Doto Zaini Jangan Banyak Umbar Janji

Banda Aceh – Aceh baru saja memasuki pemerintahan yang baru. Doto Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf terpilih sebagai Aceh satu. Kepemerintahannya kurang lebih baru seminggu terhitung dari tanggal pelantikannya (25/6). Sementara begitu banyak janji-janji yang telah terucapkan seperti Aceh bebas asap rokok, kedisiplinan pegawai, pemerintah yang jujur, pembangunan infrastruktur seluruh Aceh dan banyak janji-janji lainnya.

Memang janji-janji tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat Aceh. Namun dikhawatirkan akan menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri ketika janji tersebut tidak terealisasikan. Menurut Pengamat Politik dari Aceh Institute, Fajran Zain, idealnya pemerintah baru jangan terlalu banyak mengumbar janji dulu. Tetapi fokus saja kepada beberapa program yang merakyat yang telah disusun.

“Ada baiknya pemerintah tidak terlalu mengumbar daftar keinginan, ingin begini dan ingin begitu. Istiqamah dan fokus saja pada beberapa visi pemerintahan yang sudah diformulasikan. Karena terlalu banyak bicara, terlalu banyak berjanji, hanya akan menjadi boomerang bagi pemerintahan. Alih-alih bisa meraih citra public yang positif, malah pemerintah kehilangan wibawa,” ungkap Fajran kepada The Globe Journal, Selasa (3/7).

Sarannya, jangan sampai pemerintah terjebak pada optimisme bias, semua ingin dijadikan prioritas, tetapi akhinya tidak satupun yang terpegang, sebab setiap kebijakan public memiliki konsekuensi pre-analisis, regulasi, perencanaan, dan anggaran.

Sesuai dengan catatan misalnya, sejauh ini sudah ada 21 janji yang dilansir oleh ZIKIR pada saat kampanye dulu, itu pun sudah harus pontang panting merealisasikannya.

“Bayangkan, apakah realistis bila ada program pemberangkatan jamaah haji dengan kapal pesiar, dan pemberian Rp 1 juta per KK per bulan dari hasil dana Migas? Jadi, kembali ke ikon yang diusung oleh Partai Aceh, Peugah ubee buet, peu buet ubee na (kerjakan apa yang sudah disampaikan, dan nanti sampaikan apa yang sudah dikerjakan,” tutup Fajran. [003]

Source : The Globe Journal

PM Najib Pastikan Jadwal Pemilu Tetap

KUALA LUMPUR, SENIN – Seolah meremehkan aksi unjuk rasa besar-besaran yang terjadi sepanjang akhir pekan lalu di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Senin (30/4), mengatakan, pemilihan umum di negeri itu akan tetap digelar sesuai jadwal, secepatnya Juni tahun ini.

Kericuhan dan bentrok sebelumnya dilaporkan terjadi antara puluhan ribu pengunjuk rasa aksi damai, Sabtu lalu, dan aparat kepolisian.

Kondisi itu membayangi pelaksanaan pemilu Malaysia, yang bukan tidak mungkin hasilnya bakal mengancam posisi koalisi Barisan Nasional yang berkuasa, yang telah memerintah selama 55 tahun di negeri itu.

Najib sangat berharap pada hasil pemilu Juni mendatang, terutama ketika mandat kekuasaannya usai Maret mendatang. Namun, daya tarik Najib di kalangan kelas menengah negeri itu terancam rusak jika tuduhan kebrutalan aparat polisi terhadap 25.000 pengunjuk rasa kemarin terbukti.

Kekerasan

Meski demikian, aparat kepolisian tidak seluruhnya bisa disalahkan dalam kericuhan tersebut. Sebagian pengunjuk rasa diduga bertanggung jawab atas sejumlah kekerasan yang mereka lakukan dan berujung pada ditangkapnya ratusan demonstran.

Keberadaan pemimpin oposisi Anwar Ibrahim, yang sempat berpidato dalam aksi unjuk rasa independen yang digelar gerakan Bersih untuk reformasi pemilu itu juga dituduh menjadi pemicu kekacauan. Tuduhan tersebut datang dari partai penguasa dan juga media massa milik pemerintah. Mereka menyebut pidato Anwar memicu pengunjuk rasa merangsek dan berupaya menembus barikade aparat keamanan.

”Hal itu membuktikan kalau gerakan Bersih telah dibajak dan Anwar memanfaatkannya sebagai taktik untuk menguntungkannya dalam pemilu,” ujar Nur Jazlan Mohamed, anggota parlemen dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).

Merosot

Berdasarkan jajak pendapat terbaru seputar pemilihan umum mendatang, popularitas Najib merosot menjadi tinggal 69 persen. Cara polisi menangani pengunjuk rasa dengan kekerasan juga ikut memengaruhi kondisi tersebut.

Sejak itu Najib terus berupaya mendekati kalangan kelas menengah dan pemilih muda. Salah satunya dengan menggagas penghapusan sejumlah undang-undang keamanan era kolonial.

Selain itu, Najib berupaya mengambil hati rakyat dengan jalan mendorong reformasi terbatas sistem pemilu, yang oleh kelompok oposisi disebut sejak lama justru membantu koalisi nasional mempertahankan kekuasaannya.

Najib juga mencari langkah lain untuk menarik simpati dengan rencana mengumumkan kebijakan, yang untuk pertama kalinya, menetapkan besaran standar upah minimum bagi pekerja sektor swasta di Malaysia.

Pengumuman digelar pada Senin malam menjelang peringatan Hari Buruh sedunia. Berdasarkan informasi yang beredar, upah minimum akan ditetapkan sebesar 265-300 dollar AS.

Minggu kemarin, Kepolisian Diraja Malaysia membebaskan 471 orang yang ditahan sepanjang unjuk rasa, termasuk anggota parlemen senior Partai Keadilan, Tian Chua.

Kepolisian mengaku masih belum memutuskan apakah akan mendaftarkan tuduhan atas para pengunjuk rasa itu.

(AFP/REUTERS/DWA)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Ideologi Harus Jadi Modal Sosial

Bandung, Kompas – Sebagai partai oposisi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan harus mempertegas jalan oposisinya. PDI-P yang telah menyatakan dirinya sebagai partai ideologi juga harus mampu menjadikan ideologi sebagai modal sosial.

Demikian disampaikan ekonom Ichsanuddin Noorsy dalam diskusi yang digelar di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI-P di Bandung, Jawa Barat, Selasa (13/12). Pembicara lain dalam acara dengan moderator anggota DPR dari Fraksi PDI-P Arif Budimanta ini adalah Ikrar Nusa Bakti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Yulius Purwadi dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Bandung.

Menurut Ichsanuddin, jalan oposisi yang diambil PDI-P dapat bermakna dua hal. Pertama, ikut berusaha menyelamatkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga 2014, dengan cara ikut menyampaikan kritik dan peringatan terhadap pemerintah. Namun, oposisi seperti ini akhirnya bisa bersifat transaksional. ”Oposisi yang kedua dimaksudkan untuk mengembalikan marwah partai,” tuturnya.

Ichsanuddin juga mempertanyakan manfaat ideologi bagi PDI-P. ”Jika PDI-P memiliki ideologi, apakah ideologi itu menjadi modal sosial? Saya meragukannya. Jika tidak (menjadi modal sosial), lalu bagaimana konsolidasi internal partai?” ujarnya.

Yulius menambahkan, PDI-P harus memaksimalkan konsolidasi internal sebagai persiapan menyambut Pemilu 2014.

Masih cacat

Menurut Yulius, Indonesia sudah menjadi negara demokrasi, tetapi masih cacat. ”Cacat demokrasi di Indonesia, misalnya terletak pada pertanyaan, apakah betul ada jaminan penuh terhadap hak memilih warga negara? Juga bagaimana manfaat dari demokrasi?” tutur pengajar ilmu politik ini.

Sementara Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI-P Puan Maharani menuturkan, sikap partai berikut penerimaannya oleh rakyat menjadi salah satu materi pembahasan di rakernas. ”Yang jelas, kami tetap berusaha selalu berjuang bersama rakyat,” ujar putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ini.

Arif Budimanta menambahkan, oposisi PDI-P dimaksudkan untuk mengembalikan marwah partai. (NWO)

Source : Kompas.com

Setelah Aburizal Menjadi Capres

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, tiba-tiba tunjuk jari, interupsi. Saat itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad yang memimpin rapat, sudah akan menutup acara yang berisi paparan hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Reform Institute.

Peristiwa ini terjadi dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Partai Golkar pada Kamis (27/10) siang di Jakarta, persisnya setelah LSI dan Reform Institute menyampaikan paparannya.

Dalam paparannya, LSI dan Reform Institute menyatakan, Golkar dan ketua umumnya, yaitu Aburizal Bakrie, dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren positif. Saat ini, Golkar telah menjadi partai dengan elektabilitas (tingkat keterpilihan) tertinggi, mengalahkan Partai Demokrat. Reform Institute menambahkan, Aburizal juga menjadi capres dengan elektabilitas tertinggi.

Dalam interupsinya, Akbar menyatakan, hasil survei itu membuktikan bahwa Golkar tetap dapat meningkatkan elektabilitasnya, meski berada di dalam koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Jika elektabilitas Partai Demokrat turun, seharusnya yang naik adalah elektabilitas partai oposisi, yaitu PDI Perjuangan. Namun, justru elektabilitas Golkar yang naik,” kata Akbar.

”Ini menunjukkan, kita tetap harus bersikap kritis meski berada di koalisi. Bahkan, jika suatu saat harus memilih, tetap terbuka kemungkinan berada di luar pemerintahan,” lanjut Akbar. Fadel segera menjawab pernyataan itu dengan mengatakan, Golkar akan membentuk tim kecil untuk mengkaji berbagai hasil survei tersebut.

Berada di luar pemerintahan, bisa menjadi sejarah baru bagi Golkar. Pasalnya, sejak berdirinya, Golkar selalu berada di pemerintahan. Dalam pidato politik saat membuka Rapimns II, Aburizal juga menegaskan, Golkar tetap mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga 2014. ”Posisi Golkar adalah posisi seorang sahabat yang sejati. Ramah tapi tegas, kritis tetapi loyal, lembut dan santun namun keras dan berani manakala memang diperlukan untuk semua,” kata Aburizal.

Tabuh genderang

Namun, interupsi Akbar itu tetap menarik. Pasalnya, sekarang Golkar sudah menetapkan Aburizal sebagai calon presiden (capres) 2014-2019. Dengan keputusan itu, menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, fokus partainya pada saat ini adalah meningkatkan elektabilitas (tingkat keterpilihan) dan pemenangan Partai Golkar serta Aburizal di Pemilu 2014. Artinya, Golkar sudah menabuh genderang, siap bersaing dengan para kompetitornya di 2014, termasuk Partai Demokrat.

Saan Mustopa, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat menyatakan, partainya menghargai keputusan Partai Golkar yang telah menetapkan capres yang akan diusung di Pemilu 2014. Dia berharap, keputusan itu tidak mengganggu soliditas dan stabilitas koalisi partai-partai politik pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Koalisi yang sering disebut dengan Setgab itu, terdiri dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Yunarto Wijaya dari Charta Politika melihat, Setgab tidak lebih dari ”anak haram” hasil perkawinan antarpartai demi alasan stabilitas. ”Bahkan, ada yang mengatakan, Setgab merupakan ”perkawinan” antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Aburizal Bakrie yang lalu diikuti oleh masing-masing gerbongnya,” kata Yunarto.

Sebagai ”anak haram,” ikrar yang dibangun dalam Setgab hanya kepentingan. ”Dan, kepentingan ini otomatis berakhir jika berbicara 2014. Pasalnya, pada saat itu, setiap partai memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Setiap partai akan berusaha mencari posisi paling aman dan menguntungkan bagi dirinya sendiri,” kata Yunarto.

Berakhirnya ”kepentingan” dalam Setgab ketika bicara 2014, sudah beberapa kali terlihat. Misalnya, muncul dalam perdebatan seputar besar ambang batas parlemen, daerah pemilihan, hingga syarat keanggotaan Komisi Pemilihan Umum di Pemilu 2014. Dalam kasus ini, kata sepakat tidak dapat diraih partai-partai anggota Setgab.

Setgab, bahkan juga berbeda pendapat dalam isu-isu krusial yang tidak terkait langsung dengan Pemilu 2014, misalnya dalam kasus pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century atau kasus mafia pajak.

Tingkatkan konflik

Keputusan Golkar untuk mencapreskan Aburizal, lanjut Yunarto, diyakini akan meningkatkan derajat ”konflik” yang belakangan ini sudah lumayan tinggi di Setgab. Pasalnya, Aburizal yang memiliki peran dominan di Setgab, sudah jelas-jelas memiliki ”kepentingan” lain, yaitu capres 2014.

Bahkan, menurut Yunarto, sekarang Setgab sebenarnya sudah tamat dan hanya tinggal nama, karena ”kepentingan” yang mengikat mereka, sudah tidak ada lagi. Sinyalemen ini terlihat dari ucapan Akbar Tandjung bahwa Golkar harus tetap kritis dan membuka peluang berada di luar pemerintahan.

Jadi, agaknya kita harus bersiap menghadapi dinamika politik yang akan semakin dinamis, bahkan mungkin sangat tidak terduga…. (Marcellus Hernowo)

Source : Kompas.com

Makna Oposisi di Indonesia

Politik oposisi sejatinya adalah hal yang melekat di dalam demokrasi. Ia dipraktikkan untuk menjamin demokrasi tetap bekerja dan memastikan monopoli kebenaran tidak boleh terjadi. Sayangnya, pelembagaan politik oposisi di Indonesia merupakan hal yang masih sulit terwujud.

Sejarah otoriterisme Orde Baru menjadi titik tolak terciptanya monopoli kebenaran penguasa. Saat itu rezim militer menggunakan cara ideologis dan koersif untuk memastikan lembaga oposisi tidak berkembang. Partai-partai politik dipaksa berfusi dan dibatasi fungsi kontrolnya terhadap pemerintah. Golkar menjadi satu-satunya partai penguasa selama 32 tahun dan praktis peran dua partai politik yang lain (Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dikebiri sebatas ”penghias” demokrasi.

Di level masyarakat, Orde Baru menerapkan politik korporatis yang tidak lain merupakan cara penguasa untuk mengendalikan kelompok-kelompok di masyarakat, mulai dari petani, buruh, nelayan, pemuda, perempuan, agama, atau media massa, sebagai pendukung pemerintah. Di sektor perburuhan, misalnya. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menjadi satu-satunya serikat buruh yang boleh ada dan diarahkan untuk lebih banyak menjadi corong pemilik modal ketimbang para pekerja.

Cara-cara koersif menjadi alat pembungkaman. Mereka yang berusaha kritis dan bertentangan dengan pemerintah segera ditindas dengan kekerasan. Penangkapan dan pemenjaraan aktivis mahasiwa, Petisi 50, pembredelan surat kabar, pembantaian berdarah dalam peristiwa Tanjung Priok, Lampung, Jenggawah, serta pemberlakuan daerah operasi militer di Aceh, merupakan beberapa dari deretan panjang upaya efektif pembasmian oposisi.

Pergantian kekuasaan tidak lantas membuat fungsi oposisi bisa dijalankan. Bermunculannya banyak partai politik pada gilirannya dimaknai sebatas euforia demokrasi selepas dari otoriterisme Orde Baru. Alih-alih menjalankan politik oposisi, partai-partai politik yang mendapat kursi di lembaga legislatif berlomba-lomba membentuk koalisi dengan partai penguasa. Bahkan rencana perombakan kabinet menjadi komodifikasi politik banyak pihak, baik anggota partai penguasa maupun mereka yang terancam digusur dari kabinet.

Pada titik ini politik oposisi kerap dilihat sebagai kegiatan politik yang kurang bergengsi ketimbang kegiatan memerintah. Oposisi dianggap sebagai ”tertundanya kesempatan berkuasa”. Karena itu, oposisi menjadi identik dengan aktivitas ”menjatuhkan kekuasaan”. Sebaliknya, pemerintah yang berkuasa akan memandang oposisi sebagai ancaman terhadap kekuasaannya dan karena itu, ia akan mempertahankan diri dengan segala cara (Rocky Gerung, 2001). Seruan Sekretaris Kabinet Dipo Alam untuk memboikot media massa yang dianggap menjelekkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi bukti hal itu.

Padahal, oposisi dibutuhkan untuk mengawasi kekuasaan yang cenderung koruptif. Lebih jauh, oposisi diperlukan karena yang baik dan benar dalam politik harus diperjuangkan dalam kontestasi dan diuji dalam wacana terbuka. Politik oposisi berfungsi sebagai alat kontrol dan penyeimbang kekuasaan. Jika ini dipraktikkan, demokrasi di Indonesia tak lagi sebatas retorika politik. (BI Purwantari/Litbang Kompas)

Source : Kompas.com

Sikap PDIP Untungkan Golkar

JAKARTA–MICOM: Pengamat politik Yudi Latif menegaskan sikap politik PDIP yang sudah sangat jelas terhadap pemerintahan Yudhoyono selalu dimanfaatkan Partai Golkar untuk mendapatkan berbagai keuntungan politik.

Saat menjadi pembicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi di ruang wartawan DPR Jakarta, Kamis (10/3) Yudi mengungkapkan bahwa kendati sikap tegas PDIP itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi sebagai oposisi, namun ironisnya SBY masih saja berupaya “merayu” PDIP untuk masuk dalam barisan pendukungnya.

“Jadi sebenarnya membaca PDIP dengan Megawati-nya itu lebih mudah karena ada kepastian-kepastian disana. Dari sikap itu, sebenarnya Partai Golkar lah yang paling diuntungkan. Jadi, silakan PDIP dan Golkar bersalam-salaman,” ujarnya.

Dalam diskusi yang mengambil tema “Parpol Rebutan Kekuasaan, SBY Bingung, Rakyat Ditinggalkan” itu, Yudi juga mengatakan bahwa berbagai ketidak pastian yang dipicu oleh sikap Presiden Yudhoyono itu sesungguhnya juga bukan untuk menata jalannya pemerintahan agar berjalan lebih efektif.

Menurut dia, hingga saat ini Presiden Yudhoyono masih belum menemukan rumusan yang paling menguntungkan dirinya atas persoalan politik yang terjadi saat ini, sehingga keputusan-keputusan terkat reshuffle kabinetnya seolah berjalan ditempat.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso yang juga turut menjadi pembicara dalam diskusi itu menyatakan bahwa pihaknya bisa memaklumi kalau presiden menyampaikan pernyataannya yang cukup keras tapi juga terukur atas perkembangan terakhir di parlemen.

Dikemukakannya bahwa Partai Golkar tidak merasa terbebani dengan keputusan-keputusan yang telah diambilnya. Meski masih berada dalam barisan koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono, ia menambahkan, sikap Golkar tidak akan berubah dan tetap kritis apabila kebijakan pemerintah tidak memihak kepentingan rakyat. (Ant/OL-04)

Source: mediaindonesia.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Tidak Ada “Reshuffle”

Jakarta, Kompas – Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/3), mengakui, pemberitaan tentang wacana perombakan kabinet yang santer telah memengaruhi kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II. Untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif, ia menegaskan, tidak akan ada perombakan kabinet dalam waktu dekat.

”Pemberitaan itu sedikit banyak memengaruhi konsentrasi dan kinerja kabinet yang seharusnya fokus melaksanakan berbagai program pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan rakyat dan bangsa,” katanya. Menurut Sudi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah dan terus mengevaluasi kinerja kabinet untuk penyempurnaan kinerja. Evaluasi didasarkan pada kontrak kerja dan pakta kerja kabinet.

Di sisi lain, menurut Sudi, Presiden saat ini tengah menata kembali etika dan efektivitas koalisi partai politik pendukung pemerintah. Namun, penataan koalisi tersebut tidak terkait langsung dengan persoalan koalisi.

”Presiden secara resmi belum pernah bicara tentang dilaksanakannya reshuffle (perombakan) kabinet dalam waktu dekat, termasuk menyebut nama menteri yang akan diganti dan yang mengganti. Namun, reshuffle tersebut bisa dilaksanakan apabila diperlukan,” ungkap Sudi.

Secara terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel T Sparringa juga mengatakan, proses yang tengah berjalan saat ini masih pada tahap pembicaraan mengenai konfigurasi koalisi. Dalam bayangannya, penataan koalisi setidaknya membutuhkan waktu dua minggu.

”Tidak secepat yang saya kira dibayangkan orang. Ketika ada orang mengatakan mengapa begitu lama, pertanyaan saya justru mengapa begitu tergesa-gesa dan mengapa orang menjadi jengkel untuk sesuatu yang sebenarnya harus dilalui,” katanya.

PKS belum bertemu Presiden

Hingga Rabu sore, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya partai anggota koalisi pendukung pemerintah yang belum bertemu Presiden Yudhoyono untuk membahas koalisi. ”Belum ada undangan. Kami bisa mengerti kesibukan Presiden. Atau mungkin pertemuan dengan PKS belum dianggap mendesak,” kata Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, Rabu.

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku sama sekali tidak tahu dengan keputusan Presiden Yudhoyono terkait dengan masa depan koalisi pendukung pemerintahan. Demokrat siap melaksanakan keputusan Presiden yang juga Ketua Dewan Pembina Demokrat itu. (bil/why/nwo/iam)

Source: kompas.com

Indra J Piliang: SBY Tidak Berani Keluarkan Golkar

aburizal bakri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kader Partai Golkar Indra J Piliang meyakini Presiden SBY sebagai Ketua koalisi tidak akan berani mengeluarkan Golkar dari peserta koalisi. Pasalnya, masuknya Golkar dalam koalisi jauh lebih besar untuk kepentingan SBY-Boedinono.

“Kalau mau mengelurkan Golkar saya yakin SBY tidak berani melakukan itu,” tegas Indra di Jalan Bumi Asri C-3 komplek Liga Mas Indah Perdatam Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (6/3/2011).

Menurutnya, jika koalisi itu disebut sebagai kebutuhan Golkar, maka Golkar seharusnya mendapat jatah jabatan menteri jauh lebih banyak dari PKS. “Kalau koaliasi itu kita dudukan dalam teori seharusnya jatah Golkar lebih banyak dari PKS,” ujarnya.

Ia juga menilai agak kurang tepat jika mengasumsikan Golkar yang jauh lebih membutuhkan koalisi dibanding SBY- Boediono yang ada didalam koalisi. “Kalau kita yang butuh, kita pasang tariflah. Kalau cuma dua menteri buat apa,” ungkapnya. (*)

Source: tribunnews.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Hanura: Golkar-PKS Harus Keluar Koalisi

Yuddy Chrisnandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Yuddy Chrisnandi, menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saatnya menggunakan momentum kekisruhan koalisi untuk mencoret Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi.

“Sebaliknya, bagi Partai Golkar dan PKS justru harus menggunakan momentum sekarang ini untuk keluar dari koalisi dan tidak hanya mengejar kekuasaan semata,” kata Yuddy kepada Kompas, Kamis (3/3/2011), di Jakarta.

Menurut ketua bidang pemenangan pemilu itu, kecepatan bertindak terhadap anggota partai koalisi akan menentukan citra politik Presiden Yudhoyono. “Presiden akan dinilai tegas dan berani jika menteri-menteri dari Partai Golkar dan PKS segera diganti. Jadi, jangan sekadar mengancam,” tambahnya.

Sebaliknya, lanjut Yuddy, jika Partai Golkar dan PKS akan mempersilakan Presiden mengganti menteri-menteri dari partai politik itu, hal itu justru akan menciptakan sistem politik yang sehat.

“Diharapkan, dukungan partai-partai di legislatif bukan karena keanggotaan koalisi, akan tetapi substansi program yang memang berpihak kepada rakyat,” jelas Yuddy lagi.

Partai Hanura, lanjut Yuddy, menunggu kehadiran kedua partai tersebut di DPR untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan kekuasaan.

“Kalau Golkar dan PKS tidak menggunakan momentum sekarang ini menyatakan independen terhadap pemerintah, kedua partai itu memang tidak berorientasi pada rakyat, akan tetapi kekuasaan semata,” kata Yuddy lagi.

Adapun politisi muda dan pengusaha Partai Golkar, Pumpida Hidayatulloh, mendukung agar partainya berada di luar pemerintahan menghadapi kekisruhan koalisi sekarang ini pasca voting soal hak angket pajak.

“Partai Golkar independen merupakan pilihan yang terbaik dengan sejumlah pertimbangan pengalaman politik tahun 2009 di mana keberadaan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar, yang juga Wapres tidak membuahkan hasil yang maksimal sehingga sikap independen Partai Golkar justru hal yang terbaik sekarang ini,” demikain Pumpida.

Source: kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Menanti Sikap Yudhoyono

Apa sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan wacana perombakan kabinet dan evaluasi koalisi pemerintahannya? Pendapat siapa yang akan didengar oleh Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tentang hal itu?

Pertanyaan tersebut menjadi mendesak karena sejumlah elite Partai Demokrat sudah lebih dari satu minggu terakhir bersuara keras dan jelas tentang perlunya evaluasi koalisi yang sekarang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Bahkan, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum telah mengikhlaskan jika ada partai anggota koalisi yang terus berbeda sikap dengan mayoritas anggota koalisi lain. ”Jika lebih sering berbeda, apalagi dengan alasan yang dicari-cari dan bahkan menjadi strategi politik, lebih baik bersikap terus terang saja,” pinta Anas.

Pernyataan ini dapat dengan mudah ditujukan kepada Partai Golkar dan PKS, yang selama ini sering punya sikap politik berbeda dengan Partai Demokrat di DPR. Terakhir, pada Selasa pekan lalu kedua partai itu mendukung hak angket mafia pajak, sedangkan Partai Demokrat menolaknya.

Perbedaan sikap lainnya, antara lain, terjadi dalam kasus pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century (Golkar dan PKS berpendapat ada pelanggaran, Demokrat tak ada pelanggaran) serta pengesampingan perkara untuk Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah (Demokrat menerima, sedangkan Golkar dan PKS menolaknya).

Akumulasi dari sejumlah perbedaan sikap itu, menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa, telah mendorong sejumlah petinggi Demokrat bersuara keras tentang pentingnya evaluasi koalisi dan perombakan kabinet.

Namun, berbagai pernyataan itu terkesan dianggap ringan oleh Golkar dan PKS. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan tidak akan keluar dari koalisi. Bendahara Umum dan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Setya Novanto, bahkan menyatakan, Yudhoyono memahami sikap partainya.

Ketua PKS Nasir Djamil menuturkan, ”Jika akan ada perombakan kabinet, Presiden Yudhoyono pasti akan membicarakannya lebih dahulu dengan Ketua Dewan Syura PKS Hilmi Aminuddin. Sampai sekarang pembicaraan itu belum ada.”

Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta meyakini, perombakan kabinet dan pengeluaran PKS dari koalisi tidak akan terjadi.

Ironisnya, meski polemik tentang evaluasi dan perombakan kabinet ini sudah lebih satu minggu terjadi, belum ada satu pun pernyataan dari Presiden tentang hal tersebut.

Pernyataan Presiden itu juga dibutuhkan untuk menilai, kepada siapa Presiden berpihak? Anas Urbaningrum dan sejumlah elite Partai Demokrat atau Partai Golkar dan PKS?

Namun, sebenarnya yang ditunggu bukan hanya sikap Presiden tentang evaluasi koalisi dan perombakan kabinet. Masyarakat juga menunggu sikap Presiden lainnya. (NWO)

Source: Kompas.com