Dirindukan, Dicemaskan

Posisi pemuda serba tidak menguntungkan. Di tengah keterpurukan persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia, sosok mereka sesungguhnya dirindukan. Namun, saat yang sama, keberadaan ataupun kiprah mereka juga dipandang sebelah mata.

Kalangan muda yang diposisikan serba ideal sekaligus problematik inilah yang menjadi pemandangan rutin setiap kali Sumpah Pemuda diperingati. Sesuai pencermatan hasil survei opini publik yang diselenggarakan Kompas selama satu dasawarsa terakhir, ekspektasi publik sedemikian tinggi terhadap keberadaan dan peran kalangan muda di negeri ini.

Harapan yang tampak paling menonjol terlihat dalam memandang peluang kehadiran para pemimpin muda. Hasil survei mengindikasikan, sirkulasi kepemimpinan mutlak dibutuhkan di negeri ini. Pasalnya, selepas tumbangnya era otoritarian Orde Baru, terlalu minim harapan-harapan publik yang terjawab. Bahkan, yang terjadi kini, krisis kepercayaan terhadap institusi dan figur kepemimpinan justru semakin menguat.

Lembaga kepresidenan bersama jajaran kabinet, misalnya, menjadi contoh keterpurukan. Semenjak era kepemimpinan Presiden BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga dua periode Susilo Bambang Yudhoyono, kisah penurunan apresiasi publik kerap berlangsung. Kinerja presiden berikut gaya kepemimpinan mereka menjadi pangkal runtuhnya kepercayaan.

Kepemimpinan lembaga negara lain, seperti DPR atau jajaran institusi penegakan hukum, juga mengkhawatirkan. DPR berikut sosok wakil rakyat yang sepatutnya menjadi tumpuan harapan publik justru menjadi sosok lembaga yang paling banyak menuai kecaman. Menjadi lebih ironis jika peningkatan potensi kualitas keanggotaan DPR yang sebenarnya sudah terjadi dari masa ke masa (1999-2009) justru tidak diikuti peningkatan apresiasi publik terhadap lembaga itu.

Problem besar juga tampak pada keberadaan lembaga penegak hukum yang sejauh ini tampak masih menjadi titik terlemah dari pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di negeri ini. Sejauh ini, sesuai hasil survei, citra institusi penegak hukum ataupun aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman tampak rendah. Bahkan, keberadaan KPK yang sebelumnya mendapat apresiasi tinggi kini turut terpuruk.

Dalam situasi yang serba tidak menjanjikan semacam itu, kerinduan akan terjadinya suatu perubahan menjadi tuntutan. Dalam kaitan itulah, kehadiran alternatif kepemimpinan muda di mata publik dinilai menjadi jalan keluar dari segenap persoalan. Dalam salah satu hasil survei terungkap, dua pertiga responden (69,4 persen) berharap hadirnya pemimpin yang berasal dari kalangan muda.

Orientasi pribadi

Kerinduan terhadap sosok muda dalam berbagai sektor kepemimpinan di satu sisi dapat dinilai sebagai sinyal positif akan lancarnya regenerasi kepemimpinan. Namun, di sisi lain atribusi kalangan muda justru banyak dipersoalkan publik.

Hasil survei pada Oktober 2009 secara khusus menggambarkan karakteristik pemuda. Generasi yang tergolong melek teknologi ini dinilai sangat pragmatis dan lebih berorientasi pada kepentingan pribadi. Kuatnya orientasi pencapaian materi, seperti kekayaan, keterkenalan, dan kesuksesan pribadi, lebih menonjol dibandingkan orientasi sosial mereka, seperti ketertarikan dalam bidang sosial, politik, dan kemasyarakatan. Bagi mereka, persoalan di luar dirinya cenderung kurang dipedulikan ketimbang persoalan diri.

Hasil survei terbaru menguatkan kembali kondisi semakin luruhnya orientasi sosial kalangan muda. Saat ini tidak kurang dari dua pertiga (68 persen) responden menyatakan kuatnya orientasi pribadi kalangan muda. Kondisi demikian diakui pula oleh mereka yang terkategorikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 sebagai ”pemuda” (berusia 16-30 tahun) bahwa mereka lebih terfokus pada pencapaian diri ketimbang persoalan di luar diri.

Semakin individualisnya pemuda tampak pula dalam penilaian publik terhadap minimnya peran kalangan muda dalam berbagai persoalan negara ini. Berdasarkan survei terakhir, tak kurang dari 55 persen responden menyatakan kepedulian pemuda terhadap persoalan bangsa lemah.

Situasi semacam itu semakin kontras jika ditautkan dengan peran pemuda pada Sumpah Pemuda, 83 tahun lalu. Kebulatan tekad pemuda pada zamannya lewat ikrar untuk ”satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa” dalam Kongres Pemuda II itu menunjukkan eksistensi kuat pemuda sebagai agen penggerak persatuan bangsa dalam menghadapi kolonialisme.

Menyandingkan peran pemuda dalam berbagai dimensi waktu tampaknya semakin menambah rentetan beban bagi kalangan muda saat ini. Terlebih saat publik akhir-akhir ini dihadapkan pada berbagai kasus yang justru menghadirkan kalangan muda sebagai aktor atau bagian dari permasalahan.

Setelah aksi spektakuler Gayus Tambunan (31) dalam kasus kejahatan pajak, berlanjut pemberitaan kasus suap dengan tudingan keterlibatan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin (33), menyinggung pula sosok anggota DPR Angelina Sondakh (34), Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (42), hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng (48) seolah mengubur berbagai prestasi kalangan muda. Dalam situasi yang serba kurang ideal itu, pantas saja publik mendua dalam memandang keberadaan ataupun kiprah pemuda.

* Bestian Nainggolan (Litbang Kompas)

Source : Kompas.com

Dalam Pasungan Elite dan Polemik Regulasi

”Pemilihan umum telah jadi representasi komedi absurd, yang memalukan.”

Kalimat terkenal peraih Nobel Perdamaian, Jose Saramago, itu mungkin tepat untuk menggambarkan ketidakpastian politik di Aceh terkait pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di provinsi itu. Saat ini, tahapan Pilkada Aceh terpasung pada pusaran pertentangan antara penundaan dan tepat waktu.

Elite lokal disibukkan dengan manuver politik pilkada daripada menyejahterakan rakyat. Pilkada menjelma bak pentas drama antarelite berbalut polemik regulasi yang tak berujung.

Misalnya, di Banda Aceh, Selasa, 28 Juni 2011. Sekitar pukul 09.00, ribuan orang memadati Jalan Daud Beureueh, jalan protokol di kota itu. Tua, muda, perempuan, dan beberapa di antaranya tampak anak-anak. Sebagian dari mereka memakai atribut Partai Aceh. Tak begitu jelas siapa mengomando.

Setengah jam berselang, mereka berhimpun di depan Gedung DPR Aceh. Sejumlah pemuda tampak membawa bendera dengan lambang segitiga warna merah bertuliskan Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh (KMPA). ”Selamatkan Undang- Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), selamatkan MOU Helsinki, tolak calon independen,” demikian teriakan yang terdengar dari kerumunan itu.

Di ruang utama gedung itu, 67 anggota DPR Aceh sedang terlibat perdebatan sengit mengenai pengesahan Rancangan Qanun Pilkada Aceh yang baru. Rancangan qanun diharapkan menjadi dasar pelaksanaan pilkada serentak sejak masa damai bergulir.

Tiga jam kemudian, perdebatan tentang disahkan atau tidak rancangan qanun itu berujung pada voting. Ada ketidaksepakatan mengenai dimasukkannya calon perseorangan dalam rancangan qanun itu. Walhasil, 40 anggota DPR Aceh menyatakan tak setuju dengan adanya calon perseorangan dan 27 orang abstain. Dari 40 orang itu, 33 orang di antaranya dari Fraksi Partai Aceh, fraksi yang sejak awal menentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut Pasal 256 UU No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sehingga memungkinkan calon perseorangan dalam pilkada Aceh. Keputusan itu disambut kegemuruhan massa yang berunjuk rasa sejak pagi di depan gedung.

Pengesahan rancangan qanun Pilkada Aceh di DPR Aceh itu bukan akhir dari masalah regulasi Pilkada Aceh. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, yang berniat maju sebagai calon gubernur pada Pilkada 2011, tak menyetujui rancangan qanun itu. Di atas kap mobilnya, mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu menandatangani berita acara pengembalian rancangan qanun itu ke DPR Aceh.

DPR Aceh pun bereaksi. Anggota legislatif menolak jadwal tahapan Pilkada Aceh yang dibuat KIP Aceh. Mereka mengancam mengganti anggota KIP Aceh dengan membentuk Panitia Khusus KIP serta menolak memilih anggota panitia pengawas pilkada.

Perdebatan keras terjadi di antara legislatif, eksekutif, KIP Aceh, dan Partai Aceh terkait Pilkada Aceh 2011. Sejumlah insiden kekerasan bersenjata, seperti penembakan terhadap mantan pimpinan Komite Peralihan Aceh (KPA) Bireuen, Saiful Cage, kian memanaskan suasana. Sejumlah organisasi sipil pun terseret arus perdebatan itu. Perdebatan pun mengerucut pada penundaan pilkada atau menggelar pilkada tepat waktu.

Untuk mengatasi kisruh pilkada itu, Menteri Dalam Negeri mempertemukan elite politik Aceh dan KIP Aceh di Jakarta, awal Agustus lalu. Dari pertemuan itu, disepakati perlunya masa tenang (cooling down) di antara semua pihak di Aceh antara 5 Agustus dan 5 September 2011.

”Setelah masa cooling down, semua pihak diharapkan dapat membicarakan kembali rancangan qanun pilkada dengan jernih, termasuk bisa atau tidak calon perseorangan diakomodasi dalam qanun yang baru,” ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan dalam kunjungannya ke Banda Aceh, Agustus silam.

Namun, harapan itu tinggal harapan. Setelah masa tenang usai, kesepakatan baru di antara DPR Aceh, KIP Aceh, dan Gubernur Aceh tak tercapai. DPR Aceh menolak membahas kembali rancangan qanun pilkada.

Penolakan itu membuat pupus harapan adanya qanun baru dalam pilkada Aceh. Namun, KIP Aceh tidak patah arang. Dengan payung hukum qanun lama, Qanun Nomor 7 Tahun 2006, mereka melanjutkan tahapan pilkada. Bahkan, pada 26 September, mereka menetapkan jadwal baru pilkada, yaitu digelar pada 24 Desember 2011.

Suasana kembali memanas. DPR Aceh, KIP Aceh, dan Gubernur Aceh kembali bertemu di Kemdagri, Jakarta. Namun, tidak ada kesepakatan yang dicapai. DPR Aceh bersama Partai Aceh tetap meminta pilkada ditunda. Gubernur Aceh dan KIP Aceh menginginkan pilkada sesuai jadwal yang ditetapkan. Saat bersamaan, pendaftaran pasangan calon kepala daerah dimulai serentak 1-7 Oktober 2011.

Partai Aceh bereaksi keras. Pada hari terakhir pendaftaran, mereka menyatakan tidak mendaftarkan pasangan calonnya. Mereka beralasan, pilkada yang diselenggarakan KIP Aceh bertentangan dengan UUPA. ”Perhatian utama kami untuk saat ini bukanlah soal pergantian kepemimpinan atau perebutan kekuasaan di Aceh. Perhatian utama kami adalah penyelamatan UUPA sebagai wujud perjuangan rakyat Aceh selama 35 tahun,” ujar Ketua Partai Aceh Muzzakir Manaf.

Tahapan pilkada di Aceh pun berlanjut tanpa kehadiran pasangan calon dari Partai Aceh. Sebanyak 260 pasangan mendaftar sebagai calon kepala daerah di 16 kabupaten dan kota serta provinsi di Aceh.

DPR Aceh pun mengusulkan pencopotan lima anggota KIP Aceh. Mereka juga melaporkan KIP Aceh ke polisi dan kejaksaan terkait penggunaan anggaran pilkada. Di tingkat akar rumput, aksi unjuk rasa pun terjadi. Seperti di Pidie sepekan silam, ribuan orang, dikoordinasikan KMPA, berunjuk rasa mendesak penundaan Pilkada Aceh. Kekerasan pun dikhawatirkan terjadi. Roda pemerintahan di Aceh juga dikhawatirkan mandek. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun diharapkan segera turun tangan mengatasi persoalan tersebut.

Konflik regulasi

Tak bisa dimungkiri, aras persoalan polemik pilkada di Aceh adalah putusan MK yang mencabut Pasal 256 UUPA, tertanggal 28 Desember 2010. Pasal itu berbunyi, ”Ketentuan yang mengatur calon perseorangan dalam pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, atau wali kota/wakil wali kota sebagaimana Pasal 67 Ayat (1) Huruf d berlaku dan hanya dilaksanakan untuk pemilihan pertama kali sejak undang-undang ini diundangkan.”

Dengan putusan MK itu, calon perseorangan yang semula berdasarkan UUPA hanya berlaku sekali, yaitu dalam pilkada 2006, dimungkinkan ikut serta dalam pilkada selanjutnya.

Partai Aceh yang sejak Februari 2011 menetapkan Zaini Abdullah dan Muzzakir Manaf sebagai pasangan calon kepala daerah Aceh menolak putusan MK itu. Irwandi, petahana, yang tidak dicalonkan Partai Aceh, partai tempatnya bernaung, memilih memanfaatkan jalur perseorangan yang dimungkinkan lewat putusan MK itu. Spekulasi pun bermunculan. Partai Aceh menolak putusan MK karena khawatir kalah bersaing dengan Irwandi.

Dalam sejumlah kesempatan, kubu Partai Aceh menolak keras spekulasi itu. Juru Bicara Partai Aceh Fachrul Razi mengatakan, partainya menolak putusan MK karena alasan hukum. Pertama, putusan MK itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b Ayat (1) yang berbunyi, ”Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

”Aceh mempunyai pemerintahan bersifat khusus. Sudah sewajarnya dalam pengaturannya juga bersifat khusus, tidak harus sama dengan provinsi lain, termasuk mengenai ketentuan calon perseorangan,” katanya.

Razi juga mengatakan, putusan MK bertentangan dengan Pasal 269 Ayat (3) UUPA yang mengatur setiap perubahan atas UU itu terlebih dahulu dikonsultasikan dan mendapatkan pertimbangan DPR Aceh. Hal itu tidak dilaksanakan MK. Partai Aceh juga memandang putusan MK belum mengikat secara hukum karena baru sebatas berita negara sehingga belum menjadi hukum positif.

Muzzakir pun menilai ada upaya sistematis dari kelompok tertentu untuk mengurangi kewenangan Aceh yang tertuang dalam UUPA.

M Burhanuddin dan M Fajar Marta

Source : Kompas.com

Mengekang Hasrat Petahana

Kepala daerah petahana yang akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan kepala daerah, statusnya harus diatur tegas apakah mundur, nonaktif, atau cuti.

Jika seorang kepala daerah dinyatakan harus mundur ketika hendak mencalonkan diri kembali, jabatan kepala daerah harus dilepas dengan konsekuensi kehilangan jabatan jika kalah.

Pilihan lainnya adalah nonaktif, di mana calon petahana (incumbent) harus dibebastugaskan selama proses pemilihan untuk menghindari tumpang tindih antara status sebagai kepala daerah dan calon kepala daerah. Sementara pilihan terakhir adalah cuti sementara waktu. Biasanya cuti ini identik dengan pembebasan tugas kepala daerah pada periode tertentu, seperti masa kampanye.

Dari hasil jajak pendapat Kompas tentang Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2011 terungkap, responden condong memilih opsi mundur bagi calon petahana yang mencalonkan diri kembali. Pilihan ini diungkapkan hampir separuh bagian (45,2 persen) responden. Opsi cuti dipilih 26,8 persen responden, dan opsi nonaktif hanya dipilih 16,7 persen responden.

Tingginya animo responden terhadap pilihan mundur mencerminkan keinginan publik untuk mensterilkan calon petahana dari jabatan dan fasilitas jabatan. Dengan melepaskan jabatan, artinya calon petahana tidak memiliki akses apa-apa lagi terhadap jabatannya. Sebaliknya, opsi cuti dan nonaktif masih dianggap lunak karena calon petahana masih memiliki peluang untuk mengakseskan dirinya dengan jabatannya.

Pemisahan antara calon petahana dan jabatannya menjadi penting karena terkait dengan kualitas dan hasil pemilihan umum kepala daerah itu sendiri. Dari jajak pendapat ini terungkap, setidaknya ada tiga alasan responden menghendaki calon petahana untuk mundur, nonaktif, atau cuti.

Pertama, agar persaingan antarkandidat berlangsung secara sehat sejak awal proses pencalonan. Alasan ini diungkapkan oleh 40,1 persen responden. Kedua, menghindari penyalahgunaan jabatan dan fasilitas yang diungkapkan 29,3 persen responden. Ketiga, menegakkan aturan main dalam pilkada yang diungkapkan oleh 11,0 persen responden.

 

Pengaturan petahana

Beberapa produk undang-undang yang dilahirkan sejak tahun 1999 sudah menggariskan pembatasan masa jabatan kepala daerah hingga dua periode. Sayangnya, pengaturan status untuk pencalonan kepala daerah yang sedang menjabat belum ada titik terang sehingga klausul tentang ini senantiasa mengalami perombakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, misalnya, secara eksplisit hanya menyebutkan, ”kepala daerah mempunyai masa jabatan selama 5 tahun dan bisa dipilih kembali untuk satu periode”. Tidak ada ketentuan tentang status kepala daerah petahana (yang baru menjalankan masa jabatan satu periode) untuk mengundurkan diri, nonaktif, atau cuti ketika hendak mencalonkan diri lagi.

Dalam UU Pemerintahan Daerah Tahun 2004, status tersebut mulai disebutkan secara eksplisit. Pada Pasal 79 disebutkan, setiap kepala daerah petahana yang hendak berkampanye dalam pilkada harus menjalani cuti di luar tanggungan negara. Artinya, dengan ketentuan ini petahana tidak diperkenankan memakai jabatannya sebagai kepala daerah ketika ”mempromosikan” diri sebagai calon kepala daerah.

Pengaturan yang lebih tegas lagi termaktub dalam UU No 12/2008 yang tidak lain merupakan perubahan atas undang-undang sebelumnya, yaitu UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 58 dengan tegas dinyatakan, bagi petahana yang hendak mencalonkan diri lagi harus mengundurkan diri sejak masa pendaftaran. Dengan aturan ini, para calon petahana sudah ”disterilkan” dari jabatan, wewenang, dan fasilitas sebagai pejabat negara.

Dalam jajak pendapat ini terungkap sikap responden yang secara umum mengapresiasi sistem pilkada. Sebanyak 60,6 persen responden memandang bahwa proses pilkada memberi peluang yang sama kepada semua tokoh/elite untuk memimpin daerah mereka selain secara umum berhasil melahirkan kepala daerah yang relatif dikehendaki publik. (Tentu hal ini tanpa mengesampingkan pilkada yang di sana sini juga menyuburkan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi anggaran.)

Meskipun responden tidak memberikan sinyal untuk menolak kehadiran calon petahana dalam pilkada, potensi calon petahana menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara dalam pilkada tetap harus diwaspadai. Masalahnya, seberapa ketat aturan terhadap para calon petahana diterapkan guna mengekang ketimpangan terkait dengan jabatan mereka.

Dua dari tiga responden menengarai, jika calon petahana tetap memegang jabatannya ketika mencalonkan diri pasti akan menggunakan fasilitas negara. Jawaban yang sama juga disuarakan oleh dua pertiga bagian responden terhadap potensi calon petahana untuk menyalahgunakan jabatannya dalam memobilisasi dukungan birokrasi/PNS dan pemanfaatan anggaran/kebijakan daerah untuk menjaring simpati masyarakat.

Kehadiran calon petahana dalam pilkada berpotensi mendatangkan masalah terhadap masyarakat. Dua dari tiga responden mengaku khawatir pencalonan diri calon petahana karena bisa mengganggu stabilitas dan efektivitas pemerintahan. (LITBANG KOMPAS)

Source : Kompas.com

Menakar Sosok Calon Presiden

Tiga tahun menjelang pemilu, belum muncul sosok baru pemimpin yang cukup kuat di benak publik. Di tengah kekosongan sosok itu, rekam jejak tokoh mapan tampaknya masih lebih memengaruhi pandangan publik merumuskan siapa bakal calon presiden yang disukai dan kemungkinan dipilih pada tahun 2014.

Berdasarkan hasil jajak pendapat kali ini, sebagian besar responden (70,5 persen) mengaku belum mengetahui siapa tokoh yang layak dipilih di pemilihan presiden nanti. Sepertiga jumlah responden yang bisa menyebutkan nama pun cenderung tersebar ke berbagai nama tokoh. Namun, di balik ketidaktahuan itu, preferensi terhadap tokoh yang layak dipilih menjadi calon presiden tetap mampu disuarakan publik.

Tiga tahap preferensi ditanyakan, dari cakupan pengenalan dan perhatian melalui media, tingkat kesukaan subyektif, hingga kelayakan dipilih di pemilu. Dari tiga indikator itu, terlihat muncul pengelompokan pada beberapa nama tokoh lama, baik dari kalangan politisi maupun nonpolitisi.

Dari nama yang muncul di pemberitaan media, jajak pendapat ini mencatat nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto paling tinggi diapresiasi responden. Separuh lebih responden (52,6 persen) menilai Jusuf Kalla layak dipilih sebagai presiden, bahkan 6 persen di antaranya menyatakan sangat layak. Prabowo disebut oleh 41,8 persen responden sebagai tokoh yang layak dipilih. Angka kelayakan sama ditujukan kepada mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani meski masih sedikit di bawah preferensi terhadap Prabowo.

Dari sisi tingkat kesukaan, nama Jusuf Kalla kembali mendapat apresiasi paling tinggi. Di bawah nama Jusuf Kalla muncul nama Sri Mulyani dan Ani Yudhoyono sebagai tokoh yang disukai responden. Dalam konteks pengenalan dalam pemberitaan, Sri Mulyani tercatat sebagai tokoh yang pemberitaannya paling tinggi diikuti responden. Sri Mulyani diapresiasi 78,4 persen responden disusul Jusuf Kalla dan Ani Yudhoyono.

Menonjolnya nama-nama Jusuf Kalla, Prabowo, Ani Yudhoyono, dan Sri Mulyani boleh jadi tidak lepas dari berbagai kiprah di ruang publik yang gencar dilakukan. Selain keempat nama itu, ada sejumlah nama lain (ada 11 nama) yang muncul dalam pemberitaan media dan terekam popularitas dan preferensinya di jajak pendapat ini dengan raihan rata-rata 30 persen.

Bursa capres

Menghangatnya nama tokoh-tokoh di bursa pencalonan bakal calon presiden 2014 tak terelakkan merupakan salah satu ekses mendekati berakhirnya periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa sosok kuat Yudhoyono (dan rival terdekatnya Megawati), ajang perebutan kursi RI-1 berubah menjadi ajang tanding yang relatif terbuka.

Dari tokoh parpol muncul nama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang pertama kali dimunculkan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, organisasi sayap Partai Golkar. Nama Jusuf Kalla belakangan juga disebut-sebut. PAN menyebut Hatta Rajasa sebagai bakal calon presiden. Hal sama terjadi di Partai Gerindra yang mewacanakan Prabowo Subianto.

Dua parpol lain, seperti Partai Demokrat dan PDI-P, belum memunculkan wacana nama calon presiden. Meskipun demikian, nama Anas Urbaningrum dan Ani Yudhoyono santer disebut-sebut sebagai bakal calon presiden meskipun dalam satu kesempatan Presiden Yudhoyono menegaskan tidak menyiapkan siapa pun, termasuk istri dan anak-anaknya maju (Kompas, 10 Juni 2011). Sinyal tidak majunya Megawati terlihat pada rapat koordinasi nasional di Manado saat Megawati menyebutkan, hasil Kongres III PDI-P di Bali tahun 2010 secara eksplisit tidak menyatakan ketua umum terpilih otomatis menjadi calon presiden (Kompas, 28 Juli 2011).

Selain tokoh parpol, kalangan nonpartai juga mulai muncul. Sebut saja yang dilakukan Solidaritas Masyarakat Indonesia untuk Keadilan yang mendukung Sri Mulyani. Belakangan terbentuk Partai Serikat Rakyat Independen (Partai SRI) yang khusus memperjuangkan Sri Mulyani pada pemilihan presiden 2014.

Cair dan terbuka

Satu hal cukup penting yang terungkap dari hasil jajak pendapat ini adalah preferensi terhadap latar belakang calon presiden yang semakin terbuka dan akomodatif terhadap perbedaan. Dalam hal etnis, misalnya, mayoritas responden (88 persen) tidak mengharuskan calon presiden berasal dari Jawa, sementara dari aspek jender, 55 persen responden menyatakan tidak masalah dengan calon presiden perempuan.

Pola penilaian terhadap faktor usia dan tingkat pendidikan juga semakin terlihat tegas bagi syarat calon presiden. Untuk faktor usia, misalnya, separuh lebih responden (64,3 persen) berharap presiden mendatang berusia 40-50 tahun. Dari syarat pendidikan, tingkat pendidikan sarjana ataupun pascasarjana semakin menjadi kebutuhan mutlak calon presiden. Yang jelas, publik masih mencari sosok pemimpin yang bersih, tegas, dan berani. (LITBANG KOMPAS)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Titik Balik Demokrat?

Kepercayaan publik yang kian luntur terhadap Partai Demokrat tecermin dalam hasil jajak pendapat Kompas, Senin (4/7). Menurut jajak pendapat itu, hanya tersisa 35,6 persen pemilih Partai Demokrat dalam Pemilu 2009 yang akan tetap kembali memilihnya.

Pasalnya, publik kian tak yakin Partai Demokrat dapat mendorong upaya pemberantasan korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih setelah mencuatnya kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Andi Nurpati.

Padahal, sebelumnya partai yang kelahirannya dibidani Susilo Bambang Yudhoyono ini—belum genap berusia delapan tahun—berhasil meraih kemenangan spektakuler dalam pemilu legislatif 2009 dengan memperoleh 20,8 persen suara dan 148 kursi DPR sekaligus meraih prestasi gemilang memenangi pemilihan presiden dalam satu putaran. Saat itulah puncak keemasan perjalanan Partai Demokrat.

Namun, belum genap pula berusia 10 tahun, partai yang dideklarasikan pada 9 September 2001 itu mulai memperlihatkan tanda-tanda mengalami titik balik sejarahnya. Gejala ini memunculkan pertanyaan reflektif: apa saja kekuatan utama Partai Demokrat pada 2009, lalu apa pula tanda-tanda melemahnya kekuatan itu.

Kekuatan 2009

Paling tidak ada empat penyangga kekuatan elektabilitas Partai Demokrat yang berhasil mengantarkannya sebagai pemenang Pemilu 2009. Pertama, kekuatan figur sentral Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun persentase dukungan terhadap Yudhoyono jauh lebih tinggi dari perolehan dukungan terhadap Partai Demokrat, elektabilitas keduanya berkorelasi positif. Artinya, dukungan terhadap Yudhoyono berpengaruh pada Partai Demokrat. Karena itu, kekuatan figur Yudhoyono merupakan salah satu kunci kemenangan Partai Demokrat pada 2009.

Kedua, kekuatan kinerja pemerintah. Partai Demokrat berhasil mengklaim program-program populis dan keberhasilan pemerintah—seperti bantuan langsung tunai, bantuan operasional sekolah, dan PNPM Mandiri—menjadi prestasinya. Meski Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla juga berperan penting, klaim keberhasilan itu berhasil dicitrakan sepenuhnya sebagai kesuksesan Partai Demokrat. Karena itu, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah juga jadi faktor penting kemenangan Partai Demokrat pada 2009.

Ketiga, kekuatan Partai Demokrat sebagai partai yang paling positif citranya dalam persepsi pemilih berdasarkan survei-survei menjelang Pemilu 2009. Partai Demokrat dianggap sebagai partai paling bersih dari korupsi. Citra bersih dan antikorupsi ini juga mendukung kemenangan Partai Demokrat pada Pemilu 2009.

Keempat, kekuatan soliditas internal. Kalaupun ada faksionalisme di Partai Demokrat, tentu tak sekuat di Partai Golkar karena adanya kekuatan figur Yudhoyono sebagai pemersatu partai. Faktor soliditas dan keberhasilan mengelola faksionalisme ini juga jadi faktor pendukung kemenangan Partai Demokrat pada Pemilu 2009.

Keempat faktor inilah penyangga utama kekuatan Partai Demokrat pada 2009. Lalu, bagaimana kondisinya hari-hari ini? Apakah keempat modalitas itu masih kukuh dan dapat diandalkan pada 2014?

Titik kritis 2014

Tanda-tanda Partai Demokrat mulai mengalami titik kritis terindikasi dari melemahnya empat penyangga kekuatan elektoralnya selama ini. Pertama, kekuatan figur dan karisma Yudhoyono mulai mengalami titik balik. Yudhoyono yang tidak dapat dicalonkan lagi dalam Pemilu 2014 akan berpengaruh terhadap Partai Demokrat, apalagi jika tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap Presiden Yudhoyono semakin merurun. Artinya, figur Yudhoyono tak dapat lagi diandalkan sebagai jualan utama Partai Demokrat pada 2014. Kalaupun masih, dipastikan daya tariknya tak sekuat pada 2009. Hal ini menjadi titik kritis bagi Partai Demokrat pada 2014 mengingat Partai Demokrat sejak awal mengalami personalisasi dan menjadikan figur sebagai jualan utama.

Kedua, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah semakin menurun. Indikasi itu terlihat dari tren penurunan dalam hasil jajak pendapat dan survei belakangan ini. Pemerintah dinilai gagal menuntaskan kasus-kasus besar, seperti Bank Century, mafia perpajakan, rekening gendut pejabat kepolisian, dan yang paling anyar adalah kasus Nazaruddin. Jika tak ada prestasi luar biasa dan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah terus menurun, hal itu akan menjadi kabar buruk bagi Partai Demokrat.

Ketiga, citra Partai Demokrat sebagai partai bersih dan antikorupsi semakin memudar, terutama setelah mencuatnya kasus Nazaruddin dan Andi Nurpati. Sebelumnya beberapa kasus juga menyerempet nama-nama petinggi Partai Demokrat di pusat dan di daerah. Sinyalemen itu setidaknya terbaca dari jajak pendapat Kompas pada 4 Juli bahwa 71,5 persen menganggap citra Partai Demokrat buruk. Memburuknya citra Partai Demokrat menjadi titik kritis dalam menghadapi Pemilu 2014.

Keempat, soliditas Partai Demokrat semakin melemah akibat menguatnya pertarungan faksi-faksi internal yang dipicu kasus Nazaruddin. Bahkan, belakangan mulai muncul isu kongres luar biasa. Para elite dalam faksi cenderung saling melemahkan. Seandainya gagal mengelola faksionalisme itu, terancamlah Partai Demokrat pada Pemilu 2014.

Keempat hal inilah titik kritis Partai Demokrat pada 2014 yang dapat diprediksi sejak awal. Tahun lalu, bertepatan dengan kongres partai ini di Bandung, saya menulis di harian ini tentang ”Problem Gigantisme Demokrat” (21/5/2010). Partai Demokrat mengidap ”politik gigantisme”, suatu kondisi di mana postur elektoral meraksasa dalam rentang usia relatif pendek, sementara postur kelembagaan tak sanggup mengimbangi, menyebabkan beberapa risiko komplikasi politik, di antaranya problem ketergantungan pada figur Yudhoyono dan ancaman faksionalisme.

Posisi Yudhoyono sebagai ”Bapak” bagi semua ”kelompok” dan faksi politik di dalam Partai Demokrat menyebabkan elite Partai Demokrat tak terbiasa menyelesaikan persoalan internal secara mandiri dan terlembaga. Dampaknya, sumber konflik itu tak pernah tuntas. Kondisi inilah yang akan jadi bom waktu bagi Partai Demokrat ketika kekuasaan dan karisma Yudhoyono memudar.

Akhirnya, semua berpulang kepada Yudhoyono dan elite Partai Demokat. Sejauh mana kesungguhan dalam mengurangi ketergantungan pada figur Yudhoyono sembari menyiapkan calon presiden 2014; sukses menuntaskan kasus besar untuk meningkatkan kepercayaan publik; serius membersihkan citra partai; dan berhasil mengelola faksionalisme. Jika keempat itu gagal, hampir dapat dipastikan Demokrat akan mengalami titik balik sejarahnya.

HANTA YUDA AR Peneliti dan Analis Politik The Indonesian Institute

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Saatnya Muncul Figur-figur Baru

Tingkat elektabilitas Partai Demokrat tampaknya mulai terpengaruh setelah partai pemenang Pemilu 2009 ini dirundung sejumlah kasus yang melibatkan sejumlah kader dan unsur pimpinannya. Meskipun masih menjadi partai terpopuler, simpati masyarakat terhadap Partai Demokrat menyusut karena ekspektasi masyarakat juga makin rendah.

Tak terhindarkan, ini adalah saat kritis bagi Partai Demokrat untuk memperkenalkan figur baru yang mampu meretas berbagai sorotan negatif publik. Sekadar mempertahankan daya tarik sosok Susilo Bambang Yudhoyono tak akan efektif untuk minimal mempertahankan kondisi perolehan suara seperti saat ini.

Terseretnya nama Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Andi Nurpati, dan beberapa unsur pimpinan partai dalam kasus wisma atlet dan surat palsu tak ayal membuyarkan perhitungan kader muda yang mungkin dimajukan dalam pertarungan Pemilu 2014 membawa nama Partai Demokrat. Seperti tecermin dalam jajak pendapat ini, apresiasi responden terhadap nama-nama itu relatif minim, di bawah 20 persen, kecuali pilihan kepada Andi Mallarangeng.

Wacana politik yang muncul di ruang publik juga memberi dampak. Munculnya polemik soal nama calon presiden 2014 dari Demokrat sampai-sampai membuat Presiden Yudhoyono turun tangan menjelaskan posisi dan sikapnya yang tidak akan mencalonkan keluarganya untuk maju dalam Pemilu 2014. Hal itu setelah beredar informasi bakal naiknya nama Ani Yudhoyono menggantikan SBY dalam pemilu mendatang.

Partai Demokrat masih memiliki sejumlah sosok petinggi partai yang dikenal cukup dingin menangani masalah dan memiliki kredibilitas. Jika dimunculkan secara tepat waktu dan tepat takaran, bukan tidak mungkin mereka akan mampu menyelamatkan wajah Partai Demokrat dalam pemilu. Atau bahkan lebih jauh, meneruskan kewibawaan nama SBY yang bagi Partai Demokrat sejauh ini masih jadi satu-satunya pilar penyangga hidupnya nama partai di benak publik.(Sultani/Toto S/Litbang Kompas)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Titik Kritis Partai Demokrat

Setelah terkuaknya kasus suap dan dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi yang melibatkan unsur pimpinan Partai Demokrat, kepercayaan publik dan konstituen menurun drastis. Lemahnya soliditas antar-elite partai dan tiadanya figur kuat pada Pemilu 2014 nanti membuat Partai Demokrat berada di titik kritis.

Kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada partai ini, yang sukses mengusung Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, mulai luntur. Jika pemilu dilaksanakan sekarang, berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas, hanya 35,6 persen pemilih Partai Demokrat yang berterus terang akan tetap kembali memilihnya. Padahal pada akhir Mei tahun lalu, soliditas massa Partai Demokrat masih di kisaran 51,7 persen.

Meluruhnya kepercayaan publik kepada Partai Demokrat merupakan ironi dari pencapaian gemilang sebuah partai. Setelah berhasil mengantarkan Yudhoyono menjadi presiden dengan bekal suara 7,45 persen pada Pemilu 2004, popularitas Partai Demokrat terus menanjak. Pada Pemilu 2009, ia menjadi partai pemenang dengan mengantongi 20,85 persen suara, mengalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sebelumnya berada di papan atas. Kemudian, kemenangan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI periode kedua seolah kian melengkapi pencapaian Partai Demokrat.

KKN dan korupsi

Setelah mencuatnya kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Andi Nurpati, kini publik kian tidak yakin bahwa Partai Demokrat menjadi partai yang dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih. Partai Demokrat dinilai tidak mendorong upaya pemberantasan KKN. Bahkan, sebanyak 86,8 persen responden yakin partai ini tidak bebas dari korupsi.

Larinya Nazaruddin ke luar negeri dan gagalnya petinggi Partai Demokrat membujuk dia pulang untuk menghadapi pemeriksaan memperkuat dugaan bahwa Nazaruddin memang ”dilindungi”. Publik pun mencium ketidakberesan ini, bahkan 66,2 persen responden meyakini kasus suap ini juga melibatkan kader Partai Demokrat yang lain.

Sementara itu, terkuaknya kasus pemalsuan surat MK terkait dengan suara pemilu anggota DPR dan DPRD di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, selain menyeret Andi Nurpati, juga menempatkan Partai Demokrat dalam pusaran yang kian sulit. Jika kader partai ini terbukti terlibat, bukan tidak mungkin wacana kemudian berkembang ke arah keabsahan hasil pemilu yang diperoleh Partai Demokrat. Keterkaitan mantan dua anggota KPU, Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang kemudian menjadi petinggi di partai tersebut bisa menjadi pintu masuk pada dugaan-dugaan yang dapat memperburuk citra partai.

Sekarang saja, mayoritas responden (71,5 persen) menganggap citra Partai Demokrat buruk. Situasi ini berkebalikan dengan ketika Partai Demokrat mengadakan kongres memilih ketua umum. Saat itu, 73 persen responden menilai citra Partai Demokrat baik. Imbas kasus yang terjadi dalam beberapa bulan belakangan ini demikian besar sehingga 51,4 persen responden berniat tidak lagi memilih Partai Demokrat dan hanya 30,7 persen yang terang-terangan akan bertahan.

Mencuatnya kasus Nazaruddin dan Andi Nurpati ke mata publik juga mengungkapkan sisi lain dari soliditas kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat. Silang pendapat antar-elite Partai Demokrat dalam menanggapi kedua kasus ini ditangkap publik sebagai sebuah gejala menurunnya ikatan di dalam elite partai ini. Dua di antara tiga responden cenderung menanggapinya sebagai sebuah perwujudan dari tidak bersatunya pemimpin-pemimpin di tubuh partai ini. Kerenggangan yang tampak itu makin menguatkan penilaian publik terhadap kinerja partai dalam penyelesaian kasus-kasus yang menyeret nama baik partai. Publik tidak yakin unsur pimpinan partai akan dapat mengatasi melebarnya kasus Nazaruddin dan Andi Nurpati sebelum Pemilu 2014.

Rawan di Pemilu 2014

Kondisi ini tentu sangat rawan jika dikaitkan dengan pemilu yang akan datang. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai figur yang sangat tergantung pada popularitas kepemimpinan di dalamnya. Berbeda dengan partai ideologis yang mampu mempertahankan konstituen setia meski goncangan menimpa kepemimpinan di tubuh partai, pada partai figur, konstituen yang terbentuk sangat rentan untuk pindah ke figur baru jika tidak ada lagi ”bintang panggung” yang dapat menahan kesetiaan politik mereka.

Pada Partai Demokrat, figur Yudhoyono yang membuatnya menjadi partai besar. Pengakuan responden Partai Demokrat bahwa mereka memilih partai tersebut karena figur Yudhoyono mengindikasikan rawannya posisi Partai Demokrat saat ini. Tanpa Yudhoyono, diakui oleh 42 persen responden, mereka tak akan kembali memilih Partai Demokrat. Kecenderungan ini menguat empat kali lipat dibandingkan setahun lalu (Mei 2010) yang hanya disuarakan 10,6 persen responden Partai Demokrat. BAMBANG SETIAWAN (Litbang Kompas)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Setuju Jumlah Parpol Sedikit

Upaya penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen menjadi jalan agar proses politik di lembaga legislatif lebih efektif dan produktif. Namun, publik melihat perlunya upaya penyederhanaan itu menemukan titik temu dan seiring dengan aspek keterwakilan dari keragaman yang sudah ada di negeri ini.

Sejarah perjalanan demokrasi di negeri ini menunjukkan berbagai upaya politik dilakukan untuk menyederhanakan jumlah partai politik (parpol). Perlunya penyederhanaan parpol tertuang sebagai pemikiran bahwa semakin banyak partai memiliki kursi di parlemen akan semakin memanjangkan jalan pencapaian konsensus politik, yang ujung- ujungnya kurang efektifnya pemerintahan. Tentu saja berbagai argumentasi bisa diajukan terhadap pandangan demikian.

Hasil jajak pendapat Kompas terhadap hal ini memperlihatkan persetujuan sebagian besar responden (71,6 persen) terhadap wacana pengurangan jumlah parpol di DPR. Membandingkan dengan jajak pendapat sebelumnya juga terbaca konsistensi penilaian publik soal perlunya penyederhanaan jumlah parpol dengan alasan kebingungan responden memilih gambar parpol di kertas suara saat hari pencoblosan pemilu.

Menguatnya wacana penyederhanaan jumlah partai tentu tak lepas dari potret kurang mengalirnya relasi politik antara sistem pemerintahan dan sistem kepartaian saat ini. Idealnya, ”pasangan” sistem pemerintahan presidensial adalah sistem kepartaian yang dwipartai. Namun, ini bukan berarti relasi itu tak bisa menghasilkan stabilitas. Syaratnya, upaya membangun apa yang disebut ilmuwan politik Arend Lijphart (1977) sebagai ”demokrasi konsensus”.

Faktanya, sistem presidensial di Indonesia harus berhadapan dengan sistem multipartai. Ditambah ciri khas sulitnya membangun konsensus politik antarpolitisi di DPR berakibat centang-perenangnya kualitas demokrasi yang dibangun. Lihat saja urusan konsolidasi politik terhadap berbagai kebijakan pemerintah di antara partai-partai koalisi di Sekretariat Gabungan yang ”bukan main” dinamika politiknya. Berkaca pada hal itu, bagaimana lalu konsensus bisa dibangun antara partai pemerintah dan parpol oposisi yang jelas-jelas mengambil jarak kebijakan dengan penguasa?

Persoalan berikutnya adalah ketidakpuasan umum terhadap kinerja parpol yang akhir-akhir ini memunculkan naik turunnya dinamika popularitas di antara tiga partai besar yang ”menguasai” parlemen (Demokrat, Golkar, PDI-P). Dari jajak pendapat ini terekam penilaian 85,6 persen responden yang tidak puas dengan kinerja parpol dalam berbagai aspek representasinya terhadap rakyat. Parpol berkualitas, bersih tanpa korupsi, dan tulus berjuang untuk rakyat lebih menjadi PR yang mengemuka saat publik diminta menilai wajah parpol saat ini.

Tak ayal, obat yang pertama-tama dinilai manjur untuk menyembuhkan persoalan efektivitas di parlemen dan kinerja parpol adalah memperketat proses pendirian partai dan membatasi jumlah parpol pada pemilu dan di parlemen. Hampir semua responden (91,1 persen) menyetujui langkah pengetatan itu sebagai upaya penyederhanaan jumlah parpol.

Ambang batas

Upaya membatasi jumlah parpol pada pemilu dilakukan dengan mekanisme ambang batas perolehan suara (electoral threshold) sebesar 2 persen pada Pemilu 1999 dan 2004. Partai yang tak meraih suara pemilih sebanyak 2 persen pemilih pemilu nasional tak berhak mengikuti pemilu lima tahun berikutnya. Sayangnya, mekanisme ini jadi tak efektif karena jumlah partai tak juga berkurang. Berbagai modus dilakukan partai agar tetap bisa menyiasati peraturan, mulai dari yang hanya berganti nama atau logo hingga membentuk partai baru yang mirip agar bisa tetap ikut pemilu.

Upaya terbaru diterapkan pada Pemilu 2009 melalui ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang ditetapkan sebesar 2,5 persen dari jumlah suara pemilih nasional. Partai yang tidak memenuhi perolehan suara minimal tidak berhak mendudukkan wakilnya di DPR. Hasilnya, dari 38 parpol peserta pemilu, hanya sembilan parpol yang berhasil masuk parlemen pusat. Saat ini, sembilan parpol ini pun masih dirasakan terlalu banyak. Sejumlah fraksi di DPR mengkaji perlunya menaikkan angka ambang batas parlemen. Partai Golkar, PDI-P, dan PKS mengusulkan angka 5 persen, sedangkan Partai Demokrat mengusulkan angka 4 persen. Parpol menengah seperti PPP, PKB, PAN, Gerindra, dan Hanura cenderung memilih syarat 2,5 persen suara.

Sejumlah pemerhati politik mengkhawatirkan peningkatan ambang batas memberi peluang bagi munculnya penguasaan negara oleh sedikit parpol (oligarki parpol) jika jumlah partai di parlemen semakin sedikit akibat peningkatan angka ambang batas tersebut. Sebaliknya di mata publik, tidak sedikit (42,1 persen) yang menyebutkan usulan kenaikan angka ambang batas itu tidak otomatis menguntungkan parpol besar. Meski demikian, penyederhanaan parpol tidak selalu harus disederhanakan dalam konteks demi efektivitas pemerintahan. Pemerhati politik dari Universitas Airlangga, Kacung Marijan, mengatakan, upaya menyederhanakan parpol harus ditempatkan dalam konteks Indonesia negara demokrasi yang harus mengakomodasi keterwakilan (Kompas, 15/6/2010).

Keterwakilan

Untuk itu, meskipun apresiasi publik cenderung positif terhadap rencana kenaikan angka ambang batas parlemen, aspek keragaman dalam politik tetap harus dipertahankan. Hal ini dinyatakan sebagian besar responden (74,7 persen) yang berharap semua unsur di masyarakat dapat terakomodasi dalam parpol di parlemen.

Pengalaman di hasil Pemilu 2009 menyebutkan, dengan penerapan ambang batas 2,5 persen saja, ada 29 parpol kecil tereliminasi dari parlemen. Tidak heran jika sejumlah parpol non-DPR, seperti Partai Bulan Bintang, Partai Damai Sejahtera, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, dan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, menilai penerapan ambang batas mengancam pluralisme dan menghilangkan banyak suara. Pada Pemilu 2009, jumlah suara yang hilang dan tidak terwakili di parlemen diperkirakan mencapai 39 juta suara.

Publik mengakui terbatasnya parpol di parlemen bakal berimbas pula pada terbatasnya akomodasi politik dari semua elemen masyarakat di Indonesia. Padahal, dilihat dari sudut pandang apa pun, keberagaman sosial, budaya, dan politik adalah keniscayaan bangsa ini. Mayoritas publik juga menguatkan pandangan itu dengan menyatakan sembilan parpol di DPR saat ini belum mewakili semua elemen yang hidup di masyarakat. (LITBANG KOMPAS)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Ujian Politik Partai Demokrat

Munculnya kasus dugaan suap yang melibatkan kader Partai Demokrat tidak saja membuat publik ragu terhadap komitmen partai ini mendukung pemberantasan korupsi, tetapi juga memperlihatkan kian renggangnya soliditas partai. Kasus ini sekaligus membuka potensi konflik di tubuh partai penguasa tersebut.

Publik melihat performa partai penguasa, yaitu Partai Demokrat, masih jauh dari harapan mereka. Sebanyak 63,8 persen responden dalam jajak pendapat Kompas kali ini menilai kinerja partai yang didirikan pada 9 September 2001 itu tidak memuaskan. Sepertiga dari yang merasa tidak puas itu adalah pemilih Partai Demokrat pada Pemilu 2009.

Ketidakpuasan responden terutama berpijak pada masalah penegakan hukum dan janji partai ini dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Publik merasa tidak puas (64,3 persen) dengan upaya Partai Demokrat dalam mendorong pemberantasan korupsi. Ketidakpuasan ini sedikit banyak berdampak pada tingkat kepercayaan mereka terhadap komitmen dan janji pemberantasan korupsi oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang notabene representasi dari kemenangan politik Partai Demokrat.

Masuknya sejumlah kepala daerah ke dalam tubuh Partai Demokrat, khususnya yang pernah tersangkut dugaan kasus korupsi, seperti Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin, mantan Bupati Situbondo Ismunarso, Bupati Bukittinggi Djufri, dan mantan Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip, menjadikan citra Partai Demokrat sebagai partai pelindung para elite politik yang bermasalah dengan hukum. Citra ini juga diakui oleh 43,8 persen responden.

Penangkapan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menyeret juga kader Partai Demokrat, menjadi ujian berat bagi partai ini dan Yudhoyono untuk membuktikan janji-janjinya dalam memberantas korupsi. Dugaan suap dalam proyek pembangunan wisma atlet untuk persiapan SEA Games di Palembang ini setidaknya mencatut sejumlah nama kader partai tersebut.

Ujian itu tidak lepas dari keterlibatan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin dalam kasus dugaan suap Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Mahkamah Konstitusi. Dugaan suap di Kemenpora juga menjadi batu sandungan bagi Partai Demokrat karena kementerian tersebut justru dipimpin oleh Andi Mallarangeng, yang notabene juga kader dari partai ini.

Citra partai

Dugaan suap yang melibatkan kader Partai Demokrat akan berdampak pada citra partai penguasa ini di mata publik. Separuh lebih responden (68,2 persen) meyakini kasus ini akan menurunkan citra dan popularitas partai menjelang Pemilu 2014. Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang memberhentikan Nazaruddin dari jabatannya sebagai bendahara umum dinilai belum cukup untuk menunjukkan komitmen partai ini dalam memberantas korupsi. Sebanyak 76,1 persen responden menyatakan Nazaruddin harus diberhentikan juga dari anggota DPR.

Alasan lahirnya keputusan memberhentikan Nazaruddin lebih diakibatkan oleh berbagai pemberitaan miring tentang mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut yang membuat partai ini dalam posisi tidak menguntungkan (Kompas, 24/5/2011). Langkah ini semakin menguatkan anggapan tentang Partai Demokrat yang memang dibangun oleh kuatnya pencitraan politik, yang umumnya bergantung pada sosok Yudhoyono. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengakui, popularitas Yudhoyono lebih dahulu naik sejak tahun 2004 daripada Partai Demokrat. Yudhoyono menjadi tumpuan citra dan popularitas partai. Seiring dengan naiknya citra dan popularitas Yudhoyono, Partai Demokrat pun mengiringinya (Urbaningrum, 2010).

Kini pencitraan partai dan Yudhoyono sedang diuji dengan meledaknya kasus dugaan suap yang melibatkan Nazaruddin. Apalagi, kasus ini juga menguak dugaan adanya konflik internal partai. Terjadinya perbedaan pernyataan dari kader partai, khususnya soal kasus yang menjerat Nazaruddin, menjadi potret tidak solidnya partai ini. Sebut saja soal pemberian sanksi bagi Nazaruddin. Pihak Fraksi Demokrat di DPR yang membentuk tim khusus pencari fakta kasus dugaan suap tersebut menyatakan Nazaruddin tidak terlibat. Sementara keputusan Dewan Kehormatan justru sebaliknya meskipun alasan yang dipakai adalah dampak pemberitaan yang merugikan citra partai.

Munculnya perbedaan ini tidak lepas dari dugaan adanya faksi di dalam tubuh partai ini pasca-Kongres II 2010 di Bandung. Kemenangan Anas Urbaningrum di kongres tersebut dinilai banyak pihak belum sepenuhnya diterima oleh pihak lain yang menjadi rival Anas di kongres. Kasus Nazaruddin seakan membuka kembali rivalitas tersebut. Hampir separuh responden (42 persen) menilai kondisi ini akan memengaruhi soliditas partai.

Kepemimpinan

Kasus dugaan suap yang melibatkan kader Partai Demokrat juga menjadi ajang pembuktian sekaligus ujian bagi kepemimpinan di tubuh partai ini. Kuatnya pengaruh Yudhoyono, baik secara historis maupun struktural, di partai ini sedikit banyak dinilai ”membatasi” kepemimpinan Anas sebagai ketua umum. Terbentuknya majelis tinggi partai yang dipimpin Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina, sebagai struktur baru hasil Kongres II di Bandung, dinilai sejumlah pihak mereduksi peran dan fungsi ketua umum (Kompas, 29/5/2010).

Kuatnya pengaruh Yudhoyono dalam mengendalikan Partai Demokrat juga tergambar dari sikap sebagian besar responden. Sebanyak 51,2 persen responden menilai Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina jadi pengendali utama partai ini. Hanya 12,2 persen responden yang melihat pengaruh Anas sebagai ketua umum lebih kuat.

Sikap 24,3 persen responden pemilih Partai Demokrat pada Pemilu 2009 yang mengaku tidak akan memilih kembali partai ini pada Pemilu 2014 bisa jadi peringatan bagi partai ini untuk kembali berbenah. Menyelesaikan kasus keterlibatan kadernya dari dugaan korupsi menjadi pintu bagi partai ini untuk lolos dari ujian politiknya.
YOHAN WAHYU (LITBANG KOMPAS)

Source : Kompas.com