Tanpa Jokowi, 2014 Bukan Pemilu

JAKARTA,KOMPAS.com — Pengamat politik Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai, tidak ada tokoh dan politisi yang dapat menandingi popularitas dan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi.

Dia menyatakan, tanpa Jokowi sebagai peserta Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, perhelatan demokrasi itu tidak dapat disebut pemilu. “2014 tanpa Jokowi, bukan pemilu,” ujar Boni dalam diskusi bertajuk “Memilih Capres Secara Rasional” di Jakarta, Sabtu (14/9/2013). Continue reading

Demokrasi dan Pembentukan Daerah Pemilihan

Demokrasi, kata Abraham Lincoln, merupakan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah satu-satunya bentuk pemerintahan yang memungkinkan rakyat memerintah diri mereka.

Karena jumlah penduduk, luas wilayah, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, negara modern tidak lagi memungkinkan rakyat memerintah diri mereka secara langsung dalam semua bidang kehidupan. Jalan keluar yang ditempuh adalah demokrasi perwakilan dan representasi politik.

Yang memerintah bukan lagi rakyat pemilik pemerintahan secara langsung, tetapi mereka yang dipilih rakyat melalui pemilihan umum, baik yang berasal dari partai politik maupun perseorangan alias independen. Ironisnya, demokrasi perwakilan dan representasi politik justru memungkinkan demokrasi modern menyingkirkan rakyat pemilik kekuasaan pemerintahan dari institusi yang memerintah mereka. Mereka yang dipilih mewakili rakyat mengambil keputusan atas nama rakyat tanpa mendengarkan atau berkonsultasi sama sekali dengan rakyat.
Continue reading

Prospek Belanja “Online”

Belanja online atau belanja lewat internet makin diminati di Indonesia. Berkembangnya situs jejaring sosial atau media sosial turut meningkatkan prospek belanja online ini.

Tahun 2012, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 55 juta orang, tumbuh 30,9 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indonesia menduduki urutan ke-4 sebagai negara dengan pengguna internet terbanyak di Asia. China di urutan pertama (513 juta orang), selanjutnya India (121 juta orang) dan Jepang (101 juta orang). Continue reading

Mencari Dukungan dan Suara Lewat Media

Prabowo Subianto, Minggu (19/8), berjalan meninggalkan Istana Negara menuju halaman samping bangunan bersejarah tersebut. Bersama para pejabat dan sejumlah pemimpin teras sejumlah partai politik, ia baru saja selesai bersilaturahim dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga dalam rangka Idul Fitri 1433 Hijriah.

Pertanyaan diajukan kepada Prabowo yang memakai setelan jas abu-abu, berbeda dengan pencitraannya di media. ”Bapak akhir-akhir ini selalu populer dalam survei. Tanggapan Bapak?” tanya wartawan. Prabowo terdiam lalu menjawab, ”Kalau didukung pers, pasti menang,” ujar Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra itu sambil memegang pundak wartawan yang bertanya.

Continue reading

Pemerintah Usul Pilkada 2014 Ditunda

Jakarta, Kompas – Pemerintah mengusulkan pemilihan kepala daerah langsung yang sedianya digelar pada 2014 ditunda, dan dilaksanakan pada 2015. Hal ini agar pilkada tidak relatif bersamaan waktunya dengan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden. Usulan itu masuk dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

”Kalau tetap digelar pada 2014, terlalu sering orang mengikuti pemilu, ada pemilu legislatif, pilpres, juga pilkada. Bosan juga masyarakat nanti, setahun bisa tiga kali pemilu. Nanti partisipasi pemilih bisa rendah,” kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Selasa (31/7) di Jakarta.
Continue reading

Jebakan Kartel Oligarkis

Seusai Marcus Mietzner dari Universitas Nasional Australia berbicara soal kartel politik di Indonesia dalam diskusi di Universitas Humboldt (3/7/2012), kami pun berbincang di warung kopi.

”Bagi saya, tak masuk akal Ical melamar Ibas untuk 2014. Ibas bukan siapa-siapa selain anak presiden. Lagi pula, Ical sudah menyebut banyak nama dari banyak partai untuk dilamar juga,” kata Mietzner. Indonesianis kelahiran Frankfurt, Jerman, itu sesungguhnya tengah menyentil Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang mau melamar Baskoro Yudhoyono sebagai calon wakil presiden pada 2014.

Tema utama bukan soal Ical ataupun Ibas. Diskusi kami adalah bagaimana memahami politik Indonesia sesudah 1998, yang ujungnya boleh tiba pada diskursus soal siapa dan kenapa pantas atau tidak pantas di Pilpres 2014.

Sebagian ilmuwan melihat, sesudah 1998, politik Indonesia masih dikontrol oleh oligarki (Robizon & Hadiz, 2004; Winters, 2011), meskipun menurut Jeffrey Winters, mereka bermetamorfosis dari oligarki sultanistiknya Soeharto menjadi the ruling oligarchy, oligarki yang memerintah. Sebagian lagi fokus pada peran partai politik dan melihat kartel sebagai kekuatan politik dominan pada era pasca-Soeharto (Slater, 2004; Mietzner, 2011).

Dua pendekatan ini tidak salah. Di satu sisi, dominasi oligarki dalam mengontrol proses politik tampak jelas kalau kita melihat peran orang-orang kaya dalam politik. Kita bisa sebut sendiri nama-nama mereka, serta bagaimana mereka mengatur politik dari belakang ataupun di atas panggung. Mereka adalah oligarki. Di tubuh partai, mereka memainkan peran besar. Bahkan, tidak sedikit partai politik dikuasai oleh orang kaya ini.

Alhasil, di sisi lain, mereka pun membangun kartel politik. Akan tetapi, mereka tetaplah oligarki yang segala prinsip dan orientasi politiknya bermuara pada upaya meningkatkan dan mempertahankan kekayaan sebagai tujuan tertinggi

Makhluk politik ini tak mudah dijelaskan dalam bahasa sederhana, meski tidak serumit gerak- gerik politik mereka yang cenderung samar, tetapi berdampak kasar. Mereka membangun kartelisasi dalam rangka memonopoli dan memanipulasi proses politik, sementara mereka berdiri pada fondasi oligarki sebagai habitat asal. Pelaku politik ini yang saya sebut kartel oligarkis, yakni persekongkolan elite partai dari dan berdiri di atas fondasi oligarki untuk menetapkan haluan politik tertentu yang sifatnya tertutup untuk umum dan untuk membatasi kompetisi.

Kartel politik dari awal dipahami dalam bingkai organisasi, yakni partai politik (Katz & Mair, 1995). Namun, untuk konteks Indonesia, mereka mengarah pada gerombolan individu yang kebetulan memakai partai sebagai instrumen politik. Dengan kata lain, mereka bisa ada di organisasi politik lain yang mirip atau sama dengan partai.

Harus dikontrol

Tema soal kepemimpinan ideal, mekanisme elektoral yang demokratis, atau debat demokrasi yang substansial versus yang prosedural menjadi pepesan kosong kalau kita tak memahami dan mengatasi makhluk politik yang liar ini. Kenapa?

Pertama, kartel oligarkis menguasai struktur hukum, politik, dan ekonomi sehingga kedaulatan rakyat pada konteks ini tak bermakna apa pun. Kedua, kartel oligarkis menentukan siapa yang harus dipilih oleh rakyat untuk menjadi pemimpin.

Maka, tak ada ruang untuk deliberasi publik dan pertimbangan moral soal siapa pantas dan tidak pantas menjadi pemimpin. Siapa pun yang dikehendaki kartel oligarkis niscaya menjadi pemenang pemilu. Demokrasi langsung dinilai mengebiri permainan kartel, tetapi saluran demokrasi mana di Indonesia yang tak dikendalikan oleh kartel oligarkis?

Ketiga, kartel oligarkis bertahan hidup dengan menguasai partai politik serta mengatur permainan di panggung politik dan (agar) pada saat yang sama memperkuat fondasi ekonomi mereka. Kehendak dan kebaikan umum direlativisasi dalam konteks ini.

Dalam garis berpikir ini, komentar sederhana Mietzner di awal dapat dilihat dari sudut ganda. Pertama, kualitas personal penting untuk proses pencalonan dalam pilpres. Kedua, kartel bisa melakukan kombinasi politik seperti apa pun, bahkan sampai pada model kombinasi semrawut yang menabrak semua rambu ideologi politik.

”Politik tanpa ideologi itu sulit. Saya heran, ada politisi Kristen yang sulit ditakar ideologi politiknya saking tidak jelasnya,” kurang lebih begitu sindiran Sahra Wagenknecht, anggota Bundestag (DPR) dari Partai Kiri yang lagi kasmaran dengan politisi fenomenal Oskar Lafontaine, dalam diskusi di Mannheim (15/5/2012), yang kami hadiri atas undangan Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD) Jerman.

Sindiran Sahra untuk kawan- kawannya dari Partai Kristen (CDU/CSU) mungkin menjadi justifikasi yang terlalu jauh. Namun, substansi kita, ideologi signifikan dalam politik. Sayangnya, di tangan kartel oligarkis, ideologi apa pun tak bermakna kecuali materialisme.

Namun, ini tak berarti demokrasi kita tak punya masa depan. Pengembalian kedaulatan politik ke tangan rakyat harus didefinisikan secara teknis dalam pemilu. Kebebasan pemilih adalah syarat mutlak, bahkan partai politik dituntut transparan dalam menentukan kandidat.

Hegemoni kartel oligarkis hanya bisa dilawan dengan kehendak murni dari rakyat. Pemilihan langsung adalah kesempatan terbaik untuk berperang melawan kartel. Rakyat hanya bisa menang kalau proses elektoral benar, transparan, dan dikontrol dengan ketat. Kalau tidak, pemilu tak lebih dari sekadar jebakan para kartel oligarkis.

Boni Hargens, Dosen FISIP UI; Saat Ini Sedang Belajar di Humboldt-Universität zu Berlin, Jerman

Source : Kompas.com

“Fashion Democracy”

Demokrasi adalah pembeda sekaligus penegas. Disebut pembeda karena demokrasi didasari the constitution of the people, bukan the people of the constitution seperti dalam kemonarkian.

Sebagai penegas, demokrasi menyatakan, ”kekuasaan paling tinggi dipegang rakyat.” Namun, di dalam kultur demokrasi yang masih ambigu seperti di Indonesia, penegasan supremasi rakyat ini menjadi problematis.

Pernyataan Menko Polhukam Djoko Suyanto, saat diminta responsnya menyikapi penolakan masyarakat atas rencana kenaikan BBM, menggambarkan problematika itu. Mungkin dipaksa oleh klaim ”Indonesia adalah negara demokratis”, Menko Polhukam mempersilakan masyarakat menggelar aksi demonstrasi jika tidak puas dengan kebijakan kenaikan harga BBM.

”Dalam suatu rumah tangga, jika orangtua kesulitan mengatur uang, anak-anak harus ikut prihatin,” ujar Djoko Suyanto.

Pernyataan cacat

Ada dua cacat dalam pernyataan Menko Polhukam tersebut. Pertama, penyertaan partisipasi rakyat hanya di ruas jalanan kota, tempat yang seperti sengaja disediakan untuk rakyat berbaku hantam. Rakyat tidak diajar berpartisipasi secara riil: bagaimana berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pemerintah, bagaimana memantau dan memengaruhi kebijakan pemerintah agar lebih mengedepankan kepentingan publik. Padahal, partisipasi rakyat, menurut Jim Shultz dalam The Democracy Ownners’ Manual, tidak sebatas siapa yang akan kita pilih, tetapi keterlibatan rakyat akan menguji bagaimana mereka yang dipilih itu menjalankan kekuasaan.

Kedua, ilustrasi hubungan pemerintah-rakyat seperti orangtua dan anak adalah subtle way, satu taktik penundukan halus untuk melahirkan kepatuhan rakyat. Relasi paternalistis ini lebih halus dari masa Orba, kepatuhan rakyat dikonstruksi melalui relasi dominasi. Rakyat adalah subordinat, terhubung secara asimetris dengan otoritas monolitik-sklerotik (pemimpin kuat didukung mesin partai yang hegemonik dan kaum bersenjata).

Dalam negara demokratis, relasi pemerintah dan rakyat jelas tidak seperti orangtua dan anak. Citizens are the owners of society. The government is made by the people, demikian rakyat Zimbabwe membunyikan demokrasi. Karena itu, operasionalisasi demokrasi beralur bukan di kepatuhan rakyat, melainkan di kepatuhan setiap keputusan pemerintah pada kepentingan rakyat!

Bius demokrasi

Selama ini, kita dibius oleh klaim bahwa ”Indonesia adalah negara demokratis”. Padahal, demokrasi yang berlangsung saat ini sekadar fashion democracy. Dalam fashion democracy, tiga elemen utama demokrasi, yaitu the constitution of political power, the structure and operation of power, dan the control of political power, sengaja dibuat menyimpang jauh dari tujuan idealnya.

The constitution of political power, misalnya, dihasilkan melalui pesta elektoral supermahal. Sebagai ilustrasi, untuk menjadi wali kota di satu kota kecil di Sumatera, dana yang harus disiapkan Rp 10 miliar-Rp 15 miliar. Harga bupati lebih mahal lagi, Rp 20 miliar-Rp 40 miliar di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Komoditifikasi kekuasaan politik ini berimplikasi kecurangan dan manipulasi elektoral serta sengketa legitimasi yang membuat pemerintahan berjalan tidak efektif dan kehidupan sosial lebam oleh konflik. Ini belum termasuk kualitas hasil elektoral supermahal itu. Sampai Maret 2011, sudah 157 kepala daerah (17 gubernur dan 158 bupati dan wali kota) terjerat kasus korupsi.

Elemen berikutnya, the structure and operation of power sebatas perubahan struktur politik sentralistis ke desentralistis. Perubahan ini tidak disertai proses transfer wewenang, fungsi, dan tanggung jawab dari pusat ke daerah sebagaimana dikatakan Huntington dalam Political Order in Changing Societies (1968), tidak juga diimbuhi kerja keras menata kultur birokrasi dan penguatan kultur demokrasi di daerah agar loyalitas pemerintah lebih ke bawah, kekuasaan serta kontrol bersifat induktif dan bottom up. Yang terjadi malah penguatan sifon oligopoli.

Sementara the control of political power hanya kulit luar. Daya kontrol lembaga legislasi kita sudah digerus budaya transaksional, seperti segala kejadian yang sudah kita lihat di Badan Anggaran DPR yang dikuasai kepentingan kelompok. Situasi akan makin parah jika penetrasi konflik kepentingan elite dan subyektivitas politik sektoral mulai menggerogoti fungsi kontrol media massa.

Pada akhirnya, mudah untuk disimpulkan, fashion democracy adalah demokrasi minus keinginan mengabdi dan melayani. Demokrasi yang meminggirkan rakyat, mengadu domba rakyat, dan menempatkan rakyat dalam kepundan gunung api. Fashion democracy bukan ikhtiar untuk merawat hidup bersama, tetapi suatu cara untuk berkuasa dan menjadikan rakyat sebatas anak-anak yang cukup disodori dongeng dan gula-gula.

AGUS HERNAWAN Direktur ARINDO; Pernah Belajar Advocacy dan Social Justice di SIT-Vermont, AS

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Saatnya Berguru ke Malaysia?

Hari-hari belakangan ini kalangan kampus memiliki topik diskusi hangat: kewajiban publikasi karya ilmiah agar dapat lulus program S-1, S-2, ataupun S-3. Alasan utama di balik keputusan itu adalah minimnya jumlah publikasi dari Indonesia jika dibandingkan dengan negara jiran, Malaysia.

Berdasarkan data Scopus (www.sciencedirect.com) per 9 Februari 2012, tercatat National University of Singapore sebagai universitas dengan jumlah publikasi tertinggi di Singapura (64.991 publikasi), sekaligus ”juara”-nya ASEAN. Mahidol University sebagai yang tertinggi di Thailand (17.414), sementara University of Malaya (16.027) mencatat jumlah publikasi tertinggi di Malaysia. Indonesia? ”Juara”-nya ITB yang mencatatkan angka 2.029 publikasi. Memang lebih tinggi daripada prestasi universitas ”juara” dari Vietnam, Brunei, Laos, ataupun Myanmar, tetapi kalah jauh dibanding ”juara”-nya Malaysia.

Scopus adalah basis data yang mendata karya-karya ilmiah di seluruh dunia yang bereputasi tinggi. Data publikasi dan jumlah sitasi yang dicatat Scopus banyak dipakai sebagai salah satu alat ukur kinerja universitas secara internasional.

Perbandingan publikasi empat negara ASEAN (Singapura, Malaysia, Thailand, dan Indonesia) yang diindeks Scopus (1996-2010) memperlihatkan betapa jauh beda publikasi Indonesia dibandingkan dengan tiga negara ASEAN lain. Sejak 2007, lonjakan publikasi dari Malaysia tercatat begitu besar. Mereka tidak hanya semakin jauh meninggalkan Indonesia dan mengalahkan Thailand, tetapi juga secara total publikasi mengungguli Singapura. Indonesia tetap konstan di posisi keempat. Kalau yang diperbandingkan adalah jumlah publikasi per kapita, gambarannya akan lebih dramatis lagi.

Fenomena Malaysia

Itu rupanya yang membuat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ”kebakaran jenggot”, lalu mengeluarkan instruksi yang ”membakar” banyak kalangan kampus di Indonesia. Keprihatinan Dirjen Dikti ini patut jadi keprihatinan bersama. Lalu, apa rahasia di balik lonjakan ”prestasi” Malaysia yang amat mengagumkan itu?

Lonjakan besar yang terjadi, terutama sejak 2007, diawali kebijakan Pemerintah Malaysia mendorong universitas-universitasnya jadi universitas riset. Kebijakan ini dibarengi penggelontoran dana dan fasilitas riset besar-besaran, selain memadainya gaji para dosen. Universitas yang berhasil dapat predikat ”universitas riset” berhak atas banyak fasilitas menggiurkan, yang mendorong universitas-universitas lain untuk menggapai predikat ini.

Perolehan dana riset dari MOSTI (Kementerian Riset dan Teknologi-nya Malaysia) dilakukan melalui jalur kompetisi nasional. Prosesnya sederhana dan cepat. Dapat dikatakan tidak ada dosen level senior lecturer ke atas yang tak punya dana riset memadai. Untuk mendapat dana riset 200.000-an ringgit (Rp 500 juta-Rp 600 juta) per topik riset tidaklah sulit.

Di Malaysia juga dimungkinkan jalur S-2 dan S-3 ”by research”. Dapat dikatakan semua universitas menerima mahasiswa S-2 dan S-3 walau baru berdiri. Dengan sistem ini, dimungkinkan penerimaan mahasiswa S-2 dan S-3 kendati jumlah mahasiswanya hanya 1-2 orang. Asal ada pembimbing berkualifikasi memadai dapat dimulai studi S-2 dan S-3. Dengan sistem ini, dapat dikatakan semua dosen bergelar doktor bisa punya mahasiswa S-2 dan S-3 untuk dibimbing, elemen amat penting dalam pelaksanaan riset.

Untuk menunjang kelangsungan riset, bilamana sumber daya dosen lokal yang ada belum memadai, terbuka luas kesempatan mengundang dosen asing bergelar doktor untuk mengajar sekaligus jadi peneliti. Setiap universitas punya otoritas untuk menetapkan jabatan akademik, tak harus mengurus ke ”Dikti”-nya mereka secara sentral seperti di Indonesia.

Proses penetapannya juga amat cepat, utamanya melihat kinerja riset. Universitas juga punya otoritas menetapkan standar gaji dan fasilitas. Tidak heran jika banyak dosen bergelar doktor dari Indonesia jadi ”TKI” di sana. Kehadiran dosen asing yang mumpuni ini jadi faktor penting pendongkrak kinerja riset Malaysia.

Situasi kita

Gambaran di atas berbicara tentang persentase artikel yang ditulis oleh penulis dari sejumlah negara. Angka yang dicatat dari publikasi Indonesia sangat tinggi, 70-80 persen, jauh lebih tinggi dibanding tiga negara lain (30-50 persen). Artinya, 70-80 persen publikasi ilmiah dari Indonesia hasil kolaborasi dengan penulis dari negara lain. Hal ini bisa jadi suatu indikator yang baik karena penulis-penulis Indonesia menjalin kerja sama erat dengan peneliti dari sejumlah negara.

Namun, hal ini juga bisa berarti lain. Mengingat angka publikasi yang relatif rendah, bisa jadi publikasi ilmiah Indonesia dihasilkan terutama oleh peneliti Indonesia yang studi S-2 dan S-3 di luar negeri, kemudian menuliskan karya ilmiahnya bersama dosen pembimbingnya. Dan, sangat mungkin setelah pulang ke Indonesia produktivitas mereka langsung anjlok dan tak melakukan publikasi lagi.

Hal ini mestinya perlu ditelusuri penyebabnya. Boleh jadi ini penyebab utama rendahnya publikasi Indonesia. Patut diduga, iklim riset yang kurang kondusif menyebabkan peneliti Indonesia jadi ”mandul” sepulang ke Indonesia.

Bukan rahasia lagi, banyak peneliti hebat kita yang baru pulang studi lanjut di luar negeri kembali ke kampus tak punya meja, apalagi fasilitas dan dana riset. Belum lagi beberapa kebijakan Dikti yang bertentangan dengan semangat menaikkan jumlah publikasi Indonesia. Di antaranya apa yang dinamakan ”batas kepatutan” dalam melaksanakan penelitian yang dinyatakan dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen, dikeluarkan Dirjen Dikti, Oktober 2009.

Hal lain, karya ilmiah yang terbit dalam rentang antara penyerahan berkas penilaian angka kredit dan tanggal SK jabatan akademik tak dapat digunakan untuk kenaikan jabatan berikutnya. Rentang waktu ini bisa lebih dari satu tahun. Tak sulit menemui dosen yang enggan menerbitkan karyanya dalam rentang waktu ini karena nantinya akan dinyatakan ”hangus”. Jelas kebijakan ini tak senapas dengan instruksi Dirjen Dikti terbaru. Belum lagi, berapa banyak dosen bergelar doktor yang tak punya anak bimbing S-2 dan S-3? Berapa banyak pula ketua jurusan, dekan, dan pejabat akademik lain penentu kebijakan di universitas kita yang tidak punya rekam jejak riset dan publikasi bermutu?

Harus diakui fondasi bangunan riset kita masih rapuh, berakibat pada rendahnya publikasi kita. Jalan pintas instruksi Dirjen Dikti perlu dibarengi dengan upaya serius pembangunan fondasi riset yang lebih kokoh agar keberhasilannya lebih berkelanjutan. Mungkinkah saatnya kita berguru kepada Malaysia?

Djwantoro Hardjito Dosen Teknik Sipil UK Petra, Surabaya; Pernah Mengajar di Malaysia

Source : Kompas.com

Lima Tren Sosial Media Tahun 2012

KOMPAS.com – Tahun 2011 lalu, sosial media berkembang sangat pesat. Indonesia adalah salah satu negara yang terkena demam sosial media. Indonesia menjadi pengguna Facebook nomor kedua terbanyak dan pengguna Twitter terbanyak ketiga di dunia. Akan seperti apa perkembangan sosial media di tahun 2012? Berikut pemaparan Amy Jo Martin, pendiri Digital Royalty seperti dikutip Tech Crunch.

Sosial Media Akan Masuk Ke Siaran Televisi
Televisi di tahun 2012 akan menjadi wadah sosial media baru. Pertunjukan televisi akan melibatkan masyarakat secara langsung melalui sosial media. Jaringan televisi yang khusus menyiarkan berita pun akan melibatkan audiens untuk berinteraksi secara langsung tentang sebuah berita yang sedang hangat.

Siaran politik, kampanye, dan pemilihan Presiden mungkin akan dilakukan di televisi secara interaktif. Televisi, yang semula bersifat monolog, akan berubah menjadi dialog. Komunikasi yang semula satu arah, akan berubah menjadi dua arah dan lebih interaktif.

Streaming Televisi Akan Ramaikan Sosial Media
Ini kebalikan dari Integrasi Sosial Televisi. Setelah sosial media masuk ke ranah televisi, kali ini tayangan televisi yang akan masuk ke ranah internet. Di tahun 2012 ini, Super Bowl, pertandingan final sepak bola Amerika yang dilangsungkan di akhir musim pertandingan NFL di Amerika Serikat, akan tayang secara streaming.

Artinya, tayangan ini bisa dinikmati para netizen (sebutan bagi pengguna internet) tanpa harus menonton televisi. Nonton sepak bola bisa melalui desktop atau laptop. Tayangan streaming akan semakin menjamur di ranah online dan bisa diintegrasikan dengan sosial media dan periklanan.

Facebook Akan Menjadi Pusat Sosial Media
Ami percaya, di tahun 2012, Facebook akan menjadi pusat proyek-proyek sosial media. Facebook akan bisa menjual namanya untuk mendapatkan beragam proyek yang membuat sebuah sosial media tertentu tidak ditinggalkan oleh penggunanya.

Integrasi dengan Facebook menjadi sebuah keharusan yang menguntungkan di tahun 2012.

Bisnis Besar Sosial Media Akan Tumbuh

Perusahaan-perusahaan besar akan berkonsentrasi merawat akun jejaring sosial yang dimiliki perusahaan, untuk menjaga “brand image”. Facebook, Twitter, dan Youtube bukan lagi tempat untuk memasang iklan, melainkan menjalin hubungan sosial dengan pelanggan dan mitra bisnis.

Bagi pengusaha jejaring sosial, ini bisa menjadi tempat untuk membuat sebuah channel khusus berbayar bagi perusahaan lain, sehingga halaman yang mereka miliki terlihat lebih profesional namun tetap “bersahabat”.

ROI Masih Besar
ROI (Return on Investment) di sosial media masih besar tahun 2012 ini. Konsep hubungan yang terjalin dari keberhasilan sosial media akan diadopsi oleh perusahaan sebagai strategi bisnis. Costumer Service, riset, dan image branding akan menjadi bisnis yang penting di ranah sosial media.

Perusahaan akan memanfaatkannya untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mengerti kebijakan yang diambil dan sejauh mana pemasaran berhasil. Sosial media akan menjadi tempat investasi yang menghasilkan ROI besar dengan mengeluarkan sedikit investasi.

Source : Kompas Tekno