Ujian Final Partai Aceh

Akankah Partai Aceh keluar sebagai pemenang di Pemilukada 2012 Aceh? Bisa iya. Bisa juga, tidak. Jawabannya akan sangat ditentukan pada kemampuan Partai Aceh meyakinkan rakyat bahwa calon yang diajukan adalah pemimpin sejati, bukan pemimpin yang bisa buat makan hati. 

Jika menang, ini artinya kemenangan penutup setelah sebelumnya “memenangkan” proses politik di musim Pemilukada Aceh. Partai Aceh, layak disebut sang juara di medan tarung politik.

Jika pun tidak menang, modal kemenangan proses politik di musim Pemilukada akan tetap menempatkan Partai Aceh sebagai nakhoda politik Aceh hingga 2014.

Itu artinya, posisi politik Partai Aceh tidak lagi menempatkan soal kemenangan di Pemilukada 2012 menjadi suatu momentum penting secara politik. Sebab, siapapun yang akan mengalahkan kandidat Partai Aceh pada 9 April 2012, “dipaksa” untuk memilih salah satu peran yang serba salah khususnya jika tidak mampu tampil sebagai sosok pemimpin sejati.

Disebut serba salah karena jika tampil akomodatif terhadap Partai Aceh bisa saja memunculkan amarah pendukung. Pendukung, bisa saja beranggapan bahwa dukungan yang diberikan pada Pemilukada 2012 hanya sebagai batu lonjatan untuk meraih kemenangan. Setelah menang justru “bermesraan” dengan Partai Aceh. Beruntung jika pendukung berjiwa besar. Jika tidak?!

Sebaliknya, juga akan salah manakala tampil ala “cowboy” dengan Partai Aceh. Relasi-koordinasi pembangunan pasti akan terganggu. Kalau sudah begini pasti akan banyak hambatan dalam proses-proses yang mengharuskan adanya kemitraan dengan parlemen yang dikuasai oleh Partai Aceh.

Akibatnya, kepala daerah terpilih akan menghabiskan banyak biaya sosial, politik, dan ekonomi untuk mendorong berbagai kelompok di masyarakat guna memberi tekanan kepada anggota parlemen yang berasal dari Partai Aceh. Biaya sosial, politik dan ekonomi bisa juga terkuras untuk melobi anggota dan pengurus partai lainnya yang memiliki kursi di parlemen untuk sebuah dukungan politik.

Katakanlah, anggota parlemen yang berasal dari Partai Aceh bisa ditaklukkan. Tapi, Partai Aceh sebagai rumah politik mereka bisa saja mengambil langkah pergantian.

Katakan juga rakyat banyak bisa dimobilisasi untuk melakukan tekanan penuh pada parlemen. Namun, bayangkan betapa mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk itu? Belum lagi jika terjadi sesuatu bagi rakyat maka kekacauan sosial-politik akan sangat mudah terjadi. Akibat lanjutnya? Bisa saja kepala daerah akan meminta lunas biaya pengeluaran dengan imbalan-imbalan yang bisa menceriderai pembangunan.

Pemimpin Sejati
Satu-satunya pilihan terbuka adalah menjadi pemimpin sejati. Siapapun yang akan menjadi pemenang, termasuk kandidat dari Partai Aceh, hanya akan sukses manakala bersedia tampil sebagai pemimpin sejati. Jika tidak, semua pemenang, termasuk dari Partai Aceh, akan berhadapan dengan politik penghadangan.

Apa itu pemimpin sejati? Menurut kabar, filosof besar Cina, Lao Tsu, pernah menerangkan kepada muridnya bahwa pemimpin sejati adalah sosok yang kerap tidak diketahui “keberadaannya” oleh mereka yang dipimpinnya. Bahkan, ketika misi atau tugas terselesaikan, maka seluruh anggota tim akan mengatakan bahwa merekalah yang melakukannya sendiri.

Jika saja nanti kepala daerah di Aceh adalah sosok yang tampil “ini karya saya” sudah pasti bukan sosok pemimpin sejati. Masih menurut Lao Tsu, pemimpin sejati itu adalah seorang pemberi semangat, motivator, inspirator, dan maximizer. Jadi bukan sosok yang penuh amarah nan sombong yang mengharapkan pujian dan pengakuan dari mereka yang dipimpinnya.

Sekali lagi, pemimpin sejati itu adalah sosok yang rendah hati. Mungkin, Nelson Mandela dari negeri yang juga pernah tercabik oleh konflik bisa menjadi contoh dari sosok pemimpin yang rendah hati.

Penderitaan selama 27 tahun yang dialaminya justru melahirkan perubahan pada dirinya. Ia bukan menjadi sosok pendendam. Sebaliknya, ia justru menjadi sosok yang rendah hati sehingga mau memaafkan musuh-musuhnya dan bersahabat untuk satu kepentingan, memajukan Afrika. Tidak akan keluar dari mulut orang berjiwa besar “Ka di pakai bajee gob.”

Itulah sebabnya sangat bisa dimengerti jika ada yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu dimulai dari hati sendiri untuk kemudian keluar guna melayani orang banyak yang dipimpinnya.

Pertanyaannya, siapakah diantara calon kepala daerah di Aceh yang sangat menderita selama 30 tahun lebih konflik Aceh? Jika ada, apakah ia sudah tampil menjadi pribadi rendah hati? Bersediakan dia bermitra dengan musuhnya? Adakah penampilan, komunikasi, dan hubungannya dengan semua pihak menunjukkan karakter diri yang rendah hati? Jika ada maka dialah pribadi yang berani memilih takdir sebagai pemimpin dan bersiap diri menjadi pemimpin sejati.

Sebagai entitas politik lokal, Partai Aceh sudah menunjukkan kemampuan politiknya. Tidak hanya di Aceh, Partai Aceh juga mampu mewarnai keputusan-keputusan politik di nasional untuk Aceh. Menariknya, proses-proses politik yang dilakukan oleh Partai Aceh tidak mencerminkan watak politik arogan.

Menariknya, meskipun tidak arogan, pesan politik Partai Aceh masih menunjukkan watak politik keacehan yang membuat pusat harus melakukan sesuatu, agar tidak terjadi sesuatu. Ini jelas wujud kemenangan komunikasi politik Partai Aceh yang walaupun sudah meninggalkan politik perang masih tetap diperhitungkan. Hebatnya, itu tidak dilakukan dengan bahasa arogan.

Berbeda dengan Partai Aceh, calon yang tampil dengan bahasa perlawanan justru diabaikan oleh pusat. Tekanan politik yang dimainkan di sepanjang musim Pilkada justru tidak menarik perhatian pusat. Pusat, melalui representasi politik Partai Demokrat justru memberi dukungan politik kepada sosok yang tampil dengan citra politik santun dan bermartabat. Partai nasional lain yang juga mewarnai parlemen tidak pula memberi dukungan resmi secara kelembagaan. Ini bukti kegagalan dari sisi komunikasi politik.

Sekali lagi, apakah Partai Aceh akan memenangkan kontes Pemilukada 2012? Jelas kemenangan politik atas Jakarta belum mencerminkan kemenangan politik atas rakyat pemilih di Pemilukada 2012. Meski Partai Aceh berhasil keluar dari qisas politik yang dimainkan pihak lawan di musim Pemilukada Aceh tapi jebakan politik masih akan terus menerpa Partai Aceh, termasuk dalam jebakan politik wacana Pemilukada damai.

Partai Aceh jelas tidak mungkin menolak wacana politik Pemilukada damai. Namun, pada saat yang sama wacana Pemilukada damai jelas mengandung pesan tersembunyi yang secara kampanye jelas kemana arahnya. Disinilah Partai Aceh sekali lagi ditantang. Apakah akan berhasil keluar dari jebakan wacana Pemilukada damai yang semakin menjadi hypnopolitic bagi pemilih dengan “pesan” tersembunyinya?

Jawabannya akan bisa dilihat dari hasil akhir Pemilukada. Jika saya orang Partai Aceh, saya tidak akan bermabuk ria dengan kemenangan politik di ranah politik pusat. Sepenuh hari akan saya bangkitkan semua kekuatan kebajikan yang dimiliki Partai Aceh untuk merebut simpati rakyat di hari-hari yang sudah sangat dekat dengan hari “H” Pemilukada.

Saya akan yakinkan rakyat bahwa proses-proses politik yang dilakukan Partai Aceh tinggal selangkah lagi menuju kemenangan bersama dengan pemimpin sejati dari Partai Aceh. Bersama rakyat membangun Aceh tercinta. Sungguh, ini ujian final bagi Partai Aceh untuk melengkapi rapor menjadi sang juara.

Dan, siapapun pemenangannya, jika di hari kemenangan ia langsung tampil sebagai sosok pemimpin sejati maka kemenangan itu akan menjadi hypnopolitic bagi celebration (perayaan) di hari inagurasi, dan itulah pertanda sebagai hari kemenangan rakyat Aceh. Bisa?!

Kolom Risman

Source : Atjehpost.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Kepemimpinan dan Gejolak Politik

Dalam sejarah politik di Indonesia, gejolak masyarakat, seperti halnya ancaman separatisme, tidak lepas dari lemahnya kepercayaan kepada pemimpin negara dan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah.

Pada era Orde Lama, pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 tidak lepas dari ketidakpuasan terhadap hasil Perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda tahun 1947, yang salah satu hasilnya adalah pihak Indonesia harus mengosongkan wilayah yang dikuasainya, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta.

Tidak hanya terjadi di Madiun, di Jawa Barat, SM Kartosuwiryo juga menolak hasil perjanjian tersebut. Dia mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) atau Darul Islam (DI) dengan menyebut tentara yang mengikuti jejaknya sebagai Tentara Islam Indonesia (TII). Langkah itu sebagai bentuk perlawanan terhadap upaya Pemerintah Indonesia menaati hasil Perundingan Renville. Pengaruh Kartosuwiryo sampai ke Aceh. Di ”Serambi Mekah” ini, gerakan DI/TII dipimpin oleh Daud Beureueh. Hal sama terjadi di Sulawesi Selatan yang dipimpin Kahar Muzakar.

Gerakan separatisme lain pun muncul di era Soekarno, seperti Republik Maluku Selatan (RMS) tahun 1950, Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) tahun 1958, Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) tahun 1958, dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) tahun 1965. Tercatat, Permesta dan PRRI dilumpuhkan pemerintah. Sementara RMS dan OPM dalam fakta sejarah tetap ada meskipun tidak selalu tampil di permukaan, termasuk di era rezim Soeharto hingga periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Di era Soeharto, muncul Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tahun 1976 yang dipimpin Hasan Tiro. GAM lahir sebagai reaksi atas perlakuan pemerintah pusat, khususnya akibat operasi militer yang berlangsung puluhan tahun di Aceh. Kekuasaan otoriter Soeharto berhasil ”menutup” ruang bagi gerakan-gerakan separatis tersebut di permukaan.

Tidak heran, pasca-Orde Baru, gerakan separatis bangkit kembali. Berpisahnya Timor Timur dari Indonesia sebagai hasil referendum tahun 1999 menjadi bukti. Hal ini terus berlangsung di pemerintahan berikutnya. Sebut saja penerapan operasi militer di Aceh di era pemerintahan Megawati dan letupan-letupan gerakan separatis lain, seperti di Ambon dan Papua.

Ujian berat

Keberhasilan pemerintahan Yudhoyono dalam mewujudkan perdamaian di Aceh tahun 2005 menjadi poin penting yang turut menguatkan dukungan publik pada pemerintahan ini. Sayangnya, kini kepemimpinan Yudhoyono dinilai mulai melemah. Sejumlah kasus, seperti Bank Century dan dugaan korupsi yang melibatkan politikus Partai Demokrat, serta krisis global yang menjadi ancaman bagi kinerja pemerintahan menjadi ujian berat bagi kepemimpinan Yudhoyono.

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada dua tahun pemerintahannya, pertengahan Oktober lalu, mencatat citra Presiden cenderung berbalik, dari positif ke negatif. Sepanjang tujuh tahun menjadi presiden, baru kali ini citra Presiden merosot jauh. Sebelumnya masih di atas 50 persen, tetapi kini hanya satu pertiga responden yang memandang citra Presiden baik (Kompas, 17 Oktober 2011).

Catatan-catatan itu menguatkan kecenderungan bahwa ketika kepemimpinan negara melemah, muncul sejumlah gejolak politik. Kini, kasus konflik dan kekerasan di Papua, Ambon, dan polemik pilkada Aceh, mau tidak mau, menjadi ujian politik bagi Yudhoyono sebagai pemimpin negara. (Yohan Wahyu/Litbang Kompas)

Source : Kompas.com

Dirindukan, Dicemaskan

Posisi pemuda serba tidak menguntungkan. Di tengah keterpurukan persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia, sosok mereka sesungguhnya dirindukan. Namun, saat yang sama, keberadaan ataupun kiprah mereka juga dipandang sebelah mata.

Kalangan muda yang diposisikan serba ideal sekaligus problematik inilah yang menjadi pemandangan rutin setiap kali Sumpah Pemuda diperingati. Sesuai pencermatan hasil survei opini publik yang diselenggarakan Kompas selama satu dasawarsa terakhir, ekspektasi publik sedemikian tinggi terhadap keberadaan dan peran kalangan muda di negeri ini.

Harapan yang tampak paling menonjol terlihat dalam memandang peluang kehadiran para pemimpin muda. Hasil survei mengindikasikan, sirkulasi kepemimpinan mutlak dibutuhkan di negeri ini. Pasalnya, selepas tumbangnya era otoritarian Orde Baru, terlalu minim harapan-harapan publik yang terjawab. Bahkan, yang terjadi kini, krisis kepercayaan terhadap institusi dan figur kepemimpinan justru semakin menguat.

Lembaga kepresidenan bersama jajaran kabinet, misalnya, menjadi contoh keterpurukan. Semenjak era kepemimpinan Presiden BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga dua periode Susilo Bambang Yudhoyono, kisah penurunan apresiasi publik kerap berlangsung. Kinerja presiden berikut gaya kepemimpinan mereka menjadi pangkal runtuhnya kepercayaan.

Kepemimpinan lembaga negara lain, seperti DPR atau jajaran institusi penegakan hukum, juga mengkhawatirkan. DPR berikut sosok wakil rakyat yang sepatutnya menjadi tumpuan harapan publik justru menjadi sosok lembaga yang paling banyak menuai kecaman. Menjadi lebih ironis jika peningkatan potensi kualitas keanggotaan DPR yang sebenarnya sudah terjadi dari masa ke masa (1999-2009) justru tidak diikuti peningkatan apresiasi publik terhadap lembaga itu.

Problem besar juga tampak pada keberadaan lembaga penegak hukum yang sejauh ini tampak masih menjadi titik terlemah dari pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di negeri ini. Sejauh ini, sesuai hasil survei, citra institusi penegak hukum ataupun aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman tampak rendah. Bahkan, keberadaan KPK yang sebelumnya mendapat apresiasi tinggi kini turut terpuruk.

Dalam situasi yang serba tidak menjanjikan semacam itu, kerinduan akan terjadinya suatu perubahan menjadi tuntutan. Dalam kaitan itulah, kehadiran alternatif kepemimpinan muda di mata publik dinilai menjadi jalan keluar dari segenap persoalan. Dalam salah satu hasil survei terungkap, dua pertiga responden (69,4 persen) berharap hadirnya pemimpin yang berasal dari kalangan muda.

Orientasi pribadi

Kerinduan terhadap sosok muda dalam berbagai sektor kepemimpinan di satu sisi dapat dinilai sebagai sinyal positif akan lancarnya regenerasi kepemimpinan. Namun, di sisi lain atribusi kalangan muda justru banyak dipersoalkan publik.

Hasil survei pada Oktober 2009 secara khusus menggambarkan karakteristik pemuda. Generasi yang tergolong melek teknologi ini dinilai sangat pragmatis dan lebih berorientasi pada kepentingan pribadi. Kuatnya orientasi pencapaian materi, seperti kekayaan, keterkenalan, dan kesuksesan pribadi, lebih menonjol dibandingkan orientasi sosial mereka, seperti ketertarikan dalam bidang sosial, politik, dan kemasyarakatan. Bagi mereka, persoalan di luar dirinya cenderung kurang dipedulikan ketimbang persoalan diri.

Hasil survei terbaru menguatkan kembali kondisi semakin luruhnya orientasi sosial kalangan muda. Saat ini tidak kurang dari dua pertiga (68 persen) responden menyatakan kuatnya orientasi pribadi kalangan muda. Kondisi demikian diakui pula oleh mereka yang terkategorikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 sebagai ”pemuda” (berusia 16-30 tahun) bahwa mereka lebih terfokus pada pencapaian diri ketimbang persoalan di luar diri.

Semakin individualisnya pemuda tampak pula dalam penilaian publik terhadap minimnya peran kalangan muda dalam berbagai persoalan negara ini. Berdasarkan survei terakhir, tak kurang dari 55 persen responden menyatakan kepedulian pemuda terhadap persoalan bangsa lemah.

Situasi semacam itu semakin kontras jika ditautkan dengan peran pemuda pada Sumpah Pemuda, 83 tahun lalu. Kebulatan tekad pemuda pada zamannya lewat ikrar untuk ”satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa” dalam Kongres Pemuda II itu menunjukkan eksistensi kuat pemuda sebagai agen penggerak persatuan bangsa dalam menghadapi kolonialisme.

Menyandingkan peran pemuda dalam berbagai dimensi waktu tampaknya semakin menambah rentetan beban bagi kalangan muda saat ini. Terlebih saat publik akhir-akhir ini dihadapkan pada berbagai kasus yang justru menghadirkan kalangan muda sebagai aktor atau bagian dari permasalahan.

Setelah aksi spektakuler Gayus Tambunan (31) dalam kasus kejahatan pajak, berlanjut pemberitaan kasus suap dengan tudingan keterlibatan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin (33), menyinggung pula sosok anggota DPR Angelina Sondakh (34), Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (42), hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng (48) seolah mengubur berbagai prestasi kalangan muda. Dalam situasi yang serba kurang ideal itu, pantas saja publik mendua dalam memandang keberadaan ataupun kiprah pemuda.

* Bestian Nainggolan (Litbang Kompas)

Source : Kompas.com

Aceh Masih Absurd

Kisruh kepentingan politik di Aceh, mau tidak mau telah membawa sebagian rakyat terlibat dalam “permusuhan”  akibat berbeda pandangan dan ideologi. Tentu saja, dilihat dari berbagai sisi, persengketaan politik tersebut tidak baik bagi masa depan Aceh itu sendiri. sebab, dengan hadirnya kemelut politik, tentu saja kerja-kerja untuk menyejahterakan rakyat akan ditinggalkan untuk sementara. Sebab, kelompok-kelompok yang bertikai yang kebetulan pula ikut punya wewenang dalam kekuasaan, asyik saling bermanuver dan “asah igo”.

Aceh hari ini, kembali memutar waktu menuju ke masa di mana demokrasi gagal untuk dipraktekkan. Sebab hegemoni kekuasaan yang absolut telah merongrong makna dan tujuan demokrasi yang sesungguhnya. Hampir setiap lini hajat hidup rakyat, dikuasai oleh kelompok tertentu. Bahkan ada temuan di lapangan, kenduri (pesta) perkawinan saja, sudah bisa diboikot, seandainya sang empunya hajatan “melawan” ataupun tidak sefaham dengan kelompok besar. Tentu ini ironis sekali.

Praktik politik “Singa vs Tikus” di Aceh telah memasuki fase terbaru yakni saling boikot. Kedewasaan berpolitik telah jauh ditinggalkan. Orang-orang yang mengaku dirinya “tokoh” bahkan nampak semakin tak pantas untuk ditokohkan. Sebab selain terbukti sangat fanatik terhadap kelompok masing-masing, juga sifat haus kekuasaan semakin jelas terlihat di mata mereka.

Sehingga bagi rakyat jelata seperti penulis, semakin bingung untuk menilai siapa sebenarnya yang layak disebut “Panglima Tibang” dalam konteks Aceh hari ini. Sebab hampir semua kelompok yang bertikai mengaku dirinya sebagai sultan Iskandar Muda, dan mengklaim yang lain sebagai “pengkhianat” dan bukan bik Aceh.

Tentu saja, dengan kondisi yang sedemikian rupa, upaya-upaya untuk melindungi rakyat dari kejahatan, mencegah meluasnya penebangan hutan secara ilegal, menindak pelaku eksploitasi sumber daya alam secara membabi buta, pemberantasan korupsi, upaya persamaan hak di mata hukum dan lainnya akan semakin tidak menentu. Bahkan kalau kita mau jujur dalam memberikan pendapat, Aceh bahkan semakin rusak semenjak dipegang oleh orang-orang yang mengaku dirinya “pahlawan”.

Ayo kita lihat, siapa yang membekengi pembalakan hutan, perluasan lahan sawit dengan merampas hutan lindung, eksploitasi DAS, korupsi berjamaah di berbagai lini, pemotongan bantuan untuk korban konflik dan sebagainya? Tentu pembaca bisa menjawabnya dengan jujur di hati masing-masing.

Dalam konteks kekinian, Aceh butuh figur pemersatu yang layak disandangkan gelar sebagai “negarawan”  sejati. Sebab, inilah yang krisis di Aceh. Rakyat kehilangan panutan. Rakyat kehilangan tokoh. Mengapa demikian? Tentu saja disebabkan sekarang yang banyak di Aceh adalah “ayah” dari kelompok-kelompok. Sedangkan “ayah” bagi semua anak-anak Aceh belum muncul ke permukaan.

Ini catatan penting yang harus menjadi perhatian semua pihak. Khususnya kepada segenap rakyat jelata yang masih jernih berpikir. Kita tidak membutuhkan banyak faksi politik yang tidak jelas juntrungnya. Kita tidak membutuhkan lambang dan logo kelompok yang terbukti telah memecah belah bangsa dan menjadikan masyarakat terkotak-kotak. Sebab, walau tanpa logo dan lambang organisasi, toh kita bisa hidup.

Kita pantas untuk kecewa ketika “negarawan”  sekelas Safwan Idris harus merenggang nyawa di ujung senjata. Hamid Azwar harus melarikan diri keluar Aceh. Syamaun Gaharu dan Teuku Nyak Arif harus disingkirkan dengan cara-cara yang tidak “beradab”. Namun kekecewaan itu jangan terlalu lama. Sebab negarawan sejati harus cepat kembali lahir di tanoh indatu ini. Tak peduli dari mana dia datang. Apakah dari dataran tinggi Gayo, pesisir Pidie, Ujung Sumatera Banda Aceh, Samalanga, Pase, Tamiang ataupun Aceh wilayah Barat-Selatan.

Akhir kata, jangan terjebak pada kepentingan sesaat. Bila memang benar, orang-orang yang bertikai sekarang ini di konflik Pemilukada adalah orang-orang yang peduli terhadap rakyat, di mana mereka selama ini?

Bukankah hutan kita terus ditebang, padahal mereka sedang di tampuk kekuasaan. Lahan sawit semakin menjarah hutan lindung, padahal mereka ada di tampuk singgasana. Sungai kita di eksploitasi secara besar-besaran dan ilegal, padahal mereka sedang punya jabatan. Korupsi di mana-mana, padahal mereka punya kekuatan untuk membasmi. Jatah korban konflik dipotong, ekonomi dikendalikan dari luar Aceh, proyek-proyek pembangunan tak berkualitas, rakyat semakin sulit mencari penghidupan yang layak, sogok di berbagai lini, ganja, sabu, perjudian menemukan surganya di Aceh. Bahkan banyak “pembesar” yang memasukkan telor keluar Aceh di setiap akhir minggu dengan mobil dinas. Di mana mereka? Di mana orang-orang yang katanya melakukan sesuatu “demi Aceh”.

Hal-hal seperti yang penulis utarakan di atas harus kita cermati benar. Kita sudah bosan hidup berkonflik. Kita butuh kedamaian. Namun kita juga bosan harus hidup dengan penuh kepalsuan. Penulis yakin, banyak sekali orang-orang yang tinggal di Aceh hari ini merana batin. Sebab setiap yang dikatakan oleh orang besar selalu bertolak belakang dengan yang terjadi di lapangan.

Moratorium logging, misalnya. Jeda tebang hanya berlaku di atas kertas. Sedangkan di lapangan, penjarahan hutan tetap tidak berhenti. Banjir bandang di Tangse merupakan bukti kongkrit bahwa tak ada jeda tebang di Aceh.

Perampokan juga sering sekali menghiasi headline media massa. Bahkan dengan menggunakan senjata api yang diduga eks konflik dulu. Dalam konteks ini nampak sekali bahwa dalam hal “perdamaian”  masih ada masalah yang belum selesai. Masih banyak senjata api yang beredar membuktikan pihak yang berwenang termasuk yang melakukan perdamaian tidak berhasil membangun trust di kalangannya, sehingga senjata api tidak semua berkesempatan “turun gunung”.

Dalam hal proses reintegrasi juga menuai masalah yang tidak sedikit. Banyak bantuan yang dipotong dengan alasan ongkos urus dan uang minum. Akhirnya waktu menjawab bahwa sampai saat ini dana yang diperuntukkan bagi proses reintegrasi banyak yang diselewengkan. Bahkan banyak sekali yang masuk ke kantong yang tidak tepat.

BRA sendiri sampai hari ini belum pernah diaudit. Padahal dengan dana yang sangat banyak mereka kelola, seharusnya setiap setahun sekali mereka harus diaudit oleh auditor independen. Namun apakah itu ada? Yang lebih aneh lagi, yang duduk di lembaga reintegrasi seperti BRA adalah orang-orang yang harus diintegrasikan. Ada apa ini?

Posisi rakyat sendiri berada di mana? Penulis melihat, pasca ditandatanganinya perdamaian di Helsinki tempo dulu, tak ada perubahan yang berarti di Aceh. Hanya yang beda tidak lagi ada kontak senjata. Namun persoalan di ranah ekonomi dan pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang menggembirakan.

Bahkan, dewasa ini masyarakat kelas bawah sudah menjadi warga kelas dua di tempat kelahirannya. Munculnya “awak kamoe” dan “ureung droneuh” semakin mempertegas bahwa telah terjadinya kelas-kelas di tengah-tengah masyarakat yang dilakukan dengan penuh kesengajaan.

Keberpihakan pemerintah terhadap rakyat semakin jelas tidak menentu. Penggusuran tanah rakyat untuk kepentingan perusahaan semakin mempertegas bahwa pemerintah tidak mau melindungi kepentingan ekonomi rakyat. Kita bisa membacanya di surat kabar, banyak sekali masyarakat di berbagai kabupaten di Aceh yang berkonflik lahan  dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun, dalam setiap konflik itu, rakyat jelata tidak pernah diuntungkan. Pemerintah melalui kebijakan dan surat saktinya, selalu memenangkan pemilik modal kapitalis dan menganggap rakyat telah merampas tanah perusahaan.

Ini tentu sangat ironis sekali. Penduduk asli yang telah tinggal turun temurun disebut telah merebut lahan perusahaan yang pemiliknya entah tinggal di belahan dunia yang mana. Dengan tanpa hati nurani pemerintah dengan konsep Aceh hijaunya telah memberikan peluang kepada pemilik modal untuk menebar kelapa sawit di berbagai pelosok Aceh. Bahkan lahan untuk penanaman pohon haus air itu bisa di mana saja. Tidak ada lokalisasi yang khusus. Dilihat dari segi ekonomi kapitalis, tentu ini menguntungkan daerah. Sebab ada produk andalan yang setiap hari laku di pasaran dunia. Namun apakah penguasa di Aceh membuat kajian mendalam, berapa luas lahan rakyat yang akan tidak berfungsi bila di sekelilingnya sudah ditanami sawit?

Tentu kajian tersebut tidak ada. Penulis yakin itu. Bila ada penelitian Amdal, itu hanya sekedar menghitung hasil positifnya saja. Mau tidak mau, akhirnya masyarakat kecil juga harus menanam sawit yang sebenarnya secara ekonomi mereka tidak akan mampu merawatnya.

Potensi yang sudah ada gagal dipertahankan oleh rakyat karena penguasa yang tidak “becus” menangani masalah. Akhirnya, ada atau tidaknya damai lahir di Aceh, secara ekonomi rakyat kelas bawah tetap terjajah. Tetap miskin. Tetap bodoh. Bahkan cenderung memiliki ketakutan yang tidak wajar terhadap kelompok penguasa.

Kondisi Aceh hari ini berada pada titik absurd. Di sini tidak ada negarawan sejati yang berada di tampuk maupun atau di lingkar kekuasaan. Tidak ada pemerintah yang peduli terhadap rakyat secara tulus. Orientasi pembangunan lebih difokuskan pada pencitraan politik. Ujung-ujungnya rakyat tetap sakit, bodoh dan miskin. Akhirnya, mari berpikir. Jangan mau terjebak dalam kepentingan sesaat. Bila ada yang mengatakan “kami lebih berjasa” itu tidak benar sama sekali. Di Aceh ini semua pernah berperan sebagai pahlawan juga sebagai “pengkhianat”. Intinya penilaian yang muncul masih absurd, seabsurd masa depan rakyatnya. Wassalam.[]

*Penulis Muhajir juli, adalah Kepala Advokasi dan kampanye GaSAK Bireuen, juga aktif sebagai wartawan.

Source : Harian Aceh

Politik Kaum di Aceh

KETIKA melihat situasi politik Aceh saat ini, saya teringat dengan satu istilah di kalangan orang tua Aceh yaitu politek kawom.

Istilah ini memang jarang diangkat, namun sangat sensitif dibicarakan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan begitu isu perkauman dimunculkan, maka politik sebelah menyebelah akan terjadi. Paling tidak, dalam situasi politik Aceh terakhir ini, kita bisa memahami sedikit bagaimana politik kaum dijalankan.

Singkat kata, politek kawom ini adalah isu SARA di Aceh. Isu ini bisa bisa dilihat dari aspek keturunan suatu masyarakat. Namun, dewasa ini, politek kawom juga berdasarkan topografi kebudayaan. Dalam arti, ketika suatu kawom menciptakan budaya yang menjelma sebagai ideologi, maka budaya dan kawom menjadi pemisah masyarakat. Sehingga muncul istilah awak.

Dalam literatur Melayu, awak memang dikenal sebagai pola mengidentifikasi suatu kelompok masyarakat. Di Malaysia, kata awak berarti kamu, di Medan diartikan sebagai saya. Di Aceh, kata awak cenderung disamakan dengan mereka. Sehingga ketika sudah terjadi perdebatan baik di tingkat lokal maupun nasional, muncul istilah bek ka peu awak. Maksud dari sebutan ini adalah jangan mengeluaskan satu grup dari sebuah identitas Aceh. Pada prinsipnya, politek kawom memang memperbanyak awak dalam melakukan berbagai intrik politik, sehingga kata kamoe atau geutanyoe hanya milik kelompok yang sedang berkuasa.

Untuk mengasumsikan pandangan di atas, dalam masyarakat Aceh sering kita dengar istilah kaum. Bahkan dalam dataran sosial, seseorang dalam masyarakat disegani atau tidak dalam pergaulan sehari hari sangat ditentukan oleh kuat tidaknya kaumnya. Dalam budaya Aceh, siapa pun yang menjadi ketua kaum dulunya disebut Panglima Kawom. Sehingga tidak mengejutkan dalam masyarakat Aceh ada istilah Panglima kaum Syam, Panglima Kaum teungoh lhee Ploh, Panglima Kaum Teungoh Lhee Reutoh dan lain sebagainya. Kaum atau turunan ini ditentukan pada asal usul moyangnya. Oleh karena itu, fungsi keturunan sangat memainkan peran suatu kaum. Semakin tinggi harkat dan martabat suatu kawom, maka semakin tinggi pola harga diri sosial mereka dalam masyarakat.

Untuk itu, dalam struktur masyarakat, berbuat baik dan jahat terlebih dahulu akan tersentuh nama nenek moyangnya. Kalau berbuat jahat masyarakat akan menanyakan biek panee jieh. Sementara itu, kalau seseorang berbuat baik kalimatnya akan lebih halus menjadi blah pane aneuk nyan. Ini menyiratkan bahwa kawom menjadi salah satu demarkasi hubungan sosial di Aceh. Dahulu, orang yang berbaik baik, maka yang dikenal bukan hanya sosok, tetapi kawom- nya sangat disegani oleh masyarakat. Sehingga, harga diri kawom melebihi di atas segala- galanya. Tidak jarang tradisi teumeutak atau seumeupoh, karena menyinggung harga diri keluarga atau kawom. Tradisi ini dikenal dengan istilah tueng bila.

Salah satu alasan mengapa muncul isu perkawoman di Aceh adalah pada masa dulu karena asal muasal orang Aceh ini memang dari berbagai bangsa besar di dunia. Ada yang lebih awal menempati bumi Aceh ini yang berasal dari “negeri atas angin” seperti Siam, Funan, Cambodya, Champa. Umumnya mareka bangsa Mon Khmer dan suku mantra (mantir) atau Munteu kalau di Gayo. Maka di Gayo dikenal kaum atau blah Munteu Gayo, Blah Munteu Kala, Blah Munteu Padang. Ada juga penduduk Aceh berasal dari kaum Hindi, Malabar, Habsyi, Sarkasih (Gogasi), Parsi, Arab, Cina dan Turki.

Untuk mempersatukan kaum-kaum, Sultan Alaidin Riayat Syah Al Qahhar (1539 -1571) menyatukan sistem perkauman dengan istilah Kawom Lhee Reuthoh, Kaum Ja Sandang, Kaum Tok Batee dan Kaum Imuem Pheut. Masing-masing kaum dipimpin oleh Panglima Kaum dan Islam dijadikan ideologi dari sistem perkauman tersebut baik dalam bermasyarakat maupun bernegara di bawah kekuasaan kesultanan kerajaan Islam Aceh Darussalam. Setiap kawom kemudian bersatu di bawah pimpinan seorang panglima. Pola teritorial inilah yang menjadi dasar mengapa begitu mudah menyatukan orang Aceh, jika sudah diketahui siapa panglima kawom-nya.

Para kaum dan panglima kaum akan bersatu kalau ada ideologi yang sama dan musuh bersama. Sebagai contoh, Sultan Iskandar Muda bisa menggerakkan politik kaum dan dia meyakinkan Ja Pakeh dari Meureudu dan Syeikh Syamsuddin Bin Abdullah Assumatrani dari Pasai agar bertekad memobilasi kaum dan panglima kaum untuk sama sama bersama Sultan menyerang Portugis dan Sultan Sultan tanah Melayu. Ini disebabkan mereka telah berkhianat terhadap Aceh dan memihak Portugis. Bahkan Syeikh Syamsuddin Assumatrani sendiri syahid di Melaka pada 12 Rabiul Awal tahun 1039 H (1629 M) dan dimakamkan di sana. Inilah dampak politek kawom di Aceh.

Contoh yang lain, saat Teungku Syik di Tiro Mohd Saman mampu menggerakkan berbagai kaum di Pidie dan Aceh Besar untuk mempertahankan kedaulatan Aceh dari rongrongan Belanda. Walaupun akhirnya beliau syahid pada tanggal 11 Januari 1891. Sementara itu, pada era abad 20-an terdapat dua orang tokoh Aceh yang berhasil memainkan politik kaum sehinga bisa membangkitkan semangat rakyat Aceh yang pertama Tgk Daud Beureueh, dia berhasil membangkitkan semangat rakyat untuk mengusir Belanda dan sekutu di bumi Aceh pasca pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedua Tgk Muhammad Hasan di Tiro, berhasil membangkitkan semangat anak muda Aceh bangkit dengan semangat nasionalisme ke-Aceh-an yang begitu kental.

Dari paparan di atas tampak bahwa politek kawom di Aceh menjadi aset bagi perjuangan rakyat. Mereka mampu bersatu di bawah kendali seorang panglima dan rela menyumbang nyawa demi harga diri kawom.
Karena kawom-kawom di Aceh telah diikat dengan Islam, maka politek kawom menjadi satu alat pemicu dan pemacu bagi rakyat untuk mengusir siapa pun yang berbeda agama dengan mereka. Hal ini disebabkan jika seseorang menganggu agama orang Aceh, maka itu sama saja mengajak perang dengan kawom-kawom yang ada Aceh.
Saat ini, jika kita melihat politik Aceh, maka terlihat bahwa politek kawom tidak begitu lagi tampak ke permukaan. Dengan kata lain, politik Aceh telah diikat bukan atas harga diri kawom atau agama, namun isu perkawoman masih bisa terlihat. Politik siblah meunyeblah telah juga menjadi dasar kesadaran dalam berpolitik. Sehingga ketika terjadi sumbatan dalam dialog politik, cenderung politek kawom menjadi jawaban untuk masing-masing mempertahankan prinsip. Politek kawom telah diarahkan untuk tidak bekerja demi kemaslahatan rakyat Aceh.

Akibatnya ketika politek kawom tidak bisa menjadi alat pemersatu, maka pertanyaan berikutnya adalah Aceh krisis tokoh yang mampu mempersatukan Aceh itu sendiri. Masing- masing panglima kawom sedang berpikir mengerahkan energi politik untuk tidak mempersatukan Aceh. Sehingga politek kawom telah dan akan menjadi modal utama dalam memperbanyak awak di Aceh.

* M Adli Abdullah, Penulis Dosen Hukum Adat di Unsyiah, Banda Aceh.

Source : Serambi Indonesia

Kepemimpinan

Ada 100 kata bijak pilihan diungkap Pockell dan Avila (2007) untuk diteladani para pemimpin. Kata-kata bijak itu berupa kata-kata mutiara dari tokoh-tokoh besar di dunia dan ungkapan-ungkapan praksis dari sejarah peradaban manusia.

Salah satunya pepatah Arab yang mengatakan, ”Laskar domba yang dipimpin oleh singa akan mengalahkan laskar singa yang dipimpin oleh domba”. Lebih kurang petuah bijak ini mengatakan, peran pemimpin sangatlah menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan misi.

Tentu pepatah ini tidak untuk ditelan mentah. Alangkah lebih baik jika laskar singa juga dipimpin seekor singa pilihan melalui seleksi alam, yang paling tajam indranya, paling tegap tubuhnya, jarang mengaum, tetapi arif dan waspada.

Pemimpin harus tegas-berani

Gaya kepemimpinan Presiden SBY, seperti diumumkan Daniel Sparringa (29/9), akan diubah. Masalah gaya kepemimpinan Presiden ini tentulah jadi buah bibir masyarakat. Untuk apa SBY mengubah gaya kepemimpinan? Pastilah karena dengan gaya kepemimpinannya selama ini SBY merasakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara tidak efektif.

Telah diberitakan bahwa hanya sekitar 70 persen perintah Presiden yang bisa terlaksanakan di lapangan. Artinya, Presiden tertelikung oleh menteri-menteri berikut aparat-aparat birokrasinya yang kaku, malas, terjerat rutinisme, atau memang menteri-menteri tak mampu memimpin dan menggerakkan secara efektif seluruh jajaran eselonnya.

Lebih lanjut Sparringa menjelaskan, dengan gaya kepemimpinan baru nanti, Presiden akan ”tidak segan-segan melakukan intervensi terhadap para pejabat di bawah menteri”. Kalau sebatas melakukan intervensi di bawah tingkat menteri, Presiden malahan mengingkari patokan manajemen modern ”to get things done through others”. Ini berarti secara sadar Presiden akan mempertahankan pola kepemimpinan lama bahwa para menteri tetap tidak dapat diharapkan mampu menggerakkan eselon-eselonnya sendiri, tidak mampu mendobrak kekakuan dan kemandekan birokrasinya.

Barangkali yang pertama-tama harus diubah bukanlah gaya kepemimpinannya, melainkan gaya dalam merombak kabinet dan pola manajemen pemerintahan negara, yang menuntut penerapan bijak hukum besi: the right man in the right place. Presiden tak boleh bimbang dengan banyak pertimbangan. Presiden harus memilih mereka yang paling berkemampuan menjabat menteri, yaitu mereka yang kompeten mampu mengutamakan kepentingan rakyat, bukan mengutamakan kepentingan partai. Mereka yang paham akan pengutamaan kepentingan nasional dan tebal nasionalismenya, bukan yang mengutamakan atau tunduk kepada kepentingan neoliberalistik global.

DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Partai sebagaimana dipraktikkan saat ini. DPR/MPR adalah die Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes, suatu penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia.

Dari peran konstitusional ini, Presiden harus ikut menjaga hak politik rakyat, menghindari krisis konstitusi berkelanjutan. Rakyat mengecam korupsi, tetapi DPR malah melakukan korupsi dan memanipulasi anggaran negara. Rakyat terdera dan terpinggirkan oleh meluasnya neoliberalisme, tetapi DPR meloloskan RUU kapitalistik predatorik. Oleh karena itu, sebagai kepala negara, Presiden SBY—demi menjaga kepentingan rakyat—harus berani menegur DPR (seperti Gus Dur) sebagaimana orang-orang DPR juga melakukannya terhadap Presiden.

Semua untuk rakyat

”Takhta adalah untuk rakyat”. Inilah adagium dan doktrin demokrasi Pancasila yang harus menyertai gaya kepemimpinan nasional.

Dalam suatu krisis, masyarakat terdorong berandai-andai, mencari berbagai ibarat dan simbol-simbol keanggunan paripurna sebagai idealisme kultural. Angan- angan akan tibanya Satria Piningit atau Ratu Adil adalah ekspresi situasi krusial yang menyertai krisis kepemimpinan.

Maka, visi kultural keadiluhungan mengandaikan sang pemimpin haruslah seperti Matahari (enabling leader). Tidak saja memberikan penerangan, pencerahan, dan transparansi, tetapi juga energi hidup, aksiomatik tegas tanpa ragu untuk terbit atau terbenam. Ia harus seperti Bulan (team building leader), menghadirkan harmoni hidup, kerukunan, ketenteraman batin, dan keindahan paripurna. Ia harus seperti Bintang (visionary, master leader), memberi kejelasan mata angin, menegaskan arah perjuangan, mampu mengarahkan visi dan misi. Pemimpin juga harus seperti udara (soulmate leader), menghindari kevakuman, mengisi kekosongan dan kerinduan para kawula. Ia harus seperti air (democratic leader), senantiasa menjaga emansipasi agar tidak miring ke kiri atau ke kanan, tak ada ”anak tiri” dan tak ada ”anak emas”.

Ia pun harus seperti samudra (wise, decisive leader), penuh ketangguhan, tak surut jika ditimba, tak meluap jika diguyur. Tentulah samudra dapat menggemuruh menggelora, teguh menjaga martabat, turun tangan membinasakan perselingkuhan, patriotik tanpa tara, dalam kias ”sedumuk bathuk senyari bumi, pecahing dhadha wutahing ludiro sun labuhi taker pati” (jika dahi dicoreng, sejengkal tanah dinodai, pecahnya dada dan tumpahnya darah, nyawa taruhannya).

Ia harus seperti Bumi (prosperity leader, servant leader), simbol ketiadaan dendam, pemaaf, senantiasa menumbuhkan biji-bijian, dan menyediakan kemakmuran penuh kepahlawanan. Ia juga harus seperti api (lawful leader), mampu menghukum yang salah tanpa pandang bulu, sekaligus menghindari bermain api.

Kepemimpinan saat ini sedang diuji dengan perombakan kabinet. Langkah ini akan sia-sia jika tidak bisa memberikan harapan baru kepada rakyat yang telah capek miskin, capek menganggur, capek antre, capek memikul beban hidup mahal, capek terpinggirkan sebagai kuli di negeri sendiri. Rakyat terus termarjinalisasi oleh kesenjangan kaya-miskin, tersiksa kecemburuan aspiratif antara kesengsaraan hidup dan kemewahan melimpah. Transfer pemilikan dari si miskin ke si kaya adalah bagian dari pembangunan. Rakyat akan terlentang dalam proses minderisasi (inferiorization), menjadi inlander di tengah proses quasi-westernisasi.

Saya yakin Presiden tidak lengah lagi, menghindari kecelakaan momentum, berani tegas menyingkirkan yang lemah karakter, lemah nasionalisme, selingkuh politik, dan terindikasi korup. Jika yang dibenci rakyat ini tetap dipertahankan, Presiden akan terkena getah dari mediokritas kabinet bentukannya sendiri.
 Sri-Edi Swasono Guru Besar FEUI

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Borok Itu Kian Mengapung

Jika tak salah ingat, di sebuah harian Ibu Kota saya pernah mengutip peribahasa Arab yang berbunyi ”Mahma tubaththin tudzhirhu al-aiyam” (Apa pun yang kau sembunyikan, sejarah pasti membongkarnya). Peribahasa ini berlaku universal pada semua unit peradaban. Yang busuk cepat atau lambat pasti akan terbau.

Borok-borok kelakuan seseorang atau kelompok orang, betapa pun dibungkus rapi, pasti pada suatu saat akan diketahui. Ada borok yang segera mengapung, ada pula yang harus menanti tahunan, mungkin puluhan tahun, baru ketahuan.

Di suatu negara dengan sistem peradilan baik yang dibangun di atas komitmen moral yang kuat, membongkar sebuah borok, apakah itu menyangkut politik atau ekonomi, tidak perlu menunggu terlalu lama. Namun, di sebuah negara yang sistem penegakan hukumnya kucar-kacir di mana hukum biasa diperdagangkan, orang memang harus sabar sampai gelombang kesadaran ke arah perbaikan menyeluruh muncul dengan kekuatan dahsyat. Ini bisa dalam bentuk revolusi dan bisa juga melalui gerakan reformasi yang efektif.

Sejarah modern Indonesia pernah mengenal kedua bentuk itu. Revolusi Kemerdekaan antara tahun 1945 dan 1949 dengan efektif membongkar segala borok penjajahan yang kemudian membuahkan kemerdekaan bangsa. Para pendiri bangsa melalui pena mereka yang tajam telah menguliti borok-borok sistem penjajahan itu dalam tenggang waktu yang lama, diawali sejak abad ke-20.

Namun, gerakan reformasi sejak tahun 1998 dengan tujuan menegakkan sistem demokrasi yang kuat dan sehat ternyata dihadapkan pada jalan buntu kultural yang sampai hari ini belum jelas ujungnya. Terlalu banyak dusta dan kepentingan pragmatisme elite politik yang memboncengi gerakan ini.

Rezim pepesan kosong

Era reformasi tak berhasil melahirkan negarawan. Akibatnya, keadilan dan kesejahteraan yang sering dijanjikan tak kunjung terwujud. Buntutnya, apatisme masyarakat luas terhadap sistem kekuasaan kian dirasakan di kawasan perkotaan dan pedesaan. Orang begitu mudah tersinggung dan terbakar, lalu diakhiri dengan tawuran massal.

Dengan kata lain, konsolidasi demokrasi berakhir dengan kegagalan gara-gara para elitenya terus saja bertikai-pangkai berebut kuasa dengan berpedoman pada diktum Machiavelli: tujuan menghalalkan segala cara.

Sejak beberapa bulan terakhir, Indonesia dihebohkan oleh perilaku tak senonoh yang dilakukan oleh sebagian elite partai politik. Yang baru mulai terkuak adalah borok Partai Demokrat, partai penguasa, yang sejak lama menggantungkan keberadaannya atas citra ketua dewan pembinanya yang kebetulan Presiden Republik Indonesia. Partai-partai lain bisa saja sedang menunggu giliran untuk dibongkar belangnya.

Di kedai kopi-kedai kopi sekarang di seluruh Tanah Air, Anda jangan terkejut jika mendengar ucapan ini, ”Indonesia punya presiden, punya gubernur, punya bupati/wali kota, tetapi tidak punya pemimpin.” Seorang pemimpin sejati adalah pribadi yang berani dan tegar untuk mengambil keputusan tepat, jika perlu dengan mengorbankan dirinya, demi kepentingan lebih besar. Sosok semacam itu sedang absen di republik ini.

Perintah-perintah presiden memang berhamburan, tetapi hampir kosong dalam pelaksanaan. Para pembantunya berbakat pula untuk mengikuti gaya bosnya yang membosankan itu.

Sebuah rezim yang keberadaannya lebih bertumpu pada citra, bukan pada perbuatan, lama-lama pasti menjadi pepes kosong yang tak ada harganya.

Borok demi borok

Rezim ini sudah sejak awal sarat dililit oleh berbagai borok: skandal Bank Century dan kriminalisasi Antasari, Bibit- Chandra, serta Susno Duadji. Satu borok dicoba ditutup, borok yang lain mencuat. Panorama ini belum akan berakhir sampai terciptanya sebuah perubahan yang mendasar. Kini muncul pula kasus Muhammad Nazaruddin yang sangat memalukan kita semua. Perkara ada pihak yang ingin menyalip di tikungan jalan untuk kepentingan politik pragmatisme partai tertentu mungkin saja berlaku.

Secara de facto, ikatan koalisi kepartaian yang sering dibanggakan itu kini tinggal nama. Elite politik kini dalam situasi saling mengintai. Bukankah bumi Nusantara kini lebih banyak dihuni oleh petualang politik ketimbang sosok negarawan? Kemudian tengok pula peta buram ini: para elite Partai Demokrat kini sedang saling menelanjangi di depan publik dalam membongkar borok teman masing-masing. Dalam pada itu, buron Nazaruddin terus saja berkicau dari tempat persembunyian, entah di mana, untuk memperkeruh situasi yang memang sudah keruh.

Oleh sebab itu, kesimpulan saya adalah akan jadi sebuah kesia-siaan jika orang masih saja berharap untuk membangun bangsa sebesar Indonesia ini dari seseorang yang gagal membereskan rumah tangga partainya sendiri. Ini adalah hukum besi sejarah yang tak dapat ditawar. Titik!

Bagi saya, jika perubahan memang harus terjadi dan tak terelakkan, semuanya harus dilakukan melalui cara-cara damai dan konstitusional. Akal sehat dan hati nurani harus memandu perubahan itu. Jangan bertindak di luar koridor itu. Bangsa yang sudah terlalu lama menderita ini jangan dikorbankan lagi.

Dalam perbincangan saya dengan berbagai kalangan elite atau rakyat jelata sejak dua tahun lalu, ungkapan kegelisahan masif itu tak dapat ditutupi lagi. Pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan itu tetap saja berputar untuk kepentingan sekitar 20 persen rakyat Indonesia yang bertengger di puncak piramida kekuasaan dan ekonomi. Sisanya, yang 80 persen, tetap saja dihantui oleh beban kesulitan hidup yang belum banyak berubah.

Banyak kalangan bertanya kepada tokoh lintas agama, mengapa kondisi bangsa dan negara ini belum juga memberi harapan untuk masa depan kita semua. Saya menjawab, ”Apalah yang dapat dilakukan oleh tokoh lintas agama selain imbauan moral?” Itu pun tidak jarang dikategorikan sebagai gerakan politik kekuasaan oleh oknum penguasa. Jadi, serba dilematis. Jika bersuara agak lantang, dituduh macam-macam. Jika tidak bersuara, publik terus saja bertanya. Dengan kata lain, masyarakat luas telah kehabisan kosakata untuk mengalamatkan pertanyaan kepada pemerintah yang dinilai tidak mampu memberi jawaban.

Akhirnya, jika segala borok politik, hukum, dan ekonomi yang sedang mendera sekujur batang tubuh bangsa ini tidak juga cepat menemukan jalan keluar, maka yang akan terjadi adalah proses pembusukan dalam cara kita berbangsa dan bernegara. Saya hanya ingin bertanya, apakah para elite bangsa ini tidak mau membaca arus bawah masyarakat luas yang semakin gelisah ini.

Semakin borok-borok itu mengapung, volume kegelisahan itu semakin sulit dibendung. Kepada siapa lagi kita harus bertanya? Semuanya membisu atau menjawab dengan nada yang tak meyakinkan. Namun, Indonesia kita tidak boleh tiarap dalam upaya mencari solusi terhadap beragam masalah yang sedang melintas di depan mata, bukan?

AHMAD SYAFII MAARIF Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Bupati Baru di Kolam Keruh

Begitu banyak bupati/walikota di Indonesia tapi jarang yang menonjol. Di antara yang sedikit itu termasuk Walikota Solo, Bupati Sragen, Bupati Lamongan yang dulu (saya belum mengenal reputasi bupati yang sekarang), Bupati Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Walikota Ternate, Walikota Bau-bau di pulau Buton, Bupati Asahan, Bupati Berau di Kaltim dan Walikota Surabaya (baik yang Bambang DH maupun penggantinya). Masih ada beberapa lagi memang, tapi tidak akan seberapa.

Kini, dalam posisi sebagai Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero), saya lebih banyak lagi mengenal, bergaul dan berinteraksi dengan bupati/walikota. Apalagi saya terus berkeliling Indonesia untuk melihat dan menyelesaikan problem kelistrikan Nusantara.

Dari situ saya mencatat bupati/walikota itu umumnya biasa-biasa saja: banyak berjanji di awalnya, lemah di tengahnya dan menyerah di akhirnya. Saya tidak tahu akan seperti apa Bupati Tuban yang baru terpilih, H. Fathul Huda ini. Apakah juga akan menjadi bupati yang biasa-biasa saja atau akan menjadi bupati yang tergolong sedikit itu. Bahkan jangan-jangan akan jadi bupati yang sama mengecewakannya dengan yang dia gantikan.

Saya tahu dari para wartawan, bahwa Fathul Huda adalah orang yang awalnya tidak punya keinginan sama sekali untuk menjadi bupati. Dia sudah mapan hidupnya dari bisnisnya yang besar. Dia adalah pengusaha yang kaya-raya. Dia juga bukan tipe orang yang gila jabatan. Dia adalah orang yang memilih mengabdikan hidupnya di dunia keagamaan. Juga dunia sosial. Dunia kemasyarakatan. Sekolah-sekolah dia bangun. Juga rumah sakit. Dia yang sudah sukses hidup di dunia sebenarnya hanya ingin lebih banyak memikirkan akherat. Kalau pun berorganisasi, ia adalah Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Tuban.

Tapi sejak enam tahun lalu begitu banyak orang yang menginginkannya jadi bupati Tuban. Itu pun tidak dia respons. Begitu banyak permintaan mencalonkan diri dia abaikan. Tahun lalu permintaan itu diulangi. Juga dia abaikan. Menjelang pendaftaran calon bupati malah dia pergi umroh ke Makkah. Baru ketika, Gus Saladin (KH Sholachuddin, kyai terkemuka dari Tulungagung, putra KH Abdul Jalil Mustaqiem almarhum) meneleponnya dia tidak berkutik.

Ini karena Gus Saladin dia anggap seorang mursyid yang tidak boleh ditolak permintaannya. Konon Gus Saladin lebih hebat dari bapaknya yang hebat itu. Begitu Gus Saladin menugaskannya menjadi bupati Tuban, dia sami’na waatha’na. Dia kembali ke tanah air mendahului jemaah lainnya. Tepat di tanggal penutupan pendaftaran dia tiba di Tuban. Tanpa banyak kampanye dengan mudah dia terpilih dengan angka lebih dari 50%.

Cerita itu saja sudah menarik. Sudah bertolak belakang dengan tokoh yang dia gantikan yang dikenal sangat ambisius akan jabatan. Termasuk nekad mencalonkan diri lagi meski sudah dua kali menjadi bupati hanya untuk mengejar jabatan wakil bupati.
Sebagai sesama orang swasta yang terjun ke pemerintahan, saya bisa membayangkan apa yang dipikirkan Fathul Huda menjelang pelantikannya 20 Juni besok. Mungkin sama dengan yang saya bayangkan ketika akan dilantik sebagai Dirut PLN: ingin banyak sekali berbuat dan melakukan perombakan di segala bidang.

Tapi, sebentar lagi, setelah dilantik nanti Fahtul Huda akan terkena batunya. Hatinya akan berontak: mengapa tidak boleh melakukan ini, mengapa sulit melakukan itu, mengapa jadinya begini, mengapa kok begitu, mengapa sulit mengganti si Malas, mengapa tidak boleh mengganti si Lamban, mengapa si Licik duduk di sana, mengapa si Banyak Cakap diberi peluang dan mengapa-mengapa lainnya.

Saya perkirakan Fathul Huda akan menghadapi situasi yang jauh lebih buruk dari yang saya hadapi. Di PLN saya mendapat dukungan besar untuk melakukan perubahan besar-besaran. Mengapa” Karena orang-orang PLN itu relatif homogen. Mayoritas mereka adalah sarjana, bahkan sarjana tehnik yang berpikirnya logik. Mereka adalah para lulusan terbaik dari perguruan tinggi terkemuka di republik ini. Sebagai sarjana tehnik logika mereka sangat baik. Sesuatu yang logis pasti diterima. Ide-ide baru yang secara logika masuk akal, langsung ditelan. Mereka memang sudah lama berada dalam situasi birokrasi yang ruwet, tapi dengan modal logika yang sehat, keruwetan itu cepat diurai.

Sedang Fathul Huda akan menghadapi masyarakat yang aneka-ria. Ada petani, pengusaha. Ada politisi ada agamawan. Politisinya dari berbagai kepentingan dan agamawannya dari berbagai aliran. Ada oportunis, ada ekstremis. Ada yang buta huruf, ada yang professor. Ada anak-anak, ada orang jompo. Yang lebih berat lagi Fathul Huda akan berhadapan dengan birokrasinya sendiri. Bukan saja menghadapi bahkan akan menjadi bagian dari birokrasi itu. Di lautan birokrasi seperti itu Fathul Huda akan seperti benda kecil yang dimasukkan dalam kolam keruh birokrasi. Di situlah tantangannya. Fathul Huda bisa jadi kaporit yang meskipun kecil tapi bisa mencuci seluruh kolam. Atau Fathul Huda hanya bisa jadi ikan lele yang justru hidup dari kolam keruh itu. Pilihan lain Fathul Huda yang cemerlang itu hanya akan jadi ikan hias yang tentu saja akan mati kehabisan udara segar.

Birokrasi itu “binatang” yang paling aneh di dunia: kalau diingatkan dia ganti mengingatkan (dengan menunjuk pasal-pasal dalam peraturan yang luar biasa banyaknya). Kalau ditegur dia mengadu ke backingnya. Seorang birokrat biasanya punya backing. Kalau bukan atasannya yang gampang dijilat, tentulah politisi. Atau bahkan dua-duanya. Kalau dikerasi dia mogok secara diam-diam dengan cara menghambat program agar tidak berjalan lancar. Kalau dihalusi dia malas. Kalau dipecat dia menggugat. Dan kalau diberi persoalan dia menghindar.

Intinya: ide baru tidak gampang masuk ke birokrasi. Birokrasi menyenangi banyak program tapi tidak mempersoalkan hasilnya. Proyek tidak boleh hemat. Kalau ada persoalan jangan dihadapi tapi lebih baik dihindari. Dan keputusan harus dibuat mengambang. Pokoknya birokrasi itu punya Tuhan sendiri: tuhannya adalah peraturan. Peraturan yang merugikan sekalipun!

Fathul Huda tentu tahu semua itu. Sebagai pengusaha (dari perdagangan sampai batubara) dia tentu merasakan bagaimana ruwetnya menghadapi birokrasi selama ini. Tapi sebagai pengusaha pula Fathul Huda tentu banyak akal. Kini saya ingin tahu: seberapa banyak akal Fathul Huda yang bisa dipakai untuk mengatasi birokrasinya itu. Apalagi birokrasi di Tuban sudah begitu kuatnya di bawah bupati yang amat birokrat selama 10 tahun.

Yang jelas Fathul Huda sudah punya modal yang luar biasa: tidak takut tidak jadi bupati! Itulah modal nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat dan nomor lima. Modal-modal lainnya hanyalah nomor-nomor berikutnya. Tidak takut tidak jadi bupati adalah sapu jagat yang akan menyelesaikan banyak persoalan. Apalagi kalau Fathul Huda benar-benar bertekad untuk tidak mengambil gaji (he he gaji bupati tidak ada artinya dengan kekayaannya yang tidak terhitung itu), tidak menerima fasilitas, kendaraan dinas, HP dinas dan seterusnya seperti yang begitu sering dia ungkapkan.

Banyak akal, kaya-raya dan tidak takut tidak jadi bupati. Ini adalah harapan baru bagi kemajuan Tuban yang kaya akan alamnya. Pantai dangkalnya bisa dia jadikan water front yang indah. Pantai dalamnya bisa dia jadikan pelabuhan yang akan memakmurkan. Pelabuhan Surabaya sudah kehilangan masa depannya. Tuban, kalau mau bisa mengambil alihnya!

PDI-Perjuangan sudah dikenal memilki banyak bupati/walikota yang hebat: Surabaya, Solo, Sragen. Muhammadiyah juga sudah punya Masfuk. Kini PKB punya tiga yang menonjol: di Banyuwangi, Kebumen dan Tuban. Akankah tiga bupati ini bisa membuktikan bahwa tokoh Nahdliyyin juga bisa jadi pimpinan daerah yang menonjol?

Tapi birokrasi akan dengan mudah menenggelamkan mimpi-mimpi mereka dan mimpi besar Fathul Huda di Tuban.

Di Tubanlah kita akan menyaksikan pertunjukan yang sangat menarik selama lima tahun ke depan. Pertunjukan kecerdikan lawan keruwetan. Fathul Huda bisa memenangkannya, dikalahkannya atau hanya akan jadi bagian dari pertunjukan itu sendiri: sebuah pertunjukan yang panjang dan melelahkan!
By Dahlan Iskan, Dirut PLN

Source : Radar Bogor

Posted with WordPress for BlackBerry.