Hilangkan Nama Jokowi, Metode Survei “Clear” tetapi Motif Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com — Beragam survei menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai topik utama pemberitaan. Pada satu waktu karena posisinya yang selalu merajai survei, belakangan namanya “hilang” dari deretan kandidat yang layak menjadi calon presiden dalam sebuah survei.
Continue reading

Survei, Mayoritas Kelas Menengah Tak Pilih Partai Islam

VIVAnews – Elektabilitas partai-partai Islam terus merosot. Mereka diprediksi akan mengalami kekalahan dalam Pemilu 2014 mendatang. Kesimpulan serupa juga ditemukan lembaga survei Avara.

Avara menggelar survei nasional terbaru pada 15 Juli sampai dengan 23 Agustus 2013 di antara kelas menengah. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka 6 kota besar di Indonesia yaitu Jabodetabek, Medan, Surabaya, Makassar, Bandung, Semarang. Metode pengumpulan data secara stratified random sampling.
Continue reading

Beda survei LSI dan SMRC soal kepuasan publik terhadap SBY

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan jebloknya suara Partai Demokrat telah menjadi pergunjingan publik, karena hasilnya yang anomali. Survei tersebut menyatakan kepuasan publik terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak sejalan dengan elektabilitas Partai Demokrat yang dibinanya.

Survei nasional yang dilakukan 6-20 Desember 2012 terhadap 1.220 responden itu menunjukkan 55,8 persen publik ‘sangat puas’ dan ‘cukup puas’ terhadap kinerja SBY. Namun demikian, angka tersebut itu tidak diikuti dengan elektabilitas Demokrat yang merosot hingga ke angka 8,3 persen.
Continue reading

Uang Tak Jamin Naikkan Elektabilitas

Jakarta, Kompas – Rakyat makin cerdas dalam demokrasi. Uang tak serta-merta menaikkan elektabilitas calon pemimpin. Namun, motif ekonomi masih menentukan pilihan politik rakyat, terutama dalam pemilu kepala daerah dan jumlah pemilih relatif kecil.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar S Bakry mengemukakan hal itu di Jakarta, Senin (17/12), mencermati elektabilitas calon-calon pemimpin yang diperkirakan akan bertarung dalam Pemilihan Umum 2014. Continue reading

Setelah Aburizal Menjadi Capres

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, tiba-tiba tunjuk jari, interupsi. Saat itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad yang memimpin rapat, sudah akan menutup acara yang berisi paparan hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Reform Institute.

Peristiwa ini terjadi dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Partai Golkar pada Kamis (27/10) siang di Jakarta, persisnya setelah LSI dan Reform Institute menyampaikan paparannya.

Dalam paparannya, LSI dan Reform Institute menyatakan, Golkar dan ketua umumnya, yaitu Aburizal Bakrie, dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren positif. Saat ini, Golkar telah menjadi partai dengan elektabilitas (tingkat keterpilihan) tertinggi, mengalahkan Partai Demokrat. Reform Institute menambahkan, Aburizal juga menjadi capres dengan elektabilitas tertinggi.

Dalam interupsinya, Akbar menyatakan, hasil survei itu membuktikan bahwa Golkar tetap dapat meningkatkan elektabilitasnya, meski berada di dalam koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Jika elektabilitas Partai Demokrat turun, seharusnya yang naik adalah elektabilitas partai oposisi, yaitu PDI Perjuangan. Namun, justru elektabilitas Golkar yang naik,” kata Akbar.

”Ini menunjukkan, kita tetap harus bersikap kritis meski berada di koalisi. Bahkan, jika suatu saat harus memilih, tetap terbuka kemungkinan berada di luar pemerintahan,” lanjut Akbar. Fadel segera menjawab pernyataan itu dengan mengatakan, Golkar akan membentuk tim kecil untuk mengkaji berbagai hasil survei tersebut.

Berada di luar pemerintahan, bisa menjadi sejarah baru bagi Golkar. Pasalnya, sejak berdirinya, Golkar selalu berada di pemerintahan. Dalam pidato politik saat membuka Rapimns II, Aburizal juga menegaskan, Golkar tetap mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga 2014. ”Posisi Golkar adalah posisi seorang sahabat yang sejati. Ramah tapi tegas, kritis tetapi loyal, lembut dan santun namun keras dan berani manakala memang diperlukan untuk semua,” kata Aburizal.

Tabuh genderang

Namun, interupsi Akbar itu tetap menarik. Pasalnya, sekarang Golkar sudah menetapkan Aburizal sebagai calon presiden (capres) 2014-2019. Dengan keputusan itu, menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, fokus partainya pada saat ini adalah meningkatkan elektabilitas (tingkat keterpilihan) dan pemenangan Partai Golkar serta Aburizal di Pemilu 2014. Artinya, Golkar sudah menabuh genderang, siap bersaing dengan para kompetitornya di 2014, termasuk Partai Demokrat.

Saan Mustopa, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat menyatakan, partainya menghargai keputusan Partai Golkar yang telah menetapkan capres yang akan diusung di Pemilu 2014. Dia berharap, keputusan itu tidak mengganggu soliditas dan stabilitas koalisi partai-partai politik pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Koalisi yang sering disebut dengan Setgab itu, terdiri dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Yunarto Wijaya dari Charta Politika melihat, Setgab tidak lebih dari ”anak haram” hasil perkawinan antarpartai demi alasan stabilitas. ”Bahkan, ada yang mengatakan, Setgab merupakan ”perkawinan” antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Aburizal Bakrie yang lalu diikuti oleh masing-masing gerbongnya,” kata Yunarto.

Sebagai ”anak haram,” ikrar yang dibangun dalam Setgab hanya kepentingan. ”Dan, kepentingan ini otomatis berakhir jika berbicara 2014. Pasalnya, pada saat itu, setiap partai memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Setiap partai akan berusaha mencari posisi paling aman dan menguntungkan bagi dirinya sendiri,” kata Yunarto.

Berakhirnya ”kepentingan” dalam Setgab ketika bicara 2014, sudah beberapa kali terlihat. Misalnya, muncul dalam perdebatan seputar besar ambang batas parlemen, daerah pemilihan, hingga syarat keanggotaan Komisi Pemilihan Umum di Pemilu 2014. Dalam kasus ini, kata sepakat tidak dapat diraih partai-partai anggota Setgab.

Setgab, bahkan juga berbeda pendapat dalam isu-isu krusial yang tidak terkait langsung dengan Pemilu 2014, misalnya dalam kasus pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century atau kasus mafia pajak.

Tingkatkan konflik

Keputusan Golkar untuk mencapreskan Aburizal, lanjut Yunarto, diyakini akan meningkatkan derajat ”konflik” yang belakangan ini sudah lumayan tinggi di Setgab. Pasalnya, Aburizal yang memiliki peran dominan di Setgab, sudah jelas-jelas memiliki ”kepentingan” lain, yaitu capres 2014.

Bahkan, menurut Yunarto, sekarang Setgab sebenarnya sudah tamat dan hanya tinggal nama, karena ”kepentingan” yang mengikat mereka, sudah tidak ada lagi. Sinyalemen ini terlihat dari ucapan Akbar Tandjung bahwa Golkar harus tetap kritis dan membuka peluang berada di luar pemerintahan.

Jadi, agaknya kita harus bersiap menghadapi dinamika politik yang akan semakin dinamis, bahkan mungkin sangat tidak terduga…. (Marcellus Hernowo)

Source : Kompas.com

Berhala Survei…

Kamis (27/10), menjelang pukul 13.00, di sekitar lokasi Rapat Pimpinan Nasional II Partai Golkar di kawasan Ancol, Jakarta, terdengar pengumuman agar peserta acara itu segera memasuki ruang pertemuan. Pengumuman yang disampaikan berkali-kali ini tidak urung membuat sebagian dari sekitar 500 peserta, yang masih makan siang, buru-buru kembali ke ruangan.

Acara siang itu adalah mendengarkan paparan hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Reform Institute.

Meski hasil survei dari dua lembaga itu telah dirilis dan diberitakan berbagai media, tepuk tangan tetap kerap terdengar saat Barkah Patimahu (LSI) dan Abdul Hamid (Reform Institute) menyampaikan paparannya. Berdasarkan survei lembaga itu, Golkar dan Aburizal Bakrie, Ketua Umum Golkar, memiliki tren positif.

Menurut dua lembaga survei itu, saat ini, Golkar menjadi partai dengan elektabilitas (tingkat keterpilihan) tertinggi.

Demikian juga berdasarkan survei Reform Institute, sekarang, Aburizal menjadi calon presiden untuk Pemilu 2014 dengan elektabilitas tertinggi. Sesuai hasil survei LSI, elektabilitas Aburizal sebagai calon presiden tahun 2014 masih di bawah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Bagi Golkar dan Aburizal, hasil survei itu penting. Pasalnya, Aburizal akan mendeklarasikan diri maju dalam Pemilu Presiden 2014 jika elektabilitas Golkar mencapai 25 persen dan elektabilitas Aburizal minimal 20 persen. ”Jadi, deklarasi dilakukan dalam Rapimnas 2012,” kata Aburizal.

Namun, lembaga survei berbeda bisa memberikan hasil beda. Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), misalnya, menyatakan, peringkat pertama calon presiden untuk 2014 adalah Prabowo. Aburizal di nomor empat. Namun, hasil survei itu tidak ditampilkan di Rapimnas Golkar.

Survei juga dapat menimbulkan polemik. Misalnya, meski sesuai survei angka untuk istrinya, Megawati, masih tinggi, Ketua MPR Taufiq Kiemas menyatakan, sudah saatnya kader muda muncul pada Pemilu 2014. Mereka adalah angkatan Puan Maharani, putri Taufiq dan Megawati.

Hasil survei, menurut Yunarto Wijaya dari Charta Politika, menjadi seperti berhala baru dalam politik Indonesia. Hasil survei menjadi sarana untuk menilai kekuatan elektoral diri sendiri dan menyerang lawan.

”Politik Indonesia seperti sebuah produk komersial yang dikendalikan oleh perilaku konsumen. Elite partai dan calon presiden hanya sebatas merespons keinginan pemilih dalam survei dan tidak lagi memiliki fungsi sebagai pencetus ”ide”. (nwo)

Source : Kompas.com

Saatnya Muncul Figur-figur Baru

Tingkat elektabilitas Partai Demokrat tampaknya mulai terpengaruh setelah partai pemenang Pemilu 2009 ini dirundung sejumlah kasus yang melibatkan sejumlah kader dan unsur pimpinannya. Meskipun masih menjadi partai terpopuler, simpati masyarakat terhadap Partai Demokrat menyusut karena ekspektasi masyarakat juga makin rendah.

Tak terhindarkan, ini adalah saat kritis bagi Partai Demokrat untuk memperkenalkan figur baru yang mampu meretas berbagai sorotan negatif publik. Sekadar mempertahankan daya tarik sosok Susilo Bambang Yudhoyono tak akan efektif untuk minimal mempertahankan kondisi perolehan suara seperti saat ini.

Terseretnya nama Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Andi Nurpati, dan beberapa unsur pimpinan partai dalam kasus wisma atlet dan surat palsu tak ayal membuyarkan perhitungan kader muda yang mungkin dimajukan dalam pertarungan Pemilu 2014 membawa nama Partai Demokrat. Seperti tecermin dalam jajak pendapat ini, apresiasi responden terhadap nama-nama itu relatif minim, di bawah 20 persen, kecuali pilihan kepada Andi Mallarangeng.

Wacana politik yang muncul di ruang publik juga memberi dampak. Munculnya polemik soal nama calon presiden 2014 dari Demokrat sampai-sampai membuat Presiden Yudhoyono turun tangan menjelaskan posisi dan sikapnya yang tidak akan mencalonkan keluarganya untuk maju dalam Pemilu 2014. Hal itu setelah beredar informasi bakal naiknya nama Ani Yudhoyono menggantikan SBY dalam pemilu mendatang.

Partai Demokrat masih memiliki sejumlah sosok petinggi partai yang dikenal cukup dingin menangani masalah dan memiliki kredibilitas. Jika dimunculkan secara tepat waktu dan tepat takaran, bukan tidak mungkin mereka akan mampu menyelamatkan wajah Partai Demokrat dalam pemilu. Atau bahkan lebih jauh, meneruskan kewibawaan nama SBY yang bagi Partai Demokrat sejauh ini masih jadi satu-satunya pilar penyangga hidupnya nama partai di benak publik.(Sultani/Toto S/Litbang Kompas)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Golkar Menggeser Partai Demokrat

Jakarta, Kompas – Untuk pertama kalinya sejak 2009, Partai Golkar menjadi partai dengan jumlah dukungan tertinggi sesuai hasil survei Lingkaran Survei Indonesia. Golkar kali ini menggeser Partai Demokrat.

Demikian hasil survei yang diadakan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terhadap 1.200 orang, selama 1-7 Juni 2011, yang diumumkan Minggu (12/6) di Jakarta. Dari hasil survei ini, jumlah pendukung Golkar naik dari 13,5 persen (Januari 2011) menjadi 17,9 persen (Juni 2011). Dukungan untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga meningkat. Sebaliknya, dukungan untuk Demokrat mengalami penurunan.

”Ini pertama kalinya sejak Pemilu 2009, Demokrat tak nomor satu lagi,” kata Denny JA, pendiri LSI.

Denny JA mengatakan, analisis dari LSI menyatakan, penurunan tingkat keterpilihan Demokrat ini disebabkan kasus korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menurut persepsi masyarakat melibatkan beberapa kader Demokrat. Baik responden di desa maupun di kota sama-sama menyatakan pernah mendengar perkara ini. ”Jumlah yang mendengar itu 41 persen, sementara secara teori kalau 25 persen saja sudah mendengar berarti sudah signifikan,” katanya.

Partai Golkar mendapatkan sekitar 40 persen dari suara Demokrat yang hilang karena kedua partai itu dipersepsikan oleh masyarakat memiliki karakter yang hampir sama, yaitu partai tengah. Posisi itu kalau diletakkan di antara PDI-P dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dinilai nasionalis dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang adalah partai Islam.

Berlarut-larutnya penanganan kasus korupsi rupanya bagi sebagian besar responden, yaitu 42,4 persen, baik di kota maupun di desa, menjadi pertimbangan dalam memilih atau tidak memilih Demokrat. Sebaliknya, mereka yang tidak memandang faktor korupsi sebagai hal yang signifikan dalam menentukan pilihan partai hanya 10,9 persen. Lepas dari proses hukum yang akan membuktikan kader Demokrat bersalah atau tidak, persepsi masyarakat akan keterlibatan kader Demokrat dalam kasus korupsi yang diduga melibatkan Nazaruddin amat besar, termasuk dugaan keterlibatan Andi A Mallarangeng dan Angelina Sondakh.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, menilai, hasil survei LSI merupakan suatu kewajaran. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir ini berita tentang kasus itu habis-habisan dieksploitasi media. Persepsi masyarakat pun terbawa.

Namun, ia yakin berita yang berlebihan akan kontraproduktif, mencapai titik jenuhnya. Tingginya jumlah massa mengambang di masyarakat membuat ia yakin akan kembalinya Demokrat pada posisi satu setelah badai berita ini berlalu. ”Sekarang lebih baik kami diam saja karena bertindak apa pun dianggap salah,” kata Mubarok.

Denny menilai, Demokrat bisa kembali memperoleh dukungan dari rakyat. (edn)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Golkar Menggeser Partai Demokrat

Jakarta, Kompas – Untuk pertama kalinya sejak 2009, Partai Golkar menjadi partai dengan jumlah dukungan tertinggi sesuai hasil survei Lingkaran Survei Indonesia. Golkar kali ini menggeser Partai Demokrat.

Demikian hasil survei yang diadakan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terhadap 1.200 orang, selama 1-7 Juni 2011, yang diumumkan Minggu (12/6) di Jakarta. Dari hasil survei ini, jumlah pendukung Golkar naik dari 13,5 persen (Januari 2011) menjadi 17,9 persen (Juni 2011). Dukungan untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga meningkat. Sebaliknya, dukungan untuk Demokrat mengalami penurunan.

”Ini pertama kalinya sejak Pemilu 2009, Demokrat tak nomor satu lagi,” kata Denny JA, pendiri LSI.

Denny JA mengatakan, analisis dari LSI menyatakan, penurunan tingkat keterpilihan Demokrat ini disebabkan kasus korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menurut persepsi masyarakat melibatkan beberapa kader Demokrat. Baik responden di desa maupun di kota sama-sama menyatakan pernah mendengar perkara ini. ”Jumlah yang mendengar itu 41 persen, sementara secara teori kalau 25 persen saja sudah mendengar berarti sudah signifikan,” katanya.

Partai Golkar mendapatkan sekitar 40 persen dari suara Demokrat yang hilang karena kedua partai itu dipersepsikan oleh masyarakat memiliki karakter yang hampir sama, yaitu partai tengah. Posisi itu kalau diletakkan di antara PDI-P dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dinilai nasionalis dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang adalah partai Islam.

Berlarut-larutnya penanganan kasus korupsi rupanya bagi sebagian besar responden, yaitu 42,4 persen, baik di kota maupun di desa, menjadi pertimbangan dalam memilih atau tidak memilih Demokrat. Sebaliknya, mereka yang tidak memandang faktor korupsi sebagai hal yang signifikan dalam menentukan pilihan partai hanya 10,9 persen. Lepas dari proses hukum yang akan membuktikan kader Demokrat bersalah atau tidak, persepsi masyarakat akan keterlibatan kader Demokrat dalam kasus korupsi yang diduga melibatkan Nazaruddin amat besar, termasuk dugaan keterlibatan Andi A Mallarangeng dan Angelina Sondakh.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, menilai, hasil survei LSI merupakan suatu kewajaran. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir ini berita tentang kasus itu habis-habisan dieksploitasi media. Persepsi masyarakat pun terbawa.

Namun, ia yakin berita yang berlebihan akan kontraproduktif, mencapai titik jenuhnya. Tingginya jumlah massa mengambang di masyarakat membuat ia yakin akan kembalinya Demokrat pada posisi satu setelah badai berita ini berlalu. ”Sekarang lebih baik kami diam saja karena bertindak apa pun dianggap salah,” kata Mubarok.

Denny menilai, Demokrat bisa kembali memperoleh dukungan dari rakyat. (edn)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Survei IndoBarometer: Mayoritas Pemilih PKS Tak Puas dengan SBY

VIVAnews – IndoBarometer menemukan, mayoritas pemilih Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa tidak puas dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pemilih kedua partai ini juga menilai Orde Baru lebih baik.

“Mayoritas pemilih PKS, PPP dan PKB yang merupakan bagian dari koalisi partai berkuasa ternyata tidak puas dengan kinerja SBY padahal pimpinan partainya ada di kabinet yang dipimpin SBY,” ujar M Qodari, Direktur Eksekutif IndoBarometer, dalam rilis survei, Minggu 15 Mei 2011.

IndoBarometer menemukan, 53,8 persen pemilih PKS menyatakan tidak puas dengan SBY, sementara yang puas 46,2 persen. Pemilih PPP, 50 persen menyatakan tidak puas, 47,5 persen menyatakan puas. Sementara PKB, 69,8 persen menyatakan tidak puas, sementara yang puas hanya 30,2 persen.

Ketidakpuasan juga dialami pemilih partai-partai nonkoalisi seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Hati Nurani Rakyat.

Sementara pemilih Partai Demokrat, 65 persen menyatakan puas, hanya 32,9 persen menyatakan sebaliknya. Kemudian pemilih Partai Golkar, 54,3 persen menyatakan puas, 41,9 persen yang tidak puas. Pemilih Partai Amanat Nasional, 54,5 persen menyatakan puas dan 45,5 persen menyatakan tidak puas.

Hasil survei itu, hampir linear dengan survei persepsi atas Orde-orde pemerintahan. Pemilih Demokrat dan PAN yang paling tinggi prevalensinya menyatakan Orde Reformasi lebih baik dibanding orde-orde lain.

Kemudian pemilih tujuh partai lain mayoritas menyatakan Orde Baru lebih baik. Bahkan pemilih PKB justru 65,1 persen menyatakan Orde Baru lebih baik, hanya bisa didekati pemilih Hanura 61,5 persen.

Survei lembaga Indobarometer ini dilakukan pada 25 April hingga 4 Mei 2011 dilakukan di 33 provinsi diseluruh Indonesia dengan proses pengumpulan data melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner.

Survei ini melibatkan 1200 orang responden dengan margin of error sebesar kurang lebih 3,0% pada tingkat kepercayaan 95 %. Para responden dipilih dengan metode multistage random sampling yang mewakili seluruh populasi publik dewasa Indonesia.

Source: Vivanews.com