena terlalu banyak bicara, terlalu banyak berjanji, hanya akan menjadi boomerang bagi pemerintahan. Alih-alih bisa meraih citra public yang positif, malah pemerintah kehilangan wibawa,” ungkap Fajran kepada The Globe Journal, Selasa (3/7).

Sarannya, jangan sampai pemerintah terjebak pada optimisme bias, semua ingin dijadikan prioritas, tetapi akhinya tidak satupun yang terpegang, sebab setiap kebijakan public memiliki konsekuensi pre-analisis, regulasi, perencanaan, dan anggaran.

Sesuai dengan catatan misalnya, sejauh ini sudah ada 21 janji yang dilansir oleh ZIKIR pada saat kampanye dulu, itu pun sudah harus pontang panting merealisasikannya.

“Bayangkan, apakah realistis bila ada program pemberangkatan jamaah haji dengan kapal pesiar, dan pemberian Rp 1 juta per KK per bulan dari hasil dana Migas? Jadi, kembali ke ikon yang diusung oleh Partai Aceh, Peugah ubee buet, peu buet ubee na (kerjakan apa yang sudah disampaikan, dan nanti sampaikan apa yang sudah dikerjakan,” tutup Fajran. [003]

Source : The Globe Journal

Gubernur Sampaikan Visi-Misinya ke SKPA

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Wakilnya Muzakir Manaf menyampaikan visi dan misinya kepada para kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh dan para kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah se-Aceh di Banda Aceh, Senin (2/7). Gubernur meminta visi dan misi itu dijabarkan dalam rencana pembangunan Aceh ke depan.

Penyampaian visi dan misi gubernur Aceh 2012-2017 berlangsung di Aula Madjid Ibrahim kantor Bappeda Aceh. Wakil Gubernur Muzakir Manaf juga hadir. Selain itu, ada seluruh kepala SKPA, kepala Bappeda se-Aceh, para asisten, dan kepala biro di lingkup Pemerintah Aceh.

Gubernur Zaini meminta agar visi dan misi mereka ini dijabarkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah Aceh 2012-2017, yang nantinya menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan pembangunan.

“Pertemuan hari ini untuk menyamakan persepsi di jajaran Pemerintah Aceh terkait dengan visi dan misi pemerintah periode 2012-207,” kata Gubernur Zaini. “Dengan demikian, perjalanan lima tahun ke depan, semua pihak dapat menyesuaikan dan memberikan dukungan penuh.”

Visi dan misi Pemerintahan Zaini-Muzakir adalah reformasi birokrasi; pelaksanaan nilai-nilai agama Islam. sosial, dan budaya; peningkatan ketahanan pangan dan nilai tambah produk pertanian; pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Selanjutnya, peningkatan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur yang terintegrasi; optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam; peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan; dan membina keberlanjutan perdamaian; serta meningkatkan kualitas lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Gubernur Zaini berpesan agar rancangan pembangunan jangka menengan Aceh 2012-2017 bisa segera selesai disusun. “RJPM Aceh ini harus selesai dan ditetapkan sebagai qanun paling lambat tiga bulan ke depan,” kata dia.

Bappeda Aceh juga diminta Gubernur Zaini untuk segera melakukan koordinasi serta membentuk tim penyusun RPJMA.

“Kami minta jajaran SPKA mendorong dan mempercepat penyelesaian penetapan qanun RPJPA 2005-2025, Qanun RTRWA 2010-2030, karena itu semua akan menjadi landasan untuk dipedomani dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan,” sebutnya.

Kepala dinas juga diminta untuk membantu percepatan pembangunan Aceh. “Saya minta bekerja sungguh-sungguh dan membantu kelancaran penyusunan dokumen ini,” kata dia. []

Source : Acehkita.com