Jaga Efektivitas Dukungan

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Partai Golkar Butuh Citra Baru untuk Tingkatkan Kepercayaan Publik

JAKARTA, KOMPAS — Sikap Fraksi Partai Golkar di parlemen akan menjadi bukti kualitas dukungan partai itu terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pada saat yang sama, pemerintah perlu terus mengefektifkan dukungan dari parlemen untuk mempercepat pencapaian target kerja pemerintah.

Keputusan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar untuk keluar dari Koalisi Merah Putih dan mendukung pemerintahan Jokowi-Kalla, menurut Ketua Partai Hati Nurani Rakyat Dadang Rusdiana, di Jakarta, Rabu (18/5), merupakan modal penting pemerintah untuk menjalankan program-programnya.
Continue reading

Beda survei LSI dan SMRC soal kepuasan publik terhadap SBY

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan jebloknya suara Partai Demokrat telah menjadi pergunjingan publik, karena hasilnya yang anomali. Survei tersebut menyatakan kepuasan publik terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak sejalan dengan elektabilitas Partai Demokrat yang dibinanya.

Survei nasional yang dilakukan 6-20 Desember 2012 terhadap 1.220 responden itu menunjukkan 55,8 persen publik ‘sangat puas’ dan ‘cukup puas’ terhadap kinerja SBY. Namun demikian, angka tersebut itu tidak diikuti dengan elektabilitas Demokrat yang merosot hingga ke angka 8,3 persen.
Continue reading

Empat Penyebab Kemerosotan Partai Islam

VIVAnews – Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Networks menunjukkan partai politik Islam makin terpuruk pada pemilu 2014 mendatang. Peluang tokoh partai Islam untuk maju sebagai calon
presiden sangat kecil, apa penyebabnya?

Peneliti LSI Network, Adjie Alfaraby menjelaskan LSI menemukan ada empat faktor penyebab kenapa tingkat elektabilitas dan popularitas partai dan tokoh Islam semakin menurun dan diprediksi tidak lagi masuk dalam lima besar partai pemenang pemilu 2014.
Continue reading

LSI: Popularitas Partai dan Capres Tokoh Islam Makin Suram

Jakarta – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis survei mengenai kondisi terkini serta prediksi masa depan partai dan tokoh Islam di Indonesia. Hasilnya, popularitas partai dan tokoh Islam di kancah perpolitikan nasional kian suram.

“Partai Islam hanya akan jadi komplementer di 2014, jadi pelengkap saja,” kata Peneliti LSI, Adjie Alfaraby, dalam acara rilis hasil survei ‘Makin Suramnya Partai dan Capres Islam di Pemilu 2014’ di kantor LSI di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (14/10/2012).
Continue reading

LSI : Aceh I & Aceh VII Zaini-Muzakir Kalah Telak

Banda Aceh – Hasil quick count yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Citra Publik Indonesia (CPI) menyatakan kandidat Gubernur Aceh nomor urut 5 pasangan Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf menang. Namun menurut LSI wilayah Aceh I dan Aceh VII pasangan yang diusung Partai Aceh itu kalah total.

Saat melakukan konperensi pers di Hermes Palace Hotel, Senin (9/4) pukul 17.30 WIB, peneliti LSI, Chandra mengatakan Aceh I dan Aceh VII pasangan Zaini-Muzakkir kalah telak dengan pasangan nomor urut 2, Irwandi-Muhyan.

Menurut Chandra, Aceh I itu berada di Aceh Besar, Kota Banda Aceh dan Kota Sabang. Sedangkan wilayah Aceh VII meliputi Gayo Luwes, Aceh Tenggara, Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. Quick Count yang dihasilkan LSI ini berasal dari rek-up data dari 350 relawan LSI di 350 TPS dari Aceh I sampai Aceh VIII.

Menurut LSI secara umum pasangan nomor 5 yang diusung Partai Aceh lebih unggul. Namun ada titik-titik tertentu yang kalah telak dengan pasangan nomor urut 2, Irwandi-Muhyan. Ia menyebutkan data sample yang masuk hingga pukul 17.30 WIB sudah 95,14 persen menyebutkan di Aceh I, pasangan Irwandi-Muhyan meraih 35,79 persen sedangkan pasangan Zaini-Muzakkir hanya mengantongi 33,05 persen suara.

Kemudian untuk wilayah Aceh VII, pasangan Irwandi-Muhyan mengumpulkan 47,33 persen, sedangkan pasangan Zaini-Muzakkir hanya 40,36 persen suara.

Sementara itu Aceh IV yang meliputi Kabupaten Bireuen, Bener Meriah dan Aceh Tengah kedua pasangan kombatan ini bersaing dan saling kejar-mengejar. Wilayah ini, pasangan Irwandi-Muhyan meraih 43,25 persen dan pasangan Zaini-Muzakkir membawa 43,98 persen suara.

Chandra melanjutkan ada sekitar 5 persen lagi data sample yang akan masuk. “Deadlinenya sekitar pukul 19.00 WIB,” kata Chandra yang didampingi dua rekannya Fitri dan Boy.

Data LSI secara umum dari Aceh I – Aceh VIII menyebutkan Kandidat Gubernur Aceh nomor urut (1) Abi Lampisang meraih 3,84 persen, kandidat nomor urut (2) Irwandi Yusuf meraih 29,88 persen, kandidat nomor (3) mengumpulkan 4,11 persen, kandidat nomor urut (4) mengantongi 7,77 persen dan kandidat nomor urut (5) membawa 54,40 persen suara. [003]

Source : The Globe Journal

Citra Parpol Makin Buruk

Jakarta, Kompas – Tren penilaian rakyat atas partai politik dan penegakan hukum di Indonesia semakin buruk akibat berbagai kasus korupsi yang melibatkan politisi. Demikian hasil survei Lembaga Survei Indonesia terhadap 2.050 responden dengan ambang kesalahan lebih kurang 2,2 persen.

Dari wawancara sepanjang 1-12 Februari 2012, sebanyak 33,8 persen responden menilai kondisi politik nasional buruk dan sangat buruk. Hanya 22,9 persen yang menilai sebaliknya.

Penegakan hukum juga dinilai jelek. Sebanyak 39,4 persen masyarakat menilai buruk dan sangat buruk, sedangkan responden yang menilai sebaliknya hanya 27,5 persen. Survei LSI sebelumnya, Desember 2011, 44 persen responden menilai pemberantasan korupsi cukup baik.

”Penilaian buruk terhadap politik nasional sudah terjadi setahun terakhir, pada 2011-2012, setelah kasus Century dan sejumlah kasus korupsi, termasuk kasus Nazaruddin. Pada elektabilitas partai, kekuatan elektoral Partai Demokrat turun signifikan ketimbang perolehan suara Pemilu 2009. Akan tetapi, parpol-parpol lain tidak mampu mengambil suara yang terlepas dari Partai Demokrat,” tutur peneliti LSI, Burhanuddin Muhtadi, Minggu (19/2) di Jakarta.

Pada survei ini, peringkat tiga besar masih Partai Golkar (15,5 persen), Partai Demokrat (13,7 persen), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (13,6 persen). Partai Gerindra, PPP, PKB, dan PKS masih stagnan di bawah 5 persen.

Sebanyak 28,9 persen responden masih menyatakan belum mengetahui pilihan politiknya. Dari responden yang sudah memiliki parpol pilihan, sebagian juga menyatakan belum mantap. Secara keseluruhan, warga yang belum jelas dengan pilihannya mencapai 51 persen. Ini, menurut peneliti senior Centre for Strategic and International Studies J Kristiadi, tidak berbeda jauh dengan survei CSIS belum lama ini. Sebanyak 48 persen masyarakat belum menentukan pilihan politik. Sikap antiparpol ini disebabkan buruknya kinerja pemerintah dan rendahnya kredibilitas partai.

Pembunuhan karakter

Sikap antiparpol ini, menurut Ketua DPP PAN Bima Arya, selain disebabkan masyarakat yang kritis menilai kinerja parpol, juga akibat pembunuhan karakter oleh pihak-pihak yang antipartai. Ketua Fraksi PKB di DPR Marwan Ja’far juga menilai deparpolisasi sebagai sebuah gerakan orang-orang antiparpol yang ingin berkuasa. (INA)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Survei Jadi Cermin

Jakarta, Kompas – Kegagalan pemerintah memberantas korupsi seperti yang dipersepsikan publik dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia dinilai bersumber pada ketidakmampuan Presiden membenahi kejaksaan dan kepolisian sebagai instansi penegak hukum yang langsung di bawah kendalinya.

Survei LSI tentang kepercayaan publik menjadi gambaran nyata atau cerminan kondisi penegakan hukum yang diskriminatif dan kegagalan pemberantasan korupsi. Survei itu menunjukkan publik tak lagi percaya pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberantas korupsi (Kompas, 9/1).

”Saya kira kegagalan itu bersumber karena pemerintah. Presiden Yudhoyono tidak mau membenahi kejaksaan dan kepolisian sehingga reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah tak bertenaga,” kataSekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki di Jakarta, Senin (9/1).

Menurut Teten, kegagalan dalam mereformasi birokrasi, termasuk di kejaksaan dan kepolisian, karena Presiden Yudhoyono tak berani menyingkirkan pejabat lama yang dibesarkan pada masa Orde Baru.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, survei LSI memberi gambaran nyata bahwa penegakan hukum yang diskriminatif menjadi sorotan publik sehingga tren persepsi publik tentang penegak- an hukum menurun drastis, yaitu per Desember 2011 di titik paling rendah, minus 7.

”Penegakan hukum masih diskriminatif terhadap mereka yang punya dukungan kekuasaan. Intervensi politik masih sangat dominan dalam proses pemberantasan korupsi. Akibatnya, penegak hukum menjadi tak profesional dan memihak,” katanya.

Peringatan

Secara terpisah, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah mengatakan, survei LSI seharusnya jadi peringatan bagi pemerintah dan Presiden Yudhoyono bahwa ada gelombang ketidakpercayaan dari rakyat terhadap janji pemberantasan korupsi.

Febri menilai, hasil survei yang menempatkan kepolisian jauh lebih bersih daripada KPK tak menggambarkan realitas nyata. Pasalnya, dugaan korupsi di instansi Polri tidak sedikit. ”Yang paling jelas dan dibela korps Polri adalah kasus rekening tak wajar milik petinggi Polri. Belum lagi kasus mafia hukum Gayus Tambunan ternyata hanya menjerat penyidik Polri,” katanya.

Menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indria Samego, hasil survei LSI itu menunjukkan, Indonesia belum menjadi negara hukum, melainkan menjadi negeri kekuasaan. Presiden Yudhoyono seharusnya memperbaiki keadaan ini. ”Yang kita perlukan adalah teladan,” katanya.

Direktur Pusat Kajian Politik Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Depok, Sri Budi Eko Wardhani mengatakan, kondisi saat ini bisa menjadi salah satu faktor menurunnya minat orang memilih Partai Demokrat. (bil/lok)

Source : Kompas.com

Hasil Survei LSI Dikecam

Jakarta, Kompas – Pengumuman hasil survei Lingkaran Survei Indonesia yang menyebut buruknya citra politisi muda mendapat kecaman dari politisi muda, terutama yang ada di parlemen. Mereka menganggap hasil survei tersebut tidak bisa dipercaya begitu saja.

Marwan Ja’far, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR, di Jakarta, Senin (31/10), mengatakan, saat ini lembaga survei mulai kehilangan independensinya. ”Bahkan, sudah banyak dari lembaga survei orderan sehingga kehilangan obyektivitas dan validitasnya,” katanya.

Pendapat senada disampaikan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. ”Sekarang ini banyak sekali lembaga survei. Ada yang kredibel, ada yang hanya lucu-lucuan,” ujarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan M Romahurmuziy menilai, survei yang dipublikasikan LSI tentang persepsi buruk terhadap politisi muda sebenarnya akibat perilaku segelintir politisi yang sebenarnya tidak lagi muda.

Direktur Eksekutif Expose Communication and Media Creation M Deden Ridwan, di Jakarta, kemarin, mengatakan, tidak semua lembaga survei dapat dipercaya. Untuk itu, publik diharapkan lebih kritis dalam menerima hasil survei. ”Kita perlu mengkaji metodologi yang digunakan serta menyelidiki keterkaitan para pengelola lembaga survei tersebut dengan kubu-kubu politik tertentu. Penting sekali ditinjau, sejauh mana independensi mereka dalam melakukan survei,” ujarnya.

Bima Arya Sugiarto, Ketua Partai Amanat Nasional, melihat, sejumlah survei politik yang belakangan dipublikasikan telah menjadi alat politik daripada sarana untuk melakukan evaluasi secara komprehensif. ”Survei juga dapat untuk membunuh karakter tokoh tertentu dan memunculkan tokoh lain,” ungkap Bima, kemarin, di Jakarta.

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia Andrinof Chaniago menyatakan, masyarakat tidak perlu bingung dengan sejumlah hasil survei yang mungkin berbeda karena semua bisa dijelaskan.

Ketika hasil survei LSI diumumkan, antara lain disebutkan, saat ini banyak politisi muda disebut atau menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Kalaupun belum disebut dalam kasus korupsi, kinerja mereka dinilai buruk. Mereka adalah politisi muda yang duduk di DPR ataupun yang menjadi menteri, seperti Muhammad Nazaruddin (33), Angelina Sondakh (34), Anas Urbaningrum (42), Andi Mallarangeng (48), Muhaimin Iskandar (45), Zulkifli Hasan (49), dan Helmy Faishal (39). (NWO/IAM/INA/NTA)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Popularitas SBY Turun

Jakarta, Kompas – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semakin tergerus. Mayoritas masyarakat merasa tidak puas dengan hasil kerja Presiden Yudhoyono setelah dua tahun menjalankan pemerintahan.

Turunnya angka ketidakpuasan masyarakat terhadap Yudhoyono itu terlihat dari hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dipaparkan peneliti LSI, Ardian Sopa, di Jakarta, Minggu (16/10). ”Saat ini, tingkat kepuasan publik kepada SBY (Presiden Yudhoyono) merosot ke angka 46,2 persen,” katanya.

Survei yang dilakukan pada 5-10 Oktober ini melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi dengan sistem multistage random sampling. LSI menyebut tingkat kesalahan hasil survei lebih kurang 2,9 persen.

Hasil survei terakhir itu menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Yudhoyono terus menurun dibandingkan pada awal pemerintahannya pada Oktober 2009. Berdasarkan survei yang dilakukan LSI pada 100 hari pemerintahan Yudhoyono (Januari 2010), tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden masih 63,1 persen.

Tingkat kepuasan itu turun menjadi 60,7 persen pada Oktober 2010, tepat satu tahun Yudhoyono memimpin pemerintahan. Kini, setelah dua tahun berjalan, tingkat kepuasan masyarakat semakin merosot menjadi 46,2 persen saja.

”Itu berarti dalam waktu dua tahun, tingkat kepuasan publik atas kinerja SBY drop hingga 17 persen,” paparnya.

Berdasarkan penelitian kualitatif LSI, setidaknya ada beberapa penyebab tingkat kepuasan publik menurun. Pertama, Yudhoyono tidak mampu memenuhi harapan masyarakat. Kinerja Yudhoyono dalam lima bidang pembangunan, yakni ekonomi, hukum, politik, luar negeri, dan bidang sosial, tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Yudhoyono di lima bidang itu di bawah 50 persen.

Hanya kinerja di bidang keamanan yang dianggap berhasil. Sebanyak 56,3 persen responden mengaku puas atas kinerja Yudhoyono dalam bidang keamanan.

Penyebab kedua adalah melemahnya politik pendukung, yakni Partai Demokrat, Wakil Presiden Boediono, dan kabinet. Dukungan publik kepada Partai Demokrat yang merupakan pendukung utama Yudhoyono menurun dari 32,6 persen pada awal Januari 2010 menjadi 16,5 persen.

Di sisi lain, para kompetitor Yudhoyono atau Partai Demokrat dalam bursa calon presiden tahun 2014 justru menguat. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto justru mendapat dukungan di atas 10 persen. Sementara dukungan publik kepada tokoh-tokoh Partai Demokrat, seperti Ketua Umum Anas Urbaningrum, Ketua DPR Marzuki Alie, dan Ani Yudhoyono, di bawah 10 persen.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa mempertanyakan hasil survei LSI tersebut. (NTA)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Bila Kepuasan Publik dan Citra Politisi Turun

Hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terbaru menyebutkan bahwa dalam enam tahun terakhir tingkat kepuasan publik atas citra politisi menurun 21 persen.

JIKA Anda ingin terjun ke dunia politik, untuk sementara lebih berhati-hatilah. Maklum, nilai jual dan pasaran para politisi di negeri ini sedang mengalami penurunan. Tak tanggung, hingga 21 persen. Itu sudah termasuk tingkat kepuasaan publik sejak enam tahun terakhir.

Penurunan tersebut dari 44,2 persen pada September 2005 menjadi 23,4 persen pada September 2011, kata peneliti LSI Network, Ardian Sopa kepada pers di Jakarta, Minggu. Survei LSI dilakukan pada 5-10 September 2011, menggunakan metode “multistage random sampling”, berupa wawancara dan tatap muka responden dengan kuesioner, jumlah responden 1.200 orang dari 33 provinsi, serta tingkat kesalahan sekitar 2,9 persen.

Ardian menjelaskan, hasil survei yang menanyakan penilaian kinerja politisi (anggota dan pengurus parpol, pimpinan lembaga politik) itu yang menyatakan baik/sangat baik hanya 23,4 persen responden. “Sedangkan responden menyatakan buruk/sangat buruk sebanyak 51,3 persen dan tidak menjawab 25,3 persen,” katanya.

Survei itu juga menyatakan, responden yang menyatakan politisi saat ini lebih baik dibandingkan politisi era orde baru hanya 12,9 persen, sedangkan yang menyatakan politisi era Orde Baru lebih baik dibandingkan politisi saat ini sebesar 31,9 persen.

Di samping itu, survei juga menunjukkan, masyarakat yang berpendidikan tinggi (mahasiswa, lulusan S1,S2, S3), menyatakan politisi bekerja dengan baik sebesar 18,4 persen atau lebih sedikit dibandingkan responden yang berpendidikan menengah dan rendah (SMU ke bawah) yang menyatakan baik diatas 24 persen.

Survei itu menyebutkan bahwa responden di perkotaan yang menyatakan baik atas kinerja politisi saat ini 19,6 persen dan yang menyatakan buruk sebanyak 52,9 persen, sedang di desa yang menyatakan baik sebanyak 26,6 persen dan yang menyatakan buruk 44,7 persen. “Hal ini karena warga di kota lebih punya akses informasi dalam mengikuti perkembangan kinerja pemerintahan,” kata Ardian.

Ardian menjelaskan, ada tiga alasan yang menyebabkan citra politisi menurun, yaitu alasan pertama banyaknya politisi diproses oleh aparat penegak hukum karena kasus korupsi selama enam tahun tahun terakhir, antara lain terdapat 125 kepala daerah dan 19 anggota DPR dan mantan anggota DPR. “Jumlah politisi yang ditahan pada era Reformasi jauh lebih banyak dibandingkan pada era Orde Baru, Orde Lama dan bakan di era pergerakan kemerdekaan,” katanya.

Alasan kedua dugaan tampilnya “pemain baru” yang kuat dalam indikasi dugaan korupsi di lembaga legislatif. Alasan ketiga, yaitu perkembangan media sosial selama enam tahun terakhir yang pesat (twitter, facebook, BBgroup, milis online) yang mengakibatkan berita negatif mengenai politisi cepat sekali meluas.

Ardian menambahkan, LSI merekomendasikan sejumlah hal untuk menaikkan citra politisi, yaitu masyarakat dan pers harus bersatu agar mendorong KPK untuk membogkar segala bentuk kejahatan korupsi sampai tuntas.

LSI juga meminta jajaran partai politik agar memperketat dalam proses perekrutan calon pengurus partai, calon anggota DPR/DPRD I dan DPRD II dan calon kepala daerah.***

Source : modusaceh.com

Posted with WordPress for BlackBerry.