Rakyat Tidak Butuh Cucu Pemimpin Sejati

Politik dinasti sering dipertentangkan dengan meritokrasi. Politik dinasti kerap dimaknai dekat dengan nepotisme dan kolusi. Betapa tidak, politik dinasti diartikan sebagai praktik pendistribusian kekuasaan di antara anggota keluarga sedarah.

Praktik ini dilakukan bukan saja untuk memastikan suksesi kekuasaan, melainkan juga untuk melanggengkan akses terhadap kekuasaan politik dan ekonomi di tangan satu keluarga atau klan tertentu. Sementara itu, meritokrasi menekankan pada sistem yang memberi tempat kepada mereka yang berprestasi untuk menjadi pemimpin.

Politik dinasti merupakan fenomena global. Tak hanya di Indonesia, dinasti politik juga tumbuh dan berkembang di dunia. Dinasti politik Kennedy dan Bush di Amerika Serikat, keluarga Aquino, Arroyo, dan Conjuangco di Filipina, Gandhi di India, dan Bhutto di Pakistan adalah beberapa contohnya. Meski demikian, kekuasaan trah politik tersebut tidak kekal.

Dinasti Kennedy, misalnya. Selama lebih dari 64 tahun, nama Kennedy terus berkibar di jagat politik AS. Mendiang John F Kennedy, sebelum terpilih sebagai presiden pada 1960, telah mengabdikan dirinya di senat dan parlemen sejak 1947. Adiknya, Robert Kennedy, yang tewas ditembak pada 1968 adalah mantan jaksa agung 1961-1964. Edward Kennedy menjadi senator dari Negara Bagian Massachusetts 1962-2009.

Kematian Senator Edward Kennedy pada 2009 dinilai banyak pihak menandai berakhirnya penguasaan trah Kennedy di level tinggi kekuasaan politik. Sejumlah skandal dan tragedi melingkupi keluarga terpandang tersebut. Terakhir, Patrick Kennedy, anak Edward Kennedy, harus mundur dari senat pada 2010 karena masalah alkohol dan obat bius. Saat ini, Joseph P Kennedy III, cucu Robert Kennedy, sedang berupaya merebut kembali kejayaan nama Kennedy melalui pemilihan kongres di Negara Bagian Massachusetts.

Dinasti politik Gandhi memiliki kisah berbeda. Selama 65 tahun kemerdekaan India, dinasti Gandhi mendominasi politik. Jawaharlal Nehru; putrinya, Indira Gandhi; dan cucunya, Rajiv Gandhi; berhasil terpilih sebagai Perdana Menteri India. Indira dan Rajiv mengalami nasib naas tewas ditembak saat berkuasa. Saat ini, Partai Kongres yang dibesarkan trah Gandhi dipimpin Sonia Gandhi, janda mendiang Rajiv Gandhi.

Namun, generasi keempat Gandhi tak lagi ”laku” dijual. Rahul Gandhi, putra Rajiv yang digadang-gadang menggantikan Sonia, tak mampu memenangi hati rakyat. Pada Maret 2012, Partai Kongres mengalami kekalahan memalukan di Negara Bagian Uttar Pradesh. Dari 403 kursi parlemen yang diperebutkan, Kongres hanya mendapat 28 kursi. Bahkan, Kongres hanya menduduki peringkat keempat dalam pemilu di Uttar Pradesh yang berpenduduk 200 juta jiwa. Yang menyakitkan adalah kekalahan itu terjadi di negara bagian tempat Kongres pertama kali muncul sebagai sinar baru kemerdekaan India.

Padahal, upaya Rahul tak terbatas pada bentuk kampanye konvensional. Ia rela tidur beratap langit, berbagi sayur kacang dan roti dengan warga miskin, dan memelihara jenggot agar rakyat terpikat memilih partainya. ”Saya ingin memahami penderitaan Anda,” kata Rahul di hadapan warga miskin Uttar Pradesh.

Sejumlah pengamat menilai, dalam era egalitarian ini, nama besar keluarga tak bisa lagi dipakai untuk mendapat jabatan publik. ”Partai Kongres enggan menerima kenyataan bahwa para pemilih sudah lama tak terpikat pada hal berbau warisan,” tulis laman The First Post (Kompas, 12/3/2012). Partai Kongres ditinggalkan karena berbagai skandal korupsi. Rakyat butuh pemimpin sejati, bukan sekadar anak cucu pemimpin sejati.(BI Purwantari/Litbang Kompas)

Source : Kompas.com

Dinasti Politik Menghambat Sirkulasi Elite

Sirkulasi elite dalam konteks pergantian kepemimpinan politik adalah salah satu syarat bagi terwujudnya iklim demokrasi yang sehat. Fenomena kekerabatan politik dinilai berpotensi menghambat jalannya sirkulasi politik yang terbuka dan partisipatif.

Fenomena banyaknya hubungan kekerabatan dalam kepemimpinan politik di negeri ini semakin menguatkan gejala dinasti politik. Hal ini khususnya terekam dalam pemilu kepala daerah (pilkada) langsung. Petahana kepala daerah cenderung berupaya mempertahankan kekuasaan dengan melimpahkan dukungan kepada kerabatnya dalam pilkada. Data hasil kontestasi politik di tingkat lokal mencatat, tidak sedikit kerabat petahana sukses memenanginya.

Gejala ini dinilai publik cukup mengkhawatirkan, meski dari sisi perundang-undangan masih bisa dimungkinkan. Publik menilai pola penguasaan politik semacam itu bakal menjerumuskan kondisi politik menjadi tidak sehat dan berdampak negatif.
Continue reading

Gagasan Ekonomi Parpol

Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 10 partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum 2014. Meski demikian, sampai saat ini masih ada sengketa dari parpol yang tidak lolos pemilu.

Bagi sebagian orang, 10 partai politik (parpol) tersebut dianggap ideal untuk mewakili aspirasi politik rakyat meskipun sebagian khalayak masih menganggap jumlah itu terlalu banyak, dan sebagian lain berpendapat sebaliknya.

Dalam kontestasi demokrasi, ujung dari proses politik pemilu itu adalah kemenangan suara yang diperoleh dari akumulasi produksi gagasan, soliditas organisasi, dan kapasitas modal (untuk kepentingan kampanye, iklan, dan sebagainya). Bagi orang awam, yang terlihat dari aktivitas parpol hingga hari ini sekadar upaya memperkuat soliditas organisasi dan pengumpulan pundi-pundi uang untuk kepentingan pemilu melalui beragam cara. Publik hampir tidak pernah mendengar gagasan yang hendak dijual parpol, khususnya ide terkait pengelolaan ekonomi nasional.
Continue reading

Kegagalan Partai Islam

Partai politik Islam diprediksi akan tergusur dari pusaran politik nasional pada 2014. Kemungkinan pergeseran peta politik ini hasil jajak pendapat jika pemilu dilakukan awal Oktober 2012.

Merujuk survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network, tak satu pun partai berbasis massa Islam masuk zona aman. Justru ranking lima besar dimonopoli partai yang tidak memiliki konstituen tradisional Islam, yaitu Golkar, PDI Perjuangan, Demokrat, Nasdem, dan Gerindra. Kemunculan Nasdem yang diisi mayoritas politisi muda mengejutkan dan diyakini akan jadi penantang serius bagi dominasi Golkar, PDI-P, dan Demokrat. Continue reading

Empat Penyebab Kemerosotan Partai Islam

VIVAnews – Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Networks menunjukkan partai politik Islam makin terpuruk pada pemilu 2014 mendatang. Peluang tokoh partai Islam untuk maju sebagai calon
presiden sangat kecil, apa penyebabnya?

Peneliti LSI Network, Adjie Alfaraby menjelaskan LSI menemukan ada empat faktor penyebab kenapa tingkat elektabilitas dan popularitas partai dan tokoh Islam semakin menurun dan diprediksi tidak lagi masuk dalam lima besar partai pemenang pemilu 2014.
Continue reading

LSI: Popularitas Partai dan Capres Tokoh Islam Makin Suram

Jakarta – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis survei mengenai kondisi terkini serta prediksi masa depan partai dan tokoh Islam di Indonesia. Hasilnya, popularitas partai dan tokoh Islam di kancah perpolitikan nasional kian suram.

“Partai Islam hanya akan jadi komplementer di 2014, jadi pelengkap saja,” kata Peneliti LSI, Adjie Alfaraby, dalam acara rilis hasil survei ‘Makin Suramnya Partai dan Capres Islam di Pemilu 2014′ di kantor LSI di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (14/10/2012).
Continue reading

Cetak Kader Berkualitas

Jakarta, Kompas – Mencetak kader partai politik yang militan untuk penugasan di lembaga legislatif dan eksekutif merupakan pekerjaan tidak sederhana. Upaya itu dapat diraih oleh parpol dengan terus melakukan konsolidasi dan pendidikan kader.

Demikian dikatakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya Ahmad Muzani, dan Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo, secara terpisah pada Rabu (3/10) dan Kamis (4/10). Continue reading

Partai Politik Harus Bergerak Bersama Rakyat

Manado, Kompas – Partai politik harus turun ke bawah dan bergerak bersama rakyat. Dengan cara itu, kepercayaan rakyat kepada parpol yang disebut berbagai pihak kini menurun dapat diperbaiki.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan hal tersebut ketika bertemu dengan sekitar 4.000 kadernya di Minahasa, Sulawesi Utara, Selasa (2/10). Continue reading

Mobilitas Pemimpin Lokal

Kinerja dan karya pemimpin demokratik memang tak otomatis dan mutlak jadi tanggung jawabnya sendiri. Namun, sah saja bagi publik bila mengaitkan kinerjanya dengan berbagai kenyataan yang ada.

Sebutlah seperti distorsi integrasi dan irelevansi serta absensi kebijaksanaan publik, di samping rentannya koordinasi pemerintahan secara horizontal dan vertikal dengan krisis politik dan pemerintahan Indonesia. Tidak terbantahkan bahwa hal itu merupakan konsekuensi dari krisis pemimpin dan kepemimpinan politik, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Continue reading

Partai Politik Belum Siap

Jakarta, Kompas – Penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden secara serentak diperkirakan sulit dilaksanakan tahun 2014. Selain terganjal masalah periodisasi jabatan presiden, sejumlah partai politik belum siap. Pemilu serentak idealnya diselenggarakan pada tahun 2019.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Golkar, Taufiq Hidayat, Kamis (20/9), mengemukakan, ide pemilu serentak memang baik. ”Tetapi, problem kalau dilaksanakan tahun 2014,” katanya. Continue reading