BPPT Audit Teknologi Sistem Informasi Parpol

Jakarta, Kompas – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi akan mengaudit kelayakan teknologi sistem informasi partai politik yang digunakan oleh International Foundation for Electoral Systems untuk pendataan dan verifikasi secara online anggota partai politik peserta Pemilu 2014.

Audit sistem informasi partai politik (sipol) meliputi pemeriksaan kelayakan struktur data, aliran proses dan algoritma verifikasi parpol, serta audit keamanan informasi parpol, demikian Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (PTIK BPPT) Hammam Riza, Rabu (31/10), di Jakarta. Continue reading

“E-voting” Versi Baru Diuji Coba

Jakarta, Kompas – Pengembangan sistem elektronik untuk pemungutan dan penghitungan suara (electronic voting) sampai ke tahap keempat, seiring dengan terciptanya versi 1.0. E-voting versi baru ini akan diterapkan pada pemilihan Ketua Ikatan Alumni ITB pada awal Desember.

Demikian disampaikan Andrari Grahitandaru, Kepala Program E-Voting Pusat Teknologi Informasi dan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Selasa (22/11). Pelaksanaan uji petik sistem itu dilakukan seusai kampanye calon ketua Ikatan Alumni ITB di Jakarta.

Uji petik e-voting versi 1.0, menurut Nani Hendriati selaku panitia pemilihan Ketua Ikatan Alumni ITB, dilaksanakan seusai kampanye lima kandidat. Ada sekitar 400 orang yang memberikan suara pada pengujian itu. Pemberian suara dilakukan pada sistem e-voting, yang prosesnya mirip transfer dana pada mesin ATM.

Sistem e-voting yang mulai dikembangkan tahun 2000 mengalami beberapa kali pengembangan, terutama dari segi pengamanan, baik pada proses pemungutan suara, pengiriman hasil, maupun perhitungan suara.

Pada versi baru, lanjut Andrari, sukses dikembangkan sistem pengamanan dengan menerapkan free token yang menghasilkan kunci khusus untuk suara yang masuk. Oleh karena itu, sistem pengaman ini juga dapat digunakan untuk pembuktian dalam pemungutan suara.

Perangkat e-voting ini akan terus ditingkatkan hingga ke tingkat keandalan tinggi untuk diterapkan pada pemilihan umum tahun 2014. E-voting menghemat biaya, lebih cepat menghitung suara, aman dari manipulasi, serta mudah dalam proses pemungutan suara dan audit prosesnya. (YUN)

Source : Kompas.com

Penerapan “E-voting” Butuh Kepercayaan

E-voting

Jakarta, Kompas – Penerapan electronic voting membutuhkan kepercayaan kepada pemerintah, parlemen, dan penyelenggara pemilu. Selain itu, penerapan e-voting juga dipengaruhi teknologi dan situasi politik dalam negeri.

Manajer Teknik International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) Peter Wolf menerangkan penerapan electronic voting (e-voting) dalam pemilu itu pada diskusi terbatas yang diadakan Centre for Electoral Reform (Cetro) dan International IDEA, Kamis (2/12) di Jakarta. Mahkamah Konstitusi melalui putusan tahun 2009 memberikan peluang pelaksanaan e-voting dalam pemilu.

Peter menjelaskan, ”Apakah KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai penyelenggara pemilu dapat dipercaya dan berintegritas? Karena, ketika kita menggunakan e-voting, petugas hanya sedikit. Kalau pakai kertas, jumlah petugas mencapai ribuan sehingga KPU harus bisa dipercaya. Tentunya kita harus betul-betul bisa memercayai karena kembali ke publik, apakah sistem ini dapat dipercayai atau tidak.”

Penerapan e-voting, lanjutnya, akan membuat pemilu yang besar dan rumit menjadi lebih mudah. ”Misalnya, teknologi e-voting dapat membatasi penipuan di TPS (tempat pemungutan suara) karena jalur kertas suara lebih sedikit. Ini juga memecahkan waktu penghitungan yang terlalu lama, yang biasanya berhari-hari. Penghitungan cepat itu akan memudahkan sistem pemilu yang rumit,” katanya.

Namun, Peter juga menyebutkan adanya kelemahan e-voting. Teknologi e-voting kurang transparan karena tidak semua orang memahami bagaimana sistem ini bekerja. Selain itu, kerahasiaan pemilih juga belum terjamin. Bahkan, teknologi e-voting belum mapan sehingga belum ada yang bisa merumuskan sistem e-voting ini secara tepat.

Anggota Komisi II DPR, Agus Purnomo, menilai, untuk saat ini e-voting sulit diterapkan di Indonesia. ”Dasar yang paling penting saja kita tidak punya, yaitu kepercayaan kepada pemerintah, partai politik, dan penyelenggara pemilu. Akan mulai dari mana, dasarnya saja tak ada,” tegasnya.

Mantan Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti pun mempertanyakan, apakah e-voting bisa memuat semua calon anggota DPRD yang amat banyak. (sie)

Source: kompas.com

E-Voting, Harapan Baru Pemilu Murah

e-vote
KOMPAS.com – Akhir-akhir ini kita terjebak pada arus media utama sehingga Kompasiana sangat disibukkan dengan segala macam tulisan mengenai markus, Gayus, Susno, Nunung dan yang terakhir pro-kontra mengenai FA. Kenapa kita tidak berprinsip out of the box supaya tulisan kita tidak menjadi kembaran dari koran-koran yang kita beli sehari-hari.

Continue reading