Demokrat Terpengaruh

Jakarta, Kompas – Terungkapnya kasus suap dalam proyek wisma atlet SEA Games di Palembang, yang diduga melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan kader Partai Demokrat lain, memengaruhi persepsi masyarakat terhadap partai itu. Namun, persepsi itu belum tentu akan memengaruhi perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilihan Umum 2014.

Pengakuan itu dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Magelang, Jawa Tengah, Hasan Suryoyudho, Jumat (19/8), di Magelang, Jawa Tengah. Di masyarakat, ia mengakui, kasus wisma atlet berdampak pada persepsi terhadap Partai Demokrat.

Kendati demikian, dia menegaskan, Partai Demokrat akan memiliki berbagai strategi untuk kembali memulihkan kepercayaan masyarakat itu. ”Kami akan berusaha keras untuk meraih dukungan sebanyak-banyaknya dalam Pemilu 2014,” ujarnya.

Sebelumnya, di Magelang, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Angelina Sondakh menilai, kasus wisma atlet tak merugikan kredibilitas dirinya dan Partai Demokrat. Citra Partai Demokrat tak tergoyahkan karena masyarakat merasakan keberhasilan pembangunan yang dijalankan Partai Demokrat.

Angelina sempat disebut Nazaruddin sebagai anggota DPR yang juga terlibat dalam kasus wisma atlet. Namun, dia membantah tudingan Nazaruddin yang kini menjadi tersangka kasus suap wisma atlet.

Terkait sikap Nazaruddin yang kini bungkam, Angelina tak ingin menanggapinya. Sebaliknya, Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Partai Demokrat Didi Irawadi S, Jumat, di Jakarta, menyatakan, Partai Demokrat tak merasa senang dan diuntungkan dengan sikap Nazaruddin yang bungkam dalam pemeriksaan di KPK. Bahkan, partainya merasa dirugikan jika Nazaruddin pasang badan dan menyalahkan dirinya sendiri.

Didi, yang juga anggota Komisi III DPR, meminta Nazaruddin bisa membantu mengungkapkan dan membongkar perkara suap wisma atlet itu. Apalagi, jika dugaan adanya mafia anggaran di balik kasus ini benar.

Wakil Ketua KPK M Jasin di Jakarta, menegaskan, KPK bisa saja menjerat Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum atau siapa saja yang disebut Nazaruddin ikut menerima aliran dana korupsi berbagai proyek yang didanai APBN. KPK tidak tergantung pada keterangan Nazaruddin semata.

”Siapa pun, tidak hanya Anas. Kalau ada penerimaan uang sesuai bukti yang kami himpun, ya Anas diproses. Siapa pun, yang penting alat buktinya. KPK tidak pernah menyimpangkan kasus yang ada bukti, terus kami tinggalkan,” ungkap Jasin lagi.(bil/egi/tra)

Source : Kompas.com

Senja Kala Partai Demokrat?

Rapat Koordinasi Nasional Partai Demokrat, yang dipelesetkan oleh banyak orang sebagai ”Rapat Korban Nazaruddin”, 23-24 Juli 2011, baru saja usai.

Peserta rapat atau pengamat politik yang ingin melihat adanya gegap gempita suasana rapat atau mereka yang ingin melihat dikeluarkannya keputusan penting dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) tentunya menilai bahwa penutupan rakornas pada Minggu petang adalah sebuah antiklimaks.

Namun, mereka yang memahami karakter kepemimpinan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum pastinya sudah menduga rakornas ini tak lebih dan tak kurang hanya upaya untuk meredam konflik internal dan mendinginkan suasana panas di PD sebagai akibat ulah mantan Bendahara Umum PD M Nazaruddin yang tak mau dijadikan ”korban” sendirian dalam kasus korupsi yang dituduhkan kepada dirinya.

Jika Nazaruddin ibarat ingin ”membakar lumbung padi PD agar tikus-tikus di dalam partai dapat ditangkap”, duet Yudhoyono dan Anas justru ingin ”menyelamatkan lumbung padi sambil mengimbau agar mereka yang tidak bersih secara sukarela keluar dari partai”.

Kasus Nazaruddin memang sesuatu yang amat menarik. Kisah pelariannya pun sungguh luar biasa dan fenomenal. Meski paspornya sudah dicabut, ia masih leluasa berpindah dari Singapura ke negara lain. Tak heran jika Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan, ”Dia hebat, kita kalah (Kompas, 25/7/ 2011).” Selain itu, Nazaruddin juga benar-benar jadi ”Newsmaker of the Year 2011” karena sejak kasusnya diungkap sampai tiga bulan kemudian media massa cetak, elektronik, dan sosial tak henti-hentinya memberitakan soal dirinya.

Terlepas dari tindakan korupsi yang dituduhkan kepada dirinya, Nazaruddin termasuk sosok yang amat berani! Bayangkan, dia berani memberikan informasi awalnya melalui pesan singkat (SMS) dan Blackberry Messenger (BBM) ke media massa, dilanjutkan dengan wawancara melalui telepon dan berakhir dengan wawancara menggunakan Skype. Padahal, kita tahu tempat dia berada dapat dideteksi saat dia menggunakan telepon seluler ataupun Blackberry-nya. Itu dilakukan ketika dia sudah dimasukkan ke dalam kategori ”Red Notice” ke Interpol. Ini berarti Polri, yang katanya sudah mengetahui tempat persembunyian Nazaruddin, dapat meminta bantuan interpol negara setempat untuk menangkap dia.

Pembicaraan tingkat tinggi antara Presiden Yudhoyono sebagai Ketua ASEAN dan Perdana Menteri Singapura BG Lee juga dapat dilakukan saat Nazaruddin masih di Singapura. Permintaan bantuan kepada Pemerintah Argentina, jika benar ia berada di sana, juga dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Apalagi, Indonesia pernah memiliki hubungan amat baik saat Argentina berperang dengan Inggris dalam kasus Malvinas atau Falkland.

Asas resiprositas bisa berlaku dalam hubungan internasional. Karena itu, jika pemerintah benar-benar serius ingin memulangkan Nazaruddin, berbagai upaya melalui saluran apa pun, interpol atau pendekatan diplomatik, dapat dilakukan. Anehnya, Yudhoyono, baik sebagai presiden maupun Ketua Dewan Pembina PD justru hanya mengimbau agar Nazaruddin pulang ke Tanah Air dan menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (Kompas, 23/7/2011).

Entah siapa yang memberi gagasan, pernyataan Presiden Yudhoyono yang menuduh adanya pihak-pihak mengadu domba kader-kader PD tak saja menyudutkan media massa, tetapi justru menyebabkan media massa memosisikan Yudhoyono bukan lagi ”Media Darling”, kalau tak dapat dikatakan kini ia ”Media Enemy”.

Slogan kosong

Tema Rakornas PD yang berbunyi ”Konsolidasi, Perbaikan, dan Peningkatan Kinerja” partai bisa jadi slogan kosong tanpa makna. Kita melihat secara kasatmata selama rakornas tak terjadi suatu pertukaran gagasan yang bernas mengenai bagaimana PD berkonsolidasi, bersih-bersih diri, dan meningkatkan kinerja agar para kader yang bertarung di pilkada di berbagai daerah dapat memenangi pertarungan politik itu dan menyongsong pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014.

Partai juga tidak cukup hanya mengimbau agar mereka yang tidak bersih keluar dari partai karena tentunya tak akan ada kader partai yang melakukan itu secara sukarela. Pembersihan di internal partai juga tidak dapat dilakukan jika mereka yang diberi tanggung jawab untuk melakukan itu dipandang oleh masyarakat, bahkan di internal partai, sebagai sosok kader yang tidak bersih.

PD sampai saat ini juga masih tersandera kasus-kasus, seperti skandal Bank Century, kasus korupsi Nazaruddin dan turunannya yang mengenai kader-kader PD lain, kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi yang diduga dilakukan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum, Andi Nurpati, yang kini jadi salah satu pengurus teras PD, serta kasus-kasus korupsi lain yang diduga dilakukan oleh beberapa kader partai.

”Rekomendasi Sentul” yang berisi sepuluh butir tersebut, tanpa menyebut kasus Nazaruddin, tampaknya juga sesuatu yang tak bermakna. Bagaimana mungkin PD dapat melakukan bersih-bersih diri, memperbaiki hubungan internal partai, dan meningkatkan kinerja partai jika persoalan-persoalan yang mendera partai tidak diselesaikan seluruhnya dalam langkah yang konkret sekali dan selamanya.

Hasil rakornas di Sentul hanya menghasilkan suatu konsolidasi semu. Tutup buku dalam kasus Nazaruddin berarti PD melarikan diri atau tak ingin terkait dengan kasus tersebut. Padahal, justru kasus Nazaruddin dan turunannya yang seharusnya diselesaikan secara tuntas terlebih dahulu jika partai berlambang segitiga biru ini ingin melangkah ke masa depan.

Kasus Nazaruddin ibarat kanker ganas yang menggerogoti PD. Jika tidak ada diagnosis dan tindakan tuntas untuk menyelesaikan kasus tersebut, tubuh PD akan semakin tidak berdaya untuk melangkah ke masa depan. Bukan mustahil PD sedang mengalami pengeroposan dari dalam partainya sendiri. Ini yang penulis sebut sebagai Sandyakalaning Partai Demokrat.

Ikrar Nusa Bhakti Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Faksionalisme di Demokrat Tajam

Jakarta, Kompas – Faksionalisme dalam tubuh Partai Demokrat meningkat tajam sebagai dampak terbukanya dugaan korupsi dalam proyek wisma atlet SEA Games di Palembang yang melibatkan Muhammad Nazaruddin. Parahnya lagi, peningkatan ini disertai pembusukan dari dalam partai.

Penilaian itu disampaikan Abdul Aziz SR, pengajar pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Kamis (21/7). ”Sebenarnya faksionalisme pada tubuh Partai Demokrat sudah lama ada. Misalnya, antara ’pendatang’ dengan ’orang asli’ Demokrat, antara kubu Anas Urbaningrum, Marzuki Alie, dan Andi Mallarangeng. Tetapi, sekarang jauh lebih tajam daripada menjelang kongres tahun lalu di Bandung,” katanya.

Hal itu bisa dilihat dengan adanya suara agar diadakan kongres luar biasa untuk melengserkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Terjadi pula buka-bukaan aib partai di ranah umum. ”Dengan begitu, sebenarnya telah terjadi pembusukan oleh orang dalam terhadap Partai Demokrat,” kata Aziz.

Pada saat bersamaan, lanjut Aziz, terjadi penguatan posisi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai patron partai. Seluruh faksi kini berlomba-lomba mendekati SBY untuk memperoleh dukungan dan kekuatan dari patron besar itu.

Fenomena ini kian memperkuat pandangan, sebenarnya Partai Demokrat bukan partai modern, melainkan partai tradisional yang masih bernuansa patron-klien. Sekaligus partai ini tak memiliki sistem untuk memelihara soliditas yang efektif.

Aziz mengatakan, jika Partai Demokrat tak segera mengakhiri faksionalisme, perjalanannya ke depan akan semakin terpuruk. Masalah Nazaruddin akan menjadi instrumen keterpurukan partai sebab bukan mustahil lawan politik Partai Demokrat pada Pemilu 2014 akan membesar-besarkan kasus ini.

Simpan kejanggalan

Secara terpisah, di Jakarta, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Noer Fajrieansyah mengatakan, dugaan korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang, yang melibatkan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, kini mulai menjadi mainan politik yang menyimpan kejanggalan. Salah satunya, hingga kini Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (dan Badan Intelijen Negara) belum bisa memulangkan Nazaruddin. Padahal, Nazaruddin begitu leluasa melayani wawancara dengan media massa.

”Kalau media bisa kontak langsung, bahkan wawancara dengan Nazaruddin, semestinya penegak hukum lebih canggih aksesnya. Namun, kenapa Nazaruddin tak bisa segera ditangkap? Ada permainan apalagi ini?” katanya.

Sebaliknya, di Bengkulu, Penasihat KPK Abdullah Hehamahua menegaskan, KPK siap memeriksa pimpinannya jika terlibat kasus korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games 2011, seperti dituduhkan Nazaruddin. Untuk itu, Nazaruddin harus pulang dan memberikan keterangan kepada KPK secara langsung.

”Kalau mau berbakti kepada negara, bongkar semua saja,” papar Abdullah. Ia mengakui, Nazaruddin bisa meminta kuasa hukum untuk memberikan keterangan. Namun, hal itu akan merugikan dirinya sendiri. Nazaruddin tidak bisa memberikan pembelaannya secara langsung.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarifuddin Hassan, secara terpisah, Kamis, di Jakarta, memastikan pemberian sanksi terhadap kader yang bermasalah kemungkinan besar akan dilakukan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Demokrat pada 23-24 Juli 2011. ”Kita lihat saja. Nanti akan dibahas secara baik,” ujarnya.

Syarifuddin juga mempersilakan Nazaruddin untuk melapor ke KPK.

Di Malang (Jawa Timur), Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Rabu, menyatakan, ocehan Nazaruddin bisa dianggap tak memiliki legitimasi karena tak diungkapkan dalam acara pemeriksaan hukum. Namun, yang tak memiliki legitimasi tak berarti tak benar, atau setidaknya ada sebagian yang benar.

Mahfud juga menyatakan keheranannya, penegak hukum kesulitan menangkap Nazaruddin.
(ANO/IAM/ADH/ODY/FER)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Anas: Nazaruddin Dimanfaatkan

Jakarta, Kompas – Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meyakini ada pihak yang menggunakan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin untuk merusak nama baiknya. Dia menegaskan, yang disampaikan Nazaruddin bukan fakta, melainkan halusinasi, cerita karangan, atau fitnah.

”Ini peristiwa politik. Ini adalah serangan politik. Pembunuhan karakter. Tapi, saya tidak khawatir. Saya tidak gentar. Saya tidak pernah takut karena yang bisa membunuh itu yang punya hak, itu Tuhan,” kata Anas.

Namun, saat ditanya siapa yang menggunakan Nazaruddin, Anas menjawab, ”Tidak penting itu.” Anas juga mengaku tidak tahu apakah serangan terhadap dirinya itu terkait Rapat Koordinasi Nasional Partai Demokrat yang digelar akhir pekan ini atau tidak.

Jika yang disampaikan belakangan ini merupakan tuduhan hukum dan ada buktinya, Anas mempersilakan dilaporkan ke aparat penegak hukum agar diproses dengan pendekatan hukum. ”Sederhana, kan?” ucapnya.

Anas menjamin tidak ada politik uang dalam Kongres Partai Demokrat, Mei 2010. ”Saya bukan orang yang ngotot (untuk maju sebagai Ketua Umum Partai Demokrat). Saya diminta dengan pertimbangan masa depan partai untuk maju,” kata Anas.

”Namun, jika tim menyediakan fasilitas, bantuan transportasi pulang ke daerah masing-masing, itu kewajiban tim. Masak yang berjuang bersama tidak difasilitasi dengan transportasi, akomodasi, atau konsumsi. Itu bukan membeli suara,” kata Anas.

Tentang pernyataan Nazaruddin bahwa yang dimaksud adalah jatah untuk DPC, Anas menjawab, ”Itu bohong karena saya tahu itu iuran atau bantingan dari para anggota tim.”

Anas juga tidak yakin dengan kebenaran pernyataan Nazaruddin, ada satu kamar (tim Anas) di Hotel Aston, Bandung, untuk menyimpan uang dollar yang diangkut dari Jakarta dengan mobil boks. ”Saya selalu berpesan kepada tim, jangan menyerang tim atau kandidat lain dan jangan melakukan politik uang. Ini juga pesan Pak Achmad Mubarok sebagai ketua tim,” tutur Anas.

Anas menyatakan, Nazaruddin adalah buron yang pernyataannya sering bohong. ”Pertanyaan saya, layak atau tidak, kalau didaftar dustanya banyak sekali, kriminal buron yang tidak berani menghadapi proses hukum, suka dusta, suka bohong, dijadikan narasumber kebenaran. Seolah-olah omongannya kebenaran, disiarkan kepada publik sebagai kebenaran?” katanya.

Pengakuan Yulianis

Kemarin, kuasa hukum salah seorang staf keuangan perusahaan milik Nazaruddin, Ignatius Supriyadi, mengatakan, Yulianis mengakui pernah disuruh membawa sejumlah uang ke Bandung sebelum pelaksanaan Kongres Partai Demokrat. Menurut Supriyadi, hal yang sama pernah dikatakan kliennya dalam wawancara kepada sebuah media. ”Cuma disuruh bawa uang ke Bandung (oleh Nazaruddin), tetapi uang yang dibawa tak dipakai, justru setelah selesai kongres malah dapat tambahan. Dia hanya diperintah membawa uang,” ujar Supriyadi.

Menurut Supriyadi, Yulianis juga mengaku kenal dengan salah satu terdakwa kasus suap wisma atlet SEA Games, Mindo Rosalina Manulang, karena bekerja pada orang yang sama. Terkait dengan dakwaan jaksa terhadap Mindo ataupun Mohammad El Idris— Manajer PT Duta Graha Indah yang menjadi pemenang tender proyek wisma atlet—yang menyebutkan bahwa dari jatah uang sebesar Rp 24,9 miliar untuk Nazaruddin, dan telah diberikan kepada Nazaruddin sebesar Rp 3,4 miliar melalui Oktarina Furi dan Yulianis, Supriyadi mengatakan dirinya tak bisa berkomentar terhadap materi persidangan.

Supriyadi menuturkan, kliennya membantah mengenal istri Anas, Athiyyah Laila. Menurut Supriyadi, Yulianis membantah pernah datang ke rumah Anas.

Kemarin, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, di kompleks Istana Presiden, Jakarta, mengatakan, kebenaran pengakuan Nazaruddin yang ditayangkan secara langsung perlu ditelusuri lebih lanjut. ”Tentu itu jadi masukan bagi kita. Permasalahannya, bagaimana agar bisa terungkap. Karena itu, Nazaruddin harus bisa menyampaikan bukti atas apa yang disampaikannya ke publik,” kata Julian.
(IAM/BIL/WHY/NWO)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Pengakuan Nazaruddin Aneh dan Tidak Penting

VIVAnews – Mantan bendahara partai Demokrat, Nazaruddin, kembali mengeluarkan pernyataan mengejutkan di stasiun TV Metro TV, Selasa, 19 Juli 2011. Salah satu anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, menanggapi dengan santai semua pernyataan buronan pemerintah tersebut.

“Saya nggak paham dengan nyanyian seperti itu tadi, apa yang dibilang Nazaruddin itu nggak benar, aneh dan nggak penting, Pak Anas tidak pernah ngatur-ngatur, dia menang Kongres tidak menerima sepeserpun, saya prihatin dengan apa yang dikatakan oleh Nazaruddin,” ujar ahmad Mubarok kepada VIVAnews.com, Selasa 19 Juli 2011.

Dalam pernyataannya kemarin, Nazaruddin kembali berbicara soal isu politik uang pada tim sukses Anas saat Kongres di Bandung. Nazaruddin menyebut ada dana Rp7 miliar yang mengalir ke tim sukses Anas saat Kongres Bandung. Dan uang itu berasal dari proyek wisma atlet SEA Games. Sebelumnya, isu ini sempat dilontarkan Nazaruddin dalam pesan BlackBerry Messenger (BBM) yang diterima VIVAnews.com.

Mubarok yang merupakan tim sukses Anas pada kongres tahun lalu, mengaku tahu benar proses kemenangan Anas. “Saya sebagai tim sukses tahu benar Anas tidak terima uang apapun. Saya sudah telpon semua DPC, mereka juga tidak menerima uang apapun, itu sama sekali tidak benar omongannya Nazaruddin,” ujar Mubarok.

Mubarok mengatakan dia dan Anas tidak akan menanggapi semua pernyataan yang diberikan Nazaruddin tersebut. “Pak Anas dan saya tidak mau menanggapinya, buat apa, pernyataaan dari bawahan baru kemarin sore, sangat berlebihan kalau kami tanggapi,” ujar Mubarok. (adi)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Antara Wikileaks dan BBM Nazaruddin

Pada 11 Maret 2011, Indonesia dikagetkan oleh berita dua media Australia, Sydney Morning Herald dan The Age. Dengan mengutip bocoran situs Wikileaks soal kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, dua media itu menulis ”sepak terjang” dan perilaku tak terpuji sejumlah politikus Indonesia.

Dua media Australia itu secara gamblang menyebutkan sejumlah politikus Indonesia yang (diduga) melakukan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kegiatan sogok-menyogok, hingga praktik intimidasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono bahkan menjadi bagian dari nama yang mereka sebut.

Daniel Sparringa, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, menilai, penghinaan yang dilakukan dua media Australia itu tidak mudah dimaafkan. Kerusakan akibat berita tidak bertanggung jawab dan tanpa rasa hormat itu telanjur terjadi (Kompas, 14/3).

Namun, Yudhoyono dalam rapat kabinet terbatas meminta, kegaduhan akibat berita dua media Australia itu tidak perlu diteruskan. Menurut dia, masih banyak hal penting yang harus dikerjakan (Kompas, 15/3).

Namun, sikap agak berbeda diperlihatkan Yudhoyono saat menghadapi sejumlah pesan melalui Blackberry Messenger (BBM) yang disebut-sebut dikirimkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Dengan terperinci, Yudhoyono menyebut isi BBM itu tidak benar, seperti tentang wacana Kongres Luar Biasa Partai Demokrat dan ancaman penggulingan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Yudhoyono bahkan mengkritik media yang memberitakan BBM tersebut.

Padahal, isi Wikileaks yang dikutip Sydney Morning Herald dan The Age pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan isi BBM yang disebut berasal dari Nazaruddin. Keduanya sama-sama belum dapat dibuktikan kebenarannya.

Kala itu Effendy Choirie, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, menyatakan, isi dokumen Wikileaks itu sebenarnya sudah menjadi pembicaraan atau rumor sehari-hari di kalangan elite politik dan sejumlah masyarakat.

Informasi masyarakat

Yunarto Wijaya dari Charta Politika menyatakan, materi BBM Nazaruddin merupakan sesuatu yang selama ini dipersepsikan sejumlah masyarakat tentang partai politik, misalnya tentang praktik korupsinya.

Kedua dokumen itu juga telah menjadi bagian dari informasi masyarakat. Percaya-tidaknya terhadap isi dokumen Wikileaks atau BBM Nazaruddin itu akhirnya amat ditentukan oleh latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan kepentingan mereka yang membacanya.

Sikap Yudhoyono dan kader Partai Demokrat pada umumnya, yang seperti mati-matian menolak kebenaran isi BBM Nazaruddin, justru dapat menambah rasa ingin tahu masyarakat terhadap isi pesan Nazaruddin berikut kebenarannya. Di era teknologi komunikasi yang sudah maju ini, mencari isi BBM Nazaruddin bukan hal sulit meski sejumlah media mainstream sudah mengurangi pemberitaan tentangnya.

Sikap reaktif Yudhoyono dan Partai Demokrat juga telah memunculkan tudingan mereka ”mencoba” mengganggu kebebasan pers. Bahkan, Yudhoyono disebut sejumlah kalangan telah terlalu sibuk mengurus masalah ”kecil” seperti BBM Nazaruddin dan melupakan persoalan bangsa yang lebih besar.

Namun, tetap ada sisi ”positif” yang diambil Yudhoyono saat menyatakan sikapnya tentang kondisi Partai Demokrat, Senin malam lalu. Dengan pernyataan itu, Yudhoyono telah menunjukkan, dirinya berkuasa penuh di Partai Demokrat. Tanpa Yudhoyono, Partai Demokrat tidak ada apa-apanya. (NWO)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.