Konflik Menggerus Performa Partai

Litbang Kompas

Konflik internal Partai Golkar yang sudah berlangsung 1,5 tahun terakhir memengaruhi penilaian publik pada partai berlambang beringin ini. Publik meragukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) akan mengakhiri dinamika partai akibat konflik. Keraguan ini tidak lepas dari performa partai yang tergerus akibat konflik berkepanjangan.

Jajak pendapat Kompas merekam pendapat separuh responden (50,4 persen) yang tidak yakin Munaslub Golkar yang digelar 14-17 Mei ini akan mengakhiri konflik. Sementara sepertiga responden lainnya menyatakan sebaliknya. Penilaian itu tak dapat dilepaskan dari pandangan publik yang melihat konflik partai sebagai persoalan serius yang tengah dihadapi Golkar. Apalagi kemudian muncul sejumlah isu seperti sumbangan Rp 1 miliar dalam pencalonan ketua umum serta saling klaim dukungan pemerintah. Keduanya mewarnai persiapan Munaslub.
Continue reading

Survei Kompas: Konfigurasi Parpol yang Tidak Berubah

Konfigurasi Parpol yang Tidak Berubah

Satu setengah tahun era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pamor partai politik di mata publik relatif masih tak beranjak. Meredanya ketegangan antartokoh politik dan pergeseran konstelasi dukungan politik di parlemen juga belum menunjukkan pengaruh ke preferensi pilihan partai.

Hampir dua tahun pasca Pemilu Legislatif 2014, pandangan publik terhadap partai politik masih relatif sama. Proporsi responden yang menilai citra partai politik positif masih terlihat gamang dan secara metodologis masih relatif sama antara yang menilai citranya baik ataupun buruk. Dibandingkan dengan evaluasi triwulan sebelumnya (Januari 2016), citra pada survei ini menunjukkan peningkatan apresiasi publik. Namun, kenaikan itu belum mampu mendongkrak apresiasi umum citra parpol.
Continue reading

Apresiasi untuk Politik dan Keamanan

Litbang kompas.com

Situasi politik dan keamanan dalam negeri yang kian stabil selama triwulan terakhir telah meningkatkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang itu. Tingkat apresiasi di bidang politik dan keamanan saat ini hampir sama dengan saat tiga bulan pertama pemerintahan Jokowi-Kalla.

Secara perlahan, pemerintahan Jokowi-Kalla memperlihatkan gaya kepemimpinan yang khas. Sejumlah kekuatan politik yang semula mengambil sikap berseberangan, baik di parlemen maupun di partai politik, berhasil dirangkul dan menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan.
Continue reading

Era Berubah, Kebutuhan Publik Tetap

Dalam sistem demokrasi, keberadaan partai politik pada dasarnya sangat bergantung pada citra positif di mata masyarakat. Parpol yang ”baik” akan mampu mendulang simpati publik. Sebaliknya, parpol yang kurang memperjuangkan nasib rakyat cenderung akan ditinggalkan. Pengalaman dalam Pemilu 1999, Pemilu 2004, dan Pemilu 2009 menunjukkan muncul dan hilangnya parpol di percaturan politik.
Continue reading

Melihat Lagi Kekuatan Partai

Fungsi penting partai politik sebagai institusi utama demokrasi adalah memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun, partai cenderung mengabaikan fungsinya itu. Popularitas pemimpin, kekuatan ideologi, dan soliditas partai, menurut publik, menjadi kunci untuk membangun kembali keberadaan parpol.

Sejumlah jajak pendapat tentang parpol yang dilakukan Litbang Kompas menyimpulkan, parpol kini dinilai hanya memperjuangkan kepentingan elite politiknya dan mengabaikan kepentingan konstituen. Citra dan rapor kinerja parpol nyaris senantiasa terpuruk dari waktu ke waktu.
Continue reading

Menembus Kebuntuan dengan Calon Independen

Kehadiran calon independen dalam pemilihan kepala daerah memiliki legitimasi yang sah seperti halnya kontestasi melalui partai politik. Kemunculannya menjadi alternatif bagi keberadaan partai politik yang semakin oligarkis dan berorientasi kepada politik uang.
< !-more->

Tampilnya pasangan Faisal Basri-Biem Benjamin dan Hendardji Soepandji-A Rizki Patria dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 sebagai calon nonparpol menarik perhatian sejumlah kalangan. Di tengah dominasi mekanisme melalui partai politik dan pragmatisme pemilih di Jakarta, kedua pasangan calon ini bisa mengumpulkan dukungan langsung dari masyarakat sebagai syarat pencalonan.

Sebut saja Faisal Basri dan Biem Benjamin dalam Pilkada DKI beberapa waktu lalu. Popularitas dan integritas Faisal sebagai seorang aktivis dan intelektual cukup dikenal luas oleh publik Jakarta. Sementara Biem Benjamin adalah putra Betawi asli yang juga anak dari seniman kondang Jakarta, (almarhum) Benyamin Sueb. Kekuatan inilah yang menjadi modal dasar pasangan ini untuk mendapatkan tiket masuk ke arena pilkada.

Meski tidak lolos ke putaran kedua, pasangan calon independen ini telah mencuri perhatian dan simpati publik. Hasil hitung cepat Litbang Kompas pada 11 Juli 2012 memperlihatkan, pasangan Faisal Basri-Biem Benjamin mendulang suara (5,07 persen) di atas perolehan suara pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono (4,74 persen) yang diusung oleh sejumlah parpol.

Koreksi parpol

Calon independen bukanlah hal baru dalam sistem politik Indonesia. Pada Pemilu 1955, keberadaan calon independen sebagai peserta pemilu sudah diakomodasi secara konstitusional oleh negara. Para tokoh yang enggan menggunakan parpol sebagai kendaraan politik lebih memilih jalur nonparpol untuk menjadi anggota konstituante.

Pada masa Orde Baru, keberadaan calon independen dihapus seiring dengan proses fusi terhadap organisasi peserta pemilu. Artinya, untuk menduduki jabatan-jabatan politis seperti anggota DPR/DPRD, rezim Orde Baru hanya mengakomodasi melalui tiga partai politik yakni Golkar, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan. Mekanisme seperti ini terus bertahan hingga era Reformasi.

Pendeknya, sejak Pemilu 1971-2004 rakyat Indonesia hanya dibiasakan memilih partai sebagai sarana untuk mengantarkan wakil-wakilnya menuju parlemen dan jabatan politik lainnya. Dalam kurun waktu empat dekade tersebut, parpol telah mendominasi orientasi dan pilihan politik rakyat.

Namun, kecenderungan orientasi kepada kekuasaan membuat parpol mengabaikan fungsi kelembagaannya dan menjadikan kekuasaan sebagai tujuan utama perjuangan. Politik representasi yang otorisasinya melekat pada parpol gagal dimanfaatkan sebagai sarana memperjuangkan kepentingan rakyat.

Kondisi inilah yang menghancurkan citra parpol saat ini. Dalam sejumlah pengumpulan pendapat yang dilakukan Litbang Kompas terungkap tentang citra negatif partai politik di mata publik.

Dalam jajak pendapat pada Mei dan November 2011 terungkap bahwa apresiasi publik begitu rendah terhadap fungsi parpol. Mayoritas responden (80-an persen) menjawab tidak puas terhadap fungsi parpol ini. Tahun ini, melalui jajak pendapat yang dilakukan pada Maret, April, dan Mei terungkap pula hasil yang sama. Ketidakpuasan masih mendominasi jawaban responden.

Rendahnya apresiasi publik terhadap fungsi parpol terutama dipicu terungkapnya banyak kasus korupsi baik oleh anggota DPR/DPRD maupun kepala daerah yang diusung oleh parpol.

Terobosan baru

Ketika pemerintah membuka keran hukum bagi masuknya kandidat dari jalur nonparpol melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, animo masyarakat untuk menggunakan jalur ini meningkat. Setelah kemenangan pasangan calon independen dalam Pilkada Kabupaten Rote Ndao (NTT), Kabupaten Batubara (Sumatera Utara), dan Garut (Jawa Barat) pada 2008, calon independen terus bermunculan.

Catatan Litbang Kompas menunjukkan, sepanjang pelaksanaan pilkada tahun 2010, calon independen muncul dalam 71 pilkada kabupaten/kota yang tersebar di 17 provinsi. Dibandingkan dengan jumlah kandidat berbasis parpol, calon independen hanya sepertiga bagian (30,8 persen) dari total 426 pasang kandidat.

Dari semua calon independen yang bertarung, hanya 10 pasang yang memenangkan pilkada. Sisanya kalah dengan dukungan suara yang bervariasi. Meski masih jauh di bawah kemenangan calon-calon dari parpol, dukungan terhadap calon independen ini merefleksikan munculnya harapan baru dari rakyat.

Kepercayaan terhadap calon independen menguat lantaran mereka dipercaya memiliki kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang relatif lebih kecil ketimbang calon dari parpol. Pendapat ini terungkap dalam survei Kompas pada November 2011 dan Mei 2012.

Hasil survei publik tersebut menyatakan bahwa parpol masih mengutamakan kepentingan dirinya ketimbang kepentingan rakyat. Fenomena ini bisa dilihat dari kualitas para penyelenggara negara yang berasal dari partai politik.

Jajak pendapat Kompas pada Agustus tahun lalu mengungkapkan dua dari tiga responden menyatakan tidak puas terhadap para penyelenggara negara yang terpilih melalui parpol.

Calon independen dipercaya bisa meminimalkan praktik korupsi karena setiap calon tidak punya kewajiban untuk membayar mahar kepada parpol sebagai uang sewa kendaraan politik. Artinya, dengan calon independen, biaya politik bisa ditekan seminimal mungkin.

Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Arie Sudjito mengatakan, ”Calon independen merupakan alternatif untuk menjawab kebuntuan politik supaya tidak terjadi frustrasi politik. Calon independen hendaknya dianggap sebagai alternatif mengatasi stagnasi politik, serta menjebol kebuntuan oligarki dan manipulasi politik representasi.” (Kompas.com, 19/6/2012).

Dengan kata lain, terobosan baru yang diharapkan bisa dilakukan calon independen adalah mengoreksi kebuntuan oligarki dan perilaku korup yang selama bertahun-tahun telah diciptakan oleh parpol.(Litbang Kompas)

Source : Kompas.com

Apresiasi Pemimpin di Tengah Kegamangan

Meskipun secara umum publik cukup mengapresiasi hasil kinerja pemerintah daerah mereka, banyak catatan yang membuat proses demokratisasi di daerah harus dikoreksi. Karut-marutnya penegakan hukum dan dinamika politik yang dimainkan elite telah membangun kegamangan publik.

Apresiasi itu terekam dari hasil jajak pendapat Kompas pekan lalu yang mencatat kecenderungan publik memberikan penilaian positif terhadap pembangunan dan pelaksanaan berbagai aspek di daerahnya. Tak terhindarkan bahwa bagian terbesar publik lebih banyak menengok kemampuan kepala daerah dalam membangun sarana infrastruktur ketimbang sarana yang bersifat soft competencies seperti aspek ketahanan budaya.

Dilihat dari latar belakang wilayah responden, cenderung kurang tampak perbedaan persepsi responden terhadap pembangunan di daerahnya. Paling tidak hal ini terlihat dari sikap 62,4 persen responden yang menyebutkan kinerja pemerintah daerah mereka secara umum dinilai baik di tengah berbagai kekurangan.

Pelayanan pendidikan dan kesehatan, misalnya, menjadi dua indikator yang paling disoroti publik. Hampir 60 persen responden menyebut pelaksanaan dua bidang ini di daerah cukup memuaskan, baik dalam penyediaan fasilitas maupun pelayanan, dibandingkan dengan bidang lainnya. Upaya sejumlah pemerintah daerah melalui program jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu dan program sekolah dasar gratis boleh jadi memengaruhi penilaian responden pada dua bidang ini. Meskipun demikian, tidak dimungkiri sejumlah anomali pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan, khususnya kepada warga miskin, masih terjadi di sejumlah daerah.

Kepuasan ini, mau tidak mau, juga berdampak pada penilaian responden kepada kinerja pemerintahan di daerah. Lebih dari separuh responden puas dengan kinerja pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi di mana mereka tinggal. Kepuasan terhadap kinerja gubernur tidak hanya diungkapkan responden pemilih gubernur itu di pilkada, tetapi juga disampaikan oleh responden yang tidak memilihnya. Dari kelompok responden yang puas, sebanyak 56,3 persen di antaranya adalah pemilih gubernur yang bersangkutan.

Terhadap peraturan daerah yang dikeluarkan juga terlihat responden di sejumlah besar daerah cenderung tidak merasa dirugikan dengan berbagai aturan daerah yang dikeluarkan. Meski demikian, bagi responden DKI Jakarta, justru lebih banyak bagian yang dirasa bahwa perda yang ada saat ini tidak banyak memberi manfaat.

Pecah kongsi

Potret bagaimana di tingkat lokal muncul sikap oposisi terhadap kepala daerah juga tecermin dari kinerja dan kiprah kepala daerah. Sikap oposan yang muncul ini bisa saja tidak lepas dari kerapnya kasus hukum ataupun politik menjerat kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hal kasus korupsi, misalnya, kepala daerah juga tidak lepas dari jerat kasus ini. Kompas mencatat, lebih dari separuh provinsi dipimpin kepala daerah bermasalah dengan hukum, terutama terkait dugaan korupsi (Kompas, 18 Januari 2011).

Belakangan, selain dugaan korupsi, hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah turut menimbulkan konflik politik, meskipun secara kasatmata tidak muncul di muka publik. Mundurnya Wakil Bupati Garut Dicky Chandra dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto adalah potret melemahnya tingkat konsolidasi pemimpin politik di pemerintahan daerah. Kasus ini diduga kuat akibat tidak harmonisnya hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Hasil riset Arif Afandi yang juga mantan Wakil Wali Kota Surabaya ini menyebutkan, tidak harmonisnya hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah akibat gaya kepemimpinan kepala daerah yang memusat kepada diri kepala daerah sehingga relasi dengan wakil kepala daerah cenderung hegemonik sekaligus subordinatif (Afandi, 2010).

Di mata publik, kasus ini tidak ubahnya persoalan kepentingan politik semata. Tak heran jika kemudian sikap publik cenderung tidak mempermasalahkan seorang kepala daerah mundur di tengah periode jabatannya.

Hal ini tidak lepas dari penilaian publik bahwa pimpinan pemerintahan daerah dari awal sudah tidak lepas dari ”kepentingan politik” alias tidak benar-benar solid. Hal ini juga tecermin dari hasil kebijakan publik yang ditelurkan. Lebih dari separuh responden menyebutkan, selama ini kebijakan kepala daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, cenderung lebih mengutamakan kepentingan politik mereka di tengah berbagai program pembangunan yang digalakkan.

Diakui atau tidak, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di daerah adalah sebuah apresiasi yang semestinya mampu menjadi investasi bagi pemerintah dalam membangun kepercayaan publik. Hal ini penting. Sebab, di tengah apresiasi ini, publik sebenarnya dihadapkan pada kegamangan, khususnya saat melihat kondisi umum penegakan hukum dan pertentangan elite di negeri ini.

Kondisi ini menghadapkan publik pada situasi yang dilematis. Di satu sisi relatif bisa merasakan upaya perbaikan dari pemerintah daerah, terutama untuk pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat. Namun, di sisi yang lain, publik dihadapkan pada kegamangan situasi politik nasional yang belum menunjukkan arah positif. Padahal, kegamangan situasi nasional pasti berimbas pada situasi politik dan sosial di daerahnya. Apresiasi yang ada pun tertatih di tengah kegamangan.(LITBANG KOMPAS)

Source : Kompas.com

Mereka Kini Memburu Hiburan

Kelas menengah yang sudah terpenuhi kebutuhan utamanya kemudian mencari hiburan. Industri konser mengalami ledakan beberapa tahun terakhir ini. Musisi asing—mulai yang baru terkenal hingga yang masuk kategori legenda seperti Carlos Santana, David Foster, Iron Maiden, dan John Mayall—silih berganti menggelar konser, terutama di Jakarta.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta mencatat, sepanjang Januari-November 2011, musisi dan kru asing yang meminta izin konser di Jakarta mencapai 1.546 orang. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 1.392 orang dan 2009 berjumlah 786 orang. Matroji, Pelaksana Tugas Kepala Seksi Jasa Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta, memperkirakan, jumlah musisi asing yang menggelar konser di Jakarta tahun depan akan tetap tinggi.

Konser musisi Indonesia juga marak, terutama di pengujung tahun 2011. Konser Kahitna, September lalu di Jakarta, yang mampu menyedot ribuan penonton, disusul konser Anggun C Sasmi, Keenan Natution, dan Agnes Monica.

Pasar konser di Indonesia memang besar. Tommy Pratama, promotor dari Original Production, mengatakan, penonton konser di Indonesia, terutama Jakarta, terentang mulai umur balita, remaja, hingga manusia lanjut usia.

”Konser dengan jenis musik apa pun selalu ada penontonnya,” ujar Tommy yang kini membidik pasar konser di luar Jawa seperti Makassar.

Berani mahal

Tawaran untuk menggelar konser di daerah beberapa tahun kian kencang. Band rock Kotak termasuk yang rajin menerima tawaran konser di daerah-daerah pelosok. Para penyelenggara konser di daerah, kata Manager Kotak Aldi Novianto, sangat agresif mendekati Kotak.

Mereka juga berani bayar dua-tiga kali lipat dari tarif manggung Kotak, yakni Rp 60 juta, asalkan Kotak mau main di tempat mereka.

”Kalau mau dilayani, setiap hari selama satu bulan penuh kita konser di luar kota. Tetapi kami hanya sanggup memenuhi 10-15 permintaan manggung di daerah. Sejauh ini, rekor kami 22 kali manggung di daerah dalam sebulan. Kadang sehari bisa main di dua kota yang berbeda,” ujar Aldi. Pertengahan Februari 2012, Kotak akan main di Timor Leste.

Lokasi manggung, kata Aldi, sering kali berada di daerah pedalaman. Belum lama ini, misalnya, Kotak manggung di Poso yang fasilitas kotanya masih minim. Kamar hotel yang berpendingin udara di kota itu hanya ada empat buah. ”Tapi ketika Kotak konser di stadion, penonton yang datang 25.000 orang dengan tiket seharga Rp 25.000.”

Kotak juga pernah main di sebuah tempat di pedalaman Kalimantan. Tempatnya, kata Aldi, sangat sepi dengan penduduk sekitar 5.000 orang.

”Tetapi ketika malamnya main, yang nonton 25.000. Penontonnya datang dari mana saya tidak tahu. Mereka datang tiba-tiba dan pergi tiba-tiba,” ujar Aldi.

Industri konser di Indonesia telah muncul sejak tahun 1970-an. Tahun 1975, misalnya, grup super Deep Purple menggelar konser di Jakarta. Tahun 1988, giliran Mick Jagger, vokalis The Rolling Stones, menggebrak Stadion Utama Senayan (sekarang bernama Gelora Bung Karno). Konser yang lebih menghebohkan terjadi tahun 1993 ketika band cadas Metallica mengguncang Jakarta. Dua tahun berikutnya, Jon Bon Jovi membuat histeris ribuan remaja Jakarta.

Selain rock, konser jazz pun mulai serius dijual. Diawali dengan festival Jak Jazz tahun 1988, lalu muncul festival-festival jazz lainnya sejak pertengahan tahun 2000 mulai Java Jazz (2005). Kemudian, beberapa daerah menggelar festival Jazz sendiri, seperti Batam, Makassar, Ambon, Bandung, Yogyakarta, dan Solo.

Pardi, salah seorang yang juga mengurus artis-artis papan menengah, mengatakan, beberapa kali ia diminta untuk mengirim artis ke beberapa daerah.

”Bukan hanya di provinsi, tetapi sampai desa-desa yang jauh di pedalaman Kalimantan,” katanya. Ia pernah mengantar beberapa artis yang mendarat di bandara pukul 13.00 dan baru sampai di lokasi pada pukul 04.00 keesokan harinya.

Cerita lainnya, ia pernah membawa artis di sebuah tempat di tepi rawa-rawa yang sepi. Ia sempat menduga tak ada penontonnya, tetapi ternyata pada malam pertunjukan penontonnya membeludak.

Ledakan permintaan artis juga terjadi karena maraknya pilkada di sejumlah daerah. Artis-artis Ibu Kota didatangkan hingga kabupaten untuk mendongkrak perolehan suara.

”Pemilihan lurah pun ada calon yang meminta artis-artis Ibu Kota datang ke lokasi,” katanya.

Mengomentari fenomena ini, ekonom asal UGM, A Tony Prasetiantono, mengatakan, boleh dibilang, produk apa saja bisa dijual di Indonesia. Daya beli ada, minat beli ada.

”Konser musik semahal apa pun laris manis. Ingat konser David Foster yang lalu? Ini bisa dipakai untuk membujuk investor. Tapi, lagi-lagi, kalau kita tidak siapkan peranti pendukungnya, seperti infrastruktur jalan, pelabuhan, dan listrik, semua itu akan lewat begitu saja,” katanya.

Ia menambahkan, tanpa kesiapan dan kesigapan, kelas menengah hanya bisa mengimpor kebutuhan-kebutuhan kaum menengah tersebut. Hal ini bahaya bagi neraca pembayaran kita. (BSW/mar/PPG)

Source : Kompas.com

Kelas Menengah Pragmatis

Jakarta, kompas – Kelas menengah telah dikecewakan partai politik dan politisi sehingga mereka enggan atau kurang peduli dengan urusan politik. Mereka akan bersuara jika terkait dengan kepentingan mereka. Meski demikian, komitmen mereka terhadap bangsa masih kuat.

Kondisi ini dipotret sejumlah kalangan, mulai akademisi, pengamat, hingga pelaku usaha.

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, kelas menengah peduli terhadap masalah di sekitar mereka, seperti rumah dan tempat kerja. Akan tetapi, kepedulian dan kekritisan mereka makin rendah ketika ruang lingkup masalah lebih luas, seperti kota dan nasional.

Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Komaruddin Hidayat, Selasa (20/12), di Jakarta, menilai, kalangan kelas menengah enggan atau kurang peduli dengan urusan politik karena mereka kurang percaya pada politik. Kelas menengah dinilai kecewa terhadap perilaku politisi.

”Saya yakin, pada dasarnya, mereka ingin berpartisipasi dalam urusan politik untuk menjalankan usaha,” kata Komaruddin. Namun, kalangan kelas menengah kecewa terhadap layanan birokrasi yang sudah dimasuki kepentingan-kepentingan politisi.

”Partai politik, termasuk politisi, yang seharusnya mengkritik dan membela rakyat, pada akhirnya berkolusi dalam kebijakan pemerintah dan birokrasi,” tutur Komaruddin.

Oleh karena itu, menurut Komaruddin, kalangan kelas menengah saat ini lebih bersikap mencari selamat. ”Mereka benar-benar berteriak kalau kepentingan mereka dirugikan,” katanya. Sebagai contoh, kalangan kelas menengah mengeluhkan masalah transportasi karena mobil mereka terkena macet.

Jika kepentingan mereka tidak dirugikan, menurut Komaruddin, kalangan kelas menengah pun hanya diam dan kurang peduli. Misalnya, ada kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua, kalangan kelas menengah berdiam saja. Terkait masalah pemerkosaan di angkot, misalnya, kelas menengah juga akan berdiam karena masalah itu seakan-akan berada di dunia lain.

Sosiolog dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Bambang Kusumo Prihandoko, mengungkapkan, kelas menengah Indonesia yang tumbuh menjadi kelompok apolitis sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia.

Menurut Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Didik Supriyanto, kelas menengah Indonesia mempunyai tingkat ketidakpercayaan yang tinggi terhadap elite politik yang berkuasa dan mengatur sumber daya ekonomi di negara ini. Akan tetapi, mereka juga secara politik tidak lagi punya cara untuk mengubah keadaan tersebut karena tidak lagi memercayai sistem pemilu.

Ketua Umum Masyarakat Profesional Madani Ismed Hasan Putro mengakui, kelas menengah di Indonesia saat ini memang cenderung enggan terlibat dalam partai politik atau bersikap frontal terhadap pemerintah melalui demonstrasi atau media massa.

Keengganan kelas menengah masuk partai politik, menurut Ismed, tak terlepas dari buruknya citra partai politik yang lekat dengan perilaku korup dan transaksional.

”Namun, ini bukan berarti kelas menengah tidak peduli terhadap kehidupan bangsa. Komitmen membangun bangsa tidak harus melalui partai politik dan parlemen. Justru banyak kelompok kelas menengah saat ini yang secara konkret memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan berwiraswasta secara jujur,” kata Ismed.

Ismed meyakini, saat ini peran kelas menengah sangat besar terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan meskipun tidak tersiarkan oleh media massa yang memang cenderung hanya memberitakan sensasi politik di parlemen dan parpol.

”Membayar pajak secara benar, peduli terhadap lingkungan, dan membuka usaha yang menyerap tenaga kerja merupakan komitmen politik yang dilakukan kelas menengah,” ujar Ismed.

Wirausaha

Beberapa kalangan di kelas menengah memilih membangun usaha sebagai komitmen ikut membangun bangsa.

Hendy Setiono, pemilik waralaba Kebab Turki Baba Rafi, mengatakan, ia berusaha terus menembus pasar internasional. Hal itu bukan hal mudah. Tahun 2009, ia mencoba menembus pasar ke Malaysia. Akan tetapi, karena hambatan regulasi, usahanya pun kandas. Meskipun demikian, ia tak patah semangat. Tahun ini, ia berusaha menjajaki pasar Filipina.

Menurut Hendy, pengusaha Indonesia tidak boleh menyerah di tengah kompetisi global. ”Jangan hanya terpaku pasar di dalam negeri. Pelebaran sayap ke luar negeri juga sangat penting,” ujarnya.

Di dalam negeri, Kebab Turki Baba Rafi sudah memiliki 750 outlet. Usaha tersebut dirintis Hendy sejak tahun 2003 saat ia masih kuliah di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya. Dengan modal awal Rp 4 juta, Hendy berusaha membuat gerobak yang menarik dan mencari bahan-bahan pendukung.

Sementara itu, Ida Bagus Sidharta Putra terus mengembangkan jaringan bisnis grup perhotelan dan pariwisata Santrian di Bali. Jaringan itu mempunyai tiga hotel, yaitu Griya Santrian, Puri Santrian, dan The Royal Santrian, dengan total karyawan 1.000 orang.

Melalui Yayasan Pembangunan Sanur, tempat Sidharta Putra duduk sebagai ketua umum, ia juga terus mengembangkan sekolah menengah pariwisata dan rutin menggelar kegiatan kepariwisataan, salah satunya Sanur Village Festival, setiap tahun. Secara mandiri, yayasan itu juga mengembangkan konsep pasar tradisional bersih dan terpadu yang berdaya guna bagi kawasan Sanur, yang dihuni tidak kurang dari 35.000 orang.

”Setiap kelas pasti punya rasa apolitis terhadap sesuatu di tengah persoalan yang semakin kompleks. Namun, rasa itu bisa hilang dan menjadi simpati jika cara penyampaian, sosialisasi, dan solusinya ditawarkan dengan tepat,” kata Sidharta Putra menanggapi anggapan bahwa kelas menengah kurang peduli terhadap kondisi sekitar.

Perbankan ambil peluang

Pertumbuhan kelas menengah menarik sejumlah kalangan. Kalangan perbankan berusaha menggarap kelas menengah ini.

PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk membuka layanan nasabah prima atau prioritas sejak Oktober lalu untuk menggarap mereka. Direktur Utama BTN Iqbal Latanro beralasan, selama ini banyak nasabah BTN yang sangat loyal. Namun, simpanan uangnya ada di bank lain karena kebutuhan nasabah itu tidak bisa dilayani BTN.

”Jadi, kami buat layanan perbankan prioritas supaya seluruh kebutuhannya kami yang mengelola,” kata Iqbal.

Bank lain seperti PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk juga terus menambah layanan nasabah prima. BRI kini memiliki 12 kantor layanan khusus prioritas, yang terbaru di Medan.

Menurut Sekretaris Perusahaan BRI Muhamad Ali, kantor khusus ini sengaja dibuat karena tidak hanya soal penghimpunan dananya, tetapi juga bisnis lain yang dilakukan nasabah kelas ini.(OSA/BEN/MAS/IDR/BIL/ENY/FAJ/FER/ANA)

Source : Kompas.com

Demokrasi dan Kesejahteraan

Mengaitkan demokrasi dengan kesejahteraan tidak pernah putus dari beragam perdebatan. Persoalannya, apakah demokrasi memang menjadi faktor pemicu kesejahteraan masyarakat, ataukah sebaliknya justru kesejahteraanlah yang memampukan demokrasi berjalan dengan baik?

Di luar pertanyaan itu sebenarnya terdapat pula beragam pertanyaan hipotetis lain yang tidak kurang menjadi perhatian. Misalnya, apakah benar demokrasi menjadi satu-satunya prasyarat bakal terciptanya kesejahteraan, ataupun sebaliknya kesejahteraan menjadi syarat penentu? Apabila memang kedua entitas tersebut berkaitan, apakah selinier itu hubungan yang terbentuk?

Masih banyak lagi yang dapat diperdebatkan dari keduanya. Akan tetapi, pertanyaan-pertanyaan ”mana yang lebih dahulu” di antara variabel demokrasi dan kesejahteraan belakangan ini menjadi semakin krusial dipersoalkan, terutama bagi negara-negara yang pada satu sisi kini berubah struktur politiknya, sementara di sisi lain negara tersebut tengah pula bergulat dalam pemakmuran masyarakatnya.

Bagi Indonesia, pertanyaan semacam ini menjadi semakin relevan, terutama tatkala kedua persoalan itu dihadapkan pada realitas yang berkembang di masyarakat saat ini. Mencermati berbagai hasil pengumpulan opini publik yang dilakukan Kompas sepanjang tahun ini, misalnya, terlihat benar adanya kecenderungan ketidakpuasan publik yang tinggi terhadap berbagai kondisi politik, sosial, ataupun ekonomi yang mereka rasakan. Sebagian besar di antara mereka berpandangan bahwa reformasi politik yang 12 tahun terakhir mampu melembagakan demokrasi di negeri ini sayangnya dianggap belum juga mampu menjawab harapan mereka. Kinerja sejumlah institusi politik demokratik, baik partai politik, DPR, maupun pemerintahan, yang hadir selama kurun waktu tersebut, dinilai tidak memuaskan. Semakin mengecewakan tatkala kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan dari perubahan struktur politik tidak juga banyak dirasakan sebagaimana yang mereka harapkan.

Bibit frustrasi

Tidak heran dalam situasi semacam ini, bibit-bibit frustrasi sosial merekah. Terdapat kalangan yang memandang, ketika kesejahteraan yang diekspektasikan tidak juga kunjung dirasakan, jalan demokrasi yang sebelumnya telah dipilih diragukan manfaatnya. Bahkan, di antaranya tampak cukup fatal, adanya kerinduan mereka pada masa ”kegemilangan” Orde Baru. Terdapat pula sebagian kalangan lainnya yang mulai merasakan bahwa kesejahteraanlah yang sepatutnya terlebih dahulu dicapai. Dalam kondisi sejahtera, mewujudkan demokrasi tidak lagi menjadi masalah.

Sebenarnya, potret hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan mulai dapat terbaca di negeri ini. Hasil pengujian kuantitatif terhadap kedua variabel tersebut menunjukkan adanya korelasi positif yang cukup signifikan.

Artinya, keduanya dapat dipersandingkan dan saling terpaut satu sama lain. Dalam hal ini, semakin tinggi indeks demokrasi suatu wilayah, semakin tinggi pula indeks kesejahteraan ataupun kemakmurannya. Begitu pun sebaliknya, semakin tinggi indeks kesejahteraan suatu wilayah, kecenderungan indeks demokrasinya juga semakin tinggi.

Selain itu, pola hubungan yang terbentuk menunjukkan pula kausalitas di antara keduanya. Yang tampak menonjol, kesejahteraan menjadi faktor determinan yang memungkinkan kualitas demokrasi yang terbentuk. Hanya, model kausalitas demikian tidak serta-merta menjadi suatu pijakan yang akurat lantaran terindikasi pula faktor-faktor lain yang seharusnya hadir dalam pembentukan kualitas demokrasi.

Dalam kajian ini, indeks demokrasi yang dimaksud mengacu pada hasil rumusan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). Setelah tidak kurang dari tiga tahun bereksperimen dalam peramuan indikator ini, tahun 2011 lembaga tersebut memublikasikan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini dihasilkan dari berbagai indikator pengukuran aspek kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan kelembagaan politik pada 33 provinsi Indonesia. Hasilnya, skor nasional IDI mencapai 67,3.

Dengan skor sebesar itu, tergolong tinggikah kualitas demokrasi di negeri ini? Masih serba relatif. Jika mengacu pada skor tertinggi indeks sebesar 100, yang kurang lebih menjadi acuan situasi demokrasi yang sempurna, perolehan nilai indeks nasional yang sebesar itu tergolong tidak buruk.

Namun, skor sebesar itu tidak juga tersimpulkan tinggi. Sebenarnya, cukup banyak gugatan yang dapat dialamatkan kepada sistem pengukuran indeks demokrasi semacam ini. Akan tetapi, tidak dapat diingkari, sejauh ini indeks politik demikian yang paling layak digunakan dalam memenuhi kebutuhan analisis.

Tiga dimensi

Berbeda dengan IDI, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) menyarikan kinerja pembangunan suatu kawasan yang didasarkan pada tiga dimensi dasar. Ketiganya merupakan kapasitas dasar penduduk, yaitu berupa besar umur panjang dan kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan masyarakat yang layak.

Dalam perhitungannya, masing-masing dimensi tersebut diturunkan dalam berbagai indikator, seperti angka harapan hidup, angka melek huruf, lama rata-rata sekolah, dan kemampuan daya beli. Berbagai indikator tersebut, sekalipun tidak sepenuhnya identik dengan segenap aspek kesejahteraan manusia, cukup memadai dijadikan rujukan.

Berdasarkan pengukuran tahun 2009, skor IPM Indonesia sebesar 71,76. Dengan mengaitkan kedua indeks IDI dan IPM inilah, relasi antara demokrasi dan kesejahteraan terbentuk.

Di sisi lain, berdasarkan pola hubungan yang terbentuk, dapat pula dipetakan antara demokrasi dan kesejahteraan pada setiap provinsi di negeri ini. Masih banyak celah gugatan memang. Namun, pengelompokan semacam ini sedikit banyak dapat menguak konfigurasi masing-masing provinsi dalam kehidupan demokrasi ataupun kesejahteraan masyarakatnya.

Setidaknya terdapat tiga kelompok yang terbentuk. Pertama, kelompok dengan kedua indeks memiliki nilai yang sama-sama kuat di atas nilai indeks nasional. Dapat dikatakan, inilah kelompok yang terdiri atas provinsi-provinsi dengan indeks demokrasi yang relatif lebih tinggi dari indeks nasional. Demikian juga, kelompok ini memiliki nilai kesejahteraan yang lebih baik dari perolehan nasional.

Tampaknya, bagaikan lahan yang subur, bibit demokrasi bertumbuh di wilayah ini. Atau sebaliknya, demokratisasi yang berjalan tampaknya mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakatnya. Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan beberapa provinsi lain ada dalam kelompok ini.

Kedua, kelompok yang bertolak belakang dengan kelompok pertama. Pada kelompok ini, skor kedua indeks tergolong di bawah nilai skor nasional. Artinya, baik demokrasi maupun kesejahteraan masyarakatnya masih relatif kecil lantaran di bawah angka nasional.

Bagaikan lahan yang tandus yang sulit tertanami, wilayah-wilayah demikian memiliki beban yang berat memperbaiki ketertinggalannya. Sejauh ini, pergulatan mereka dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi persoalan. Sementara di sisi lain, kebutuhan akan kebebasan sipil, hak-hak politik warga, ataupun berfungsinya lembaga-lembaga demokrasi masih dipermasalahkan. Provinsi Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Kalimantan Selatan, dan beberapa provinsi lain masuk dalam kelompok ini.

Ketiga, kelompok dengan masing-masing indeks yang berbeda kualitas perolehannya. Ada sekelompok provinsi yang memiliki indeks demokrasi melebihi indeks demokrasi nasional. Akan tetapi, skor IPM provinsi-provinsi tersebut masih berada di bawah skor nasional. Nusa Tenggara Timur, Banten, Kalimantan Barat, Lampung, di antaranya, menjadi contoh kelompok ini. Sebaliknya terdapat pula sekelompok provinsi yang memiliki IDI rendah, tetapi IPM masih di atas skor nasional. Beberapa provinsi di Sumatera, seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Bangka Belitung, menjadi bagian dari kelompok.

Pada kelompok inilah tampaknya pertaruhan demokrasi dan kesejahteraan terus berlangsung. Apakah geliat demokrasi yang terjadi memampukan peningkatan kesejahteraan warganya atau kondisi kesejahteraan mereka menjadi pendorong kehidupan yang lebih demokratis. Keduanya masih serba dilematis.

Namun, lepas dari angka-angka itu, menjadi tugas negaralah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bestian Nainggolan(Litbang Kompas)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.