SBY, Anas, dan Problem Demokrat

Meski Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah bicara terkait dugaan suap dan korupsi yang melibatkan beberapa kader partai, status mutakhir partai segitiga biru itu tampaknya belum berubah. Simfoni ”hening” sejenak yang muncul ternyata tak mampu meredam gejolak internal. Mengapa?

Pada mulanya para pengurus dan kader Partai Demokrat di pusat dan daerah agak tenang setelah akhirnya SBY bicara. Namun, pernyataan SBY bahwa tidak ada penonaktifan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Dewan Pemimpin Pusat Partai Demokrat masih terus terngiang-ngiang di telinga para pengurus dan kader. Pasalnya, jika harus menunggu proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi, yang bakal menggantung bukan hanya nasib sang ”Ketua Besar”, melainkan juga popularitas dan elektabilitas Demokrat pada Pemilu 2014.

Apalagi, KPK tidak hanya menyidik kasus pembangunan wisma atlet yang telah mengantarkan Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Partai Cemokrat, menjadi terdakwa dan mantan Wakil Sekretaris Jenderal Angelina Sondakh menjadi tersangka, tetapi juga perkara dugaan korupsi pembangunan sarana olahraga terpusat di Hambalang, Bogor.

Itu artinya, jika Anas bisa lolos dari kasus wisma atlet, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam itu belum tentu lolos dalam perkara Hambalang. Karena itu, meski dari luar tampak tenang, para pengurus dan kader Demokrat sebenarnya semakin gelisah sesudah konferensi pers SBY.

Tatkala soal status Anas masih diperdebatkan, kegelisahan baru muncul di jeroan Demokrat terkait status Angelina Sondakh dalam partai. Setelah dinyatakan sebagai tersangka, DPP Demokrat melalui fraksinya di DPR merotasi keanggotaan Angie dari Komisi X (bidang pendidikan, pariwisata, dan olahraga) ke Komisi VIII (agama, sosial, perempuan) kemudian ke Komisi III (hukum) DPR.

Pemindahan itu ternyata menimbulkan kemarahan SBY sehingga Puteri Indonesia 2001 itu pun dikembalikan lagi ke Komisi X. Diakui atau tidak, tarik-menarik kursi Angie ini adalah refleksi adanya ”ketegangan” dalam relasi antara SBY selaku Ketua Dewan Pembina dan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Di atas partai

Beberapa hasil survei publik yang mengindikasikan merosotnya popularitas Demokrat di bawah Partai Golkar dan PDI Perjuangan ditengarai merupakan sumber kegelisahan internal Demokrat. Penyebab kemerosotan itu bisa jadi adalah dugaan keterlibatan sejumlah kader Demokrat dalam perkara suap dan korupsi yang didakwakan kepada Nazaruddin.

Belakangan sejumlah kader partai di daerah membuka adanya indikasi politik uang di balik pemilihan ketua umum dalam Kongres Bandung. Realitas yang mencemaskan ini semestinya bisa menjadi dasar bagi SBY untuk meminta Anas mundur atau nonaktif sementara dari kepemimpinan Demokrat.

Namun, harapan tak bersuara dari jajaran Demokrat itu tampaknya tak menggoyahkan SBY untuk tetap mempertahankan Anas. Ada beberapa kemungkinan mengapa sang pendiri menolak desakan bisu pelengseran Anas.

Pertama, secara faktual Anas terpilih secara absah melalui Kongres Bandung (2010) dan terus merawat basis dukungannya di sejumlah daerah. Kedua, SBY mencoba konsisten dengan posisinya selama ini untuk tak mencampuradukkan perkara hukum dan persoalan politik sehingga apa boleh buat, nasib Anas harus menunggu proses hukum di KPK. Ketiga, Demokrat tampaknya belum memiliki mekanisme internal yang memungkinkan SBY, baik sebagai Ketua Dewan Pembina, Ketua Majelis Tinggi, maupun Ketua Dewan Kehormatan, menonaktifkan Anas.

Di sisi lain, tak seorang pun yang berani terang-terangan menggugat keputusan SBY. Pasalnya, SBY bukan sekadar pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan, dan juga Ketua Majelis Tinggi Partai, melainkan juga figur sen- tral yang berada ”di atas” partainya. Seperti diakui para deklarator dan pengurus, SBY adalah satu-satunya sosok pemersatu dan bahkan personifikasi partai yang diharapkan dapat menyelamatkan Demokrat dari kebangkrutan.

Persaingan legitimasi

Upaya pemindahan kursi Angelina jelas bukanlah ”rotasi biasa” seperti pembelaan Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah. Bagaimanapun fraksi politik di DPR, per definisi, adalah kepanjangan tangan (DPP) partai. Karena itu, rotasi Angie yang akhirnya gagal tidak hanya dapat ditafsirkan sebagai upaya Anas menyelamatkan sang ”Putri”, tetapi juga merupakan ”perlawanan” terhadap lembaga Dewan Kehormatan yang sebelumnya telah merekomendasikan pemecatan Angie sebagai Wakil Sekjen.

Kemarahan SBY timbul karena DPP lebih sibuk mengurusi rotasi Angie ketimbang menindaklanjuti rekomendasi Dewan Kehormatan untuk memberhentikan Angie dari jabatan wakil sekjen.

Persaingan legitimasi antara Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Demokrat ini jelas tidak menguntungkan Demokrat dalam upaya membangun kembali kepercayaan publik yang selama ini dijaga oleh SBY melalui sejumlah klaim prestasi pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi relatif tinggi, menjaga stabilitas moneter, meningkatkan cadangan devisa, dan mengurangi proporsi utang terhadap total produk domestik bruto negara kita yang terus meningkat. Jika Demokrat terus terpenjara oleh ketidakjelasan status hukum Anas, sementara pada saat yang sama publik telanjur memvonisnya ”bersalah”, tak mustahil popularitas partai akan terus anjlok hingga menjelang saat-saat persiapan Pemilu 2014.

Karena itu, satu-satunya pilihan bagi Anas untuk menyelamatkan Demokrat adalah mengembalikan mandat kongres dengan cara mundur sementara dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Demokrat memang belum mengatur soal ini. Namun, jika Demokrat menyelenggarakan kongres luar biasa seperti dimungkinkan oleh Pasal 100 AD/ART, antara lain, atas permintaan Majelis Tinggi Partai, bisa jadi lebih berisiko dibandingkan dengan jika Anas mundur sementara secara ksatria dari posisi ketua umum.

Friksi internal partai yang saat ini relatif tak tampak di permukaan justru bisa ”meledak” dan jadi bumerang bagi upaya konsolidasi partai jika kongres luar biasa jadi pilihan Demokrat.

Sebagai figur sentral partai yang juga menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai, institusi tertinggi partai di bawah kongres, SBY sebenarnya bisa mendesak Anas mundur sementara dari posisinya sebelum Demokrat benar-benar bangkrut secara politik akibat skandal korupsi wisma atlet. Hanya saja, pertanyaannya, apakah masih ada ruang komunikasi antara SBY dan Anas, jangan-jangan kalangan internal Demokrat pun tak bisa menjawabnya.

Karena itu, pelajaran amat berharga yang bisa dipetik dari problem internal Partai Demokrat adalah betapa sulit mengelola dan menggunakan kekuasaan secara benar dan bertanggung jawab. Para politisi kita bisa berkoar tentang pemerintahan yang bersih ataupun pemberantasan korupsi. Para elite parpol juga bisa berdusta, membohongi diri sendiri, publik, ataupun pengadilan. Mereka acapkali alpa, di luar pengadilan Tuhan, rakyat yang terdustai sesungguhnya memiliki mekanisme ”peradilan” sendiri yang bisa lebih menyakitkan dibandingkan dengan lembaga peradilan formal.

SYAMSUDDIN HARIS Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Source : Kompas.com

Ada Skenario Untuk Mendegradasi Citra Anas

VIVAnews – Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjadi calon presiden dalam Pilpres 2014 yang mendapat citra negatif terbesar di antara delapan tokoh nasional lainnya, yaitu Aburizal Bakrie, Ani Yudhoyono, Hatta Rajasa, Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Sri Mulyani Indrawati, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Surya Paloh. Anas mendapatkan perolehan angka mendekati empat persen.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika tak mempersoalkannya. Justru ia optimis, tahun ini merupakan masa gemilang bagi Anas Urbaningrum.

Namun, menurutnya, citra negatif yang melekat pada Anas tak lepas dari peran media massa.

“Soal persepsi negatif, itu kami sudah tahu melalui pemberitaan media. Hampir semua pemberitaan korupsi diarahkan agar terkait dengan Anas Urbaningrum. Ini skenario untuk mendegradasi Anas Urbaningrum,” kata Pasek kepada VIVAnews.com, Minggu, 8 Januari 2012.

Soal kegemilangan Anas di tahun ini, sambung Pasek, lantaran dari beberapa pemberitaan tendensius yang mengarahkan Anas terlibat dalam praktik korupsi, terbukti sama sekali tidak benar.

“Kasus Wisma Atlit saja contohnya. Itu kan tidak bisa dibuktikan soal keterlibatan Anas. Anas katanya disebut sebagai ‘Ketua Besar’, tapi pada akhirnya terbukti bukan beliau,” kata Pasek.

Pasek optimis jika Anas Urbaningrum dijadikan sasaran tembak oleh beberapa pihak untuk menjatuhkan. Tak hanya menjatuhkan Anas secara pribadi, serangan itu disebut Pasek juga untuk Partai Demokrat.

“Anas sedang dirusak daya integritasnya. Untuk kasus Hambalang, silakan buka seluasnya. Pasti tak terkait dengan Anas. Anas sedang dianiaya. Banyak media yang memiliki tendensi, meski tak semuanya,” ujar Pasek. Laporan: Bobby Andalan | Bali

Source :  Vivanews.com

Anas: Target PD Menang Pemilu, Bukan Survei

VIVAnews – Partai Demokrat mendukung penuh terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II hasil reshuffle yang baru dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhono.

“Demokrat tetap dengan komitmen awal, mendukung penegakan hukum kepada siapapun tanpa pandang bulu,” kata Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat menghadiri Rakorda I DPD Partai Demokrat Jatim di Hotel Bumi Surabaya, Rabu 19 Oktober 2011.

Lainnya, masih menurut Anas, Demokrat juga optimis hasil reshuffle melahirkan tenaga pembantu presiden yang bisa bekerja keras secara all out. Demokrat juga bertekat dengan kabinet baru itu ingin memulainya dengan lebih baik. “Dan, itu tanpa meninggalkan koalisi untuk dapat membentuk kabinet yang kuat,” lanjutnya.

Anas mengibaratkan, hasil reshuffle sebagai tuas politik baru untuk membangun kembali kekompakan. “Artinya ini makin lengkap, selain dari hasil reshuffle, ada SBY dan juga kader-kader kebanggaan.

Sementara, ditanya soal hasil survei terkait turunnya kepercayaan masyarakat kepada Partai Demokrat, Anas dengan gesit mengatakan, itu karena partai belum hadir sepenuhnya di tengah-tengah masyarakat. “Demokrat itu targetnya bukan menang survei, tetapi adalah menang di Pemilu 2014. Jadi saya ucapkan selamat kepada yang disebut menang survei,” tegas Anas.

Source : Vivanews.com

Anas dan Ibas Bertemu Para Kandidat dari Demokrat

Nazar & anas

BANDA ACEH – Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekretaris Jenderal Ibas Yudhoyono bertemu dengan sejumlah kandidat wali kota dan bupati yang sudah disahkan serta diusung partai tersebut dalam Pilkada Aceh.

“Ini forum konsolidasi awal untuk menentukan komitmen membangun Aceh. Kita tegaskan untuk memajukan Aceh dibutuhkan pemimpin yang tepat,” ujar Anas kepada The Atjeh Post usai pertemuan tersebut, Minggu (25/9), di Hermes Palace Hotel.

Anas menambahkah, saat ini nama yang sudah ada hanya untuk calon wali kota Dan bupati. Sedangkan nama calon gubernur masih diproses. “Majelis tinggi nanti yang akan menentukan, dua nama itu (Tarmizi A Karim dan Muhammad Nazar) termasuk yang disurvei, dan saat ini belum diputuskan,” kata Anas.

Sementara Itu, Mawardy Nurdin, Ketua DPD Demokrat Aceh menyatakan, ada 17 nama calon bupati dan wali kota yang sudah disahkan.

Sedangkan target menang pada Pilkada nanti, mawardy menjelaskan, Demokrat menargetkan 50 persen kemenangan dari para calon yang akan diusung.

Bak gayung bersambut, usai pertemuan tersebut, Muhammad Nazar, Wakil Gubernur Aceh, terlihat hadir ke tempat tersebut dan bertemu Anas Urbaningrum. Anas yang melihat Nazar langsung menegur, “Apa kabar Pak Wagub?”.

Nazar langsung datang menghampiri Anas dan menyalaminya. Ibas yang berada di belakang Anas juga turut menyalami Nazar. Setelah itu Nazar dan Anas mengobrol sembari terus keluar menuju mobil. Usai berbincang sesaat, Anas pamit dan menaiki mobilnya.

Ketika ditanya The Atjeh Post perihal kedatangan ke Hermes, Nazar menjelaskan, “Saya sering melakukan pertemuan informal dengan mereka. Saya kemari kebetulan ada acara lain di sini dan hanya menyapa saja,” ujarnya.

Terkait namanya yang sering disebut-sebut akan berdampingan dengan Nova Iriansyah, menurut Nazar masalah tersebut ia serahkan ke partai. “Biarlah partai yang akan menentukan. Nama saya saat ini masuk ke dalam semua bursa survei. Jadi biarlah partai-partai yang akan menentukan.

Ibaratnya, tambah Nazar, dia sudah mengetuk pintu. “Sekarang tinggal menunggu di suruh masuk dan duduk.”[]

Source : Atjeh Post

Posted with WordPress for BlackBerry.

Anas Sebaiknya Nonaktif Dulu

Jakarta, Kompas – Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebaiknya nonaktif dulu karena dinilai telah melanggar integritas politik. Langkah itu akan menjadi bagian penting dalam rangka membangun generasi baru politisi Indonesia yang bersih.

”Politisi itu dihitung dengan integritas, satunya kata dengan perbuatan. Jika politisi melanggar integritasnya, seharusnya dia mundur,” kata aktivis prodemokrasi, Fadjroel Rachman, Jumat (29/7), di Jakarta. Jika mundur, katanya, Anas akan dilihat sebagai tokoh yang berintegritas.

Permintaan mundur itu terkait dengan sejumlah tudingan dugaan penyimpangan yang belakangan disampaikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin kepada Anas. Berbagai tudingan itu memang belum terbukti secara hukum, tetapi secara fakta semakin sulit dibantah.

”Namun, tanggung jawab politik itu penting. Hukum adalah proses lain. Di politik, persepsi itu penting,” kata Fadjroel. Berbagai tudingan itu, lanjut dia, bahkan membuat Anas dianggap ”selesai” secara faktual politik.

Sesuai catatan Kompas, Nazaruddin juga sudah diberhentikan dari jabatannya sebagai bendahara umum Partai Demokrat meski belum jadi tersangka. Saat diberhentikan pada 23 Mei 2011, Nazaruddin juga baru dituding terlibat sejumlah kasus.

Pengunduran diri Anas juga dibutuhkan untuk membersihkan generasi baru politik Indonesia daripada menabung masalah untuk masa depan.

Namun, Yunarto Wijaya dari Charta Politika, khawatir, mundurnya Anas sebelum diproses hukum akan menutup sejumlah kasus yang diduga melibatkannya. Pasalnya, langkah mundur itu kemungkinan diikuti dengan kompromi politik tertentu, seperti penutupan proses hukum.

”Saya lebih setuju memakai pendekatan sistematik. Bongkar kasus yang ditudingkan Nazaruddin hingga tuntas. Mereka yang kemudian menjadi tersangka, termasuk Anas, harus mundur,” tutur Yunarto.

Terkait kasus yang menimpa Partai Demokrat, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie menuturkan, ”Apa pun yang saya sampaikan, nuansa politiknya akan kental. Jadi, saya serahkan segalanya kepada Ketua Dewan Pembina (Susilo Bambang Yudhoyono). Saya loyal kepada beliau.”

Patra M Zen, pengacara Anas, mengatakan, permintaan mundur Anas itu adalah upaya untuk merongrong dan memangkas Anas sebagai lokomotif pemimpin muda sebelum berbuah.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa, Jumat, mengakui pernah bertemu Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Ade Rahardja dan Juru Bicara KPK Johan Budi. Pertemuan dilakukan di restoran jepang di kawasan Casablanca, Kuningan, Jakarta, awal 2010.

”Saat itu, saya diajak oleh Nazaruddin. Karena ajakannya mendadak, saya datang terlambat. Saat saya datang, Pak Ade, Johan, dan Nazaruddin sudah hampir selesai bicara,” kata Saan. Karena datang terlambat, Saan mengaku tidak tahu pembicaraan tiga orang itu sebelumnya. Saan mengaku sudah lama mengenal Ade. ”Saat saya masih menjadi aktivis di Bandung, saya sudah mengenal Pak Ade yang saat itu menjadi Kepala Polsek Bandung Tengah,” katanya.

Marzuki Alie menuturkan, jika ada pejabat KPK bertemu dengan anggota DPR di luar lingkungan DPR atau KPK, yang bersangkutan sebaiknya menonaktifkan diri dari KPK. ”Untuk anggota DPR yang melakukan pertemuan dengan KPK, saya tidak tahu hal itu melanggar atau tidak. Itu urusan Badan Kehormatan DPR,” katanya. (NWO)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Selamatkan Demokrasi/at?

Nyanyian bertalu-talu Nazaruddin dari negeri antah-berantah melantarkan warna politik dan penegakan hukum di Indonesia kian kelam.

Partai Demokrat seharusnya tak hanya mencari selamat dalam rakornas kemarin. Sebaiknya ”kelam disigi lekung ditinjau” untuk merawat demokrasi kita.

Nyanyian Nazaruddin menyangkut tiga hal. Pertama, partai-partai lain, baik sebagai institusi maupun melalui tokoh-tokoh utamanya, tidak secara khusus melempar jargon ”Katakan tidak pada korupsi!” atau pernyataan ”Saya berdiri paling depan dalam melakukan perang melawan korupsi!”.

Kedua, figur ketua dewan pembina partai-partai lain tidak sesentral Susilo Bambang Yudhoyono, yang makin terasa jadi pusat segalanya ketika—baru beberapa saat selesai kongres—berembus rumor bahwa Yudhoyono sesungguhnya tak terlalu berkenan dengan hasil pemilihan.

Rumor dalam komunikasi politik adalah elemen penting yang perlu serius dipelajari. Begitu rumor dilontarkan, segala orang bisa membangun persepsi awal. Jika rumor tak diverifikasi dengan pesan-pesan berlawanan, orang akan mencari pembenaran dengan membaca peristiwa selanjutnya dan mencari makna dari situ. Pertanyaan yang menggelayut di benak banyak pengamat saat ini, apa nanti pintu masuk untuk menyisihkan ketua umum hasil kongres.

Pintu masuk itu

Pada titik inilah muncul hal ketiga: tertangkap tangannya penyuap dalam proyek wisma atlet yang serta-merta menyeret Nazaruddin. Posisi Nazaruddin teramat penting. Ia bendahara umum partai dan orang dekat Anas Urbaningrum.

Nazaruddin jadi bendahara saat Anas jadi ketua fraksi. Persepsi pun menemukan rumor pelengkap menuju interpretasi: inilah pintu masuk yang dahulu belum terbayangkan itu.

Sebetulnya penting juga mempertanyakan apakah kandidat lain tak menggunakan politik uang pula. Atau, mereka kalah dalam jumlah, kapan membagi, atau kombinasi keduanya?

Tentu signifikan pula mempertanyakan ungkapan Anas bah- wa dia tak menggunakan ”serupiah pun” politik uang untuk meraih suara. Istilah ”biaya politik” tidak pas digunakan sebagai ”pengganti biaya transportasi dan akomodasi”.

Aturan semua kongres partai seharusnya sudah jelas sejak awal. Apakah ”biaya politik” diganti oleh panitia kongres atau ditanggung sendiri oleh peserta dari kas daerah masing-masing?

Yang selanjutnya paling esensial adalah perubahan nyanyian Nazaruddin, khususnya ketika ia mulai menafikan keterlibatan Edhie Baskoro Yudhoyono dan Andi Mallarangeng. Apa yang terjadi pada diri Nazaruddin?

Mengapa pula aparat hukum kita ”kehilangan segala kemampuan” mendeteksi dan membawanya segera ke jalur pembuktian lewat KPK? Mengapa penegak hukum seperti tak bergerak selekas mungkin mengumpulkan semua data CCTV yang berulang disebut Nazaruddin?

Segera rumor berbelok: apa ada orang lain yang memanfaatkan Nazaruddin. Tentu orang banyak tak serta-merta percaya bahwa Anas betul-betul ”korban” atau dipersepsikan sebagai figur bersih dari politik uang di kongres dan investasi politik masa depan.

Pihak ketiga itu sungguh perkasa sekaligus ceroboh. Pembiaran yang tak masuk akal ini jelas bisa menggiring publik ke persepsi bahwa Partai Demokrat memang memiliki uang tak terbatas karena dibiayai dengan komisi dari proyek-proyek APBN, istilah yang berulang-ulang dilepas Nazaruddin. Sungguh berisiko ke depan!

Pangkas ekstrem

Risiko itu bisa agak dikurangi apabila Partai Demokrat segera ikut menawarkan obat untuk menyelamatkan demokrasi kita. Biaya semua pemilihan pejabat publik dan partai politik (parpol) harus dipangkas ekstrem.

Iklan politik hanya boleh di radio dan televisi publik secara gratis dengan jumlah minimal disertai kompensasi dana sosialisasi, papar-program, dan debat oleh KPU pusat. Jika dianggap penting di media cetak, iklan politik harus berjumlah sangat terbatas. Poster hanya boleh dipasang di ruang publik tertentu secara bersama-sama. Tidak ada umbul-umbul, spanduk, dan bendera di tempat umum, kecuali di kantor parpol yang bersangkutan.

Survei-survei opini publik wajib disertai pernyataan siapa yang memberikan dana serta terbuka untuk diaudit oleh komunitas ilmiah atau komunitas profesional yang relevan.

Di atas itu semua, kita menggiring semua partai adu cepat memuat—antara lain di situs masing-masing—keterangan mengenai dari mana asal uang yang ada di kas mereka sekarang. Serinci-rincinya, seterang-terangnya. Siapa berani memulai?

Effendi Gazali Peneliti dan Pengajar Komunikasi Politik

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Yudhoyono Bertemu Anas dkk

Jakarta, Kompas – Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, anggota Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Andi Mallarangeng, dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Rabu (20/7) petang, dikabarkan bertemu Presiden Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat di Wisma Negara.

Wartawan yang mencoba mendekati Wisma Negara dihalau petugas keamanan Sekretariat Negara. Wartawan hanya dapat melihat mobil Toyota Alphard hitam bernomor B 69 AUD yang diduga milik Anas serta mobil Toyota Crown Saloon hitam bernomor B 1705 RFS yang diduga digunakan Andi keluar dari Wisma Negara sekitar pukul 18.15.

Baik Anas maupun Andi belum dapat dikonfirmasi mengenai pertemuan tersebut. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha enggan mengonfirmasi pertemuan tersebut karena itu dinilainya ranah Partai Demokrat.

Sebelum pertemuan, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum yang juga Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana juga mengaku tidak tahu-menahu tentang pertemuan tersebut. Namun, kalaupun ada pertemuan antara Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Demokrat, hal itu sangat wajar.

Terkait pengakuan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin di media, Denny menyatakan lebih memercayai Komisi Pemberantasan Korupsi ketimbang tudingan Nazaruddin yang menjadi tersangka kasus korupsi dan kini buron. Apalagi, pengakuan Nazaruddin itu banyak yang tidak konsisten.

Kebenaran pengakuan Nazaruddin yang ditayangkan televisi secara langsung perlu ditelusuri lebih lanjut. Nazaruddin harus dapat membuktikan seluruh tudingannya itu.

”Tentu (pengakuan) itu menjadi masukan bagi kita. Permasalahannya adalah bagaimana agar bisa terungkap. Oleh karena itu, Nazaruddin harus bisa menyampaikan bukti atas apa yang disampaikannya ke ruang publik,” kata Julian Aldrin Pasha, Rabu, di Istana Negara.

Di Manado, Wakil Ketua Partai Demokrat Herdie Togas periode 2006-2011 dan sejumlah kader Partai Demokrat di Sulawesi Utara, Rabu, mendesak Anas mundur dari jabatannya. ”Kami butuh jiwa besar Bung Anas mundur demi nama baik dan keselamatan Partai Demokrat ke depan,” katanya.

”Pak SBY sebagai Ketua Dewan Pembina harus berani mengambil tindakan tegas untuk menyelamatkan partai ini dari keterpurukan,” kata Togas.
(WHY/ZAL)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Anas: Nazaruddin Dimanfaatkan

Jakarta, Kompas – Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meyakini ada pihak yang menggunakan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin untuk merusak nama baiknya. Dia menegaskan, yang disampaikan Nazaruddin bukan fakta, melainkan halusinasi, cerita karangan, atau fitnah.

”Ini peristiwa politik. Ini adalah serangan politik. Pembunuhan karakter. Tapi, saya tidak khawatir. Saya tidak gentar. Saya tidak pernah takut karena yang bisa membunuh itu yang punya hak, itu Tuhan,” kata Anas.

Namun, saat ditanya siapa yang menggunakan Nazaruddin, Anas menjawab, ”Tidak penting itu.” Anas juga mengaku tidak tahu apakah serangan terhadap dirinya itu terkait Rapat Koordinasi Nasional Partai Demokrat yang digelar akhir pekan ini atau tidak.

Jika yang disampaikan belakangan ini merupakan tuduhan hukum dan ada buktinya, Anas mempersilakan dilaporkan ke aparat penegak hukum agar diproses dengan pendekatan hukum. ”Sederhana, kan?” ucapnya.

Anas menjamin tidak ada politik uang dalam Kongres Partai Demokrat, Mei 2010. ”Saya bukan orang yang ngotot (untuk maju sebagai Ketua Umum Partai Demokrat). Saya diminta dengan pertimbangan masa depan partai untuk maju,” kata Anas.

”Namun, jika tim menyediakan fasilitas, bantuan transportasi pulang ke daerah masing-masing, itu kewajiban tim. Masak yang berjuang bersama tidak difasilitasi dengan transportasi, akomodasi, atau konsumsi. Itu bukan membeli suara,” kata Anas.

Tentang pernyataan Nazaruddin bahwa yang dimaksud adalah jatah untuk DPC, Anas menjawab, ”Itu bohong karena saya tahu itu iuran atau bantingan dari para anggota tim.”

Anas juga tidak yakin dengan kebenaran pernyataan Nazaruddin, ada satu kamar (tim Anas) di Hotel Aston, Bandung, untuk menyimpan uang dollar yang diangkut dari Jakarta dengan mobil boks. ”Saya selalu berpesan kepada tim, jangan menyerang tim atau kandidat lain dan jangan melakukan politik uang. Ini juga pesan Pak Achmad Mubarok sebagai ketua tim,” tutur Anas.

Anas menyatakan, Nazaruddin adalah buron yang pernyataannya sering bohong. ”Pertanyaan saya, layak atau tidak, kalau didaftar dustanya banyak sekali, kriminal buron yang tidak berani menghadapi proses hukum, suka dusta, suka bohong, dijadikan narasumber kebenaran. Seolah-olah omongannya kebenaran, disiarkan kepada publik sebagai kebenaran?” katanya.

Pengakuan Yulianis

Kemarin, kuasa hukum salah seorang staf keuangan perusahaan milik Nazaruddin, Ignatius Supriyadi, mengatakan, Yulianis mengakui pernah disuruh membawa sejumlah uang ke Bandung sebelum pelaksanaan Kongres Partai Demokrat. Menurut Supriyadi, hal yang sama pernah dikatakan kliennya dalam wawancara kepada sebuah media. ”Cuma disuruh bawa uang ke Bandung (oleh Nazaruddin), tetapi uang yang dibawa tak dipakai, justru setelah selesai kongres malah dapat tambahan. Dia hanya diperintah membawa uang,” ujar Supriyadi.

Menurut Supriyadi, Yulianis juga mengaku kenal dengan salah satu terdakwa kasus suap wisma atlet SEA Games, Mindo Rosalina Manulang, karena bekerja pada orang yang sama. Terkait dengan dakwaan jaksa terhadap Mindo ataupun Mohammad El Idris— Manajer PT Duta Graha Indah yang menjadi pemenang tender proyek wisma atlet—yang menyebutkan bahwa dari jatah uang sebesar Rp 24,9 miliar untuk Nazaruddin, dan telah diberikan kepada Nazaruddin sebesar Rp 3,4 miliar melalui Oktarina Furi dan Yulianis, Supriyadi mengatakan dirinya tak bisa berkomentar terhadap materi persidangan.

Supriyadi menuturkan, kliennya membantah mengenal istri Anas, Athiyyah Laila. Menurut Supriyadi, Yulianis membantah pernah datang ke rumah Anas.

Kemarin, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, di kompleks Istana Presiden, Jakarta, mengatakan, kebenaran pengakuan Nazaruddin yang ditayangkan secara langsung perlu ditelusuri lebih lanjut. ”Tentu itu jadi masukan bagi kita. Permasalahannya, bagaimana agar bisa terungkap. Karena itu, Nazaruddin harus bisa menyampaikan bukti atas apa yang disampaikannya ke publik,” kata Julian.
(IAM/BIL/WHY/NWO)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Pengakuan Nazaruddin Aneh dan Tidak Penting

VIVAnews – Mantan bendahara partai Demokrat, Nazaruddin, kembali mengeluarkan pernyataan mengejutkan di stasiun TV Metro TV, Selasa, 19 Juli 2011. Salah satu anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, menanggapi dengan santai semua pernyataan buronan pemerintah tersebut.

“Saya nggak paham dengan nyanyian seperti itu tadi, apa yang dibilang Nazaruddin itu nggak benar, aneh dan nggak penting, Pak Anas tidak pernah ngatur-ngatur, dia menang Kongres tidak menerima sepeserpun, saya prihatin dengan apa yang dikatakan oleh Nazaruddin,” ujar ahmad Mubarok kepada VIVAnews.com, Selasa 19 Juli 2011.

Dalam pernyataannya kemarin, Nazaruddin kembali berbicara soal isu politik uang pada tim sukses Anas saat Kongres di Bandung. Nazaruddin menyebut ada dana Rp7 miliar yang mengalir ke tim sukses Anas saat Kongres Bandung. Dan uang itu berasal dari proyek wisma atlet SEA Games. Sebelumnya, isu ini sempat dilontarkan Nazaruddin dalam pesan BlackBerry Messenger (BBM) yang diterima VIVAnews.com.

Mubarok yang merupakan tim sukses Anas pada kongres tahun lalu, mengaku tahu benar proses kemenangan Anas. “Saya sebagai tim sukses tahu benar Anas tidak terima uang apapun. Saya sudah telpon semua DPC, mereka juga tidak menerima uang apapun, itu sama sekali tidak benar omongannya Nazaruddin,” ujar Mubarok.

Mubarok mengatakan dia dan Anas tidak akan menanggapi semua pernyataan yang diberikan Nazaruddin tersebut. “Pak Anas dan saya tidak mau menanggapinya, buat apa, pernyataaan dari bawahan baru kemarin sore, sangat berlebihan kalau kami tanggapi,” ujar Mubarok. (adi)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Demokrat Konsolidasi

Jakarta, Kompas – Partai Demokrat meren- canakan menggelar Rapat Koordinasi Nasional Partai Demokrat pada 23-24 Juli mendatang di Sentul, Bogor. Dalam rakornas itu diagendakan pembahasan mengenai konsolidasi partai, pembinaan anggota partai, dan persiapan Pemilu 2014.

Hal itu diungkapkan Ketua Divisi Komunikasi Publik Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Andi Nurpati seusai diperiksa sebagai saksi di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri di Jakarta, Senin (18/7) malam. Peserta yang akan hadir, menurut Andi, adalah anggota DPRD dari Partai Demokrat di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Selain itu, juga ketua dan sekretaris DPD/DPC. ”Ini merupakan pertemuan lengkap,” katanya.

Andi Nurpati menambahkan, tidak ada agenda pembahasan kongres luar biasa (KLB) dalam rakornas itu. ”Semua aspirasi tentu akan didengar,” katanya ketika ditanya jika usulan KLB muncul. Ia menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat telah menyatakan tidak akan ada KLB.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie di Makassar menilai pemberhentian Muhammad Nazaruddin belum cukup untuk memulihkan citra partai. Rakornas akan menjadi ajang evaluasi bagi seluruh kader Partai Demokrat.

”Kami telah mencatat perilaku sejumlah kader yang berpotensi merugikan partai. Semua akan dievaluasi dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) nanti,” ujar Marzuki tanpa memerinci nama dan perilaku kader yang dimaksud, Selasa.

Selain itu, rakornas juga akan dijadikan ajang memperkuat soliditas anggota demi memulihkan citra partai. Marzuki mengaku prihatin dengan perilaku sejumlah kader belakangan ini yang rentan menyebabkan perpecahan di dalam tubuh partai.

”Kondisi yang menimpa Partai Demokrat akhir-akhir ini harus diakhiri. Semua kader harus kompak kembali,” ujar Marzuki yang juga Ketua DPR. Ia menambahkan, kehadiran Nazaruddin di muka hukum dapat membantu pemulihan citra partai.

Peran Anas

Sejumlah kasus yang menimpa Partai Demokrat itu membuat peran Anas Urbaningrum sebagai ketua umum partai itu, secara faktual, telah diambil alih pihak lain, terutama Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

”Anas tidak dapat memimpin karena dia belum dapat membuktikan dirinya bersih dan membersihkan kepengurusan Partai Demokrat. Jika dia tidak bermasalah dan dapat mengambil kepemimpinan tegas, pengambilalihan peran Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat kecil kemungkinan terjadi,” kata Airlangga Pribadi Kusman, pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Selasa, di Jakarta.

Menurut Ray Rangkuti dari Lingkar Madani untuk Indonesia, pengambilalihan peran Anas terlihat jelas, misalnya ketika kepastian tidak ada KLB justru disampaikan Yudhoyono. Pemberhentian Nazaruddin juga selalu dikatakan telah disetujui Yudhoyono. ”Padahal, dua masalah itu seharusnya menjadi tanggung jawab penuh Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat,” ucap Ray Rangkuti. (RIZ/FER/NWO)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.