Pakar: Golkar Tengah Mainkan Strategi Marketing Politik

Source: esaipolitik.blogspot.co.id

Jakarta- Peneliti senior Founding Fathers House (FFH) Dian Permata, menilai, saat ini Partai Golkar tengah memainkan strategi marketing politik dengan keluarkan pernyataan akan mendukung majunya Presiden Joko Widodo dalam Pemiihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Kalau kita lihat, deklarasi dukungan capres Jokowi pada Pilpres 2019, Partai Golkar tengah memainkan strategi marketing politik. Harapannya, ada multiplayer effect dari tingginya elektabilitas Jokowi,” kata Dian, Senin (23/5).

Dengan strategi politik tersebut, menurut Dian, Partai Golkar juga berharap dapat limpahan elektabilitas yang positif dari masyarakat. Mengingat, Partai Golkar adalah partai pertama yang mendeklarasikan dukungan pada Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang.
Continue reading

Konflik Menggerus Performa Partai

Litbang Kompas

Konflik internal Partai Golkar yang sudah berlangsung 1,5 tahun terakhir memengaruhi penilaian publik pada partai berlambang beringin ini. Publik meragukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) akan mengakhiri dinamika partai akibat konflik. Keraguan ini tidak lepas dari performa partai yang tergerus akibat konflik berkepanjangan.

Jajak pendapat Kompas merekam pendapat separuh responden (50,4 persen) yang tidak yakin Munaslub Golkar yang digelar 14-17 Mei ini akan mengakhiri konflik. Sementara sepertiga responden lainnya menyatakan sebaliknya. Penilaian itu tak dapat dilepaskan dari pandangan publik yang melihat konflik partai sebagai persoalan serius yang tengah dihadapi Golkar. Apalagi kemudian muncul sejumlah isu seperti sumbangan Rp 1 miliar dalam pencalonan ketua umum serta saling klaim dukungan pemerintah. Keduanya mewarnai persiapan Munaslub.
Continue reading

Parpol Mengancam Demokrasi

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (kanan) memimpin rapat koordinasi penyelenggaraan pilkada di daerah otonomi khusus antara KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Kementerian Hukum dan HAM yang diselenggarakan di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (19/4). Rapat membahas berbagai aturan pilkada di daerah yang mempunyai otonomi khusus, seperti di Aceh, DKI Jakarta, dan Papua Barat.
KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

JAKARTA, KOMPAS — Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat bersikukuh menaikkan syarat dukungan untuk pasangan calon yang akan berlaga dalam pemilihan kepala daerah dari jalur perseorangan. Upaya itu merupakan ancaman bagi demokrasi karena akan mempersulit seseorang maju dari jalur perseorangan.

Upaya mempersulit calon perseorangan ini makin terlihat karena pada saat yang sama syarat bagi pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diusung partai politik akan diturunkan.
Continue reading

Demokrasi “Roller Coaster”

KOMPAS.com — Kemenangan dan kekalahan dalam sistem demokrasi dapat digambarkan sebagai pendulum biner yang bekerja di atas prinsip sticks-and-carrots (hukuman dan ganjaran).

Kemenangan sebuah parpol dalam pemilu, dengan begitu, bukanlah sebuah kebetulan atau kecelakaan. Terdapat rasionalitas publik yang memungkinkan terjadinya kemenangan berpihak pada parpol tertentu atas dasar pilihan-pilihan rasional, setidaknya ”kuasi” rasional. Continue reading

“Jual” Orde Baru, Langkah Mundur Golkar

Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro
KOMPAS.com/Indra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, strategi Partai Golkar dengan kembali mengungkit keberhasilan pemerintahan orde baru merupakan langkah mundur. Menurutnya, Golkar tak seharusnya bernostalgia dengan pemerintahan Presiden Soeharto. Seharusnya, kata dia, Golkar mengedepankan isu membasmi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Jangan lupa, kita menurunkan orde baru karena kita ingin membasmi KKN,” ujar Siti, seusai diskusi “Masalah Penciptaan Lapangan Kerja di Mata Partai Politik”, di Gedung SME Tower, Jakarta, Kamis (27/3/2014).
Continue reading

Disorientasi Partai Politik

KOMPAS.com – POTRET parlementer negara kita kian buram. Gara-gara sejumput duit, status yuridis puluhan wakil rakyat berubah menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan. Padahal, tak sedikit duit yang sudah dialokasikan buat gelanggang parlemen. Disorientasi partai politik atau krisis identitas ”wakil rakyat”?

Krisis jati diri anggota parlemen di Jakarta, Papua, Padang, dan daerah lainnya melahirkan disorientasi seluruh sistem perwakilan rakyat. Gaya hidup aji mumpung memintal mental profitisasi kursi parlementer yang menyedot uang semir, siluman, THR, dan komisi dari individu/instansi terkait DPR(D). Tentu keadaan ini menyemarakkan gawai korupsi di kalangan anggota parlemen, pejabat pemerintah, dan penentu kebijakan.
Continue reading

Politik dan Uang

Pernah terjadi perdebatan panjang pada kurun 1930-an tentang hubungan politik dan agama, antara elite santri nasionalis dan elite nasionalis non-santri. Gaung perdebatan itu masih dirasakan sampai tahun 1950-an. Isu pokok yang diperdebatkan berpusat pada masalah apakah politik itu kotor atau tidak.

Non-santri bersikukuh, politik itu selamanya kotor sehingga agama yang suci jangan dibawa-bawa ke dalamnya. Santri lalu membalik formulanya, justru karena politik itu kotor perlu dibersihkan dengan agama.

Continue reading

Menimbang Partai Agama

Dalam persepsi masyarakat, di Indonesia terdapat beberapa partai politik yang mempunyai semangat dan agenda keislaman, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Sekalipun mengatakan dirinya sebagai partai terbuka, dalam persepsi masyarakat mereka tetap dipandang sebagai partai agama (Islam).

Karena mengedepankan simbol, slogan, dan emosi keagamaan, umat Islam akan mudah bersimpati dengan alasan keagamaan. Meskipun demikian, identitas dan afiliasi keagamaan ini juga menjadi beban dan senjata makan tuan ketika elite pengurusnya dianggap melanggar dan melecehkan ajaran agama. Karena itu, ketika partai agama, departemen agama, atau ormas agama dinyatakan korup, masyarakat akan menghujat dan marah dua kali lipat daripada ketika korupsi itu dilakukan aktor lain yang tidak mengusung simbol-simbol agama.

Continue reading

Analisis Politik: Berburu Gengsi, Abai Prestasi

KOMPAS.com – Meskipun rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, ternyata tidak mudah rakyat Indonesia menjadi pemenang tulen pada Pemilihan Umum 2014. Bahkan pesta demokrasi sebagai festival yang seharusnya merayakan kedaulatan rakyat dihantui oleh sikap skeptis dan apatisme publik terhadap faedah dan kemaslahatan pemilu.

Penyebab utamanya adalah tingkat kepercayaan rakyat terhadap lembaga politik dan negara semakin merosot. Rendahnya keterandalan lembaga-lembaga tersebut dipertegas dengan beberapa survei akhir-akhir ini. Indikatornya, potensi pemilih yang menyatakan belum tahu atau tidak memilih berkisar 30 persen sampai 40 persen.
Continue reading

Koalisi Partai Islam Persempit Jangkauan Penetrasi

Ilustrasi Poros Tengah Jilid II | Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, mengatakan, koalisi partai Islam tak mungkin terealisasi. Pasalnya, koalisi itu justru merupakan blunder yang akan mempersempit jangkauan penetrasi koalisi tersebut.

Kristiadi menjelaskan, terminologi partai Islam saat ini sudah tak berlaku dan membingungkan. Sebab, pada kenyataannya, kondisi partai di Indonesia sudah sangat terbuka dan diwakili semua unsur. “Dikotomi (partai Islam) itu sudah tidak valid. Sekarang ini ada perkembangan yang sangat baik, basis-basis partai tidak bisa dibasiskan oleh hal yang sifatnya primordial,” kata Kristiadi dalam sebuah diskusi di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2013).
Continue reading