Sekretariat Gabungan Parpol akan kian Kehilangan Fungsi

SEKRETARIAT gabungan (setgab) partai politik pendukung pemerintah diprediksi akan semakin kehilangan fungsinya pada tahun ini. Konflik politik antarpartai yang tergabung dalam setgab akan kian meruncing dan merusak internal mereka.

“Setgab tidak akan banyak pengaruhnya tahun ini. Partai akan semakin pragmatis dan tidak memedulikan keberadaannya demi memastikan perolehan modal politik menuju (Pemilu) 2014,” kata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego di Jakarta, kemarin.

Menurut Indria, hal itu merupakan konsekuensi logis dari koalisi parpol yang tidak permanen. “Fungsi kabinet juga akan terganggu. Menteri-menteri dari partai akan lebih mementingkan agenda partai masing-masing,” katanya.

Dia menambahkan, konstelasi politik juga akan terus memanas dan memungkinkan parpol-parpol menggelar front terbuka di luar setgab. “Tahun ini hanya baru awal kegaduhan politik dan ini akan terus memburuk hingga 2014.”

Saat dihubungi secara terpisah, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Burhanuddin Muhtadi mengatakan setgab seperti macan ompong. Bahkan ia memprediksi PKS atau Golkar bisa keluar atau ditendang dari setgab demi mempertahankan kinerja pemerintahan.

Memanasnya internal setgab memang sudah dimulai. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok menyatakan bahwa PKS dan Golkar memiliki syahwat politik menggebu pada tahun ini.

Pernyataan itu langsung ditanggapi Ketua Dewan Pengurus Pusat PKS Refrizal. “Mubarok harus konkret, PKS yang mana? Siapa itu? Sebutkan nama langsung. Mubarok seperti lempar batu sembunyi tangan,” katanya.

Anggota DPR dari Partai Golkar Bambang Soesatyo pun menilai pernyataan Mubarok itu cermin ketakutan terkait dengan mulai terkuaknya kasus megakorupsi Bank Century, Wisma Atlet, dan Hambalang. (*/HZ/X-5)

Source : Media Indonesia

Konflik Politik tetap Terjadi di 2012

MEDAN–MICOM: Konflik politik dan hukum diperkirakan masih akan terjadi pada 2012 ini. Hal ini disebabkan berlangsungnya kegiatan pemilihan kepala daerah (pemilu kada) di sejumlah provinsi di Tanah Air.

“Berbagai konflik politik dan masalah hukum, masih tetap mewarnai pada 2012, tak jauh berbeda seperti yang terjadi pada 2011,” kata sosiolog dari Universitas Sumatra Utara (USU) Badaruddin, di Medan, Kamis (29/12).

Konflik politik yang kemungkinan akan terjadi di berbagai provinsi itu, menurut dia, diharapkan tidak sampai mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kKamtibmas), ini harus bisa dihindari dan dijauhi.

“Kita juga tidak ingin dengan adanya kegiatan politik berupa pemilu kada itu justru akan menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini jangan sampai terjadi, karena jelas akan merugikan masyarakat,” kata guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) USU itu.

Badaruddin mengatakan, untuk menghindari terjadinya permasalahan politik dan berujung kepada tindakan melanggar hukum, pengamanan ekstra ketat diperlukan saat dilaksanakannya aktivitas kampanye.

“Aparat keamanan perlu lebih difungsikan untuk melakukan pengamanan di tengah-tengah masyarakat untuk menghindari hal-hal yang tidak diingini,” katanya.

Bahkan, jelasnya, aparat yang diterjunkan dalam pengamanan saat pemilu kada itu lebih mengutamakan pendekatan atau persuasif, humanis, dan tidak perlu bertindak arogan, karena ini dapat menimbulkan masalah. Sebab, katanya, kegiatan pemilu kada ini juga harus dapat diciptakan suasana yang harmonis dan penuh kekeluargaan.

“Kita juga tidak menginginkan dalam pemilu kada itu ada tindakan-tindakan nakal atau orang yang tidak bertanggung jawab mau pun pihak ketiga yang sengaja menimbulkan keributan. Di sini lah diperlukan aparat keamanan tersebut,” kata Dekan FISIP USU itu. (Ant/OL-10)

Source : Media Indonesia

Posted with WordPress for BlackBerry.

Dialog Atasi Konflik Daerah

BANDUNG, KOMPAS – Pemerintah sebaiknya mendahulukan pendekatan dialog dan kemanusiaan atau soft power ketimbang pengerahan kekuatan militer dan ancaman sanksi untuk memadamkan konflik yang berkecamuk di daerah. Negosiasi damai pun harus dihasilkan melalui kompromi pihak yang bertikai, bukan solusi yang ditawarkan satu arah dari pemerintah pusat ke daerah.

Salah satu contoh yang paling konkret adalah konflik di Aceh yang berlangsung sejak pemberontakan Daud Beureueh pada 1953. Konflik tersebut baru bisa diselesaikan pada 2005 melalui mediasi di Helsinki karena pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla sepenuhnya menggunakan pendekatan dialog tanpa sekali pun melibatkan operasi militer.

Demikian intisari dari disertasi Darmansjah Djumala, Duta Besar RI untuk Polandia, dalam sidang promosi doktor di Universitas Padjadjaran, Bandung, Kamis (29/12). Dia berhasil mempertahankan disertasi berjudul ”Soft Power dalam Penyelesaian Konflik: Studi tentang Politik Desentralisasi di Aceh”. Dia menyarankan agar pendekatan itu bisa diaplikasikan untuk menangani konflik pusat-daerah lainnya.

”Keberhasilan dalam menyelesaikan konflik pusat-daerah hanya bisa terjadi apabila pemerintah pusat berani menempatkan dirinya sejajar dengan pihak seteru sehingga keduanya bisa berunding,” kata Darmansjah, Kamis.

Menurut dia, titik terang masalah Aceh baru didapatkan setelah Pemerintah Indonesia dan GAM duduk sederajat dan membahas kesepakatan untuk mengakhiri konflik tersebut.

”Pemerintah terlambat menggunakan soft power dalam meredakan konflik dan belum menyasar pada akar permasalahan,” ujar Darmansjah seusai sidang promosi. (eld)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Konflik Horizontal Cermin Kegagalan Elite

Jakarta, Kompas – Demokrasi yang dijalankan setengah-setengah, apalagi dibajak oleh oligarki atau segelintir elite, justru akan menjadi bumerang. Kebebasan yang diberikan demokrasi dengan mudah akan menjelma menjadi konflik horizontal, bahkan antarelite penguasa. Konflik horizontal di masyarakat mencerminkan kegagalan elite penguasa menjalankan demokrasi.

”Siapa pun tahu proses demokrasi di Indonesia hanya berkembang pada kulit luarnya, belum menyentuh hal-hal substansial. Jika terus begini, akan berbahaya bagi kehidupan bangsa,” kata Syafii Maarif, mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Jumat (2/12).

Demokrasi pada dasarnya mengandung unsur kebebasan yang bertanggung jawab, partisipasi masyarakat, serta kepemimpinan yang adil dan mementingkan rakyat. Demokrasi yang dijalankan atas pilar-pilar tersebut akan menciptakan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat luas.

Karena itu, pemerintah harus segera siuman dari situasi saat ini. Elite penguasa harus menjalankan demokrasi secara benar, jangan memelintir demokrasi hanya untuk merebut kekuasaan, yang ujungnya dipakai untuk kepentingan golongan dan kelompoknya.

Hal itu tentu saja membuat konflik mudah muncul, bahkan akan semakin merebak tatkala penegakan hukum lemah dan saat sama kesenjangan ekonomi terus melebar.

Demokrasi yang mengabaikan keadilan dan membiarkan kesenjangan ekonomi, ujar Ketua Masyarakat Profesional Madani (MPM) Ismed Hasan Putro, akan menciptakan malapetaka. ”Konflik horizontal bukan terjadi karena masyarakat kita pemarah atau kurang beradab. Konflik terjadi karena masyarakat frustrasi karena kemiskinan dan ketidakadilan,” kata Ismed.

Masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah bangsa yang cinta damai dan mengutamakan kebersamaan. Kultur masyarakat tersebut kini rusak akibat elite penguasa membajak demokrasi untuk kepentingan kekuasaan.

Solusinya, kata Ismed, bukanlah pada masyarakat, melainkan bagaimana elite mengubah perilaku dan kultur mereka untuk bekerja demi kepentingan publik.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, pembajakan demokrasi oleh oligarki muncul karena wakil rakyat (legislatif) dan eksekutif tidak memiliki etika dan kultur politik yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

”Percuma saja peraturan diperketat dan sistem diperbaiki. Oligarki akan terus terjadi sepanjang kultur politik tidak dimiliki para elite,”” katanya.

Kegagalan demokrasi akhirnya akan berimbas pada pemilu yang merupakan praktik demokrasi. Jika terjadi keadaan demikian, pemilu dijalankan dengan prinsip-prinsip oligarkis atau dominasi kekuasaan oleh segolongan elite. (FAJ/LOK)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Kepemimpinan dan Gejolak Politik

Dalam sejarah politik di Indonesia, gejolak masyarakat, seperti halnya ancaman separatisme, tidak lepas dari lemahnya kepercayaan kepada pemimpin negara dan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah.

Pada era Orde Lama, pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 tidak lepas dari ketidakpuasan terhadap hasil Perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda tahun 1947, yang salah satu hasilnya adalah pihak Indonesia harus mengosongkan wilayah yang dikuasainya, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta.

Tidak hanya terjadi di Madiun, di Jawa Barat, SM Kartosuwiryo juga menolak hasil perjanjian tersebut. Dia mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) atau Darul Islam (DI) dengan menyebut tentara yang mengikuti jejaknya sebagai Tentara Islam Indonesia (TII). Langkah itu sebagai bentuk perlawanan terhadap upaya Pemerintah Indonesia menaati hasil Perundingan Renville. Pengaruh Kartosuwiryo sampai ke Aceh. Di ”Serambi Mekah” ini, gerakan DI/TII dipimpin oleh Daud Beureueh. Hal sama terjadi di Sulawesi Selatan yang dipimpin Kahar Muzakar.

Gerakan separatisme lain pun muncul di era Soekarno, seperti Republik Maluku Selatan (RMS) tahun 1950, Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) tahun 1958, Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) tahun 1958, dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) tahun 1965. Tercatat, Permesta dan PRRI dilumpuhkan pemerintah. Sementara RMS dan OPM dalam fakta sejarah tetap ada meskipun tidak selalu tampil di permukaan, termasuk di era rezim Soeharto hingga periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Di era Soeharto, muncul Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tahun 1976 yang dipimpin Hasan Tiro. GAM lahir sebagai reaksi atas perlakuan pemerintah pusat, khususnya akibat operasi militer yang berlangsung puluhan tahun di Aceh. Kekuasaan otoriter Soeharto berhasil ”menutup” ruang bagi gerakan-gerakan separatis tersebut di permukaan.

Tidak heran, pasca-Orde Baru, gerakan separatis bangkit kembali. Berpisahnya Timor Timur dari Indonesia sebagai hasil referendum tahun 1999 menjadi bukti. Hal ini terus berlangsung di pemerintahan berikutnya. Sebut saja penerapan operasi militer di Aceh di era pemerintahan Megawati dan letupan-letupan gerakan separatis lain, seperti di Ambon dan Papua.

Ujian berat

Keberhasilan pemerintahan Yudhoyono dalam mewujudkan perdamaian di Aceh tahun 2005 menjadi poin penting yang turut menguatkan dukungan publik pada pemerintahan ini. Sayangnya, kini kepemimpinan Yudhoyono dinilai mulai melemah. Sejumlah kasus, seperti Bank Century dan dugaan korupsi yang melibatkan politikus Partai Demokrat, serta krisis global yang menjadi ancaman bagi kinerja pemerintahan menjadi ujian berat bagi kepemimpinan Yudhoyono.

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada dua tahun pemerintahannya, pertengahan Oktober lalu, mencatat citra Presiden cenderung berbalik, dari positif ke negatif. Sepanjang tujuh tahun menjadi presiden, baru kali ini citra Presiden merosot jauh. Sebelumnya masih di atas 50 persen, tetapi kini hanya satu pertiga responden yang memandang citra Presiden baik (Kompas, 17 Oktober 2011).

Catatan-catatan itu menguatkan kecenderungan bahwa ketika kepemimpinan negara melemah, muncul sejumlah gejolak politik. Kini, kasus konflik dan kekerasan di Papua, Ambon, dan polemik pilkada Aceh, mau tidak mau, menjadi ujian politik bagi Yudhoyono sebagai pemimpin negara. (Yohan Wahyu/Litbang Kompas)

Source : Kompas.com

Wakil Menteri Bisa Picu Konflik

Jakarta, Kompas – Pengangkatan 13 wakil menteri bisa menimbulkan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Keberadaan wakil menteri itu dikhawatirkan dapat memicu benturan dan konflik baru di internal kementerian.

Kekhawatiran itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung Wibowo dan Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdul Hakim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10). ”Hal yang saya khawatirkan adalah adanya gesekan antara menteri dan wakil menteri,” kata Pramono.

Gesekan itu berpotensi terjadi karena umumnya kapasitas para wakil menteri lebih baik dibandingkan dengan menteri. Para wakil menteri itu memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman birokrasi yang relatif bagus.

Selain itu, pangkat dan golongan wakil menteri juga setara dengan sekretaris jenderal (sekjen) dan direktur jenderal (dirjen) sehingga kemungkinan para dirjen dan sekjen tersebut akan lebih nyaman berkoordinasi dengan menteri.

Hakim menambahkan, konflik internal kementerian berpotensi terjadi karena tidak ada aturan yang jelas mengenai tugas wakil menteri. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tidak dijabarkan secara jelas mengenai tugas wakil menteri. Dalam UU tersebut hanya disebutkan, wakil menteri bertugas membantu menteri dalam menyukseskan kontrak kerja menteri dengan presiden.

”Tidak ada rule of conduct dari negara yang mengatur wakil menteri untuk membagi tugasnya. Ini jelas akan memicu konflik internal,” katanya. Konflik juga kemungkinan timbul karena dalam menjalankan tugasnya, menteri dibantu langsung oleh sekjen dan dirjen.

Kewenangan terbatas

Secara terpisah, pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, AA Gn Ari Dwipayana, berpendapat, keberadaan wakil menteri tidak akan dapat memengaruhi efektivitas pemerintahan. Kewenangan wakil menteri terbatas karena pengambilan keputusan dan kebijakan tetap menjadi kewenangan penuh menteri yang mayoritas berasal dari partai politik.

Suko Widodo, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Surabaya, mengatakan, pengangkatan wakil menteri tidak akan efektif. Apalagi, posisi dan fungsi wakil menteri itu anomali. Kalau disebut bukan kabinet, berarti wakil menteri tidak bisa berfungsi sebagai pengganti menteri. Padahal, dalam tradisi birokrasi, wakil itu bisa menjadi pengganti ketua atau kepala, seperti wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati yang berperan sebagai pengganti posisi presiden, gubernur, bupati.

Kalau wakil menteri dibilang jabatan karier pegawai negeri sipil, berarti wakil menteri hanya menggemukkan struktur birokrasi. Secara hierarki, dari dirjen ke sekjen terus ke wakil menteri baru kemudian ke menteri. ”Hal itu bukan membikin kerja lebih efektif dan efisien, tetapi malah memperpanjang jalur birokrasi,” katanya.

Sebenarnya, ujar Suko, daripada menambah wakil menteri, justru lebih baik menambah dirjen dengan kerja yang lebih spesifik. ”Saya melihat reshuffle ini tidak ngefek ke masyarakat. Dalam manajemen kepresidenan juga tidak sistematis,” ujarnya.(NTA/ANO)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Press Release : Aceh Peduli Somalia

Admin siwah.com telah menerima press release dari IKAT-Aceh (Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh) tentang krisis di Somalia, berikut ini kami akan memuat secara utuh press release tersebut :

Krisis berunjung pada kelaparan massal di Somalia telah dimulai sejak 1991/1992. Menurut Food Security and Nutrition Analysis Unit Somalia; 4 juta penduduk mengalami krisis kelaparan, 750,000 orang beresiko mati kelaparan dalam empat bulan ke depan jika tidak ada bantuan segera untuk mereka. 10,000 orang dari penduduk Somalia telah meninggal akibat kelaparan dan setengah dari mereka terdiri dari anak-anak.

Musibah kelaparan tersebut dipicu oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah gagal panen periode October – December 2010 dan periode April – Juni 2011 dan menurunnya hasil panen sejak 17 tahun yang lalu, sehingga terjadi pengangguran besar-besaran, menurun persedian pangan dan akibat banyaknya hewan ternak mati. Dan faktor yang lain adalah masalah stabilitas politik dan perang saudara yang menyebabkan bantuan asing tidak mudah masuk dan semua NGO asing diusir oleh pihak Gerakan Pemberontak Assyabab Mujahidin dengan alasan bahwa NGO asing mempunyai misi terselubung dalam bantuan mereka. Akibatnya, kekeringan dan kelaparan diperparah dengan tidak masuknya bantuan asing, sehingga ribuan rakyat Somalia mati kelaparan dan kehausan.

Dari sisi agama kejadian itu merupakan cobaan Allah swt terhadap rakyat Somalia yang jumlah penduduk beragama Islam mencapai 98%. Sebagaimana yang disampaikan oleh Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan dalam pidato pembukaan pertemuan darurat 57 Negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk membahas kelaparan di Somalia “Anda tidak akan bisa tidur nyenyak jika tetangga Anda kelaparan. Ini bukan hanya sebuah ujian bagi orang-orang Somalia, itu adalah ujian bagi seluruh umat manusia”.

Mengingat kritisnya keadaan Muslim di Somalia, Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh (IKAT) berinisiatif untuk membantu meringankan penderitaan umat Islam Somalia. Dan hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab pribadi dan jamaah semua Umat Islam di seluruh dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah ; Perumpamaan orang-orang mukmin dalam perasaan dan kasih sayang seperti tubuh yang satu apabila sakit salah satu anggota tubuhnya, maka seluruh anggota tubuh akan tidak bisa tidur dan merasa demam.” HR. Muttafaq alaih.

Dan dikuatkan lagi oleh seruan Persatuan Ulama International untuk menolong Somalia. Mereka sudah mengeluarkan fatwa dalam poin ketiga : meminta kepada seluruh umat Islam untuk mengulurkan bantuan semampunya untuk menolong rakyat Somalia yang diincar oleh kematian dan kelaparan diseluruh pelosok negeri.

Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh (IKAT) mengajak semua lapisan masyarakat Aceh saling membahu untuk mengalang dana bantuan dalang rangka membantu umat Islam Somalia dengan selogan ajakan “Aceh Peduli Somalia.” Kami mohon partisipasi Mahasiswa, Remaja Masjid seluruh Aceh, dan para relawan di kampung-kampung tentunya dengan sepengetahuan para Geushik dan Imam. Untuk menyebarkan kotak dan caleng kepada masyarakat dan jika telah terkumpul disetor atau ditransfer ke nomor rekening IKAT PEDULI, 610. 01.99.000 00 5-5 Bank Aceh Syariah. Kemudian bukti setoran bisa dikirim ke Sekretariat IKAT Jln. T. Nyak Arif no 08 Depan Pustaka Wilayah Lamnyong Banda Aceh. Bisa juga dikirim dalam bentuk scan ke alamat email; teuku.azib@gmail.com . Dan itu untuk memudahkan kami melakukan pencatatan dana dari kelompok masyarakat. Bagi penyumbang pribadi yang ingin mengirim bukti setoran juga kami persilakan untuk melakukan hal yang sama.

Program Aceh Peduli Somalia akan ditutup satu minggu setelah lebaran Idul Adha 1432H. Bantuan akan disalurkan secara efektif dan efesien kepada korban di Somalia bekerjasama dengan lembaga terpercaya yang sudah memiliki akses ke Somalia. Program Aceh Peduli Somalia adalan program semua lapisan masyarakat Aceh.

Presiden Ingin Pilkada Aceh Dalam Bingkai Perdamaian

JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap pelaksanaan pilkada di Aceh berlangsung dalam bingkai perdamaian. Hal itu disampaikan saat bertemu dengan sejumlah tokoh Aceh di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/9) sekitar pukul 13.00 wib.

Hal itu disampaikan anggota DPR Aceh Abdullah Saleh yang ikut hadir dalam pertemuan itu. Menurutnya, pertemuan siang tadi lebih kepada silaturahmi tokoh Aceh dengan Presiden SBY.

“Presiden ingin pilkada berlangsung dalam konstruksi penguatan perdamaian, demokratis, dan berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Abdullah Saleh.

Selain Abdullah Saleh, hadir dalam pertemuan yang berlangsung 1,5 jam itu Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Zakaria Saman, Muzakir Manaf dan Yahya Muaz.  Sedangkan Presiden SBY didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Hatta Radjasa, Mendagri Gamawan Fauzi, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo.[]

Source : Atjeh Post

Posted with WordPress for BlackBerry.

Gubernur Menilai DPR Aceh Mengulur Waktu

Jakarta, Kompas – Pemilihan Umum Kepala Daerah Aceh tampaknya akan terhambat. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menilai DPR Aceh mengulur-ulur waktu untuk menghambat Pilkada Aceh. DPR Aceh menggunakan nota kesepahaman Helsinki dan tata tertib untuk menolak adanya calon perseorangan dalam Pilkada Aceh.

”Badan Legislatif DPR Aceh tampak mengulur waktu dengan tidak membahas qanun (peraturan daerah) tentang pelaksanaan pilkada. DPRA malah menyurati Menteri Dalam Negeri bahwa qanun yang sama tidak dapat dibahas pada masa persidangan yang sama dan tahun yang sama. Padahal, ’tahun yang sama’ tidak ada dalam tata tertib. Itu penipuan publik,” tutur Irwandi sebelum mengikuti pertemuan di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (22/9).

Dalam pertemuan itu hadir Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah, Sekretaris Badan Legislatif DPRA Abdullah Saleh, Ketua Komisi A DPRA Adnan Beuransyah, Wakil Ketua Komisi Independen Pemilu (KIP) Ilham Saputra, anggota KPU Endang Sulastri, dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kemdagri, Djohermansyah Djohan.

Dalam Pasal 33 Qanun No 3/2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun memang disebutkan, ”Rancangan qanun yang tidak mendapat persetujuan gubernur/bupati/wali kota atau DPRA/DPRK tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.”

Adapun MOU Helsinki 2005 menyebutkan, ”Upon the signature of this MoU, the people of Aceh will have the rights to nominate candidates for the positions of all elected officials to contest the elections in Aceh in April 2006 and thereafter (Setelah penandatanganan MoU ini, semua rakyat Aceh memiliki hak untuk menjadi calon dalam berbagai pemilihan umum di Aceh pada April 2006 dan selanjutnya).”

Menurut Abdullah Saleh, selain tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang dan tahun yang sama, substansi qanun yang diajukan sama dengan yang sudah dibahas. Karena itu, hanya mengganggu pembahasan qanun prioritas lain yang akan dibahas tahun itu. Ilham Saputra menegaskan, KIP akan tetap menjalankan tahapan pilkada. Pilkada Aceh ditunda dari 14 November menjadi pertengahan Desember.

Sementara itu, KPU Papua Barat menyetujui permintaan tiga dari empat pasangan kandidat agar hari pencoblosan pilkada ulang gubernur-wakil gubernur 2011-2016 diundur dari tanggal 3 November menjadi 9 November. Keempat kandidat sepakat mengikuti proses tahapan pilkada dengan damai.

Kesepakatan pengunduran jadwal itu dilakukan dalam pertemuan KPU dan Penjabat Gubernur Papua Barat, serta keempat kandidat, yang dihadiri DPR Papua Barat, dan Muspida Papua dan Papua Barat, Kamis.

Ketiga kandidat yang minta jadwalnya diubah adalah Wahidin Puarada-Herman DP Orisoe, Dominggus Mandacan-Origenes Nauw, dan GC Auparay-Hasan Ombaier. Mereka menganggap tanggal 3 November mengandung persepsi yang mengarah pada pasangan nomor urut tiga, yang kebetulan merupakan pasangan petahana (Abraham O Atururi-Rahimin Katjong) yang menang pada pilkada 20 Juli lalu.

Ketua Divisi Hukum KPU Papua Barat Filep Wamafma mengatakan, tidak ada maksud menetapkan tanggal 3 sebagai bentuk sugesti kepada publik untuk memilih pasangan nomor tiga.
(INA/THT)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Jadwal Pilkada Wewenang KIP

JAKARTA – Penetapan tahapan Pilkada Aceh, termasuk tanggal pencoblosan serta calon independen, sepenuhnya menjadi  kewenangan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Pelaksanaan pilkada mengacu kepada Qanun Nomor 7 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Demikian kesimpulan Rapat Koordinasi Pilkada Aceh yang berlangsung di Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Kamis (22/9). Rapat itu dipimpin Dirjen Otonomi Daerah Prof Djohermansyah Djohan, dihadiri antara lain oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Ketua DPRA Hasbi Abdullah.

Dalam pertemuan itu, Ketua KIP Abdul Salam Poroh menjanjikan paling lambat hari Senin mendatang, KIP akan mengumumkan seluruh tahapan pilkada lengkap dengan tanggal pencoblosan. “Kami segera menetapkan seluruh tahapan dan jadwal Pilkada Aceh. Dalam waktu tiga hari kami akan umumkan,” tukas Salam Poroh yang dalam rapat didampingi seluruh anggota komisioner KIP.

Dirjen Otda Djohermansyah Djohan mengatakan, hasil kesepakatan yang dicapai dalam rapat 3 Agustus lalu di Kemendagri tidak berhasil menelurkan Qanun Pilkada yang baru. Oleh karena itu, acuannya dikembalikan kepada qanun lama yang masih berlaku.

“Kesepakatan itu hanya melahirkan cooling down. Sekarang, seluruh pelaksanaan pilkada diserahkan kepada ketentuan KIP sebagai lembaga penyelenggara pilkada. Terserah apa putusan KIP. Kemendagri dalam hal ini hanya mengharapkan Pilkada Aceh berjalan damai dan tidak mengalami gangguan apa pun,” sebut Djoerhmansyah.

Eksekutif siap
Gubernur Irwandi pun menegaskan bahwa Pemerintah Aceh siap menyukseskan Pilkada Aceh sebagaimana yang akan diputuskan KIP. “Tidak ada yang bisa menghalang-halangi pelaksanaan pilkada, karena bisa diancam pidana,” imbuh Gubernur Irwandi.

Dirjen Otda Djohermansyah Djohan mengatakan, seyogiayanya Pilkada Aceh menggunakan Qanun Pilkada yang baru. Tapi, sampai batas waktu yang disepakati, 19 September, qanun baru tersebut tidak juga kunjung lahir.

Qanun Pilkada yang baru awalnya disepakati untuk dibahas kembali antara DPRA dan Pemerintah Aceh 5-19 September. Namun, DPRA menolak untuk membahas rancangan qanun baru tersebut dengan pertimbangan secara substansial tidak ada bedanya dengan rancangan qanun yang diajukan pada masa sidang sebelumnya.

“Rancangan qanun baru yang diajukan gubernur substansinya sama dengan rancangan qanun sebelumnya. Oleh karena itu, kami menyepakti tidak perlu lagi dibahas,” kata Sekretaris Baleg DPRA Abdullah Saleh saat menjelaskan alasan penolakan pembahasan oleh DPRA.

Gubernur Irwandi Yusuf menyayangkan sikap DPRA tersebut, karena sampai saat ini DPRA belum memberi tahu gubernur secara resmi alasan menolak pembahasan.

Abdullah Saleh juga menyebutkan DPRA menunda pembahasan Qanun Pilkada lantaran tidak sesuai dengan Pasal 33 Qanun Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun. “Di sana disebutkan bahwa qanun yang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRA dan gubernur, tidak bisa dibahas lagi dalam masa sidang yang sama pada tahun yang sama. Ini artinya, Qanun Pilkada kalau mau dibahas lagi harus menunggu tahun 2012 mendatang,” kata Abdullah Saleh.

Tapi, pernyataan Abdullah Saleh itu dibantah Gubernur Irwandi. “Sama sekali tidak benar begitu. Tidak ada klausul tahun yang sama dalam Pasal 33 Qanun Nomor 3/2006. Saya tidak tahu siapa yang mencantumkan itu,” kata Irwandi seraya menantang agar siapa yang menambah klausul tersebut supaya tunjuk tangan.

Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi A yang juga Ketua Pansus KIP DPRA, Adnan Beuransyah membeberkan hasil temuan pansus berikut rekomendasinya. Ia mengatakan, KIP telah menabrak banyak rambu-rambu seperti yang diatur Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). “Kami minta agar komisioner KIP diganti dengan wajah baru,” katanya.

Ia juga mengatakan, apabila KIP tetap memaksakan pelaksanaan pilkada, bisa berakibat pada berbagai konsekuensi. Ia mengisyaratkan DPRA akan sulit menggelar sidang paripurna penyampaian misi dan visi masing-masing calon kepala daerah, bahkan sidang paripurna khusus pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Menanggapi hal itu, Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Hukum dan Politik, M Jafar MHum mengatakan, akan ada konsekuensi hukum apabila DPRA menolak melaksanakan fungsinya menggelar sidang paripurna. “Bisa saja diancam pidana,” katanya.

Panwaslu  dilantik
Sekretaris Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunawan Siswantoro dalam pertemuan itu menginformasikan bahwa Jumat (23/9) siang ini, Bawaslu akan melantik Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Aceh dan dilanjutkan dengan pelantikan panwaslu kabupaten/kota di seluruh Aceh. “Sesuai perintah undang-undang, kami harus segera melantik panitia pengawas pemilu,” kata Gunawan.

Pada masa cooling down, Bawaslu telah menghentikan seluruh aktivitas pembentukan panwas. “Tapi sekarang masa cooling down sudah berakhir. Panwas dibutuhkan untuk mengawasi jalannya pemilu di Aceh,” katanya. (fik)

KIP Bahas Kembali
Seusai pertemuan di Kemendagri, KIP langsung menggelar pleno. Keputusannya, mempelajari kembali draf tahapan pilkada yang telah disusun. Sepulang dari Jakarta, langsung kami gelar rapat untuk membahas kembali secara cermat draf jadwal dan tahapan pilkada yang telah disusun itu. Apakah dengan waktu yang tersisa 2,5 bulan lagi, tahapan pilkada masih bisa dilanjutkan? Yang jelas, kami tak mau tergesa-gesa mengambil kesimpulan.
*) Yarwin Adi Dharma, Komisioner KIP Aceh. (sup)

Pemerintah Dukung KIP
Pemerintah Aceh siap mendukung KIP Aceh untuk melanjutkan tahapan pilkada yang tertunda akibat cooling down bulan puasa lalu.
Sikap ini kita sampaikan, karena dalam rapat di Kantor Kemendagri, Kamis (22/9), Dirjen Otda Prof Djohermansyah Djohar menyatakan, lanjutan tahapan Pilkada Aceh diserahkan kepada kewenangan penyelenggaranya, yaitu KIP. Sudah tepat, kita dukung sikap ini.
*) Marwan Sufi SH, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Aceh. (her)

Perseorangan Cuma Sekali
Silakan saja Pilkada Aceh dilaksanakan dengan aturan qanun lama oleh KIP selaku penyelenggara. Bagi kami, kalau memang konsisten dilaksanakan, tidak ada persoalan. Tapi harus tetap diingat bahwa dalam qanun lama itu calon perseorangan hanya satu kali. Jadi, ketentuan itu harus konsisten dipedomani dan dilaksanakan.
*) Abdullah Saleh, Sekretaris Badan Legislatif DPRA. (fik)

Source : Serambi Indonesia

Posted with WordPress for BlackBerry.