Tag Archives: aceh

Menjadi Aceh: Identitas yang Tak Tuntas

Posted on by
Reply

JIKA ada pertanyaan “apa yang dimaksud orang Aceh?” jawabannya mungkin tak sederhana.

Aceh pascakonflik telah menumbuhkan semangat untuk menegaskan kembali siapa itu orang Aceh. Hal ini telah merangsang penggalian ingatan kolektif tentang sejarah dan budaya secara lebih pragmatis. Di satu sisi, hal ini penting sebagai acuan masyarakat Aceh agar dapat melangkah ke masa depan dengan tetap berpijak pada akar. Di lain sisi, diskursus ini sangat rentan dengan intervensi dan kalkulasi politik. Di tengah pusara itu ada tema besar bernama ‘identitas Aceh’.
Continue reading →

Catatan Politik Aceh 2012: Antara Fragmentasi dan Jebakan Korupsi

Posted on by
Reply

Tahun 2012 menjadi tahun yang sangat penting bagi keberlanjutan pemerintahan dan masa depan Aceh. Pada tahun inilah, pemilihan kepala daerah (pilkada) kedua sejak masa damai digelar. Pemerintahan baru pun dihasilkan. Terpilihnya pemerintahan baru hanyalah titik awal. Setumpuk persoalan politik menunggu sentuhan pemerintahan ini.

Pilkada Aceh 2012 ditandai dengan kemenangan pasangan yang diusung Partai Aceh, Zaini Abdullah-Muzakir Manaf , sebagai nahkoda Aceh yang baru untuk periode 2012-2017. Pasangan tersebut meraih suara 1.327.695 atau 55,78 persen dari total suara sah 2.457.196. C alon gubernur petahana yang maju dari jalur perseorangan, Irwandi Yusuf, yang berpasangan dengan Muhyan Yunan, hanya menempati posisi kedua dengan perolehan suara 694.515 atau 29,8 persen.

Continue reading →

RPJM Wujud Harapan dan Balas Budi

Posted on by
Reply

Pemimpin Aceh, Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf membuat keputusan Tim Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Isinya masih memiliki serangkaian tanda tanya, apa yang melatarbelakang putusan tim penyusunan RPJM? Disinilah letak menariknya bagi saya menganalisisnya.

Nantinya pun disertai dengan prediksi dampaknya. Tapi patut di berikan apresiasi atas keputusan tersebut. Langkah itu bagian respon cepat dalam mendorong berjalannya pemerintahan yang baik (Good Goverment). Jangan sampai pembuatan tim penyusun RPJM 2012-2017 tidak mencerminkan upaya menuju pemerintahan yang baik. Harapan masyarakat Aceh berada di pundak tim perumus RPJM, jikalau berhasil menyusun dengan sesuai kebutuhan masyarakat bawah (grass root), bukan kebutuhan dan pemikiran tim penyusun menganggap mengetahui utuh keadaaan realitas tanpa terlebih dahulu turun ke lapangan.
Continue reading →

Doto Zaini Jangan Banyak Umbar Janji

Posted on by
Reply

Banda Aceh – Aceh baru saja memasuki pemerintahan yang baru. Doto Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf terpilih sebagai Aceh satu. Kepemerintahannya kurang lebih baru seminggu terhitung dari tanggal pelantikannya (25/6). Sementara begitu banyak janji-janji yang telah terucapkan seperti Aceh bebas asap rokok, kedisiplinan pegawai, pemerintah yang jujur, pembangunan infrastruktur seluruh Aceh dan banyak janji-janji lainnya.

Memang janji-janji tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat Aceh. Namun dikhawatirkan akan menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri ketika janji tersebut tidak terealisasikan. Menurut Pengamat Politik dari Aceh Institute, Fajran Zain, idealnya pemerintah baru jangan terlalu banyak mengumbar janji dulu. Tetapi fokus saja kepada beberapa program yang merakyat yang telah disusun.

“Ada baiknya pemerintah tidak terlalu mengumbar daftar keinginan, ingin begini dan ingin begitu. Istiqamah dan fokus saja pada beberapa visi pemerintahan yang sudah diformulasikan. Karena terlalu banyak bicara, terlalu banyak berjanji, hanya akan menjadi boomerang bagi pemerintahan. Alih-alih bisa meraih citra public yang positif, malah pemerintah kehilangan wibawa,” ungkap Fajran kepada The Globe Journal, Selasa (3/7).

Sarannya, jangan sampai pemerintah terjebak pada optimisme bias, semua ingin dijadikan prioritas, tetapi akhinya tidak satupun yang terpegang, sebab setiap kebijakan public memiliki konsekuensi pre-analisis, regulasi, perencanaan, dan anggaran.

Sesuai dengan catatan misalnya, sejauh ini sudah ada 21 janji yang dilansir oleh ZIKIR pada saat kampanye dulu, itu pun sudah harus pontang panting merealisasikannya.

“Bayangkan, apakah realistis bila ada program pemberangkatan jamaah haji dengan kapal pesiar, dan pemberian Rp 1 juta per KK per bulan dari hasil dana Migas? Jadi, kembali ke ikon yang diusung oleh Partai Aceh, Peugah ubee buet, peu buet ubee na (kerjakan apa yang sudah disampaikan, dan nanti sampaikan apa yang sudah dikerjakan,” tutup Fajran. [003]

Source : The Globe Journal

Gubernur Sampaikan Visi-Misinya ke SKPA

Posted on by
Reply

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Wakilnya Muzakir Manaf menyampaikan visi dan misinya kepada para kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh dan para kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah se-Aceh di Banda Aceh, Senin (2/7). Gubernur meminta visi dan misi itu dijabarkan dalam rencana pembangunan Aceh ke depan.

Penyampaian visi dan misi gubernur Aceh 2012-2017 berlangsung di Aula Madjid Ibrahim kantor Bappeda Aceh. Wakil Gubernur Muzakir Manaf juga hadir. Selain itu, ada seluruh kepala SKPA, kepala Bappeda se-Aceh, para asisten, dan kepala biro di lingkup Pemerintah Aceh.

Gubernur Zaini meminta agar visi dan misi mereka ini dijabarkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah Aceh 2012-2017, yang nantinya menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan pembangunan.

“Pertemuan hari ini untuk menyamakan persepsi di jajaran Pemerintah Aceh terkait dengan visi dan misi pemerintah periode 2012-207,” kata Gubernur Zaini. “Dengan demikian, perjalanan lima tahun ke depan, semua pihak dapat menyesuaikan dan memberikan dukungan penuh.”

Visi dan misi Pemerintahan Zaini-Muzakir adalah reformasi birokrasi; pelaksanaan nilai-nilai agama Islam. sosial, dan budaya; peningkatan ketahanan pangan dan nilai tambah produk pertanian; pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Selanjutnya, peningkatan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur yang terintegrasi; optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam; peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan; dan membina keberlanjutan perdamaian; serta meningkatkan kualitas lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Gubernur Zaini berpesan agar rancangan pembangunan jangka menengan Aceh 2012-2017 bisa segera selesai disusun. “RJPM Aceh ini harus selesai dan ditetapkan sebagai qanun paling lambat tiga bulan ke depan,” kata dia.

Bappeda Aceh juga diminta Gubernur Zaini untuk segera melakukan koordinasi serta membentuk tim penyusun RPJMA.

“Kami minta jajaran SPKA mendorong dan mempercepat penyelesaian penetapan qanun RPJPA 2005-2025, Qanun RTRWA 2010-2030, karena itu semua akan menjadi landasan untuk dipedomani dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan,” sebutnya.

Kepala dinas juga diminta untuk membantu percepatan pembangunan Aceh. “Saya minta bekerja sungguh-sungguh dan membantu kelancaran penyusunan dokumen ini,” kata dia. []

Source : Acehkita.com

Membongkar Janji-janji Doto-Mualem

Posted on by
Reply

Banda Aceh- Hari ini, 2 Juli tepat tujuh hari Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai nakhoda Aceh. 25 Juni lalu merupakan sebuah angka waktu yang sangat bersejarah bagi pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf.

Betapa tidak, dua lelaki yang sebelumnya berseberangan faham dengan negara Republik Indonesia, telah secara sah dilantik sebagai perpanjangan tangan Republik di ujung Sumatera.

Sebagai pasangan representatif rakyat, Zikir (begitu pasangan ini disebut), mempunyai tanggung jawab besar untuk menahkodai Aceh lima tahun mendatang. Banyak harapan yang disematkan kepada keduanya oleh rakyat. Mulai dari pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, sampai dengan upaya pemberantasan korupsi di negeri syariat.

Namun diantara semua itu, membuka “bungkoh MoU” merupakan sesuatu yang sangat dinantikan oleh rakyat akan seperti apa definisinya kelak?.

Hal ini tentu saja sejalan dengan janji politik yang telah mereka lontarkan kepada rakyat saat berkampanye dulu. Baik yang dijanjikan secara langsung oleh Zaini dan Muzakir Manaf, maupun yang dijanjikan oleh tim sukses saat berkampanye.

Catatan The Globe Journal dari serangkaian kampanye Zikir, saat mereka berkampanye di Lhoong Raya, Aceh Besar, Senin (2/4) pasangan ini pernah menjanjikan berbagai hal seperti akan memajukan Aceh seperti Brunai Darussalam dan Singapura. Kemudian hukum di Aceh akan diterapkan seperti perintah dalam Al-Quran dan Hadist. Akan meminta kepada pemerintah Saudi Arabia (Arab Saudi) agar mengembalikan harta waqaf Habib Bugak sebagai milik rakyat Aceh langsung.

Setiap rakyat yang sudah cukup umur maka akan diberangkatkan haji. Meningkatkan program JKA  dalam bentuk semua rumah sakit di kabupaten/kota harus mampu melayani pasien seperti layaknya RS di Banda Aceh. Juga penggratisan biaya pendidikan mulai Sekolah Dasar (SD) sampai bangku kuliah (Perguruan Tinggi)

Di lapangan T. Chik Ampon Tayeb, Kecamatan Peureulak Kota, Minggu (25/3), mereka mengatakan akan siap mendinginkan Aceh.

“Sudah 30 tahun Aceh kepanasan, Partai Aceh siap mendinginkan Aceh dan masyarakatnya,” Ucap Fakrul Razi, juru bicara PA pusat yang saat itu diturunkan sebagai jurkam.

Di lapangan Hiraq, Lhokseumawe, Senin (26/3) pasangan Zikir menjanjikan penyempurnaan UUPA, kepedulian terhadap janda dan anak yatim, peningkatan pendidikan serta pemberantasan korupsi yang menjadi prioritas. Selain itu juga akan menaikkan gaji pegawai dan honorer, termasuk aparat desa.

Di objek wisata pantai Trienggadeng, Pidie Jaya, Selasa (27/3) Zaini menjanjikan menggratiskan pendidikan bagi putra-putri daerah mulai SD sampai dengan SMA.

Di lapangan bola Gema Samadua, Aceh Selatan, Muzakkir Manaf akan membangun sumber daya manusia di bidang kesehatan. Untuk jangka pendek, pihaknya akan mendatangkann dokter dari luar ke Aceh. Sehingga orang Aceh tidak perlu lagi berobat keluar negeri. sedangkan jangka panjang, putra-putri terbaik Aceh akan dikirim keluar negeri dan disekolahkan di bidang kedokteran. Selain itu, dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) akan ditambah pula.

Rabu (28/3) Muzakkir Manaf yang berkampanye di Lapangan Blang Asan, Kecamatan Peusangan, Bireuen menjanjikan memberikan uang setiap bulan untuk setiap KK di Aceh Rp 1 juta. Dana ini diambil dari hasil migas. Juga akan meminta Pemerintah Belanda untuk mengganti rugi lahan yang dijadikan kuburan (kerkhoof) di Banda Aceh. Meminta kepada Pemerintah Arab Saudi untuk mengembalikan harta waqaf Habib Bugak di Mekkah untuk rakyat Aceh.

Juga mengupayakan quota haji untuk Aceh. Naik haji gratis untuk anak Aceh yang sudah akil baliq. Juga pemberangkatan jamah haji dengan kapal pesiar.

Di Aceh Tengah, di lapangan Musara Alun, Kamis (30/3) Zaini berjanji membangun industri pariwisata Danau Laut Tawar Takengon. Menurutnya, danau di kawasan tengah Aceh itu sangat indah dan cantik. Bahkan lebih indah daripada danau di Norwegia dan Jenewa.

Selain janji dia atas, masih banyak janji lainnya seperti menata kembali sektor pertambangan Aceh, mewujudkan Pemerintahan Aceh yang bermartabat dan amanah dan lain sebagainya.

Melihat banyaknya janji, dan terkesan muluk-muluk, tentu saja mengundang rasa percaya dan tidak percaya dikalangan rakyat. Apalagi janji yang ditebar ada beberapa yang bersentuhan langsung dengan mimpi rakyat jelata, seperti uang gratis Rp 1 juta per bulan serta naik haji secara gratis dan dengan kapal mewah.

Seperti yang diutarakan oleh Visri (20) warga Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang Bireuen pada Rabu (27/6). Kepada The Globe Journal, mahasiswa Universitas Almuslim ini sangat berharap agar pasangan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf agar segera merealisasikan janji politiknya.
Bagi mahasiswa jurusan Bahasa Inggris ini, ada empat janji Zikir yang dinilai sangat ditunggu oleh masyarakat. Yaitu tentang pendidikan gratis, peningkatan mutu kesehatan, ibadah haji gratis dan pembagian Rp 1 juta per Kepala Keluarga (KK).

“Sebagai pribadi, saya sangat mendukung semua program pro rakyat yang pernah dijanjikan oleh Gubernur kita yang baru. Saya yakin bila mereka tidak akan ingkar janji. Apalagi dengan empat janji yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat kecil seperti saya ini,” Kata Visri sambil tersenyum.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Fajri Ilyas (21) warga Bugak Krueng, kecamatan Jangka, Bireuen. Dia berharap agar Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang baru tidak ingkar janji. Pasangan yang di usung oleh Partai Aceh itu, jangan sampai mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan oleh Gubernur Aceh sebelumnya yang gagal mensejahterakan rakyat.

Terkait dengan pembangian uang sebesar Rp 1 juta per KK, Fajri menilai janji itu sebagai sebuah hal yang sangat dinantikan realisasinya oleh rakyat. Selain itu ibadah haji gratis juga sangat didambakan oleh kalangan ekonomi lemah. Untuk itu, dia berharap agar Zaini dan Muzakir tidak ingkar janji.
“Saya mendukung kedua pasangan ini untuk merealisasikan janjinya. Semoga saja dengan uang satu juta per kepala keluarga itu serta ibadah haji gratis, mampu menyelamatkan ekonomi keluarga miskin seperti kami. Juga memberikan kesempatan kepada kami agar dapat serta menunaikan ibadah haji,” kata Fajri.

Bagi bungsu dari tiga bersaudara ini, menghajikan ibunya merupakan mimpi yang sangat besar sekali. Namun karena ekonomi yang tidak mendukung, lumpo itu harus dikubur dalam-dalam. “Kalau kesempatan berhaji itu sampai kerumah saya dan saya yang mendapatkan giliran pertama sebelum mak saya, maka mak akan saya berikan kesempatan itu terlebih dahulu. Sebab, menghajikan beliau dan dapat mencium hajar aswad merupakan mimpi mak  sejak dulu,” tambah Fajri yang berprofesi sebagai tukang RBT yang kuliah di jurusan PGSD Unimus.

Ismail Puteh (60) warga kecamatan Juli, Rabu (27/6) kepada The Globe Journal bahkan mengaku dirinya sudah bersiap-siap untuk menunggu implementasi janji “pasangan tua-muda” itu. Bahkan dia sudah menghitung bila bila dalam sebulan dapat Rp 1 juta per KK, maka dalam setahun dapat Rp 12 juta.

Dia bertamsil, bila ada potongan “uang minum” dalam setiap bulannya sebesar Rp 200.000, maka dia masih bisa mengantongi uang sebesar Rp 9.600.000. angka tersebut tentu sangat besar bagi petani miskin dipedalaman Bireuen.

Ismail meminta kepada The Globe Journal, agar menanyakan kepada Gubernur terpilih untuk memberitahukan syarat-syarat yang harus dilengkapi agar bisa mendapatkan uang itu. Apakah cukup dengan KK, atau ada foto kopi KTP dan surat pernyataan?.

“Pak wartawan tolonglah tanyakan kepada Gubernur Zaini dan Mualem tentang syarat mendapatkan uang itu. Apa cukup dengan KK, selain itu apalagi? Apa perlu saya siapkan foto kopi KTP dan surat pernyataan?,” tanya Ismail.

Murtala. Ketua Komunitas Korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (K2HAU) Aceh Utara, kamis (28/6) kepada The Globe journal mengatakan, dari sekian janji yang pernah diucapkan oleh Zaini-Muzakir maupun oleh timsesnya,

Khususnya masalah implementasi isi MoU dalam Undang-Undang maupun Qanun di tingkat daerah. Salah satunya pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Menurut Murtala hal ini sangat penting, sebab dengan lahirnya KKR, maka semua hal terkait dengan konflik Aceh akan menjadi jelas. Siapa, kapan dan dimana akan terjawab dengan jujur. “Ini penting demi Aceh ke depan dan buat pembelajaran bagi bangsa ini,” ujar Murtala.

Koordinator Gabungan Solidaritas Anti Korupsi (GaSAK) Bireuen, Mukhlis Munir menilai harapan Ismail lumrah sekali dan dapat dipahami. Sebab, dalam kondisi sekarang, ekonomi masyarakat kecil semacam Ismail sangatlah seret.

Apalagi, semenjak Tsunami dan damai, kue rehab-rekon Aceh hanya dibagi dikalangan elit. Sedangkan rakyat kecil, tetap tepuruk dalam kemiskinan dan malam menjadi sasaran pungli bila mendapatkan bantuan.

Di lain pihak, selama masa damai, para petinggi Aceh sebelumnya masih gagal memberikan jalan
“tengah” agar penghasilan rakyat kecil bertambah. Nah, melihat kondisi demikian, wajar bila kemudian banyak masyarakat kelas proletar berharap agar janji pembangian uang secara Cuma-Cuma sebagai salah satu wujud bila kejayaan Aceh sedang berulang. Hal itu sesuai dengan janji dan slogan yang selama ini digembar-gemborkan oleh PA dan Zikir yaitu akan mengembalikan kejayaan Aceh seperti masa Sultan Iskandar Muda.

Untuk itu Mukhlis berharap agar baik Zaini maupun Muzakir tidak ingkar janji dan menganggap angin  lalu segala hal yang pernah dijanjikan itu. Walau terkesan seperti “mencucuk bulan dengan galah”, namun bila Pemerintahan Aceh yang baru tidak mampu di dikte oleh “kekuatan luar”, dirinya yakin, walau tidak semua, namun ada janji yang bersentuhan langsung dengan rakyat yang akan mampu diwujudkan.

“Saya melihat, dari sekian isu yang dilemparkan kepada rakyat saat kampanye, selain pendidikan gratis, peningkatan layanan kesehatan, haji dan pembagian uang, dan penegakan hukum dalam bentuk lahirnya KKR, merupakan janji yang selalu menjadi buah bibir masyarakat. Ini isu yang bersentuhan langsung dan perlu untuk dipenuhi, agar kepercayaan rakyat tidak hilang kepada duet ini,” terang Mukhlis.

Setali tiga uang dengan Mukhlis, Zulfikar Muhammad, direktur PB HAM Aceh Utara juga menekankan bahwa harapan penegakan hukum dalam bentuk pembentukan KKR di Aceh kembali menjadi perhatian masyarakat.

Dengan kemenangan pasangan yang di usung oleh Partai Aceh itu sebagai pemimpin tertinggi di Aceh, maka harapan akan lahirnya kerja-kerja penegakan hukum dan keadilan akan kembali lahir di Aceh. Sebab hampir lima tahun ini, isu-isu kemanusiaan yang berhubungan dengan masa lalu Aceh seolah lenyap dari perbincangan elit.

Aryos Nivada pengamat politik dan keamanan ikut menyumbangkan pikirannya terhadap sejumlah janji Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf. Baginya, janji Zikir menjadi ukuran keseriusan terhadap keinginan masyarakat Aceh.

Bila janji itu atau sebagainya bisa terlaksana maka kepercayaan masyarakat terhadap duet Zikir akan makin menguat. Bahkan besar peluang akan terpilih kembali pada pemilukada berikutnya. Dampak positif lainnya, yaitu akan semakin menguatkan dukungan rakyat terhadap Partai Aceh pada Pemilu legislatif tahun 2014.

“Semua janji itu, saya nilai sebagai pertaruhan nama baik pasangan ini. Bila gagal, maka mereka akan dilupakan rakyat. Tapi bila berhasil, maka tidak tertutup kemungkinan mereka akan dipilih kembali. Ini juga menjadi modal PA di Pileg 2014,” tukasnya.

Menurut Aryos, dalam menunaikan semua janji itu, pasangan Zikir ini tentu akan menemui penghambat serius. Misalnya intervensi elit politik di Jakarta, pengusaha dan elit lokal Aceh. Ketiga hal itu biasanya terjadi pada pemerintahan baru.

Nah dalam hal ini, Zikir harus bertindak tegas sehingga intervensi demikian tidak terlalu besar dilakukan selama menjalankan kepemerintahannya.

Selain itu, secara hitung-hitungan kontribusi politik, apabila ketiga aktor yang telah berkontribusi dalam pemenangan Zikir tidak direalisasikan, maka aktor itu berupaya menganggu jalan pemerintahan Zikir.

Pun demikian, Aryos mendukung pasangan ini untuk mewujudkan semua janji mereka kepada masyarakat Aceh. Walau terkesan banyak yang mustahil, namun semuanya harus didukung terlebih dahulu. Sebab pemerintahan ini masih sangat baru, dan perlu diberikan dorongan positif. [003]

Source : The Globe Journal

In Indonesia, former combatants take up politics

Posted on by
Reply

Located on the westernmost side of Indonesia, the province of Aceh has gained a reputation for conflict since the Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka, widely known as GAM) took up arms in 1974 in an attempt to secede from Indonesia.

The province adopted Shariah, Islamic principles of jurisprudence, as the basis of its legal system in 2003, while a nine-year Indonesian military occupation of Aceh resulted in thousands of casualties. Armed conflict claimed the lives of Indonesian soldiers, GAM guerrilla fighters, and inevitably, civilians as well. Braving the crossfire, even in residential areas, was a daily event.

It is now taking time for a new government, which was elected this spring, to encourage their supporters to work within the political system. Having fought against the government for more than three decades, these former guerrilla leaders have now become part of the democratic system. As a result, they must reign in any violence by their constituents and put constitutional principles forward instead.

The massive 8.9 magnitude earthquake and tsunami that devastated Aceh in December 2004 became the gateway to end the conflict that had been dragging on for more than 30 years. With the scale of the natural disaster, the government and GAM had to prioritize reconstruction over continuing to pursue their political differences. And in 2005, GAM and the government of Indonesia signed a memorandum of understanding in Helsinki, Finland.

The establishment of local political parties, including the Aceh Party, which is comprised of former GAM combatants, was one of the key stipulations in the Helsinki memorandum of understanding. And in the 2009 legislative elections, the Aceh Party won 42 of 69 seats in the regional Parliament that governs Aceh, winning the majority of the vote in 23 Aceh regencies and cities.

Despite their lack of political experience, the former guerrilla fighters dominated the seats in the regional parliament and won control of the Aceh government. In one fell swoop, former combatants had switched gears: from armed struggle to politics.

And last April, for the second time since the peace treaty of Helsinki, Aceh held general elections for its governor, regents and mayors. Zaini Abdullah and Muzakir Manaf of the Aceh Party won elections for governor and vice governor respectively, with 1,327,695 votes (55.78 percent of the total), defeating four other pairs of candidates.

While voting on election day proceeded largely without problems, the campaign period was colored by violence and intimidation. Between March 12 and April 15, the Aceh Institute, a nongovernmental research organization, identified 77 cases of violence that included intimidation, verbal threats, physical violence, and damage to public property. In some instances, the police found that the perpetrators were members or partisans of the Aceh Party. This suggested that more work is still required to fully complete the transition from a violent struggle to a political one.

But efforts to maintain peace remain the focus of Abdullah and Manaf’s regional government. “In the first year [of governing], we are going to keep a true peace in Aceh. Furthermore, we are trying to improve the economy for the welfare and prosperity of Aceh’s people,” Abdullah said on April 17, speaking to a group of journalists at his home in the provincial capital of Banda Aceh.

However, in addition to continuing to speak out publicly against violence, Abdullah and his Aceh party must do more. The potential for violence remains real, as illegal weapons have been circulating widely in the province and election violence continues to be reported. The fact is that there is evidence that violence is still considered a tool for political change. Abdullah must seek support from the government of Indonesia for a more assertive police crackdown on owners of illegal weapons and criminal behavior. Only then will Aceh be safer.

These former guerrilla leaders have a duty to teach their constituents by example. This means that even though the Aceh Party won seats in the government, peace for all Acehnese will only be preserved when the rule of law prevails.

Ayi Jufridar is a journalist and novelist. He previously worked for the Asahi Shimbun newspaper of Japan and the Associated Press in Aceh. He is now a correspondent for Jakarta’s Jurnal Nasional daily. THE DAILY STAR publishes this commentary in collaboration with the Common Ground News Service (www.commongroundnews.org).

Source : The Daily Star Lebanon

Elections in Aceh and Timor Leste: After the struggle

Posted on by
Reply

Years after two very different peace settlements in Aceh and Timor Leste, the theme of the unfi nished struggle continues to shape election politics. In either place there is no question of a return to confl ict with Jakarta as the power struggles are now internal. But the challenge for both is to transform “struggle” from an end in itself toward the kind of political competition that will deliver results for voters.

Last week, voters chose a governor   and other local offi cials in Aceh, the Indonesian province where Free Aceh Movement (GAM) rebels ended a 30-year fi ght for independence in exchange for greater autonomy under the 2005 Helsinki agreement. On Monday, residents of Timor Leste elected their third president since Indonesia’s 1999 withdrawal ended 24 years of armed resistance there.

The Aceh governor’s election was chiefl y a contest between two former GAM members. The incumbent Irwandi Yusuf, the former GAM propaganda chief, had hoped to win on the basis of popular welfare programs he had introduced during his fi ve-year tenure, such as free medical care and scholarships for study outside Aceh.

He ran again as an independent, hoping to attract the support of the ruling Partai Aceh (PA), founded by rival GAM stalwarts in 2007, or failing that, avoid alienating their supporters. The strategy failed: He lost to the PA ticket (Zaini Abdullah and Muzakir Manaf ) by 56 percent to 29 percent.

As we travelled through the province in the days before the polls, we were told three things were at stake: peace, security and prosperity. But when asked what was the key factor behind how people were voting, the answer from all of those who foretold Partai Aceh’s win was far simpler: “the struggle”. A strong resistance brooks little dissent; those who might have voted otherwise feared being labeled “traitors”.

Partai Aceh helped promote this thinking in part through direct intimidation of voters. But this alone cannot explain its wide margin of victory. It also capitalized on the politics of struggle in three important ways. It built a campaign around the need for fuller implementation of the Helsinki agreement.

While there was almost no discussion of what this means, it sent a powerful message that the fi ght was not yet over. PA also built on the strong support for Muzakir Manaf, former GAM military commander, who while running for deputy governor was by far the larger draw.

Loyalty to Muzakir among former GAM fi ghters, particularly among the lower ranks, was key. Finally, it drew on the symbols of the struggle, most notably through its fl ag, heavily reminiscent of that used by GAM and which was omnipresent in many parts of Aceh throughout the campaign.

In Timor Leste, the rallying cry of the “unfi nished struggle” is also important, even if the real power struggles are internal. On Monday, former guerrilla commander and armed forces chief Taur Matan Ruak (Jose Maria de Vasconcelos) defeated his opponent Lu Olo (Francisco Gutierrez), Fretilin party president and former political commissar in the resistance.

Since independence, Fretilin has sought the role of standard bearer, marshalling the Fretilin fl ag and drawing on the history of the resistance in its rhetoric. Prime Minister Xanana Gusmão has challenged that legacy by setting up his own party (CNRT) and bringing some key veterans to his side.

Throughout the presidential campaign, the question of who contributed most to Timorese independence has been paramount. Gusmão became the most prominent supporter of his former deputy, Matan Ruak, explaining they must work together to further the struggle for the people’s welfare rather than simply independence.

The strength of the Timorese resistance movement lay in its dispersed nature, with leaders in the Diaspora and a vast network of clandestine cells across Timor, Bali and Java supporting the armed front in the mountains.

But after independence, a country of just over one million people no longer offers quite so many leadership posts. This has promoted new fractures among the political elite, as well as brought back the specter of earlier splits.

The bitter wounds left after Gusmão split the Falintil army from Fretilin control in 1987 were among the leading grievances in the violent confrontations of Timor Leste’s 2006 crisis. This fracturing of the resistance had a negative impact on short-term stability, but is a key contributor to the country’s long-term democratic health.

Aceh’s post-settlement history has been shorter and while there have been deep splits within GAM, particularly between those who lived in exile and those who remained fi ghting at home, they have not yet been refl ected in the growth of other strong local parties, allowed in Aceh since the Helsinki settlement.

Partai Aceh says it wants to invite in younger experts and academics to help advise those in its ranks who have little experience governing. But as it now controls both the provincial legislative and the executive (the current parliamentary speaker is the elected governor’s brother), the only real check on its performance will need to be achieved through the rise of credible alternatives.

More decisive fracturing within the ranks of former GAM may be the path to longer-term stability. Parliaments in Aceh and Timor Leste have proven weak: the former in producing the kind of provincial regulations that will give teeth to the 2006 Law on Governing Aceh while remaining consistent with national laws; the latter in providing anything but a rubber-stamp to government legislation.

Both will also need to guard against the capture of the legacy of the resistance by any one party. Timor Leste has been far more successful at avoiding this, but efforts to formalize the role of veterans as guardians of the State through a consultative council and gain more control over government contracts (as in Aceh) could jeopardize this success.

Viewed together, Aceh and Timor Leste show the challenges of making a smooth transition from resistance struggle to multiparty competition. While the “unfi nished struggle” proves a captivating campaign theme, it must not be allowed to hold captive broader democratic competition. The struggle to reduce poverty, maintain security and improve welfare requires very different tactics.

The writer is a Southeast Asia analyst for the International Crisis Group.

Source : The Jakarta Post

How Will Partai Aceh Govern?

Posted on by
Reply

The extraordinary victory of Partai Aceh (Aceh Party) raises questions about how Aceh will develop in the next five years. Will it grow into an authoritarian one-party enclave in the middle of democratic Indonesia or become a model for the transformation of a guerrilla movement into a responsible political force?

It is worth looking at why Partai Aceh won by such huge margins: close to 55 per cent overall and more than 70 per cent in the populous districts along the east coast. Intimidation, while significant, cannot explain these numbers.

Acehnese told us repeatedly last week that the election was about peace and security – avoiding any return to conflict and ensuring a sense of personal safety. Partai Aceh leaders successfully portrayed themselves as both the leaders of the guerrilla struggle and the architects of the 2005 peace. They also suggested vaguely, however, that if they weren’t elected, there could be trouble.

Some gave other reasons for choosing the party. Several young intellectuals argued that GAM’s transition from guerrilla group to party was incomplete, and it needed more time to finish the process. If the former rebels lost this time, they might opt out of the political process in a way that would have long-term negative implications for Aceh.

The most important factor in the vote, however, was almost certainly the party’s ability to mobilise the populace through the Komite Peralihan Aceh or KPA, the post-conflict name for the old guerrilla structure — and here is where some of the problems lie. The KPA is led down to the village level by former commanders, and in many areas it is indistinguishable from the party.

The KPA has no legal status, but its senior members are often powerful local warlords, grown rich through securing construction contracts and other concessions. As former combatants, they are used to obeying orders from above and securing obedience from below. When a political party is superimposed on this structure, the result has been an often autocratic organisation with little tolerance for dissent.

In Langsa, we were sitting with a group of NGO leaders discussing the election, when suddenly one lowered his voice and whispered, “Careful, it’s not sterile here.” In the Soeharto days, that used to be the reaction when a suspected military or intelligence agent appeared. This time, it was a local Partai Aceh man who had entered, and our friends were afraid of being overheard; the party is widely believed to have its own network of informers. Several local offices of the election oversight body, Panwas, said it was difficult to follow up reports of Partai Aceh violations because witnesses were afraid to come forward.

If the party is to lead Aceh in a positive direction it needs to disassociate itself from and/or dissolve the KPA, gradually rid itself of military attributes (the party’s paramilitary task force or satgas wears red berets and camouflage uniforms) and recruit new blood on college campuses. A younger, better educated faction of the party says it is trying to open the party up and make it less exclusive, but it won’t happen overnight.

This raises the question of what Partai Aceh’s political agenda will be going forward, now that it controls both the executive and legislative branches of the provincial government. While the campaign was devoid of specifics, the party has a detailed platform for preserving the peace, improving government, reducing poverty, and strengthening Achenese culture and values. If the party uses it as a guideline for policies, it could win over some sceptics, although the track record of the party’s legislators is poor.

One party worker said the top legislative priority was the draft regulation on the Wali Nanggroe, an institution agreed on in Helsinki as a ceremonial position for the late Hasan di Tiro. Malek Mahmud, GAM’s former “prime minister” and Partai Aceh’s founder, has since assumed the title and role that some in the party’s old guard see as a kind of constitutional monarch. How the final version of this regulation emerges will send important signals about the party’s willingness to let go of some of its feudal tendencies.

Aceh’s development will also depend on Jakarta and the willingness of national institutions to confront the party if it challenges the constitution or acts outside the law. Local police have shown a distinct reluctance to move against the KPA. When several members were implicated in the killings of Javanese workers in December and January, it took the elite Detachment 88 from Jakarta to make the arrests, and many Acehnese doubt that there is much interest in probing the case further.

Likewise when the party last year refused to accept a Constitutional Court ruling, Home Affairs seemed to take its side, on the grounds that the largest party in Aceh had to be “accommodated” – and it was. The lesson may be that defiance of national institutions carries no costs, particularly as 2014 draws closer.

Many Acehnese we met assume that if its elected officials don’t deliver, they will be thrown out in five years. But with an absence of checks and balances, combined with an ability to direct significant resources to members, the party may be difficult to dislodge.

Whatever happens, Aceh’s experiment in post-conflict governance will be closely watched.

Sidney Jones is senior adviser to the Asia Program of International Crisis Group.

Source : crisisgroup.org

Ini Prioritas di Awal Pemerintahan Zaini

Posted on by
Reply

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Komisi Independen Pemilihan Aceh telah menetapkan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai kepala pemerintahan Aceh untuk lima tahun ke depan. Lalu, apa saja prioritas kerja pemerintahan Zaini Abdullah pada tahun pertama memimpin?

Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh setelah mengumpulkan dukungan sebesar 55,78 persen suara rakyat. Pasangan yang diusung Partai Aceh ini mengalahkan calon gubernur petahana (incumbent), Irwandi Yusuf, yang juga kader Gerakan Aceh Merdeka.

Dalam sebuah wawancara selama satu jam lebih dengan wartawan di kawasan Geuceue Kayee Jatoe, Banda Aceh, Zaini menyebutkan, di awal masa kepemimpinannya akan memfokuskan diri pada pengembangan dan peningkatan perekonomian masyarakat.

“Kami akan memprioritaskan para pengembangan perekonomian rakyat, termasuk dalam hal ini pengembangan di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan,” kata Zaini kepada wartawan sesaat setelah KIP Aceh mengumumkan dirinya terpilih sebagai gubernur Aceh periode 2012-2015, Selasa (17/4).

Menurutnya, sumber daya alam Aceh yang begitu melimpah ternyata tidak menjamin kesejahteraan rakyat. Angka kemiskinan dan pengangguran masih terbilang tinggi.

“Kami akan berupaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Tujuan kami adalah kepada masyaraka bawah agar mereka meningkat ekonomi mereka,” ujar bekas Menteri Luar Negeri Gerakan Aceh Merdeka itu.

Zaini mengaku heran tingginya angka kemiskinan di daerah bekas konflik dan tsunami ini. “Yang kita herankan kenapa begitu banyak uang, tapi justru kemiskinan terjadi di Aceh. Kita harus mengadakan perubahan,” kata dia.

Zaini menilai, para petani, pekebun, dan nelayan juga harus diberdayakan untuk mengolah lahan pertanian, kelautan, dan perkebunan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Agar hasil yang dicapai bisa melebihi dari yang selama ini diperoleh. Dengan begitu, kata Zaini, akan memperbaiki taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Selain menitikberatkan pada pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Zaini juga memprioritaskan pada mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari kolusi dan korupsi.

“Kita harus mampu mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Aparatur pemerintahan juga dituntut untuk bekerja lebih disiplin,” lanjut pria kelahiran Teureubue, Pidie, 72 tahun silam itu.

Meski begitu, ia menegaskan, pelbagai kebijakan yang akan ditelurkan semasa kepemimpinannya tetap untuk menjaga kelangsungan perdamaian hakiki bagi masyarakat Aceh. []

Source : Acehkita.com

Posted with WordPress for BlackBerry.