LSI: Popularitas Partai dan Capres Tokoh Islam Makin Suram

Jakarta – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis survei mengenai kondisi terkini serta prediksi masa depan partai dan tokoh Islam di Indonesia. Hasilnya, popularitas partai dan tokoh Islam di kancah perpolitikan nasional kian suram.

“Partai Islam hanya akan jadi komplementer di 2014, jadi pelengkap saja,” kata Peneliti LSI, Adjie Alfaraby, dalam acara rilis hasil survei ‘Makin Suramnya Partai dan Capres Islam di Pemilu 2014’ di kantor LSI di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (14/10/2012).
Continue reading

Biaya Politik Tinggi untuk Citra Seolah-olah

Kemenangan Barack Obama dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2008 menginspirasi banyak pihak. Salah satunya, Trimedya Panjaitan, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

”Saat itu, saya terinspirasi gaya kampanye Obama yang menggunakan berbagai media, terutama media sosial. Dia juga memiliki tim kampanye profesional yang melekat ke dirinya,” kenang Trimedya beberapa waktu lalu.

Trimedya yang berniat kembali duduk di DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II lantas menggunakan konsultan kampanye. Saat itu, banyak lembaga survei menawarkan jasa. Kontrak kerja senilai Rp 1 miliar ditandatanganinya.
Continue reading

Kemasan Semu Politisi


Jakarta, Kompas – Politik pencitraan di kalangan politisi demi memenangi pilkada dan pemilu dapat terjebak dalam kemasan semu. Ini bisa mendangkalkan kualitas demokrasi karena menjual tampilan instan, bahkan manipulatif.
< !-more->

Lembaga survei pun bisa terjebak dalam strategi pencitraan politisi yang bertarung dalam pilkada atau pemilu. Sangat terbuka kemungkinan konflik kepentingan dalam survei didanai pemodal yang sedang bertarung.

Peneliti dari Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad, mengatakan, strategi pencitraan di kalangan kandidat saat ini lebih mirip dengan ”politik bedak”. Kandidat dipoles sedemikian rupa sehingga borok-boroknya tertutupi dan digantikan tampilan memikat. Hanya jejak rekam baik yang ditonjolkan, sementara hal-hal negatif disembunyikan.

”Demi menciptakan citra bagus terkadang kandidat mau memanipulasi data, termasuk memainkan statistik yang sudah diolah demi kepentingannya,” kata Herdi, Senin (16/7).

Bagi Direktur The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto, pencitraan lewat publikasi survei dipandang efektif karena ada kecenderungan pembaca media memilih orang atau partai yang diunggulkan dalam survei.

Lembaga survei bisa saja menaikkan suatu isu tertentu dari hasil riset dengan agak mengabaikan isu lain. ”Inilah yang disebut sebagai era komodifikasi survei karena ternyata hasil riset menjadi komoditas yang seksi dalam pertarungan isu media,” kata Gun Gun.

Kenyataannya, menurut Wakil Ketua Umum DPP PAN Dradjad Wibowo, Senin, banyak lembaga survei yang tidak bebas konflik kepentingan. Bahkan, sering kali kepentingan komersial lembaga survei lebih mendominasi hasil survei yang dipublikasikan.

Maraknya penggunaan survei oleh partai politik menunjukkan parpol semakin elektoralis, yaitu ingin memperoleh suara rakyat yang banyak untuk mendapatkan posisi politik. Akibatnya, parpol cenderung menggunakan kandidat populer tanpa memperhatikan ideologi atau sistem kaderisasi. ”Orientasi yang elektoralis menyebabkan pengakaran partai di masyarakat diganti dengan politik pencitraan, mesin, atau organisasi partai diganti dengan tim pemenangan, dan kader diganti oleh konsultan politik,” kata AAGN Ari Dwipayana, pengajar Fisipol Universitas Gadjah Mada, Senin.

Dalam praktik politik Indonesia, lanjut Ari, survei semakin dibutuhkan karena perilaku memilih ditentukan oleh persepsi terhadap kandidat dan agenda atau isu yang muncul saat momen elektoral. Masalahnya, dalam politik Indonesia popularitas dan elektabilitas tokoh lebih tinggi dari parpol. Padahal, popularitas dan elektabilitas parpol seharusnya setara atau lebih besar dibanding tokoh.

Partai Golkar menilai hasil survei sebagai pertimbangan penting dalam pemilu dan pilkada. Dalam petunjuk pelaksanaan disebutkan, calon kepala daerah diputuskan berdasarkan hasil survei. ”Survei penting untuk mendapatkan gambaran kekuatan figur-figur yang muncul,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin.

Meski demikian, kata Nurul, tidak selalu calon kepala daerah ditetapkan berdasarkan hasil survei. Ada kalanya calon kepala daerah ditetapkan berdasarkan subyektivitas petinggi partai.

Rupanya tak semua parpol menjadikan hasil survei sebagai pertimbangan utama. Selain hasil survei sering meleset, tidak sedikit lembaga survei yang kurang obyektif dan lebih mendahulukan pertimbangan komersial. ”Survei sangat penting, tapi bukan satu-satunya pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam pilkada dan pemilu,” kata Dradjad Wibowo.

Apalagi, lanjut Dradjad, politisi punya insting politik tersendiri dalam membaca tren di masyarakat.(IAM/NWO/NTA)

Source : Kompas.com

Pencitraan Masih Diandalkan

Jakarta, Kompas – Partai politik dan politisi makin banyak menggunakan jasa lembaga survei untuk membaca peluang, baik di pemilihan kepala daerah, pemilu, maupun pemilihan presiden. Lembaga survei dibutuhkan untuk mengetahui perilaku pemilih. Politik pencitraan memang wajar digunakan di negara-negara demokrasi.
< !-more->

Informasi yang dihimpun Kompas sampai Minggu (15/7) memperlihatkan, peran lembaga survei sangat dibutuhkan bagi parpol atau politisi yang bertarung dalam pilkada atau pemilu. Survei jadi pertimbangan untuk menentukan calon, membuat program kampanye, dan mengetahui hasil pemilihan lewat penghitungan cepat.

”Survei sangat penting sebagai rujukan awal untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Bagi kami, survei dapat memperlihatkan sikap, kecenderungan, dan keberpihakan publik. Semacam deteksi awal,” kata Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Imam Nachrowi. Parpol memerlukan fakta terkait perilaku pemilih dalam pilkada atau pemilu.

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo menuturkan, partainya menggunakan hasil survei sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan partai, misalnya di pilkada. Pertimbangan lain yang dipakai yakni ideologi dan kebijakan partai.

Memang, menurut peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia R Siti Zuhro, politik pencitraan kandidat biasa digunakan di negara maju. Ini penting untuk menimbulkan daya pikat yang maksimal dari kandidat sekaligus menumbuhkan ketertarikan rakyat pada kandidat. Masyarakat menjadi semakin mengenal calon-calon yang hendak dipilihnya.

Namun, dalam konteks Indonesia, kata Siti Zuhro, ”Politik pencitraan baru dimaknai sebagai promosi yang berlebihan atas sisi-sisi positif kandidat sambil menampilkan sisi-sisi negatif dari kandidat lain.”

Pentingnya survei itu diakui Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa. Partai Demokrat setidaknya melakukan tiga kali survei di sebuah pilkada, yaitu penentuan calon, penyusunan strategi kampanye, dan bahan penyusunan strategi terakhir sebelum pemungutan suara.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memanfaatkan lembaga survei untuk mengambil keputusan dalam pilkada atau pemilu. Tanpa data hasil survei, ujar Ketua DPP PPP Zaenut Tauhid Saadi, partai sulit menganalisis kekuatan dan kelemahan partai atau calon.

Bagi Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera Agoes Poernomo, partainya biasa menggunakan survei internal untuk melihat berbagai kemungkinan dalam pilkada atau pemilu. PKS juga sering mengundang lembaga survei untuk dimintai pendapat setelah lembaga itu merilis hasil surveinya.

”Untuk pilkada, biasanya survei tiga kali, sedangkan untuk menghadapi pemilu legislatif, kami mengadakan survei tahunan. Namun, sejak dua tahun sebelum pemilu, survei dilakukan setiap enam bulan atau bulan Januari pada tahun penyelenggaraan pemilu,” ujar Agoes.

”Saat ini, hampir semua pilkada memakai jasa lembaga survei untuk melihat peluang kandidat dan menyusun strategi kampanye,” kata M Qodari dari Indobarometer, pekan lalu.

Saiful Mujani, peneliti utama Lembaga Survei Indonesia sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, juga mengatakan, lembaga survei kian berperan penting untuk memetakan perilaku pemilih di pilkada dan pemilu.

”Sepanjang pengalaman di partai, hasil survei cukup mendukung. Tapi, itu pun tak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur untuk menentukan langkah karena survei kadang meleset dalam beberapa hal,” kata Zaenut.

Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin secara terpisah menambahkan, ”Hasil survei sering kali tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan karena survei atau poling merupakan potret sesaat yang amat mungkin berubah.”

Contoh paling aktual yakni Pilkada DKI Jakarta pada pekan silam. Sejumlah lembaga survei memperkirakan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli bakal unggul. Kenyataannya, berdasarkan hitungan cepat, justru pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama yang unggul.

Hasil survei, kata Qodari, tidak selalu sama dengan fakta di lapangan. Dari sepuluh survei, biasanya ada dua atau tiga yang hasilnya berbeda. Perbedaan itu biasanya terjadi karena ada manuver dari kandidat di saat-saat akhir atau perubahan opini masyarakat. ”Survei adalah mengukur opini masyarakat, dan opini itu bisa berubah,” ucap Qodari. (IAM/NWO/ATO)

Source : Kompas.com

Citra Parpol Makin Buruk

Jakarta, Kompas – Tren penilaian rakyat atas partai politik dan penegakan hukum di Indonesia semakin buruk akibat berbagai kasus korupsi yang melibatkan politisi. Demikian hasil survei Lembaga Survei Indonesia terhadap 2.050 responden dengan ambang kesalahan lebih kurang 2,2 persen.

Dari wawancara sepanjang 1-12 Februari 2012, sebanyak 33,8 persen responden menilai kondisi politik nasional buruk dan sangat buruk. Hanya 22,9 persen yang menilai sebaliknya.

Penegakan hukum juga dinilai jelek. Sebanyak 39,4 persen masyarakat menilai buruk dan sangat buruk, sedangkan responden yang menilai sebaliknya hanya 27,5 persen. Survei LSI sebelumnya, Desember 2011, 44 persen responden menilai pemberantasan korupsi cukup baik.

”Penilaian buruk terhadap politik nasional sudah terjadi setahun terakhir, pada 2011-2012, setelah kasus Century dan sejumlah kasus korupsi, termasuk kasus Nazaruddin. Pada elektabilitas partai, kekuatan elektoral Partai Demokrat turun signifikan ketimbang perolehan suara Pemilu 2009. Akan tetapi, parpol-parpol lain tidak mampu mengambil suara yang terlepas dari Partai Demokrat,” tutur peneliti LSI, Burhanuddin Muhtadi, Minggu (19/2) di Jakarta.

Pada survei ini, peringkat tiga besar masih Partai Golkar (15,5 persen), Partai Demokrat (13,7 persen), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (13,6 persen). Partai Gerindra, PPP, PKB, dan PKS masih stagnan di bawah 5 persen.

Sebanyak 28,9 persen responden masih menyatakan belum mengetahui pilihan politiknya. Dari responden yang sudah memiliki parpol pilihan, sebagian juga menyatakan belum mantap. Secara keseluruhan, warga yang belum jelas dengan pilihannya mencapai 51 persen. Ini, menurut peneliti senior Centre for Strategic and International Studies J Kristiadi, tidak berbeda jauh dengan survei CSIS belum lama ini. Sebanyak 48 persen masyarakat belum menentukan pilihan politik. Sikap antiparpol ini disebabkan buruknya kinerja pemerintah dan rendahnya kredibilitas partai.

Pembunuhan karakter

Sikap antiparpol ini, menurut Ketua DPP PAN Bima Arya, selain disebabkan masyarakat yang kritis menilai kinerja parpol, juga akibat pembunuhan karakter oleh pihak-pihak yang antipartai. Ketua Fraksi PKB di DPR Marwan Ja’far juga menilai deparpolisasi sebagai sebuah gerakan orang-orang antiparpol yang ingin berkuasa. (INA)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Tim Pencitraan Demokrat Didominasi Aktivis Muda

JAKARTA–MICOM: Wakil Sekjen Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, tim komunikasi untuk mengembalikan citra Demokrat akan didominasi aktivis dan anak muda. Tim yang dibentuk pascalebaran nanti oleh Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut bekerja untuk mengembalikan citra Demokrat setelah dibombardir kesaksian Muhammad Nazaruddin.

“Rencananya terdiri dari anak-anak muda. Tapi nama-nama belum ditentukan,” ujarnya di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (23/8).

Pembentukkan tim tersebut, menurutnya, sama sekali tidak bermaksud menciptakan gerbong baru di internal Demokrat. Tim tersebut dibentuk karena situasi mengharuskan Demokrat mengembalikan citra dan nama baik partai.

Menurutnya, faksi tidak tergantu oleh pembentukkan tim tersebut. Sebab, Demokrat telah sepakat, menghadapi minimnya kepercayaan publik, semua kader harus solid. “Pak SBY sudah tekankan semua kader harus solid. Tim dibentuk untuk pencitraan,” ujarnya.

Ramadhan melanjutkan, dalam rakornas Sentul sebelumnya telah disepakati Demokrat harus kembalikan citra di mata publik. Memang, setelah rakornas telah dibentuk tim komunikasi yang terdiri dari lima orang. Namun, untuk mempercepat pengembalian citra, SBY menginstruksikan untuk membentuk tim yang terdiri dari 30 orang kader yang punya kemampuan komunikasi. (OL-8)

Source : Media Indonesia

Posted with WordPress for BlackBerry.

Kopi Gayo, Warisan yang Menghidupi

Kopi Gayo Arabica

Menyebut nama kopi gayo, terbayang dalam benak kita nikmatnya kopi arabika pegunungan yang telah hampir seabad ini mendunia. Namun, bagi warga di Dataran Tinggi Gayo, Aceh, tempat kopi ini ditanam sejak 1918, kopi arabika itu bukan sekadar rasa, melainkan warisan jiwa.

Di tanah bergunung itu, mereka menanam kopi bercita rasa tinggi yang menghidupi. Ada tiga kabupaten di dalamnya: Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Total luasan tanam pada tahun 2010 mencapai sekitar 94.500 hektar (ha), terdiri dari 48.500 ha di Aceh Tengah, 39.000 ha di Bener Meriah, dan 7.000 ha di Gayo Lues.

Kopi gayo ibarat nyawa bagi Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Tercatat, jumlah petani kopi di Aceh Tengah 34.476 keluarga. Jika satu keluarga diasumsikan beranggotakan 4 orang, sebanyak 137.904 orang di sana yang menggantungkan hidup pada kebun kopi. Jumlah itu setara dengan hampir 90 persen total penduduk Aceh Tengah yang mencapai 149.145 jiwa (2010).

Kondisi yang sama juga terjadi di Bener Meriah. Jumlah petani kopi mencapai sekitar 21.500 keluarga atau sekitar 84.000 jiwa orang. Itu artinya sekitar 75 persen penduduk di Bener Meriah (111.000 jiwa tahun 2010) menggantungkan hidup pada kebun kopi.

”Itu baru di petani, belum termasuk pedagang, tauke, agen kopi, dan warga yang bekerja di pengolahan kopi. Kopi memang nyawa di Gayo,” kata Kepala Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Tengah Hermanto.

Tak heran, dalam sosio-kultural masyarakat Gayo pun sangat dikenal petatah-petitih ini: ”Maman ilang maman ijo, beta pudaha, beta besilo”—siapa pun orang di Gayo tak akan pernah lepas hidupnya dari kopi pada awalnya. Kopi menghidupi mereka. ”Saya bisa menyekolahkan enam anak saya ke perguruan tinggi. Semuanya dari kopi,” tutur Surahman (57), petani kopi asal Desa Kebayakan, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah.

Sejarah dan cita rasa

Rendah asam, aroma wangi, dan rasa gurih, itulah cita rasa yang melekat pada kopi arabika gayo. Dengan cita rasanya itulah, sejak dahulu, kopi gayo melanglang buana ke pasar mancanegara. Tanah yang tak asam dan ketinggian lahan yang rata-rata di atas 1.200 meter di atas permukaan laut membuat kopi gayo bercita rasa berbeda.

Di hampir semua franchise kopi internasional, semacam Starbucks, kita akan mudah mendapati menu kopi gayo terpampang di sana. Bahkan, kopi gayo masuk kategori kopi kelas premium setingkat dengan kopi kenamaan dunia lainnya, seperti Brazilian blue mountain ataupun Ethiopian coffee.

Win Ruhdi Bathin, tokoh Komunitas Penikmat Kopi Gayo Aceh Tengah, mengungkapkan, citra sebagai kopi berkelas dan permintaan pasar internasional yang masih mengalir itulah yang membuat eksistensi kopi gayo masih bertahan hingga saat ini. Sebagian besar produk kopi gayo pun berorientasi ekspor.

”Kopi gayo ini anugerah. Dari dulu hingga saat ini kualitasnya tak berubah. Permintaan dari luar selalu ada,” katanya.

Keberadaan kopi gayo tak lepas dari kehadiran Belanda di Aceh bagian tengah pada awal abad XX. Menurut Deni Sutrisna, peneliti dari Balai Arkeologi Medan, dalam makalahnya, Komoditas Unggulan dari Masa Kolonial (2010), kopi arabika di Gayo sebenarnya sisa penanaman besar-besaran varietas kopi arabika di Sumatera yang masih bertahan dari hama penyakit pada masa itu.

Pada tahun 1918, Belanda mulai mencanangkan kopi gayo sebagai produk masa depan seiring dengan tingginya minat pasar mancanegara terhadap rasa kopi gayo yang berbeda. Kopi kemudian sedikit demi sedikit menggeser tanaman lada, teh, getah pinus, dan sayuran yang semula menjadi sandaran warga di Dataran Tinggi Gayo.

Seiring itu, ribuan pekerja perkebunan—yang sebagian besar dari Jawa—didatangkan. Sejak itu, Dataran Tinggi Gayo tak hanya mengalami perubahan pola ekonomi, tetapi juga budaya seiring dengan berubahnya komposisi etnis yang ada.

Produk kopi yang kian diminati pasar mancanegara dan tenaga kerja yang melimpah membuat pemerintah kolonial Belanda terus mendatangkan investor masuk ke Aceh Tengah. Pemerintah Belanda mengontrol setiap varietas yang ditanam dan mengontrol kualitas tanaman.

Namun, orientasi pada kontrol kualitas tersebut justru hilang saat masa kemerdekaan tiba. Ladang kopi sempat terbengkalai lama. Apalagi saat masa pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) bergolak.

Baru pada akhir 1950-an, perkebunan kopi mulai digarap kembali. Permintaan pasar internasional mendorong mereka terus membuka lahan baru. Hingga 1972, pembukaan lahan hutan untuk kebun kopi telah meluas hingga 19.962 ha di Aceh Tengah saja. Di Dataran Tinggi Gayo terdapat 94.500 ha lahan kopi arabika, meningkat hampir 19 kali lipat dibandingkan dengan kondisi tahun 1920-an.

Sayangnya, tingginya permintaan pasar ekspor, potensi alam, dan kesuburan lahan yang menunjang produksi itu tak dibarengi peningkatan produksi dan penataan distribusi. Meski luasan tanam terus meningkat, kapasitas produksi per ha atas kopi gayo tergolong rendah. Hanya 721 kilogram per ha per tahun. Bandingkan dengan rata-rata produksi kopi arabika di Jember yang mencapai 1.500 kilogram per ha per tahun.

Mustofa (34), petani di Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Bener Meriah, mengaku tak pernah sekali pun mendapatkan penyuluhan, apalagi pengarahan, dari pemerintah mengenai kopi. Cara penanaman kopi yang dilakukan Mustofa murni dia pelajari dari orangtuanya.

Citra yang tinggi dan tingginya produksi akibat pembukaan lahan yang semakin luas tersebut mendorong kian besarnya ekspansi kopi gayo. Dari 59 perusahaan pengekspor kopi via Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, sekitar 40 eksportir kopi berasal dari Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Volume ekspor kopi via Belawan tahun 2008 tercatat 54.402 ton dan lebih dari setengahnya berasal dari Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues.

”Ini yang sekarang kami khawatirkan. Kami terus menanam. Hutan-hutan ditebang. Petani bekerja keras, tetapi yang menikmati kopi kami orang luar daerah, tauke-tauke besar. Sementara pemerintah diam saja. Padahal, kopi nyawa kami,” tutur Win Ruhdi.

Source : Kompas.com

Dana Pemberdayaan Petani Menjadi “Lahan” Parpol

Jakarta, Kompas – Serikat Petani Indonesia meminta pemerintah menghentikan berbagai program pemberdayaan petani. Selain berpotensi membungkam suara para petani yang kritis terhadap penyimpangan anggaran negara, dana pemberdayaan petani menjadi lahan subur partai politik mencari dana.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum SPI Henry Saragih seusai memberikan keterangan pers soal Peran Negara dalam Tata Niaga Pangan, Selasa (9/8), di Jakarta.

Henry mengungkapkan, sejak munculnya Peraturan Menteri Pertanian No 273 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani, gabungan kelompok tani (gapoktan) menjadi satu-satunya organisasi di pedesaan yang berhak mendapatkan berbagai program pembinaan dari pemerintah.

Organisasi tani lain yang berkeinginan turut memberdayakan petani harus bergabung dengan gapoktan. Tidak jarang, gapoktan yang dibentuk tidak mewakili kepentingan petani.

”Organisasi tani lain yang memiliki program pemberdayaan petani dan tak ingin terkontaminasi dengan sistem dalam gapoktan yang tidak lagi steril harus bergabung ke gapoktan,” katanya.

Begitu program diajukan sampai dinas pertanian tingkat II, gapoktan itu baru bisa mendapatkan persetujuan kalau ada rekomendasi dari partai politik.

”Itu pun ada indikasi terjadi pemotongan dana. Kasus laporan anggota SPI ke kepolisian di Cirebon menunjukkan penyimpangan itu,” katanya.

Henry mengatakan, lebih baik dana program pemberdayaan petani dialihkan untuk pembangunan infrastruktur pertanian, seperti jalan, irigasi, dan bendungan, serta alat pengering daripada menjadi ”bancakan” partai politik.

Selain masalah pemberdayaan petani, SPI juga menyoroti lemahnya koordinasi pemerintah dalam produksi ataupun distribusi pangan.

Kebijakan Menko Perekonomian lebih mengutamakan pembangunan ekonomi daripada ketahanan pangan. Karena itu, sudah saatnya dibentuk Kementerian Pangan. (MAS)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Agama Dipolitisasi untuk Pencitraan Elite Politik

Jakarta, Kompas – Elite politik di negeri ini semestinya menjadikan puasa sebagai momen introspeksi dan evaluasi, apakah kebijakan yang diambil memihak rakyat atau belum. Namun, alih-alih memenuhi harapan itu, kenyataannya pejabat pemerintah di pusat dan daerah justru memanfaatkan simbol-simbol ritual agama untuk memoles citra di mata publik.

Demikian disampaikan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Komaruddin Hidayat, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti, dan dosen UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Abdul Munir Mulkhan, secara terpisah di Jakarta, Rabu (3/8). Menurut mereka, ritual keagamaan seperti puasa sekarang ini tidak terlalu berpengaruh pada perbaikan perilaku elite politik yang buruk. Meskipun puasa disambut dan ditunaikan dengan segala kemeriahan ritualnya, praktik korupsi, transaksi politik, dan penyimpangan kekuasaan juga terus berlangsung.

Komaruddin Hidayat menilai, tidak ada hubungan langsung antara kemeriahan ritual agama dan perbaikan perilaku politik. Praktik korupsi, misalnya, tidak serta-merta berkurang saat bulan puasa. Itu dilakukan oleh elite politik yang tampak rajin berpuasa dan memahami bahwa inti ajaran ini adalah menahan diri dari berbuat mungkar, termasuk mencuri uang rakyat untuk kepentingan pribadi.

”Agama jelas melarang korupsi, tetapi bersifat seruan moral, sementara korupsi lahir dari sistem yang rusak. Jalan keluarnya, dengan penegakan hukum yang tegas dan mendorong pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab,” katanya.

Abdul Munir Mulkhan berharap, elite politik mau menggunakan momen puasa sebagai sarana mawas diri. Apakah kekuasaan yang digenggam elite itu sudah dimanfaatkan sesuai amanat konstitusi, yaitu membangun kesejahteraan rakyat, kedaulatan negara, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun, Ray Rangkuti tidak yakin nafsu penyimpangan kekuasaan oleh elite politik bisa diredam. ”Elite yang suka bohong mungkin tetap bohong. Koruptor menutupi kebusukannya. Ini menunjukkan rendahnya moralitas di negeri ini,” katanya. (IAM)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.