Irwandi Yusuf: Kekerasan di Aceh Seperti Dibiarkan

TEMPO.CO, Langsa – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan berbagai tindak kekerasan di Aceh, termasuk yang menimpa tim sukses dan massa pendukung Irwandi sebagai calon gubernur, dilakukan Partai Aceh dan terkesan dibiarkan.

Menurut Irwandi, pelaku penembakan warga asal Pulau Jawa dan pelaku teror menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Aceh sebenarnya sudah diketahui polisi. Tindak kekerasan tersebut dilakukan anak buah Ayah Banta. »Tapi Polda tidak berani menyatakan itu kelompok Partai Aceh dan KPA, juga atas perintah siapa mereka melakukan tindak kekerasan,” kata Irwandi kepada Tempo di Langsa, Jumat dinihari, 30 Maret 2012.

Irwandi menegaskan berbagai tindak kekerasan yang terjadi selama ini bukan dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Pelakunya jelas, termasuk yang menimpa tim sukses Irwandi di Lhoksukon, Jumat, 23 Maret 2012. Saat itu si pelaku dengan garang menunjukkan wajah dan menyatakan siapa dirinya kepada korban. »Kau lihat muka aku,” ujar Irwandi mengutip ucapan pelaku kekerasan berdasarkan laporan yang diterimanya. Namun si pelaku masih bebas dan tidak ditangkap. ”Kalau seperti ini penegakan hukum, sangat memalukan negara kita ini,” ucap Irwandi pula.

Irwandi bahkan memaparkan bahwa berbagai tindak kekerasan tersebut bukan terjadi dengan sendirinya melainkan berdasarkan perintah dari atasan. »Ada duduk rapat lagi,” tutur Irwandi.

Irwandi tak menampik adanya pengarahan Menkopolhukam dan Mabes polri bahwa harus bertindak tegas terhadap pelanggar hukum. ”Saat ini belum tegas, tapi entah besok. Kita tidak tahu,” katanya.

Sementara itu, juru bicara Partai Aceh, Fakrurrazi, membantah tindak kekerasan itu dilakukan oleh anggota Partai Aceh. ”Itu bukan dilakukan anggota Partai Aceh, tapi oleh simpatisan Partai Aceh,” katanya.

Fakrurrazi menjelaskan Partai Aceh sudah mengimbau kepada simpatisan dan kader agar tidak bersikap arogan dan anarkistis, serta harus menjaga ketertiban umum.

Fakrurrazi juga mengatakan tindak kekerasan dan arogan pun dilakukan oleh pendukung partai lain. Namun pemberitaan media selalu mengatakan bahwa pelaku tindak kekerasan adalah Partai Aceh. ”Itu adalah strategi calon lain untuk meraup suara dan itu tidak begitu menarik bagi kami karena kami sedang menggalang dukungan masyarakat yang semakin hari makin meningkat terhadap Partai Aceh,” Kata Fakrurrazi.

Hari ini, sebuah mobil operasional tim sukses Irwandi-Muhyan, pukul 12.00 WIB, dilempari di Desa Cot Kreut, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen.

Mobil yang dikemudikan Mulyadi alias si Pe itu dilempari oleh orang yang bersembunyi di balik kebun sawit. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kepolisian dan Koramil setempat sedang menyisir lokasi kejadian.

IMRAN MA

Source : Tempo.co

Posted with WordPress for BlackBerry.

Kepemimpinan di Daerah Tak Efektif

Jakarta, Kompas – Fenomena ”pecah kongsi”, yaitu kepala daerah dan wakilnya tidak lagi bersama dan bersaing, serta ”kutu loncat”—calon kepala daerah berpindah partai politik supaya bisa dicalonkan—dalam pemilihan umum kepala daerah memprihatinkan. Hal itu memperlihatkan politisi memberlakukan demokrasi hanya sebagai sarana memburu kekuasaan.

Kondisi itu juga berbahaya karena kepemimpinan di daerah tersebut menjadi tak efektif. Agenda untuk menyejahterakan rakyat juga tidak berjalan optimal karena kepala daerah dan wakilnya berebut pengaruh untuk kepentingan jangka pendek.

Demikian kesimpulan dari percakapan Kompas dengan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Bachtiar Effendy; pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Depok, Andrinof A Chaniago; serta Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto secara terpisah di Jakarta, Senin (26/3).

Fenomena ”pecah kongsi”, misalnya, terjadi pada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang mencalonkan diri kembali untuk periode yang kedua. Sebaliknya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengundurkan diri. Di Aceh, Gubernur Irwandi Yusuf juga mencalonkan diri kembali untuk pilkada April 2012. Dia akan bersaing dengan, antara lain, Wakil Gubernur Muhammad Nazar yang mencalonkan diri sebagai gubernur. Kini, keduanya berhadapan karena harus berkampanye.

Direktur Eksekutif Kelompok Kerja 30 Samarinda Carolus Tuah di Jakarta, Senin, menegaskan, ”pecah kongsi” dan ”kutu loncat” dalam pilkada menunjukkan kaderisasi di parpol dan perjuangan oleh politikus adalah omong kosong. ”Justru yang terjadi melulu transaksional,” katanya.

Kondisi mengerikan

Menurut Bachtiar, ”pecah kongsi” dan ”kutu loncat” terjadi karena praktik demokrasi di Indonesia masih diletakkan dalam sistem politik yang kurang tepat. Demokrasi semestinya adalah sarana untuk memperjuangkan ideologi serta nilai dalam bentuk agenda dan program memajukan bangsa dan masyarakat. Makna ini dipersempit oleh partai dan politikus dengan menjadikan demokrasi sebagai alat untuk memperebutkan kekuasaan.

”Ini mengerikan. Kepala pemerintahan daerah hanya peduli pada kepentingan politiknya dan tidak lagi responsif pada aspirasi rakyat. Agenda untuk kesejahteraan rakyat terabaikan,” katanya.

Andrinof menilai, fenomena ”pecah kongsi” dan ”kutu loncat” juga menggambarkan sikap berpolitik yang tidak bertanggung jawab. Mereka kehilangan komitmen pada cita-cita kepartaian dan visi kerakyatan.

Bima Arya mengakui, etika politik di kalangan politisi saat ini masih lemah. Politisi pun cenderung bersikap pragmatis. ”Sikap pragmatis dan loncat-loncat partai itu bisa merusak tatanan demokrasi,” ujarnya. (iam/ong/dik/ina)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Muksalmina: “Kami Lakukan, Untuk Selamatkan Citra Perjuangan”

Banda Aceh-Mantan Juru Bicara Komando Pusat KPA, Muksalmina berang ketika di cap sebagai pengkhianat. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh pihaknya bersama rekan-rekan mantan Panglima Wilayah GAM dari 14 Kabupaten Kota, merupakan upaya penyelamatan amanah MoU dan UU-PA dengan tidak mengotori citra perjuangan serta menyelamatkan citra pimpinan dan misi perjuangan yang belum selesai.

“Dalam pandangan ketua KPA dan GAM di wilayah, yang dimaksud dengan citra perjuangan yaitu menyelamatkan pimpinan dan misi perjuangan yang belum selesai, bukan pimpinan menjadi calon Gubernur dan wakil Gubernur,” tegas Muksalmina.

Karenanya, dalam rapat khusus pimpinan KPA bersama pimpinan GAM pada bulan Februari 2011, dengan agenda pembahasan Cagub yang akan diusung PA, mayoritas pimpinan KPA menolak adanya penunjukan secara langsung Cagub oleh Pimpinan GAM, Malik Mahmud. “Kami bersikeras memberi masukan dan mempertanyakan kenapa dua pimpinan GAM diputuskan untuk menjadi Calon Gubernur yang merupakan wakil pemerintah RI di Aceh,” jelas Muksalmina.

Namun, dalam perjalanan proses demokrasi tersebut, lanjutnya, pimpinan wilayah Batee Iliek, Saiful alias Cagee malah tertimpa musibah, ditembak. Padahal, Ia adalah salah satu Pimpinan Wilayah yang getol mengajak untuk lakukan diskusi ulang mengenai pencalonan gubernur Aceh tersebut.

“Dr. Zaini Abdullah yang bertugas sebagai menteri luar negeri GAM dan Muzakkir Manaf sebagai ketua KPA pusat, yang mana mereka berdua sebagai simbolnya perjuangan GAM dan pimpinan tertinggi dari GAM, sangat tidak layak dicalonkan sebagai gubernur dan wakil gubernur.”

Muksalmina menjelaskan, penolakan ini lebih daripada kedua tokoh ini merupakan tokoh kunci perdamaian dan hal ini, katanya, menjadi sangat penting, agar para pihak tetap dapat berunding untuk memperbaiki implementasi MoU Helsinki yang termasuk dalam kategori dispute (yang belum diamandemen/revisi oleh pemerintah RI kedalam UUPA).

“Nah, ketika masukan daripada wilayah tidak diakomodir oleh pimpinan, kami merasa sangat kecewa, karena disaat perang kami selalu berprinsip, suksesnya diplomasi politik pimpinan GAM di swedia adalah karena adanya GAM dan TNA di hutan,” lanjutnya lagi.

Ia menambahkan, bertahannya TNA dan GAM di hutan, karena adanya bantuan dari masyarakat. Jika ketiga sistem itu tidak berjalan, mungkin perdamaian tidak akan lahir seperti yang dirasakan saat ini.

“Kami yang bergerilya di hutan sudah terbukti sanggup mempertahankan perjuangan. Milad yang sudah dilakukan sampai seterusnya, merupakan bukti bahwa GAM dan TNA tidak kalah dalam berperang. Kalau kalah dalam berperang, sudah pasti GAM dan TNA tidak dapat melaksanakan milad tersebut,” tambah Muksalmina.

Muksalmina mengaku keinginannya dan kawan-kawan tidak dihargai karena tidak adanya pelibatan dalam pengambilan keputusan politik praktis yaitu untuk mencalonkan Gub dan Wagub.

“Keputusan itu diambil tanpa musawarah,” ujarnya.

“Yang kami tahu, dalam sumpah (bai’at), tidak pernah tersebut GAM akan membuat partai, mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif dan eksekutif baik di provinsi maupun kab/kota. Karena tidak ada dalam bai’at tersebutlah kami merasa hal itu harus diputuskan dalam musyawarah bersama yang melibatkan semua wilayah.”

Katanya, sangatlah aneh ketika perdamaian, lahir kategori pemecatan. Tapi Muksalmina menjelaskan, tidak merisaukan terhadap bahasa pemecatan atau klaim pengkhianat.

“Karena yang kami lakukan saat perang bukanlah untuk pimpinan tetapi untuk rakyat Aceh,” akhirinya. [Release]

Source : Acehcorner.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Partai Aceh Tak Ditinggal Mantan Panglima GAM

Banda Aceh, Kompas – Pengurus Pusat Partai Aceh membantah klaim kubu Irwandi Yusuf dan Sofyan Dawood bahwa ada 15 mantan Panglima Wilayah Gerakan Aceh Merdeka yang telah membelot dan sepakat membentuk partai baru untuk melawan Partai Aceh. Dari 15 panglima tersebut, hanya empat orang yang telah dipecat dan tidak loyal, selebihnya masih loyal dengan Partai Aceh.

”Klaim itu tidak benar. Mereka hanya melebih-lebihkan. Dari sejumlah orang yang diklaim oleh Sofyan Dawood itu justru tak diundang di Hermes dan namanya diklaim begitu saja. Kami sudah bertanya kepada Abu Sanusi (mantan Panglima Wilayah GAM Aceh Timur) dan Abu Yus (Meulaboh). Mereka tak tahu-menahu,” kata pengurus pusat Partai Aceh, Muhammad Kautsar, yang juga Sekretaris Jenderal Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Partai Aceh Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, Jumat (17/2).

Seperti diketahui, mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bersama sejumlah mantan Panglima Wilayah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyatakan akan membentuk partai politik baru. Par- tai tersebut ditujukan untuk melawan Partai Aceh yang telah memecat mereka dari struktural.

Mantan juru bicara Pimpinan Pusat GAM Sofyan Dawood menyebutkan, ada 15 dari 17 mantan Panglima Wilayah GAM yang sudah setuju bergabung dengan partai baru tersebut nantinya. Dari 15 panglima itu, tiga di antaranya sudah kembali ke Partai Aceh.

Kautsar mengatakan, dari 15 panglima yang disebut Sofyan Dawood, hanya ada empat mantan panglima yang diberhentikan dari Partai Aceh. Mereka adalah Panglima GAM Wilayah Sabang Ayah Merin, Muharam Idris (Aceh Rayeuk), Bachtiar Sarbini (Aceh Jaya), dan Saiful Cage (Bireuen). Mereka, ujarnya, dipecat karena alasan politik dan kriminal. (HAN)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Pilkada Aceh Masih Diselimuti Berbagai Kerawanan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Aceh  masih diselimuti berbagai ancaman keamanan baik menjelang, saat pencoblosan, maupun pascapilkada. Hal itu terungkap dalam rapat kerja antara Tim Pengawas Otonomi Khusus Aceh-Papua dengan berbagai pihak di Kompleks Gedung DPR, Kamis (16/2/2012).

Pertemuan itu diikuti Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hafiz Anshary, perwakilan Badan Pengawas Pemilu, dan Pemerintah  Provinsi Aceh.

Norman menjelaskan, kerawanan paling besar terjadi ketika masa kampanye. Jika kampanye berlangsung terbuka dengan pengerahan massa, kata Norman, maka dapat menimbulkan bentrokan ketika massa melintasi wilayah pendukung calon lain. Hal ini dikarenakan masih banyaknya senjata api yang beredar di masyarakat.

Kekhawatiran lain, lanjut Norman, ketika saksi para calon tak mau menandatangani berita acara pemungutan suara lantaran adanya pelanggaran ketika pemungutan suara. Jika penyelesaian pelanggaran itu diulur-ulur, Norman memperkirakan akan muncul ancaman tersendiri. Masalah lain, tambah dia, bagaimana kesiapan calon dan para pendukungnya menghadapi kekalahan.

“Jangan hanya siap untuk menang saja. Bagaimana mempersiapkan pendukungnya untuk siap kalah, itu jauh-jauh hari harus disampaikan,” kata Norman.

Hafiz Anshary menambahkan, KPU melihat potensi kerawanan pada saat merekap hasil perolehan suara di tingkat desa atau kelurahan. Berdasarkan pengalaman pilkada di daerah lain, bisa terjadi tekanan kepada petugas KPU untuk mengubah hasil rekap. “Apalagi jumlah anggota kita hanya tiga orang,” kata Hafiz.

Kapolri mengatakan, Polda Aceh kemarin telah mengeluarkan kebijakan untuk memperpanjang program penyerahan senjata api ilegal dari masyarakat. Masyarakat yang menyerahkan senjata api selama enam bulan ke depan tak akan dilakukan penindakan atau hanya pembinaan. Namun, jika masih ada masyarakat yang memiliki senjata api setelah program itu berakhir, pihaknya akan menindaknya sesuai Undang-Undang Darurat.

Pilkada Aceh akan dilaksanakan pada 9 April 2012 setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, pemungutan suara dijadwalkan 16 Februari 2012 .

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Partai Aceh Kian Terancam Pecah

Jakarta, Kompas – Eks Gerakan Aceh Merdeka yang menjadi elemen utama dalam Partai Aceh kian terancam perpecahan. Sejumlah mantan panglima wilayah GAM kini membentuk partai politik baru bersama calon Irwandi Yusuf.

Dalam rapat di Banda Aceh, Kamis (16/2), sejumlah mantan panglima wilayah GAM dan ratusan mantan pimpinan militer GAM sepakat membentuk partai baru, setidaknya sebelum Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Aceh pada 9 April 2012. Rapat itu dihadiri mantan anggota GAM Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh yang kini mencalonkan diri kembali, dan mantan Juru Bicara GAM Sofyan Dawood.

Sofyan menuturkan, dengan terbentuknya parpol baru, diharapkan dapat memperbaiki segala sesuatu yang tidak dapat dilakukan Partai Aceh sebagai parpol lokal yang menjadi wadah mantan eks kombatan.

”Para panglima ikut dari awal pembentukan partai itu (Partai Aceh). Namun, partai lalu berjalan tak sesuai aturan. Hingga akhirnya kami dipecat. Bukan mengundurkan diri,” katanya.

Dari 17 mantan panglima GAM, 15 di antaranya dipecat dari Partai Aceh. Alasan pemecatan karena mendukung Irwandi Yusuf sebagai calon gubernur dalam Pilkada 2012. Namun, tiga di antaranya kembali ke Partai Aceh, yakni Abu Yus (Meulaboh), Abdul Rahman (Aceh Barat Daya), dan Nurdin (Simeulue).

”Jadi, 70 persen mantan panglima GAM bergabung dengan kami,” kata Sofyan. Ada dua wilayah yang menolak bergabung dengan kelompok ini, yaitu wilayah GAM Aceh Utara dan Pidie.

Dengan membentuk partai baru itu, Sofyan mengakui, akan ada perpecahan di tubuh eks GAM. ”Kalau dikatakan pecah, bisa iya. Dikatakan tidak, bisa tidak. Partai Aceh bukan GAM. Namun, dalam Partai Aceh ada GAM. Begitupun kami nantinya,” paparnya.

Juru Bicara Tim Sukses Irwandi, Linggadinsyah, menyatakan, 12 mantan panglima GAM yang bergabung dalam partai baru adalah Muharam Idris (Aceh Rayeuk), Ayah Merin (Sabang), Bachtiar Sarbini (Meurhom Daya), Abrar Muda (Tapaktuan), Nurdin (Singkil), Win Kaka (Aceh Tenggara), Panji (Gayo Lues), Aman Begi (Aceh Tengah), Ramdana (Bener Meriah), Helmi (Tamiang), Abu Sanusi (Peurlak), dan Saiful Cage (Bireuen). Namun, Saiful meninggal tertembak beberapa saat lalu.

Juru Bicara Partai Aceh Fachrul Razi membantah ada perpecahan di tubuh partainya. Dukungan dari mantan panglima GAM masih solid.

Masuknya tiga jenderal purnawirawan TNI ke Partai Aceh dalam Pilkada Aceh 2012, kata Fachrul, tidak memengaruhi soliditas partainya. Ketiganya adalah Mayor Jenderal (Purn) Sunarko dan Mayjen (Purn) Djali Yusuf, keduanya mantan Panglima Kodam Iskandar Muda, serta Mayjen (Purn) Sulaiman AB, mantan Komandan Detasemen Polisi Militer. ”Masuknya mereka menunjukkan Partai Aceh itu terbuka,” katanya.

Dari Jakarta, Kamis, dilaporkan, pemerintah pusat dan DPR akan langsung mengawasi Pilkada Aceh. Kesepakatan ini diambil saat rapat konsultasi Tim Pengawas Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Aceh DPR dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hafiz Anshari, anggota Badan Pengawas Pemilu Wahidah Suaib, serta wakil Pemerintah Provinsi dan DPR Aceh di Jakarta. (han/nta)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Aceh Peace Process At Risk in Indonesia?

The peace agreement that ended a separatist conflict in Indonesia’s Aceh province in 2005 was one for the annals of successful conflict resolution. The 29-year civil war on the northern tip of Sumatra Island, pitting guerrillas from the Free Aceh Movement (GAM) against Indonesian army and Special Forces soldiers, had been one of Asia’s longest-running civil wars. Both sides were accused of gross human rights abuses, and many of the conflict’s victims were unarmed civilians.

But the Indian Ocean tsunami on December 26, 2004 – which killed more than 170,000 people in Aceh – quickly brought the weary sides to the negotiating table. Less than eight months later, the Indonesian government and GAM signed an agreement in Helsinki that gave the rebels amnesty and the right to form a political party, as well as self-governance for the province, in exchange for the rebels’ laying down their weapons and accepting Indonesian sovereignty. Resolution of the conflict helped earn its chief mediator, Former Finnish President Martti Ahtisarri, the Nobel Peace Prize in 2008.

So it is no wonder that multiple recent violent incidents have the country wondering whether the peace process is unraveling. Those incidents include the sabotage of a high-voltage power pylon on January 7, the Molotov-cocktail-bombing of the home of a candidate for district chief on January 10 that injured 13 people, and the still-unsolved shooting deaths of seven migrant workers in separate incidents last December.

Although there have been no arrests in any of the incidents – and no firm proof the violence is related to political tensions – many analysts believe the timing suggests a link to upcoming provincial elections, which have already been postponed twice. Chief among their fears: The possibility that Aceh’s former rebel movement, whose Aceh Party (or Partai Aceh) now dominates Aceh’s provincial legislature and political scene, may be violently turning on itself, with rival factions competing for power.

“Our last report on Aceh was GAM versus GAM. The only fault was that it was too optimistic,” said Sidney Jones, senior adviser at the International Crisis Group in Jakarta, which issues reports on regional security issues.

Government officials in both Jakarta and Aceh have denied that the violence is linked to elections there for governor and district chiefs, now scheduled for April 9. But local media reports of a sudden private meeting on January 16 between Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono and his former vice president, Jusuf Kalla, who together pushed through the 2005 peace agreement, to discuss the recent violence has raised skepticism about the official line.

“They don’t want there to be recognition of an escalation,” said Kevin O’Rourke, editor of Reformasi Weekly, a private circulation political and business analysis newsletter. He said the government is trying to downplay the recent violence so that there won’t be calls by nationalist Indonesian politicians or army generals to send in soldiers, which would exacerbate tensions.

Efforts to reach a government spokesman in Jakarta were unsuccessful.

Many analysts believe the upcoming polls have revived old rivalries within the former rebel movement. On one side, they say, is incumbent Governor Irwandi Yusuf, a former GAM civilian spokesman and one of the founding fathers of the Aceh Party who split from its leadership a few years ago after long-running disputes over tactics and decision-making. On the other side, they say, is the former diaspora GAM elite who run the Aceh Party and support Malik Mahmud, who once helped run the movement from exile in Sweden. Mr. Yusuf and Mr. Mahmud are also known to have had serious differences over the years, Ms. Jones said.

“There’s definitely a bickering element – animosity toward Irwandi Yusuf by the ex-GAM movement,” Mr. O’Rourke said.

All that might explain why the national government in Jakarta, some 1,100 miles away, would want to wade into the dispute, which some analysts fear could lead to a bloody internal implosion of the now-defunct GAM movement and destroy the 2005 peace agreement. The Aceh Party had earlier in effect boycotted the elections by refusing to register candidates in protest that its rival Mr. Yusuf, who won the governorship as an independent candidate in 2006, was allowed to stand as an independent again.

Indonesia’s Ministry of Home Affairs subsequently filed a lawsuit with Indonesia’s Constitutional Court to order Aceh election officials to reopen registration. The court obliged in a ruling on January 16, and the Aceh Party ended the standoff by using the new window to register its ticket for governor and vice governor, and sign up district chief candidates.

“I think the calculation of the government is that this was necessary to preserve the peace process, and one of the reasons for totally capitulating to Partai Aceh is that if they, as the largest political party, refused to take part, the turnout would be below 50 percent, which would cause public anger and raise questions about the legitimacy of the process,” Ms. Jones said.

Zaini Abdullah, a senior Aceh Party official and its candidate for governor in the upcoming elections, denied that the party had anything to do with the recent spate of violence, and said he didn’t believe the former rebel movement was violently turning on itself.

“I think some have blamed us in the Aceh Party,” he said. But “we don’t have very much time to think about that because we have been blamed several times. This is not our aim, to kill somebody. We need to have peace, based on the Helsinki Peace Agreement,” he said.

Efforts to reach Mr. Yusuf were unsuccessful.

Either way, Ms. Jones said it was “absolutely critical” for Aceh police to investigate all the shootings and other acts of violence there in recent months, including murders and attacks dating back to July 2011. She said one theory is that the violence was aimed at forcing the elections, previously slated for December and then rescheduled for February, to be postponed until after Mr. Yusuf’s term ends on February 8, so he would lose his advantage as an incumbent.

Mr. Yusuf will in fact step down February 8, and Aceh’s provincial legislature has submitted three candidates to become caretaker governor until after the April 9 election.

Regardless, Mr. Yusuf is leading comfortably in the polls against Mr. Abdullah, the Aceh Party gubernatorial candidate, and is widely expected to be re-elected, making any such strategy seem moot. The party is also in danger of losing many of its district chief seats, according to analysts, given a general feeling among voters that their welfare has not improved since the Aceh Party won legislative elections in 2009.

If Mr. Yusuf gets five more years at Aceh’s helm, analysts expect continued confrontation between him and the Aceh Party-dominated provincial legislature. Peace-watchers will be hoping, however, that future confrontations will be confined to the political arena. By Joe Cochrane

Source : The Wall Street Journal

Pemilihan Paling Lambat 9 April, Pemerintah Fasilitasi

Jakarta, Kompas – Pemerintah siap memfasilitasi Komisi Independen Pemilihan yang melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada di Aceh. Pada Jumat (27/1), MK mengeluarkan putusan provisi bahwa jadwal Pilkada Aceh dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada dan sesuai perundang-undangan yang berlaku, selambat-lambatnya 9 April 2012.

Dengan putusan itu, KIP Aceh akan berkoordinasi dengan KIP 17 kabupaten/kota untuk mendiskusikan jadwal pilkada. ”Senin (30/1), kami akan berkoordinasi dengan KIP dan menentukan apakah pemungutan suara 9 April atau bisa diselenggarakan lebih cepat,” kata Wakil Ketua KIP Ilham Saputra di Jakarta.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga mengimbau semua pihak menjaga pelaksanaan pilkada aman, adil, jujur, dan bermanfaat untuk masyarakat. Ketika elite politik berseteru, ujarnya, masyarakat menjadi pihak yang dirugikan.

”Meskipun permohonan saya tidak dikabulkan MK, dua tujuan untuk membuka kembali pendaftaran calon kepala daerah dan penyesuaian jadwal sudah tercapai,” tuturnya.

Kemarin, majelis hakim konstitusi memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan Menteri Dalam Negeri. Mendagri meminta penundaan sebagian tahapan Pilkada Aceh. MK menolak permohonan dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

”Mendagri tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan itu,” ujar Hakim Konstitusi Akil Mochtar.

Putusan provisi dikeluarkan majelis hakim sebagai akibat hukum dari putusan sela yang disampaikan pada sidang 16 Januari. Saat itu, majelis hakim memerintahkan KIP membuka kembali pendaftaran, memverifikasi, dan menetapkan pasangan calon selama tujuh hari. Namun, KIP menyatakan tidak mungkin menyelesaikan verifikasi calon perseorangan dalam tujuh hari karena ada tambahan pendaftar peserta pilkada. Sebelumnya, Pilkada Aceh ditetapkan diselenggarakan pada 16 Februari 2012.

Kamarudin, kuasa hukum calon kepala daerah dari Partai Aceh, Zaini-Muzakir Manaf, mengatakan, waktu sampai 9 April cukup untuk menyelesaikan qanun (peraturan daerah istimewa) tentang pilkada. Kalaupun tidak selesai, Partai Aceh tetap komit dengan putusan MK.

Namun, Sayuti Abubakar, kuasa hukum Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, menilai, putusan MK sangat politis. Semestinya, MK tetap sebagai lembaga penegak hukum. ”Ada keanehan dalam hukum acara di MK. Pokok perkara tidak diperiksa bahkan ditolak, tetapi ada putusan provisi,” tuturnya.

Kubu tim sukses Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan di Banda Aceh mengisyaratkan akan menggugat KIP Aceh jika menggeser jadwal Pilkada Aceh hingga lebih dari 2 minggu. (ina/han)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Jangan Korbankan Perdamaian

Jakarta, Kompas – Menyusul meningkatnya eskalasi politik dan gangguan keamanan menjelang pemilihan umum kepala daerah di Aceh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta politikus yang berhadapan untuk menahan diri. Presiden meminta semua pihak menyukseskan pilkada di Aceh.

”Jaga stabilitas politik dan keamanan daerah yang telah kita capai. (Setelah) 32 tahun gejolak dan konflik bersenjata di Aceh bisa kita akhiri tahun 2005. Saya serukan, politikus yang saling berhadapan (di sana) harus bisa menahan diri. Jangan korbankan demokrasi, proses perdamaian, dan ketenteraman masyarakat,” kata Presiden, Kamis (19/1), saat memberikan instruksi dan arahan khusus di hadapan peserta Rapat Kerja Nasional Pemerintah Tahun 2012 di Jakarta.

Presiden mengajak semua pihak ikut bertanggung jawab menyukseskan Pilkada Aceh. ”Mari jalankan pemilu kepala daerah di Aceh dengan tertib, aman, fair, dan demokratis,” katanya.

Di Banda Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh memutuskan menggeser jadwal pemungutan suara pilkada di Aceh dari 16 Februari 2012 menjadi 9 April 2012. Pengunduran jadwal itu didasarkan pertimbangan waktu untuk pendaftaran, verifikasi data, pencetakan surat suara, dan lainnya.

”Keputusan itu atas masukan dari KIP kabupaten dan kota. Pertimbangannya, KIP kabupaten/kota tak mungkin membuka pendaftaran dan verifikasi dalam waktu tujuh hari. Karena itu, kami sepakat untuk menggeser jadwal pemungutan suara 9 April,” ujar Komisioner KIP Aceh Robby Syahputra.

Pada 17 Januari lalu, putusan sela Mahkamah Konstitusi memerintahkan termohon (KIP Aceh dan KPU) membuka kembali pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota untuk memberikan kesempatan kepada bakal pasangan calon baru yang belum mendaftar. Pelaksanaan verifikasi sampai tujuh hari sejak putusan sela dikeluarkan.

KIP Aceh akan membawa putusan rapat pleno terkait pergeseran jadwal pilkada itu ke MK untuk mendapatkan persetujuan. ”Kami memohon kepada MK untuk menetapkan jadwal yang baru ini. Kami yakin MK dapat memahami ini,” katanya. Komisioner KIP Aceh lainnya, Yarwin Adi Dharma, mengatakan, draf hasil rapat pleno KIP itu dikirimkan ke MK, Jumat ini.

Partai Aceh memutuskan akan mendaftarkan serentak calon kepala daerah. Juru Bicara Partai Aceh Fachrul Razi mengatakan, pihaknya mengusung pasangan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf.

Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid dan Wakil Ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh dan Papua DPR Nasir Djamil dalam diskusi di DPD, Rabu, mengatakan, perlu diantisipasi dampak pengunduran jadwal. (WHY/HAN/DIK/INA)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

JK: Konflik Aceh Hanya Pertikaian Para Elite

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, memanasnya situasi keamanan di Aceh terjadi karena adanya konflik antarelite politik di daerah itu. Tidak ada lagi konflik antara pusat dan daerah, ataupun unsur dari luar Aceh yang bermain.

“Saya yakin tidak ada. Hanya di antara elite di Aceh. Tidak ada faktor luar,” kata JK, panggilan akrab Jusuf Kalla, seperti dilaporkan wartawan Kompas, Prasetyo Eko P, dari Kuala Lumpur, Selasa (17/1/2012).

JK di Kuala Lumpur menghadiri undangan dari PM Malaysia Dato Sri Najib Razak menjadi pembicara dalam konferensi internasional “Global Movement of Moderates”.

JK menyatakan agar semua pihak di Aceh menahan diri dan saling menghormati. “Yang saya minta adalah meminta semua faksi di Aceh saling menghormati, menyelesaikan dengan demokrasi, dengan dialog politik, jangan (dengan kekerasan),” katanya.

Source : Kompas.com