APBD Dinilai Mampu Membiayai

Litbang Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dinilai mampu memenuhi biaya pilkada. Pertimbangan itu membuat dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, pembiayaan untuk pilkada tetap akan bertumpu ke APBD dan bukan APBN.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis (12/5), mengatakan, di sebagian dari 269 daerah yang menggelar pilkada tahun 2015 memang sempat ada masalah terkait anggaran. Namun, setelah ada monitoring dan fasilitasi dari Kemendagri, masalah itu terselesaikan.

“Jika APBD 269 daerah yang menggelar Pilkada 2015 bisa membiayai pilkada, apalagi pilkada serentak setelah tahun 2015, APBD pasti juga bisa. Masalah justru bisa muncul jika pendanaan pilkada kemudian diubah dari APBN,” katanya.
Continue reading

Jelang Pemilu, APBN dan APBD Dicurigai untuk Agenda Politis

JAKARTA–MICOM: Indonesia Corruption Watch (ICW) memperkirakan trend menggunakan sumberdaya pemerintahan sebagai dana politik untuk pemilu 2014 masih ada.

Bahkan eskalasi penggunaan ini akan meningkat sejak dua tahun sebelum pemilu.

“Menjelang Pemilu, kebijakan APBN dan APBD akan banyak tertuang dalam kegiatan-kegiatan berbau politik,” tutur Peneliti Senior ICW Abdullah Dahlan di Jakarta, Minggu (18/12).

Karena itulah, ia memandang perlu pengaturan yang lebih ketat, untuk menutup peluang pemanfaatan anggaran-anggaran tersebut.

“Ada baiknya dana hibah dan bantuan sosial tidak dimuat dalam mata anggaran sendiri. Agar tidak dibuat sebagai program-program populis.

Dalam RUU Pemilu pun harus ada larangan tegas menggunakan instrumen pemerintah sebagai modal politik.
Selain itu, menjadi tugas baru para komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga untuk menyoroti penggunaan-penggunaan anggaran.tersebut. (Wta/OL-8)

Source : Media Indonesia

Posted with WordPress for BlackBerry.