Mempertimbangkan Political Marketing

Indonesia baru saja melewati satu fase penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilu 2014 sukses digelar 9 April memilih calon anggota DPR, DPRD, DPD. Pemilu merupakan sarana demokratis untuk membentuk pemerintahan yang berbasis pada kedaulatan rakyat. Seperti pemilu tahun 2004 dan 2009, pada pemilu 2014 masyarakat memilih langsung calon-calon wakil rakyat dan calon presiden yang dikehendaki. Dengan usainya pemilu legislatif, tercatat beberapa hal yang perlu dievaluasi, khususnya sehubungan dengan metode kampanye yang digunakan.

Perhelatan pemilu 2014 harus diakui mendorong dinamika komunikasi politik di berbagai wilayah lebih bergairah. Sejak Agustus 2013, organisasi politik dan para pelaku politik, mulai dari partai politik, caleg, dan capres, ramai-ramai turun gelanggang memperkenalkan diri mereka ke masyarakat. Setelah KPU resmi mengumumkan Daftar Calon Tetap Legislatif pada awal Agustus 2013, ruang-ruang publik di kota dan daerah dipenuhi beragam alat peraga kampanye. Hari-hari besar nasional dan keagamaan menjadi alunan pesan yang mewarnai isi poster, spanduk, banner, dan baliho yang terdapat di lokasi-lokasi strategis, perempatan jalan, jembatan penyeberangan, termasuk pula dinding-dinding gedung-gedung besar yang menyolok mata warga masyarakat. Bahkan di bawah rindangnya pepohonan, sering ditemukan wajah-wajah para caleg berupaya menyapa dengan ramah warga masyarakat.
Continue reading

Lembaga Survey dan Konsultan Marketing Politik; Antara Data Statistik, Teori Politik, Analisis Sosial-Budaya dan Ekskusi Program Kreatif

Photo Credit: ©iStockphoto.com/ricardoinfante

Seorang Konsultan marketing politik pada umumnya bekerja lebih pada segi aspek emosional pemilih dibandingkan dengan pemaparan program-program kerja secara spesifik atau penjelasan teknis program. Media akan memiliki peran utama dalam bidang pekerjaan para konsultan marketing politik akan tetapi media bukanlah satu-satunya alat dengan melalui sebuah metode para konsultan marketing politik mencakup penggunaan teknik-teknik penargetan dalam komunikasi jarak dekat atau metode persuasi dengan campuran retorika melakukan rekayasa penggeseran tema perdebatan dalam memengaruhi tingkah laku pemilih. Tema kampanye adalah bagian dari strategi ini sebagai pembuatan topik yang menarik bagi pemilih. Kebijakan pelaku marketing politik dapat baik digunakan sebagai penyebab mempromosikan seorang atau partai dalam suatu negara, Konsultan marketing politik sering dipersalahkan berperilaku bagaikan menjual produk barang-barang dibandingkan dengan ide-ide atau program politik. (Michel Le Séac’h, L’Etat marketing, comment vendre des idées et des hommes politiques) – (wikipedia)
Continue reading

Era Berubah, Kebutuhan Publik Tetap

Dalam sistem demokrasi, keberadaan partai politik pada dasarnya sangat bergantung pada citra positif di mata masyarakat. Parpol yang ”baik” akan mampu mendulang simpati publik. Sebaliknya, parpol yang kurang memperjuangkan nasib rakyat cenderung akan ditinggalkan. Pengalaman dalam Pemilu 1999, Pemilu 2004, dan Pemilu 2009 menunjukkan muncul dan hilangnya parpol di percaturan politik.
Continue reading

Melihat Lagi Kekuatan Partai

Fungsi penting partai politik sebagai institusi utama demokrasi adalah memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun, partai cenderung mengabaikan fungsinya itu. Popularitas pemimpin, kekuatan ideologi, dan soliditas partai, menurut publik, menjadi kunci untuk membangun kembali keberadaan parpol.

Sejumlah jajak pendapat tentang parpol yang dilakukan Litbang Kompas menyimpulkan, parpol kini dinilai hanya memperjuangkan kepentingan elite politiknya dan mengabaikan kepentingan konstituen. Citra dan rapor kinerja parpol nyaris senantiasa terpuruk dari waktu ke waktu.
Continue reading

Siswa MIN Sabang Pertanyakan Tugas Dewan

Sabang | Harian Aceh – Seorang siswa MIN Kota Sabang mempertanyakan tugas dan fungsi anggota dewan yang hingga kini dinilai belum menyentuh kepentingan masyarakat Sabang secara luas. Pertanyaan itu disampaikan saat 36 siswa -siswi kelas VI A MIN Kota Sabang mengunjungi Gedung DPRK Sabang, Kamis (27/10).

“Assalamualaikum pak, yang ingin saya tanyakan apa saja fungsi dan manfaat anggota DPRK Sabang,” tanya Mutawazihir, seorang siswi MIN Sabang.

Kunjungan siswa tersebut merupakan salah satu program belajar yang masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) yang sejauh ini hanya dipelajari oleh siswa/i secara teori, tanpa mengetahui langsung sistem dan apa saja yang dilaksanakan para anggota dewan.

Namun disayangkan, saat kunjungan siswa/i itu tidak satupun dari anggota dewan berada di tempat hingga keinginan mereka untuk bertemu langsung dengan anggota dewan kandas. Begitu juga pertanyaan yang disampaikan para siswa itu hanya dijawab para staf.

Menurut guru pembimbing PKN MIN Kota Sabang Emmalita MA, sejak hari Senin lalu pihaknya sudah menyurati dewan terkait kunjungan tersebut., Kunjungan para murid ini, kata dia, untuk mengenal lebih jauh tentang DPRK.

Para siswa/i MIN Kota Sabang berada di gedung dewan selama kurang lebih satu jam dan diterima oleh Kabid Risalah DPRK Sabang Taufik didampingi Kabag Humas DPRK Sabang dan sejumlah staf lainnya.(crz)

Source : Harian Aceh

Demokrasi Indonesia

Sejarah politik dan demokrasi Indonesia tak bisa ditolak berkait dengan sejarah partai politik.

Sejarah lembaga modern ini mengambil peran cukup penting dalam pergerakan kemerdekaan, tetapi pada saat bersamaan juga menimbulkan masalah, pada pemerintahan kolonial di masa awal hingga masa pemerintahan lokal selepas kemerdekaan.

Apa pun yang hendak dikatakan tentang signifikan atau vitalnya peran parpol dalam sejarah republik ini, fakta bahwa parpol dibentuk berdasarkan kepentingan (yang cenderung) ideologis juga tak terbantah. Bagi masyarakat Indonesia, terlebih masa pra-kemerdekaan, ideologi adalah sebuah ”makhluk” baru. Persis sama dengan nasionalisme atau rasa kebangsaan.

Maka, pengelompokan masyarakat berdasarkan ideologi ini sesungguhnya bentuk separasi sosial yang berjalan cukup cepat. Di beberapa bagian bahkan terasa dipaksakan. Ideologi diperkenalkan melalui program-program santiaji atau propaganda yang masif dan sistematis. Proses ini sama sekali berbeda dengan proses penerimaan adab dan adat baru atau akulturasi dari bangsa Indonesia yang biasanya berjalan lamban, tidak masif, digestif, dan berlangsung lama.

Dari proses itu pun kita mafhum bagaimana sejarah ideologi, juga parpol, menimbulkan masalah yang nyaris permanen. Bukan hanya dalam kehidupan politik itu sendiri, juga pada realitas kenegaraan, kebangsaan. Hal itu disebabkan antara lain sejarah politik dan demokrasi di atas—jika tidak ditunggangi—telah didominasi oleh parpol. Sistem politik serta berbagai institusi dan mekanisme yang dilahirkannya telah secara tak terduga memosisikan parpol dalam posisi yang cukup sentral sehingga memiliki peran yang desisif serta konstitutif dalam kehidupan bernegara, termasuk berpemerintahan kita.

Padahal, sekurangnya ada tiga hal untuk mempertanyakan posisi dan peran parpol dalam kehidupan (politik) modern negeri ini. Pertama, benarkah parpol dan ideologi memiliki dasar rasional sebagai model pengelompokan masyarakat Indonesia yang sebelumnya tak pernah mengalami itu? Tidakkah proses separasi sosial seperti ini justru menciptakan guncangan pada tatanan serta model pengelompokan tradisional? Tidakkah ideologi atau parpol justru menjadi stimulus—jika bukan sumber—masalah atau konflik kesatuan-kesatuan kebangsaan kita?

Kedua, secara kultural, adakah dalam lembaga baru yang sangat kuat ini telah berkembang sebuah adab atau budaya dengan landasan tradisi yang kuat atau juga fundamen filosofis, epistemologis, dan antologisnya yang (juga) adekuat?

Ketiga, secara historis, apakah sesungguhnya parpol dan ideologi yang mengambil peran terpenting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negeri ini? Jawabannya tidak! Bukanlah kesadaran ”parpol” atau ”ideologis” yang menggerakkan para perintis melahirkan organisasi, gerakan, dan perlawanan, termasuk bersepakat mencetuskan Sumpah Pemuda dan akhirnya proklamasi. Negeri ini justru dibangun, dibentuk, dan akhirnya didirikan sebagai lembaga modern atas kontribusi pemuda dan pemuka daerah-daerah. Merekalah yang penuh jasa, tetapi mereka dinafikan oleh sejarah (politik) kita.

Pelayan elite

Bagaimanapun, ideologi dan parpol sudah jadi fakta sejarah. Fakta ini telah menempatkan kita pada sebuah realitas baru di mana kita menerimanya apa adanya. Sebagai bangsa, saat ini kita tak punya niat dan kekuatan yang cukup untuk mengoreksi apalagi mengubahnya.

Resistensi pertama tentu datang dari parpol itu sendiri. Dalam posisinya di semua dimensi yang begitu kokoh, parpol dipastikan akan menggunakan semua sumber daya dan arsenalnya untuk mempertahankan dominasinya. Tetapi, tentu saja kita tak boleh berdiam diri, menyerahkan misalnya pada waktu untuk tumbuhnya negarawan atau politikus dengan pikiran-pikiran kebangsaan yang besar, yang berkemampuan berpikir dan bertindak di atas dirinya sendiri. Sebagai pemangku kepentingan bangsa ini, kita tak boleh berhenti berusaha untuk keluar dari siklus parpol yang memabukkan ini.

Demokrasi Indonesia harus terus berkembang dengan cara belajar melalui prosesus yang tak henti mengoreksi dan mengkritik diri sendiri. Kita harus mampu berkelit dari jebakan historis dan epistemologis dari demokrasi yang—sebenarnya—ternyata menipu publik, menipu ideal-idealnya sendiri. Tanpa perlu retorika, dengan hati jernih kita harus mengakui hal ini.

Demokrasi, di mana pun, telah terjebak dalam pusaran kepentingan yang akhirnya jadi melulu pelayan dari elite. Inilah sesungguhnya tragik dari demokrasi modern dari tempat asalnya: Eropa Barat atau Kontinental. Ia telah dirampok dari bentuknya yang genuine dan orisinal dari pulau-pulau kecil dan polis-polis negeri maritim Yunani. Romawi pada mulanya, yang membuat demokrasi terpilin sedemikian rupa jadi semacam mekanisme perekrutan untuk penguasa yang semula kolegial, lalu menjadi personal di bawah Julius Caesar.

Persoalan demokrasi saat ini lebih pada sekelompok oligarki yang memainkan kekuasaan ketimbang siapa boneka yang mereka pasang dan dimainkan. Ini pola demokrasi mutakhir yang mestinya kita renungkan. Sebagai bahan untuk menengarai persoalan: bila demokrasi dipertahankan, demokrasi macam apa yang cocok dengan realitas kita?

Demokrasi yang bineka

Saya kira, apa pun sistem bernegara atau berpolitik, bagi negeri ini tidaklah arif jika ia dilucuti dari kenyataan sejarah, antropologis, dan kulturalnya sendiri. Kenyataan itu memberi tahu pada fakta: negeri ini disusun oleh 700 lebih suku bangsa. Artinya, 700 lebih sejarah adab, adat, bahasa, termasuk cara bermasyarakat, bahkan berbangsa.

Selama hampir 70 tahun negeri ini sudah berusaha keras menciptakan norma, standar- standar nilai, atau adab dan adat baru bagi 700 suku bangsa. Tetapi, mohon maaf, kita tidak—mungkin belum—berhasil. Inilah kenyataan yang membuat siapa pun di negeri ini, bahkan mereka yang di pucuk kekuasaan, tak akan mampu memberi contoh, atau menyodorkan standar nilai dan norma, adat dan adab apa yang bisa diterima oleh semua suku bangsa itu. Para pemimpin itu tidak mampu dan tidak tahu.

Maka, betapa akan jadi ketololan besar jika sebagai institusi baru dan modern, negara atau (partai) politik, misalnya, hendak menciptakan semacam ”universum” bagi semua 700 suku bangsa itu. Hal itu bukannya hanya tindakan pandir yang tiada guna, hanya mendapatkan jalan buntu, ilusif, dan akhirnya juga jadi semacam pemberangusan dan pembunuhan sistematik dari keragaman luar biasa itu.

Untuk itu, bila demokrasi tetap harus dibangun, sungguh sangat bijak jika berlandaskan pada varian-varian adat dan tradisi itu. Adalah demokratis sesungguhnya, sebagai misal, kita memberi ruang pada setiap adat untuk mengembangkan sistem bermasyarakat, berpolitik, bahkan hingga pada sistem perekrutan atau kaderisasi kepemimpinannya sendiri. Siapa yang harus memimpin sebuah komunitas adat hanyalah adat itu yang tahu, yang sudah memprosesnya ratusan dan ribuan tahun.

Di sini, negara adalah faktor kuat yang mempersatukan semua itu dalam kepentingan yang sama. Konstitusi mengatur bagaimana negara melakukan tugas-tugas itu, memfasilitasi, mendorong, dan memberi sanksi; tidak menciptakan universum. Pekerjaan terakhir ini hanya bisa dilakukan oleh sebuah negara yang memiliki durasi sangat panjang, seperti China. Satu hal yang juga gagal dilakukan Babylonia, Sumeria, Mesir, atau India.

Tentu, mesti ada penjelasan detail mengenai ide ini. Itu bukan masalah, yang penting adalah semangat, etos, dan sikap mental yang kuat untuk jadi diri sendiri sesuai dengan realitas yang ada. Daerah harus berdaya, bukan hanya karena faktor sumber daya ekonomisnya, juga sumber daya sosial dan kulturalnya. Ketiganya harus teraktualisasi bersama tanpa dominasi satu atas lainnya.

Maka, bineka tunggal ika—bukan seperti yang dimaksud Mpu Tantular, tetapi oleh para pendiri bangsa—akan mendapatkan makna dan pengamalan yang sesungguhnya.

Apakah sistem itu demokratis atau bukan, bukan di situ masalahnya. Ia hanya terminologi dan retorika. Kita kembali ke substansinya, yang secara mengagumkan akan kita temui justru pada realitas-realitas lokal itu. Realitas mutakhir yang memperlihatkan politik begitu serakah, korup, haus kekuasaan, khianat, penuh selingkuh, bahkan menginisiasi kekerasan di semua level, disebabkan pemikiran ideologis kita yang ilusif dan obsesif.

Realitas obyektif akan menyadarkan kita, kekuatan itu sebenarnya tidak berada di pusat kekuasaan, apalagi di segelintir elite. Kekuatan itu justru ada di daerah-daerah. Maka, jadilah Jawa, Jawa yang sesungguhnya; Bugis, Bugis yang sesungguhnya; Batak, Batak yang sesungguhnya; dan seterusnya. Maka, kemudian, kita bersama akan menjadi Indonesia yang sesungguhnya.

Radhar Panca Dahana Budayawan

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Rumah Aspirasi Berpotensi Kerdilkan Parpol

JAKARTA–MICOM: Usulan pengadaan rumah aspirasi oleh anggota DPR RI justru telah menyingkirkan peran partai politik (Parpol)  dari proses demokrasi.

Keberadaan rumah aspirasi dinilai justru akan mengakhiri proses reformasi politik yang masih memerlukan waktu. Rakyat pun akan semakin terjebak pada politik pragmatis gaya baru.

“Rumah aspirasi ini meminggirkan partai. Enggak perlu ini, perkuat saja fungsi kepartaian yang enggak jalan,” kata Pengajar FISIP UGM AAGN Ari Dwipayana saaat dihubungi, Selasa (4/10).

Menurutnya, dalam kondisi ideal, perwakilan Parpol di daerah yang berupa DPW ataupun DPC seharusnya bisa berperan sebagai penyalur aspirasi konstituen kepada wakil mereka di parlemen. Organ-organ kelengkapan partai, kata dia, semestinya lebih dioptimalkan.

“Rumah aspirasi ini hanya hamburkan budget baru. Fungsikan saja agar dari bawah bisa berinteraksi dengan partai,” tambahnya.

Ia pun mengkhawatirkan, keberadaan rumah aspirasi ini hanya menjadi arena bancakan politik untuk memelihara konstituen di daerah. Hal ini, katanya, tidak jauh beda dengan yang terjadi dalam proses pemilu yang rawan politik uang. “Ini digunakan untuk membeli dukungan,” tutur Ari.

Bagi Ari, fenomena yang telah menjadi budaya ini justru menjadi pendidikan politik yang buruk bagi rakyat. Padahal, peran utama anggota DPR adalah fungsi artikulasi aspirasi rakyat melalui pemenuhan kebutuhan ataupun program di daerah pemilihan (Dapil)-nya, bukan bagi-bagi uang. “Pendidikan politik buruk, masyarakat menjadi pragmatis,” jelas Ari lagi. (*/OL-2)

Source : Media Indonesia

Posted with WordPress for BlackBerry.

Media Jangan Tersandera Kepentingan Aktor Politik

Lhokseumawe | Harian Aceh – Kalangan akademisi mengingatkan media massa terutama media lokal jangan sampai tersandera dalam kepentingan aktor politik dalam Pemilukada Aceh.

Tidak baik kalau media terperangkap antara opini si ‘A’ dan si ‘B’, media yang tersandera dalam kepentingan aktor politik. Media harus memberi kesempatan yang besar kepada masyarakat,” kata M Rizwan H Ali, dosen Ilmu Politik Fisip Universitas Malikussaleh pada seminar ‘Peran Media dalam Pemilukada Aceh’ yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lhokseumawe usai pembukaan Konferensi AJI itu di Lido Graha Hotel Lhokseumawe, Sabtu (17/9).

Karena itu, Rizwan H Ali berharap media lokal di Aceh mengedepan jurnalisme investigasi dalam menyajikan informasi bagi publik. Tidak sekadar meminta komentar para elit yang bersebrangan pandangan politik, kata dia, namun juga melihat kondisi masyarakat yang sering jadi korban kepentingan aktor politik. “Ini yang sering terlupakan,” katanya.

M Nararuddin Ibrahim, peserta seminar tersebut juga menilai pemberitaan media lokal selama ini terlalu larut pada kepentingan elit. Sehingga lupa memerhatikan dampak dari konflik antar aktor politik. “Media hampir tidak menyoal tentang ketidakpastian Pemilukada apa dampaknya bagi masyarakat. Yang ada hanya agenda politik aktor disajikan untuk dikunyah dan ditelan oleh masyarakat dalam mimpi indah,” kata Nazaruddin yang juga bakal calon wali kota Lhokseumawe dari jalur perseorangan.

Pengurus AJI Indonesia, Sunu Diantoro menyebutkan garis api antara berita dan iklan sering kali masuk dalam masa Pemilukada sangat problematik. Karena itu penting menjaga garis api tersebut agar daya kritis media tidak hilang. “Saya kira media-media yang kredibel tetap kukuh mematuhi garis api itu. Juga azas keadilan, memberi kesempatan yang sama kepada semua kandidat, ini penting,”  kata Sunu Diantor yang menjadi peninjau pada Konferensi AJI Lhokseumawe IV itu.

Hal penting lainnya, menurut Suni Diantoro, media tidak hanya menyajikan kabar gembira kepada masyarakat dengan mengutip komentar para kandidat, tapi perlu menginvestigasi kembali apakah kebijakan-kebijakan calon kepala daerah itu benar-benar pro terhadap masyarakat atau tidak. “Juga menyangkut isu tentang perempuan dan pluralisme. Karena itu saya rasa kawan-kawan jurnalis di Aceh penting melihat dan menginvestigasi kembali tracrecord calon-calon supaya masyarakat tidak membeli kucing dalam karung. Masyarakat mesti diberikan pilihan-pilihan yang tepat,” kata wartawan Tempo ini.

Potensi Pelanggaran

Ketua KIP Kota LHokseumawe Ridwan Hadi saat tampil sebagai narasumber pada acara seminar itu mengatakan media dapat mengambil peran pada setiap tahapan Pemilukada mulai dari rekrutment PPK, PPS,  PPDP dan KPPS, pemenuhan syarat calon perseorangan, pendaftaran calon, pemungutan suara dan perhitungan suara bahkan sampai pelantikan kepala daerah terpilih. Tapi umumnya media lokal, kata dia, lebih banyak memainkan perannya terkait pencitraan kandidat yang seharusnya sangat fair ketika itu dilakukan pada tahapan kampanye saja.

Dalam proses Pemilukada, lanjut Ridwan Hadi, banyak potensi pelanggaran yang perlu dicermati. Di antaranya, pemalsuan atau manipulasi data dalam pendaftaran kandidat, anggota panitia pemilu ikut kampanye, kekerasan/teror/intimidasi terhadap dukungan kandidat lain, perusakan atribut kampanye kandidat lain, money politik/memobilisasi massa kampanye dengan imbalan uang, institusi negara/birokrasi memobilisasi massa dengan menggunakan kewenangan politik/birokrasi yang dimilikinya, kampanye menggunakan fasilitas negara/pemerintah atau rumah ibadah, fitnah lintas partai atau lintas figur, perusakan fasilitas publik/gangguan keamanan publik, larangan kampanye bagi kandidat tertentu atas alasan teknis/politik/keamanan yang tidak transparan, larangan bagi juru kampanye tertentu atas alasan teknis politik/keamanan yang tidak transparan.

Berikutnya, pemerasan (halus/kasar, langsung/tidak langsung) dengan dalih dana kampanye, gangguan/sabotase atas jalannya kampanye secara umum, manipulasi informasi, kampanye dengan menggunakan kebohongan sebagai alat, pengerahan massa/arak-arakan dengan menggunakan sentimen irasional/kemarahan massa yang menyulut konflik/kekerasan massa, kampanye sebelum waktunya, pelanggaran materi kampanye, pelanggaran cara penggalangan dana kampanye, pelanggaran batas dana kampanye, dan pelanggaran penggunaan dan kampanye.(nsy)

Source : Harian Aceh

Posted with WordPress for BlackBerry.