Peta Baru Jagat Media

Studi ekonomi-politik media hari ini harus memperhitungkan keberadaan raksasa-raksasa global teknologi informasi, seperti Google, Yahoo, Facebook, dan Microsoft.

Merekalah yang mengambil keuntungan paling besar dari proses evolusi ekologi media dewasa ini, di mana masyarakat semakin bergantung pada mode komunikasi yang berbasis pada perantaraan medium internet dan perangkat telepon pintar. Penetrasi bisnis mereka telah melampai batas-batas geografis dan secara cepat mengubah konstelasi media secara global.

Sebagai gambaran, kita dapat menyimak data ZenithOptimedia berikut ini. Tren iklan media digital mengalami pertumbuhan pesat lima tahun terakhir. Dari total belanja iklan global 548 miliar dollar AS tahun 2015, porsi iklan media digital mencapai 29 persen, melampaui porsi belanja iklan media cetak sebesar 12,8 persen. Belanja iklan televisi tetap dominan dengan porsi 37,7 persen. Namun, ZenitOptimedia memperkirakan, belanja iklan media digital melampaui belanja iklan media televisi tahun 2019.
Continue reading

Your TV Is Spying on You (And Why the Future of Political Advertising Depends on It)

The campaign strategy that married elections to big data is now being applied to your home theater.

Political messaging is moving back to the living room.

After an election in which Internet tactics seemed to captivate the public, political strategists are turning—or perhaps more accurately, returning—their attention to television advertising. TV isn’t sexy. Or at least, it hasn’t been lately. But with coming developments in user tracking and Internet-ready appliances, that’s going to change.

Continue reading

Gerindra: Iklan Politik Bisa Dibatasi, Asal..

VIVAnews – Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Suhardi, menyambut baik langkah Komisi Penyiaran Indonesia untuk membuat aturan khusus bagi iklan kampanye partai politik. Namun, menurut dia, prinsip yang harus diutamakan dalam aturan tersebut adalah keadilan bagi semua kontestan pemilu memberikan penjelasan kepada masyarakat.

“Saya kira aturan itu baik, tapi tentu kontrolnya akan sulit,” ujar Suhardi dalam perbincangan dengan VIVAnews, Selasa 13 Maret 2012.

Perihal pengaturan durasi, menurut Suhardi, sebaiknya jangan mengurangi kesempatan masyarakat untuk melihat siapa atau partai apa memaparkan visi misi secara lengkap. Suhardi mencemaskan durasi iklan kampanye politik yang terlalu singkat. “Kalau sangat singkat, bagaimana bisa menerangkan visi misi, sangat sulit,” kata Suhardi.

Siaran bertema debat politik, menurut Suhardi, tetap diperlukan agar masyarakat dapat menilai sebuah program, gagasan, atau ide yang diperjuangkan agar diterima oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat menentukan pilihan masyarakat itu sendiri untuk mengikuti yang mana.

Source : Vivanews.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Pastikan Sumber Dana, Bukan Iklan

Jakarta, Kompas – Bagi masyarakat calon pemilih, pemasangan iklan yang masif oleh partai politik bisa saja mengalahkan faktor komitmen visioner sebuah partai politik. Hanya saja, yang lebih utama bukanlah soal pembatasan iklan, melainkan lebih bagaimana menjalankan prinsip transparansi anggaran dan memastikan iklan bersumber dari dana yang benar.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ahmad Fauzi Ray Rangkuti, Selasa (13/3), di Jakarta. Ray merujuk pada fenomena lonjakan dukungan bagi Partai Nasional Demokrat yang ditengarai akibat pemasangan iklan yang masif di media massa.

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilansir akhir pekan lalu menyebutkan, Partai Golkar mendapat dukungan terbesar, disusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat. Peringkat keempat ditempati Partai Nasional Demokrat yang mengalahkan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Ray mengatakan, tidak perlu ada batasan kaku atas iklan parpol. Pembatasan itu hanya akan berimplikasi pada keterbatasan parpol baru untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Mekanisme dana kampanye dan sosialisasi lebih penting ketimbang sekadar pembatasan iklan.

Iklan merupakan bagian dari kompetisi pemilu. Kemampuan meyakinkan, mengalihkan dukungan, mencari dana, mengalokasikan dana, dan membuat program yang lebih diterima masyarakat merupakan bagian umum dari kompetisi itu.

Publik harus dididik membuat sensornya sendiri, misalnya menilai bersih tidaknya parpol dengan membandingkan iklannya di media dengan laporan keuangannya. ”Yang utama, lagi-lagi, adalah memastikan bahwa dana beriklan mereka didapatkan dengan cara halal dan dipergunakan juga secara halal,” ujar Ray.

Pengajar ilmu politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ari Dwipayana, menilai, Partai Nasional Demokrat terdongkrak oleh akses yang kuat di media massa. Lonjakan dukungan bagi partai ini juga ditopang ketidaktersediaan saluran bagi pendukung parpol kecil.

Menurut Ari, peta dukungan atas Partai nasional Demokrat bisa berubah. Ruang bermain partai ini sama dengan parpol tengah seperti Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PDI-P.

”Naik-turunnya (dukungan) tergantung kemampuan ekspansif tiga partai ini untuk merebut massa mengambang,” ujar Ari.

Ray pun berpendapat, lonjakan Partai Nasional Demokrat didasari sentimen kejenuhan pada parpol lama. Merujuk survei LSI, perolehan parpol lama, misalnya Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PDI-P, tak jauh dari hasil survei sebelumnya. (DIK)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.