Mencari Capres di Media Sosial

KOMPAS.com – Di negeri maya, jangan coba bermimpi menjadi presiden pemimpin mereka jika pengikut di Twitter atau jumlah tayang video Anda di Youtube hanya ratusan orang. Di negeri maya, Anda juga harus siap di-bully warga internet atau netizen jika dianggapnya jauh dari idealisme khas mereka.

Fenomena itu mulai menimpa para peserta Konvensi Pemilihan Calon Presiden dari Partai Demokrat. Perang di media sosial tak terelakkan. Media sosial, seperti Twitter, Youtube, dan Facebook, menjadi senjata termurah untuk mendongkrak popularitas. Twitter menjadi media terlaris. Continue reading

Dua Partai Politik Fenomal Nasional dan Lokal: Partai Demokrat dan Partai Aceh Jelang Pesta Demokrasi PILEG 2014 Diambang Pinto Aceh

Mempertahankan kemenangan jauh lebih sulit daripada meraih kemenangan itu sendiri, didalam segala bidang mempertahankan prestasi dan predikat juara dibutuhkan konsistensi dan daya juang yang tinggi serta mental juara. Begitupula didalam bidang politik partai lokal yang saat ini mendominasi kursi di DPRA dan DPRK propinsi Aceh yaitu Partai Aceh menjelang pesta demokrasi Pileg 2014 tentu tidak mau dipencundangi oleh partai lokal lain yang pada pesta demokrasi tahun 2014 nanti hanya ada tiga partai lokal yang akan bertarung yaitu Partai Damai Aceh (PDA), serta partai pendatang baru yaitu Partai Nasional Aceh (PNA) dan Partai Aceh. Serta partai nasional yang akan bersaing diambang pinto Aceh yaitu, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai PPP, Partai PDIP, Partai Hanura, Partai PAN,Partai PKB,Partai Gerindra,Partai PBB,Partai PKS,Partai PKPI,serta Partai NASDEM.

Continue reading

SBY, Anas, dan Problem Demokrat

Meski Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah bicara terkait dugaan suap dan korupsi yang melibatkan beberapa kader partai, status mutakhir partai segitiga biru itu tampaknya belum berubah. Simfoni ”hening” sejenak yang muncul ternyata tak mampu meredam gejolak internal. Mengapa?

Pada mulanya para pengurus dan kader Partai Demokrat di pusat dan daerah agak tenang setelah akhirnya SBY bicara. Namun, pernyataan SBY bahwa tidak ada penonaktifan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Dewan Pemimpin Pusat Partai Demokrat masih terus terngiang-ngiang di telinga para pengurus dan kader. Pasalnya, jika harus menunggu proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi, yang bakal menggantung bukan hanya nasib sang ”Ketua Besar”, melainkan juga popularitas dan elektabilitas Demokrat pada Pemilu 2014.

Apalagi, KPK tidak hanya menyidik kasus pembangunan wisma atlet yang telah mengantarkan Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Partai Cemokrat, menjadi terdakwa dan mantan Wakil Sekretaris Jenderal Angelina Sondakh menjadi tersangka, tetapi juga perkara dugaan korupsi pembangunan sarana olahraga terpusat di Hambalang, Bogor.

Itu artinya, jika Anas bisa lolos dari kasus wisma atlet, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam itu belum tentu lolos dalam perkara Hambalang. Karena itu, meski dari luar tampak tenang, para pengurus dan kader Demokrat sebenarnya semakin gelisah sesudah konferensi pers SBY.

Tatkala soal status Anas masih diperdebatkan, kegelisahan baru muncul di jeroan Demokrat terkait status Angelina Sondakh dalam partai. Setelah dinyatakan sebagai tersangka, DPP Demokrat melalui fraksinya di DPR merotasi keanggotaan Angie dari Komisi X (bidang pendidikan, pariwisata, dan olahraga) ke Komisi VIII (agama, sosial, perempuan) kemudian ke Komisi III (hukum) DPR.

Pemindahan itu ternyata menimbulkan kemarahan SBY sehingga Puteri Indonesia 2001 itu pun dikembalikan lagi ke Komisi X. Diakui atau tidak, tarik-menarik kursi Angie ini adalah refleksi adanya ”ketegangan” dalam relasi antara SBY selaku Ketua Dewan Pembina dan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Di atas partai

Beberapa hasil survei publik yang mengindikasikan merosotnya popularitas Demokrat di bawah Partai Golkar dan PDI Perjuangan ditengarai merupakan sumber kegelisahan internal Demokrat. Penyebab kemerosotan itu bisa jadi adalah dugaan keterlibatan sejumlah kader Demokrat dalam perkara suap dan korupsi yang didakwakan kepada Nazaruddin.

Belakangan sejumlah kader partai di daerah membuka adanya indikasi politik uang di balik pemilihan ketua umum dalam Kongres Bandung. Realitas yang mencemaskan ini semestinya bisa menjadi dasar bagi SBY untuk meminta Anas mundur atau nonaktif sementara dari kepemimpinan Demokrat.

Namun, harapan tak bersuara dari jajaran Demokrat itu tampaknya tak menggoyahkan SBY untuk tetap mempertahankan Anas. Ada beberapa kemungkinan mengapa sang pendiri menolak desakan bisu pelengseran Anas.

Pertama, secara faktual Anas terpilih secara absah melalui Kongres Bandung (2010) dan terus merawat basis dukungannya di sejumlah daerah. Kedua, SBY mencoba konsisten dengan posisinya selama ini untuk tak mencampuradukkan perkara hukum dan persoalan politik sehingga apa boleh buat, nasib Anas harus menunggu proses hukum di KPK. Ketiga, Demokrat tampaknya belum memiliki mekanisme internal yang memungkinkan SBY, baik sebagai Ketua Dewan Pembina, Ketua Majelis Tinggi, maupun Ketua Dewan Kehormatan, menonaktifkan Anas.

Di sisi lain, tak seorang pun yang berani terang-terangan menggugat keputusan SBY. Pasalnya, SBY bukan sekadar pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan, dan juga Ketua Majelis Tinggi Partai, melainkan juga figur sen- tral yang berada ”di atas” partainya. Seperti diakui para deklarator dan pengurus, SBY adalah satu-satunya sosok pemersatu dan bahkan personifikasi partai yang diharapkan dapat menyelamatkan Demokrat dari kebangkrutan.

Persaingan legitimasi

Upaya pemindahan kursi Angelina jelas bukanlah ”rotasi biasa” seperti pembelaan Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah. Bagaimanapun fraksi politik di DPR, per definisi, adalah kepanjangan tangan (DPP) partai. Karena itu, rotasi Angie yang akhirnya gagal tidak hanya dapat ditafsirkan sebagai upaya Anas menyelamatkan sang ”Putri”, tetapi juga merupakan ”perlawanan” terhadap lembaga Dewan Kehormatan yang sebelumnya telah merekomendasikan pemecatan Angie sebagai Wakil Sekjen.

Kemarahan SBY timbul karena DPP lebih sibuk mengurusi rotasi Angie ketimbang menindaklanjuti rekomendasi Dewan Kehormatan untuk memberhentikan Angie dari jabatan wakil sekjen.

Persaingan legitimasi antara Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Demokrat ini jelas tidak menguntungkan Demokrat dalam upaya membangun kembali kepercayaan publik yang selama ini dijaga oleh SBY melalui sejumlah klaim prestasi pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi relatif tinggi, menjaga stabilitas moneter, meningkatkan cadangan devisa, dan mengurangi proporsi utang terhadap total produk domestik bruto negara kita yang terus meningkat. Jika Demokrat terus terpenjara oleh ketidakjelasan status hukum Anas, sementara pada saat yang sama publik telanjur memvonisnya ”bersalah”, tak mustahil popularitas partai akan terus anjlok hingga menjelang saat-saat persiapan Pemilu 2014.

Karena itu, satu-satunya pilihan bagi Anas untuk menyelamatkan Demokrat adalah mengembalikan mandat kongres dengan cara mundur sementara dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Demokrat memang belum mengatur soal ini. Namun, jika Demokrat menyelenggarakan kongres luar biasa seperti dimungkinkan oleh Pasal 100 AD/ART, antara lain, atas permintaan Majelis Tinggi Partai, bisa jadi lebih berisiko dibandingkan dengan jika Anas mundur sementara secara ksatria dari posisi ketua umum.

Friksi internal partai yang saat ini relatif tak tampak di permukaan justru bisa ”meledak” dan jadi bumerang bagi upaya konsolidasi partai jika kongres luar biasa jadi pilihan Demokrat.

Sebagai figur sentral partai yang juga menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai, institusi tertinggi partai di bawah kongres, SBY sebenarnya bisa mendesak Anas mundur sementara dari posisinya sebelum Demokrat benar-benar bangkrut secara politik akibat skandal korupsi wisma atlet. Hanya saja, pertanyaannya, apakah masih ada ruang komunikasi antara SBY dan Anas, jangan-jangan kalangan internal Demokrat pun tak bisa menjawabnya.

Karena itu, pelajaran amat berharga yang bisa dipetik dari problem internal Partai Demokrat adalah betapa sulit mengelola dan menggunakan kekuasaan secara benar dan bertanggung jawab. Para politisi kita bisa berkoar tentang pemerintahan yang bersih ataupun pemberantasan korupsi. Para elite parpol juga bisa berdusta, membohongi diri sendiri, publik, ataupun pengadilan. Mereka acapkali alpa, di luar pengadilan Tuhan, rakyat yang terdustai sesungguhnya memiliki mekanisme ”peradilan” sendiri yang bisa lebih menyakitkan dibandingkan dengan lembaga peradilan formal.

SYAMSUDDIN HARIS Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Source : Kompas.com

Partai Politik dan Kedustaan

“Jika syarat masuk surga itu harus masuk partai politik, saya lebih memilih tak mau menjadi anggota partai politik.” Pernyataan Thomas Jefferson itu mendekati sinisme yang berkembang di Indonesia saat ini, yang memandang partai politik dalam konotasi peyoratif.

Sinisme itu meluas seiring dengan tendensi keserbahadiran partai merecoki segala bidang kehidupan dengan menampakkan diri dalam wajah ”kebebalan keburukan” (banality of evil). Politik sebagai arena pertukaran gagasan bijak, perjuangan aspirasi rakyat, akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik diselewengkan oleh parpol menjadi arena penampakan kedangkalan berpikir, transaksi kepentingan pragmatis, korupsi, pengingkaran, dan pembohongan publik.

Elite partai yang mestinya menjadi garda res publika (urusan publik) justru menjadi simpul terlemah dari kehidupan negeri. Meminjam ungkapan Sayidina Ali, ”Sesungguhnya golongan elite ini adalah yang paling memberatkan wali negeri dalam masa kemakmuran, paling kecil memberikan bantuan saat terjadi musibah, paling tidak menyukai keadilan, paling banyak permintaannya secara terus-menerus, tetapi paling sedikit rasa terima kasihnya jika diberi, paling tidak siap menerima alasan jika ditolak, dan paling lemah kesabarannya jika berhadapan dengan berbagai bencana.”

Sebagai sumber pemasok kepemimpinan negara, perilaku politisi bahkan belum memiliki prasyarat mendasar untuk bisa mewakili masyarakat manusia. Menurut Aristoteles, yang membedakan manusia dengan binatang adalah kemampuan membedakan yang baik dan buruk, adil dan zalim, yang memperoleh puncak ekspresinya pada negara yang dapat membedakan kebaikan dengan keburukan.

Pangkalnya adalah dusta

Pangkal dari semua keburukan itu adalah dusta. Sedemikian rupa sehingga, menurut resep pertobatan Nabi Muhammad, hal-hal negatif lain masih bisa dimaafkan sejauh tidak melakukan ”dusta”. Celakanya, pada titik inilah jantung krisis kenegaraan kita bermula.

Dusta mendarahi republik ini dari hulu sampai hilir. Kesibukan para calon pemimpin politik bukanlah menawarkan isi, melainkan kemasan; bukanlah mendalami basis moral dan visi republik, melainkan sekadar memperhatikan hasil rekayasa survei. Partai tidak didirikan sebagai perwujudan dari aspirasi dan perjuangan kolektif, melainkan sebagai alat mobilisasi dukungan elite politik.

Pemilu tidak menjadi sarana rakyat untuk menghukum para politisi khianat lewat jaminan penghitungan suara yang fair, melainkan jadi alat pengukuhan kembali para politisi pendulang ulang. Para kepala daerah lebih disibukkan untuk membayar utang-utang politik ketimbang memperhatikan pelayanan publik.

Dalam masalah dusta politik itu, saat ini Partai Demokrat yang paling sering dituduh karena perilaku sejumlah kadernya. Sebagai pemenang pemilu legislatif dan presiden, Partai Demokrat paling bertanggung jawab menentukan hitam-putihnya Republik saat ini. Tanggung jawab itu setidaknya menyangkut pemenuhan janji kampanyenya.

Partai inilah yang dalam janjinya paling lantang mengatakan ”tidak” pada korupsi. Nyatanya, orang lingkaran inti partai ini satu per satu terbongkar menjadi bagian dari sindikat korupsi. Tidak hanya berhenti pada korupsi, orang-orang ini juga secara dingin memperlihatkan ketegaannya untuk berdusta, membohongi nalar publik.

Kian hari kian terungkap, barangsiapa menciptakan drama pantas mendapatkan karma. Bahwa, sesuatu kekuasaan yang dimulai dengan dusta bisa melahirkan efek peniruan di tingkat bawah, sehingga beranak pinak menjadi keluarga besar ”partai dusta”. Spiral dusta ini pada akhirnya akan berbalik arah merongrong wibawa kekuasaan, yang diindikasikan oleh merosotnya kepercayaan publik kepada Presiden.

Negara ini tak bisa dipimpin dusta. Sekali kita menggunakan kebohongan sebagai cara meraih dan mempertahankan kekuasaan, manipulasi dan destruksi menjadi tak terelakkan sebagai praktik memimpin. Hasil akhir tindak kebohongan ini adalah pengabaian rakyat dan ketidakpercayaan secara berkelanjutan.

Kepercayaan publik itu merupakan pertaruhan Republik. Presiden Jerman Christian Wulff baru saja mundur dari jabatannya hanya karena menerima fasilitas saat meminjam dana dari bank untuk mencicil rumah sebelum menjadi presiden. Pengunduran diri itu ia pilih demi mempertahankan kepercayaan publik pada politik, khususnya kepada Kanselir Angela Merkel yang tengah bergelut agar Jerman bisa keluar dari krisis utang di zona euro.

Di dalam politik, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan republik. Karena itu, setiap pemimpin politik harus berjiwa besar, siap mengorbankan apa pun demi kebaikan bangsa dan negara. Politisi kerdil, yang hanya memperjuangkan kepentingan diri dan kelompoknya, dan untuk itu tega berkhianat dan membohongi publik, tak pantas berambisi memimpin republik ini.

Rantai terlemah dari demokrasi Indonesia saat ini adalah mediokritas dan dekadensi golongan politik: miskin gagasan, miskin etika, miskin pelayanan. Situasi inilah yang melahirkan apatisme dan sinisme publik pada politik.

Situasi demikian amat merisaukan. Seperti diingatkan Robert Maynard Hutchins, ”Kematian demokrasi bukanlah karena pembunuhan oleh penyergapan secara tiba-tiba, tetapi merupakan kepunahan secara perlahan yang disebabkan oleh apatis, ketakhirauan, dan kemelaratan.”

Yudi Latif Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Bola Api Turbulensi Partai Demokrat

Tidak berlebihan kalau dikatakan kedigdayaan Partai Demokrat seakan mampu menundukkan kemustahilan. Sebagai parpol yang berumur di bawah lima tahun, pengurusnya belum lengkap, dan mesin partai belum bekerja penuh, Partai Demokrat mampu merebut hati pemilih sehingga mendapatkan dukungan 7 persen dalam pemilu legislatif tahun 2004. Bahkan, lima tahun kemudian kemenangannya hampir 300 persen dari pemilu sebelumnya. Kemampuan melawan anomali dan mengalahkan kemuskilan tersebut adalah daya tarik pendiri, penggagas, sekaligus Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono. Ia tokoh populis yang berkat perilaku yang amat santun berhasil memesona rakyat sehingga pemilih percaya kepada janji-janjinya.

Publik semakin kepincut karena Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menyatakan dengan tegas sanggup menjadi panglima perang melawan kejahatan luar biasa yang disebut korupsi. Citra sebagai partai yang memusuhi korupsi masih melekat di pelupuk mata publik melalui akting beberapa kader terbaik di televisi, seperti Anas Urbaningrum, Ibas, Andi Mallarengeng, dan Angelina Sondakh, yang dengan lantang mengucapkan kata-kata: ”nyatakan tidak terhadap korupsi”. Suara itu masih terngiang di telinga masyarakat. Partai Demokrat dengan SBY-nya menjadi darling-nya publik.

Namun, ternyata citra dan reputasi bukanlah kenyataan. Imaji dan fantasi hanya bayang-bayang. Mereka itu bukan hakiki yang mempunyai watak. Politik tanpa karakter serta hanya mengandalkan sensasi dan eksploitasi daya tarik ilusi dan mimpi ternyata tidak tahan uji. Kasus dugaan korupsi wisma atlet yang melibatkan secara langsung kader-kader penting Partai Demokrat, dan kemungkinan besar juga melibatkan kader-kader partai lain, telah merontokkan reputasi yang dibangun atas dasar fiksi.

Pamor Partai Demokrat pudar dan buram. Berbagai survei menunjukkan tingkat popularitas partai ini (bahkan mungkin tingkat elektabilitasnya kalau dilakukan pemilu saat ini) merosot dari sekitar 20 persen menjadi lebih kurang 13-14 persen saja. Kemelut partai ini tentu akan dimanfaatkan partai lain. Namun, tidak sesederhana itu mengingat kredibilitas parpol kompetitor tak lebih baik daripada Partai Demokrat. Tak ada jaminan pemilih partai ini akan lari ke partai lain. Kemungkinan mereka justru tidak memilih.

Sejalan dengan merosotnya pamor Partai Demokrat, meluncur pula gengsi dan reputasi SBY. Bukan disebabkan pudarnya partai ini, melainkan akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan yang dipimpinnya. Popularitas SBY meluncur dari sekitar 60 persen menjadi 50 persen. Memang tidak sedramatis kemerosotan partai, tetapi hal itu juga menunjukkan kegagalan pemerintahan memenuhi harapan publik.

Rakyat bersuara dengan nyaring meskipun letih bahwa peran negara nyaris nihil, negara autopilot, dan ungkapan sejenis yang menunjukkan rakyat sangat kecewa dengan kinerja pemerintah. Namun, yang menyedihkan, tiada tanda-tanda negara mempunyai niat sungguh-sungguh mengelola kekuasaan yang dipercayakan rakyat secara amanah.

Oleh karena itu, tanggung jawab SBY dalam mengatasi gonjang-ganjing Partai Demokrat tidak cukup hanya berkisar menyelamatkan partai atau secara lebih sempit terfokus kepada nasib ketua umum. Urusan Anas Urbaningrum bagi SBY seharusnya sangat sederhana. SBY sebagai pemimpin beberapa lembaga internal Partai Demokrat, seperti Majelis Tinggi, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pembina, kapan saja dapat dengan mudah menentukan nasib Anas. Melalui institusi-institusi tersebut, SBY dapat secara elegan mengundurkan ketua umum tanpa dituduh sewenang-wenang oleh pendukung Anas. Namun, dengan syarat, SBY harus adil, tegas, dan bermartabat. Siapa pun yang melanggar etik dan hukum harus ditindak.

Kemelut Partai Demokrat kali ini tidak dapat diatasi dengan manuver taktikal dan kutak-kutik politik. Langkah itu hanya cara mengakali kematian partai yang hasilnya akan sia-sia.

Namun, isu yang jauh lebih serius dan mencemaskan yang dipicu oleh dugaan skandal korupsi wisma atlet tidak hanya mengakibatkan kredibilitas lembaga negara dan politik semakin merosot, tetapi juga dapat dipastikan kepercayaan publik terhadap demokrasi bertambah melorot. Tertib politik yang secara intrinsik mengandung nilai-nilai peradaban akan ditinggalkan publik.

Kegagalan pemerintahan yang demokratis dapat dipastikan. Mereka yang semula yakin dan bahkan mati-matian mempertahankan demokrasi akan semakin berkurang. Akibat yang membuat miris, masyarakat akan memilih tatanan politik lain yang dianggap dapat memenuhi harapan publik. Padahal, pilihan hanya satu: kembalinya sistem otoritarian atau anarki sosial. Pilihan yang mematikan.

Skenario akan semakin apokaliptik karena merebaknya berbagai konflik vertikal dan horizontal telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bersama. Peristiwa itu juga mengungkapkan kenyataan merosotnya tingkat saling percaya sesama warga. Modal sosial yang semula dapat dijadikan bantalan perubahan transformasi akhir-akhir ini tergerus oleh reformasi yang disesatkan elite politik.

Oleh karena itu, dalam mengelola musibah Partai Demokrat, SBY diharapkan dapat melakukannya dengan perspektif kepentingan bangsa dan negara. Membiarkan kemelut Partai Demokrat menjadi bola api liar sama saja dengan membumihanguskan demokrasi di Indonesia.

J Kristiadi Peneliti Senior CSIS

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

SBY Akui Dukungan Menurun

Bogor, Kompas – Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengakui, kasus dugaan korupsi yang menjerat sejumlah kadernya menimbulkan ekses menurunnya dukungan publik terhadap Demokrat. Ada desakan dari kader di daerah yang menginginkan pembersihan internal.

”Dukungan publik terhadap Partai Demokrat menurun. Itu fakta, itu realitas. Saya lebih bagus mengakui semua itu sebagai realitas yang dihadapi Partai Demokrat,” kata Yudhoyono seusai menerima sembilan pendiri dan deklarator, Minggu (5/2), di kediaman pribadinya di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat.

Pendiri dan deklarator yang hadir dalam pertemuan itu adalah Ventje Rumangkang, Sutan Bhatoegana, Irzan Tandjung, Tata Mustakim, Denny Sutan, Markus Selano, Husein Abdul Aziz, Reza Ali, dan Rizald Max Rompas.

Selain menyampaikan keprihatinan atas perilaku sejumlah kader partai yang dinilai menyimpang dari garis politik partai, mereka juga merekomendasikan Yudhoyono untuk turun tangan membenahi dan menyelamatkan Demokrat ke depan. Hal serupa menjadi rekomendasi sejumlah pimpinan partai di daerah.

Yudhoyono memberikan pemahaman kepada para kader bahwa inti persoalan yang dihadapi Demokrat adalah pelanggaran hukum oleh sejumlah kader Demokrat. Ia menegaskan, dugaan korupsi yang dilakukan kader itu bukan garis kebijakan partai.

”Semua kader PD harus memahami situasi dan masalah yang sebenarnya. Jangan dipindahkan masalah ini, jangan digeser isu ini seolah-olah ada konflik di internal PD,” katanya.

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Januari-Februari 2012, yang dirilis Minggu, juga memperlihatkan dukungan masyarakat terhadap Partai Demokrat yang terus menurun. Pada Januari 2011, Partai Demokrat masih mendapat dukungan 20,5 persen responden. Pada Juni, dukungan turun menjadi 15,5 persen dan Oktober 16,5 persen.

Pada survei terakhir, Januari-Februari 2012, dukungan itu kembali turun menjadi 13,7 persen. Setidaknya, dari 1.200 responden yang berasal dari 33 provinsi, 13,7 persen saja yang masih memilih Demokrat.

”Saat ditanya, jika pemilu diadakan hari ini, partai mana yang dipilih, hanya 13,7 persen responden yang memilih Demokrat,” kata Barkah Pattimahu, peneliti LSI. Partai Demokrat di posisi ketiga setelah Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

LSI menengarai, kasus suap proyek wisma atlet SEA Games menjadi pemicu turunnya dukungan masyarakat. Apalagi saat ini semakin banyak masyarakat yang mengetahui skandal suap wisma atlet.

Jika pada Juni 2011 hanya 41 persen responden yang tahu suap wisma atlet, kini 62,6 persen responden mengetahuinya. Bukan hanya itu, masyarakat yang meyakini petinggi Partai Demokrat terlibat juga semakin banyak (57,8 persen).

Mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin memang menjadi terdakwa kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet di Palembang. Kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi ini juga menjadikan anggota Badan Anggaran DPR Fraksi PD, Angelina Sondakh, sebagai tersangka. Nama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum serta dua anggota Fraksi Partai Demokrat, Mirwan Amir dan Mahyuddin, juga disebut-sebut dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Terkait persoalan hukum itu, menurut Yudhoyono, Demokrat menginginkan agar proses hukum di KPK itu benar-benar selesai dan tuntas.

Keterlibatan Anas

Khusus mengenai Anas Urbaningrum yang disebut-sebut dalam kasus itu, Yudhoyono memilih menunggu tuntasnya proses hukum. Sepanjang belum ada keputusan hukum yang tengah berjalan di KPK, ia tidak akan mengambil keputusan terhadap Anas, termasuk penonaktifan sebagai ketua umum.

”Saya menghormati, saya menunggu tuntasnya proses hukum itu,” kata Yudhoyono.

”Tidak ada penonaktifan Saudara Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PD. Mengapa? Karena proses hukum di KPK masih berjalan. Kita pegang asas praduga tak bersalah. Kita tak bisa mendahului KPK,” ujarnya.

Dalam beberapa kesempatan, Anas menyatakan tidak bersalah dan tidak terlibat dalam semua dugaan korupsi ataupun politik uang. ”Saya pegang teguh pernyataan itu kecuali KPK berkata lain,” kata Yudhoyono.

Terhadap kader lain yang menjadi tersangka, Yudhoyono meminta agar mereka menghormati proses hukum. Di sisi lain, ia memastikan kader yang menjadi tersangka akan diberhentikan dari partai. Ia juga akan memberikan sanksi kepada kader yang melanggar kode etik partai.

Terkait kemelut internal yang makin menurunkan dukungan publik itu, menurut Yudhoyono, tidak boleh dibiarkan. Ia menyerukan kepada Ketua Umum, DPP, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan pimpinan Partai Demokrat di daerah untuk aktif memberikan penjelasan kepada kader dan publik tentang masalah sebenarnya. ”Jelaskan, jangan pasif, jangan tiarap, atas dasar fakta, atas dasar apa yang berlangsung di KPK,” katanya.

”Kader PD harus berani menghadapi dan melawan upaya yang sangat berlebihan untuk menghancurkan PD yang tanpa dilandasi logika dan fakta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya tidak suka mengatakan ini, tetapi setahun terakhir ini saya harus memberikan penguatan dan semangat kepada kader partai. Hadapi, jangan mengelak, jangan lari, jangan tiarap. Kebenaran adalah kebenaran, fakta adalah fakta,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga meminta kader Demokrat untuk tetap tenang serta tak mudah dipengaruhi dan diagitasi. Ia meminta keutuhan partai tetap dijaga.

Yudhoyono juga menyerukan agar kader Demokrat mencegah dan menghindari godaan untuk melakukan korupsi. ”Saya masih mendengar satu-dua kader yang melakukan perbuatan tidak terpuji di daerah. Begitu itu terbukti, akan saya tindak tegas,” katanya.

Di Yogyakarta, Anas Urbaningrum optimistis semua dewan pimpinan daerah masih sepakat mendukung dirinya. Menurut Anas, tidak ada DPD yang mengusulkan penonaktifan dirinya.

Mengenai Angelina Sondakh, Anas mengatakan, proses hukum sebaiknya tidak banyak dikomentari agar nanti tidak muncul opini-opini. (WHY/NTA/ABK)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Amir Helmi Soal Survei IRI: Partai Harus Koreksi Diri

BANDA ACEH– Wakil Ketua Partai Demokrat Aceh Amir Helmi menyambut positif hasil survey yang dilakukan International Republican Institute yang menyebutkan masih minimnya pemahaman masyarakat Aceh soal Pilkada.

Menurut Amir Helmi, partai perlu melakukan langkah pembelajaran politik terhadap masyarakat. “Saya pikir perlu ada yang kita koreksi. Perlu diberikan penjelasan tugas lembaga DPR tentang hubungan pembangunan dan eksekutif yang membahas dan melakukan pengesahan anggaran,” kata Amir Helmi yang juga menjabat Wakil Ketua DPR Aceh, Jumat (4/11).

Salah satu hasil survey International Republican Institute (IRI) yang dirilis 2 November lalu menyebutkan, 96 persen responden menyatakan partai politik tidak pernah berhubungan dengan mereka. Responden juga tidak tahu isu atau masalah yang dibicarakan partai politik (66 persen). Sedangkan 11 persen mengatakan yang kerap dibicarakan oleh partai politik ialah soal pembangunan jalan atau perbaikan infrastruktur.

Untuk partai politik atau legislator, responden menginginkan mereka mendatangi rumahnya (65 persen) atau menggelar acara umum (32 persen) sebagai bentuk hubungan partai dengan konstituen. Menyangkut pelaksanaan pilkada, 47 persen responden tidak tahu banyak tentang pilkada, dan 35 persen tidak tahu sama sekali.

Menurut Amir Helmi, hasil survei itu harus disikapi secara jernih oleh parpol maupun anggota dewan. “Kita harus menyikapi dengan kerja keras, dan memberikan bukti kepada masyarakat selaku wakil rakyat,” katanya. “Untuk tingkat pengetahuan masyarakat, tergantung bagaimana kita menyosialisasikan.”

Amir menambahkan, sebenarnya sosialisasi sudah dilakukan, baik secara langsung maupun melalui media massa. Hanya saja,”“Mungkin belum maksimal,” katanya.

Menyangkut keinginan responden agar anggota dewan yang terpilih mengunjungi konstituennya, idealnya memang begitu. Namun, kata dia, karena keterbatasan waktu menjalankan tugas dan fungsi lembaga legislatif, hal itu tidak bisa dijalankan dengan maksimal.

“Kalau per kampung (komunitas) mungkin masih cocok, tapi kalau setiap orang kita temui, ya tidak mungkin,” ujar Amir Helm.[]

Source : Atjeh Post

Anas: Target PD Menang Pemilu, Bukan Survei

VIVAnews – Partai Demokrat mendukung penuh terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II hasil reshuffle yang baru dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhono.

“Demokrat tetap dengan komitmen awal, mendukung penegakan hukum kepada siapapun tanpa pandang bulu,” kata Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat menghadiri Rakorda I DPD Partai Demokrat Jatim di Hotel Bumi Surabaya, Rabu 19 Oktober 2011.

Lainnya, masih menurut Anas, Demokrat juga optimis hasil reshuffle melahirkan tenaga pembantu presiden yang bisa bekerja keras secara all out. Demokrat juga bertekat dengan kabinet baru itu ingin memulainya dengan lebih baik. “Dan, itu tanpa meninggalkan koalisi untuk dapat membentuk kabinet yang kuat,” lanjutnya.

Anas mengibaratkan, hasil reshuffle sebagai tuas politik baru untuk membangun kembali kekompakan. “Artinya ini makin lengkap, selain dari hasil reshuffle, ada SBY dan juga kader-kader kebanggaan.

Sementara, ditanya soal hasil survei terkait turunnya kepercayaan masyarakat kepada Partai Demokrat, Anas dengan gesit mengatakan, itu karena partai belum hadir sepenuhnya di tengah-tengah masyarakat. “Demokrat itu targetnya bukan menang survei, tetapi adalah menang di Pemilu 2014. Jadi saya ucapkan selamat kepada yang disebut menang survei,” tegas Anas.

Source : Vivanews.com

Tiga Kontestan Menuju Aceh-1

BANDA ACEH– Tepat tengah malam, Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Abdul Salam Poroh mengumumkan menutup tahapan pencalonan kepala daerah di Aceh. Di tingkat provinsi, tiga pasang kandidat terjaring: dua dari jalur perseorangan, satu kandidat dicalonkan partai politik. Ketegangan mewarnai hingga menit-menit akhir pendaftaran ditutup.

“Usai pendaftaran ini, kita tidak menerima calon lagi, pendaftaran kita tutup,” kata Abdul salam Poroh tak lama setelah pasangan Muhammad Nazar dan Nova Iriansyah mendaftar, Sabtu (8/10) dinihari.

Nazar-Nova adalah pasangan terakhir yang mendaftar. Tiba satu jam sebelum pendaftaran ditutup, pasangan ini dimajukan oleh Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai SIRA. Sedangkan dua pasangan calon lain adalah gubernur incumbent Irwandi Yusuf yang menggaet Kepala Dinas Cipta Marga Muhyan Yunan, serta pasangan Tajudin (Abi Lampisang) – Suriansyah yang sudah duluan mendaftar.

Keputusan mendaftarkan Nazar-Nova muncul hanya empat jam menjelang pendaftaran ditutup. “Keputusannya sekitar pukul 20.00 tadi. Diputuskan oleh Pak SBY,” kata Nova Iriansyah kepada The Atjeh Post.

Nova sendiri tak muncul saat pendaftaran. Mantan Ketua Demokrat Aceh yang kini duduk di DPR-RI itu masih berada di Jakarta. Walhasil, Nazar ditemani Ketua Demokrat Aceh Mawardy Nurdin dan sejumlah pengurus partai itu.

Pasangan Nazar-Nova adalah satu-satunya kandidat yang didaftarkan partai politik. Sedangkan partai nasional lain seperti Golkar, PAN dan PKS tak muncul di KIP hingga batas waktu yang ditetapkan terlampaui.

Partai-partai memang sempat berada dalam posisi gamang ketika tak ada kepastian apakah pilkada ditunda atau dilanjutkan. Pertemuan para elit politik Aceh yang difasilitasi Depdagri di Jakarta sehari sebelumnya tak membuahkan kesimpulan yang dapat diterima semua pihak. “Hasil pertemuan ini akan dilaporkan ke Presiden SBY,” kata Dirjen Otda Depdagri Djohermansyah Djohan seusai pertemuan.

Kabar pilkada dilanjutkan muncul setelah Gubernur Irwandi dipanggil Presiden SBY ke Cikeas, Jumat (7/10) menjelang siang. Sorenya, KIP mendapat instruksi dari KPU untuk melanjutkan tahapan pilkada yang telah berjalan.

Rupanya, keputusan itu tak diterima semua pihak. Partai Aceh sebagai partai mayoritas yang menguasai parlemen, sejak Jumat (7/10) siang memastikan tak akan mendaftarkan pasangan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf jika pilkada tetap dilanjutkan. Penyebabnya, partai yang didirikan mantan kombatan GAM ini kecewa dengan tak adanya titik temu dalam konflik regulasi pilkada.

Seperti diketahui, jauh-jauh hari Partai Aceh telah meminta pilkada ditunda lantaran belum adanya kesepakatan soal qanun pilkada. Permintaan itu bahkan disampaikan langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum lama ini. “Kami tidak akan ikut jika keputusan ini tidak jelas. Jika Pilkada dilanjutkan maka perdamaian seperti termaktub dalam MoU Helsinki akan dirundingkan kembali. “Prosesnya akan kita libatkan pihak ketiga, yakni Uni Eropa. Kita akan menuju meja Helsinki.” kata Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf.

Partai-partai nasional pun tampaknya hati-hati benar menyikapi perkembangan itu. Partai Amanat Nasional (PAN) memilih tak mendukung calon manapun. “Kami menunggu adanya penyelesaian konflik politik di Aceh saat ini. Saya kira jalan keluarnya pusat harus benar-benar memediasi ini, dan jangan memaksakan kehendak,” ujar Sekretaris PAN Aceh Tarmidinsyah Abubakar kepada The Atjeh Post, Jumat (7/10) malam.

Itu sebabnya, pria yang akrab disapa Edo ini menyarankan pemerintah duduk lagi DPRA untuk mencari jalan tengah yang bisa diterima semua pihak. Apalagi, kata dia, hal paling penting diurus adalah bagaimana menyelamatkan perdamaian di Aceh. “Tidak seharusnya Pusat memaksakan kehendak melanjutkan pilkada dengan kondisi seperti ini. Aceh jangan disamakan dengan daerah laen, karena Aceh diberi label khusus harus diurus secara khusus,” ujarnya.

Berbeda dengan PAN, Partai Golkar sempat menggelar rapat dadakan di kantornya yang terletak di Jalan Sultan Alidin Mahmudsyah, Banda Aceh. Rapat yang dimulai setelah makan malam itu membahas rencana mengusung mantan bupati Aceh Utara Tarmizi Karim dan Ketua Golkar Sulaiman Abda. Namun entah kenapa, pasangan ini batal meluncur ke KIP. “No comment, hana komentar,” kata Sulaiman Abda ketika ditanya soal batalnya pencalonan mereka.

Forum Lintas Partai Politik Aceh (FLP2A) yang merupakan gabungan 25 partai politik pun urung mendaftarkan calonnya. Forum itu dipimpin Ketua Partai Keadilan dan Persatuan PKPI Aceh Firmandez. Selain Firmandes, Forum Lintas Partai ini juga dimotori oleh beberapa politisi seperti Erli Haris (PKB), Tengku Muhibussabri (Partai Daulat Aceh), Ir Syafruddin (Partriot), Irmawan (PKB), Karimun Usman (PDIP), Zainal Sabri (Gerindra), dan Syahruddin Budiman.

Padahal, kaukus lintas partai sudah menggodok sejumlah calon untuk dimajukan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Aceh. Sayangnya, sejauh ini, belum diperoleh konfirmasi mengapa mereka urung mendaftar.

Apapun, keputusan telah diambil. Jika tak ada aral menghadang, pesta demokrasi memilih Aceh-1 akan digelar pada 24 Desember. Hanya saja, apa rasanya ketika sebagian berpesta, sementara sebagian lainnya menjadi penonton? []

Siapa yang Bakal Mengusung Nazar?

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Hingga menjelang berakhirnya masa pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur yang ditetapkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh hari ini, belum jelas partai mana saja yang bakal mengusung Muhammad Nazar. Nazar pun malu-malu membuka “rahasia” partai apa saja yang bakal menjadi kendaraannya menuju kursi Aceh 1.

Informasi yang dihimpun acehkita.com menyebutkan, Nazar akan diusung sejumlah partai nasional. Partai yang disebut-sebut bakal menjadi kendaraan politik pria yang kini masih menjabat Wakil Gubernur itu adalah Demokrat, yang harus berkoalisi dengan partai lain untuk bisa mengajukan calon.

Sumber acehkita.com menyebutkan, Nazar akan diusung Partai Demokrat, yang akan menempatkan kadernya sebagai pasangan Nazar. “Ia berpasangan dengan Nova Iriansyah,” kata sumber acehkita.com, Jumat (7/10).

Nova Iriansyah merupakan anggota DPR RI asal Aceh yang pernah memimpin Demokrat Aceh. Menurut sumber tadi, Nova dipasang untuk mendulang suara pemilih di pantai Tengah Aceh. Sebab, Nova berasal dari Aceh Tengah.

Pertengahan Agustus lalu, Nazar pernah menyiratkan kemungkinan berduet dengan Nova. “Nova masuk dalam bursa. Ia mewakili daerah Tengah,” kata Nazar dalam bincang-bincang dengan acehkita.com, Agustus lalu.

Namun Ketua Partai Demokrat Aceh Mawardy Nurdin enggan menyebutkan kandidat yang bakal diusung partainya. “Itu menjadi kewenangan Majelis Tinggi partai,” kata Mawardy Nurdin kemarin.

Mawardy menyebutkan, partainya akan berkoalisi dengan partai nasional. Nama-nama kandidat yang masuk survei Demokrat adalah Muhammad Nazar, Ahmad Farhan Hamid, dan Tarmizi A. Karim.

“Semua yang kita survei, masuk bursa,” lanjutnya.

Demokrat dikabarkan akan mendaftarkan jagoannya ke KIP Aceh hari ini. Sebab, hari ini merupakan tenggat bagi kandidat mendaftarkan diri. Nazar juga menyiratkan akan mendaftar pada Jumat (7/10). “Dari koalisi partai,” kata dia soal kendaraan yang digunakan untuk melaju ke Aceh 1. []

Source : Acehkita.com